DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. INDOSAT, TBK;

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113654.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 19 November 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya permohonan banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00290/KEB/WPJ.19/2017tanggal 10 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakApril 2013 Nomor 90072/407/13/092/15 tanggal 30 Desember 2015, atasnama: PT

Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat di JalanMedan Merdeka Barat No. 21 Gambir, Jakarta Pusat 10110, denganperhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp1.819.242.729.940,00Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp = 51.943.766.960,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.027.154.191,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 8.000.000,00Jumlah Rp1.872.221.651.091,00Atas Penyerahan Barang dan Jasa

Putusan Nomor 3928/B/PK/Pjk/2020KEP00290/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2013Nomor 90072/407/13/092/15 tanggal 30 Desember 2015, atasnama PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat diJalan Medan Merdeka Barat Nomor 21 Gambir, Jakarta Pusat10110, terkait sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor90072/407/13/092/15 tanggal 30 Desember 2015 Masa Pajak April2013, atas nama PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000,beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21 Gambir,Jakarta Pusat 10110, terkait sengketa a quo adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

PT INDOSAT TBK. VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT INDOSAT, Tbk

., beralamat di Jalan Medan MerdekaBarat Nomor 21, Jakarta Pusat 10110, yang diwakili olehHerfini Haryono, jabatan Direktur PT Indosat, Tbk ;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86582/PP/M.IIA/16/2017, tanggal

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT INDOSAT TBK;;

PT INDOSAT, TBK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOSAT, TBK;

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111642.16/2014/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00935/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 30Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2014 Nomor 00069/407/14/092/16 tanggal 02 Mei 2016, atasnama PT

Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat di JalanMedan Merdeka Barat Nomor 21 Gambir, Jakarta Pusat 10110, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: a.

Putusan Nomor 4456/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.September 2014 Nomor 00069/407/14/092/16 tanggal 02 Mei2016, atas nama PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000,beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 21 Gambir, Jakarta Pusat10110, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT INDOSAT TBK

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00933/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 30 Desember2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2014 Nomor 00067/407/14/092/16 tanggal 2 Mei 2016, atasnama PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat diJalan Merdeka Barat No. 21 Gambir, Jakarta Pusat 10110, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT INDOSAT TBK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. INDOSAT, Tbk

. 94.057.647,00;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50152/PP/M.11/16/2014, Tanggal 28 Januari 2014yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:amarsebagianbandingPemohonKEP723/WPJ.19/2012tanggal 4 Juni 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangMenyatakan mengabulkan BandingterhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak nomor :Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor:00235/207/09/051/11 tanggal 21 April 2011atas nama : PT

Indosat, Tbk,NPWP: 01.000.502.3.902.000 (d/h 01.000.502.3.051.000), beralamat di: Jl.Medan Merdeka Barat No.21, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan pajakmenjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.381.978.623.145 Penyerahan yg PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 2.625.436.290 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 6.473.890.314 Jumlah Rp 1.391.077.949.749 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN Rp 105.258.881.428Jumlah Seluruh

;Surat Direktorat Peraturan Perpajakan Nomor: S14/PJ.02/2012tanggal 04 Januari 2012 kepada Kepala KPP BUMN sebagai; jawabanatas pertanyaan Kepala KPP BUMN terkait himbauan kepada PTIndosat, Tbk antara lain menegaskan bahwa atas jasa interkoneksiincoming call yang diserahkan oleh PT Indosat Tbk kepada pihakoperator diluar daerah pabean, sepanjang jasa interkoneksi incomingcall tersebut dilakukan oleh PT Indosat didalam daerah pabean,dikenai PPN karena merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. INDOSAT, Tbk

Indosat, Tbk,NPWP: 01.000.502.3.092.000 (d/h 01.000.502.3.051.000), beralamat di: Jl.Medan Merdeka Barat No.21, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan pajakmenjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.355.675.629.235 Penyerahan yg PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 1.521.822.820 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 4.503.263.871 Jumlah Rp 1.361.700.715.926 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN Rp 94.522.381.683Jumlah Seluruh Penyerahan

kegiatan usaha atau pekerjaanya;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka seharusnya seluruhpenyerahan jasa interkoneksi yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dilaporkan sebagaipenyerahan terutang PPN;Bahwa dalam surat keberatannya, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) mengakui bahwa Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) melaporkan adanyapenyerahan terutang PPN dan tidak terutang PPN berdasarkan SuratDirektur Jenderai Pajak Kepada PT

Indosat Tbk: nomor S56/PJ.322/1998 tanggal 23 Maret 1998 hal Perlakuan Perpajakanatas Jasa Percakapan Telepon Internasional, yang menyatakanbahwa :e Dalam traffic outgoing, penerima jasa (pelanggan) didalamDaerah Pabean telah menerima jasa telekomunikasi di luarnegeri oldh karena itu dikenakan PPN langsung pada konsumenakhir yaitu pelanggan di dalam daerah pabean;e Dalam traffic incoming, dimana penerima jasa berada di luardaerah pabean maka atas jasa yang diserahkan tidak terutangPPN;Halaman 21

Indosat Tbk kepada pihakoperator diluar daerah pabean, sepanjang jasa interkoneksi incomingcall tersebut dilakukan oleh PT Indosat didalam daerah pabean,dikenai PPN karena merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak di dalamDaerah Pabean;Bahwa sesuai Pasal 1 angka 5, 6, dan 7 UU PPN, yang dimaksudPenyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian JasaKena Pajak yaltu setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatuperikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barangatau fasilitas atau kemudahan

Indosat, Tbk, NPWP: 01.000.502.3.092.000 (d/h01.000.502.3.051.000), dengan perhitungan sebagaimana tersebut diatas;adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT INDOSAT, TBK.;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT INDOSAT TBK

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put101967.35/2012/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 8 Oktober 2019;MENGADILI KEMBALI:Menolak permohonan banding Pemohon Banding PT INDOSAT TBK;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2560 B/PK/Pjk/2020pada peninjauan kembali sejumlan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh Prof.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOSAT, Tbk;

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00187/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor 00024/207/13/092/17 tanggal 10 Maret 2017,atas nama PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000,beralamat di Jalan Merdeka Barat No. 21 Gambir, Jakarta Pusat10110, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: Nomor00024/207/13/092/17 tanggal 10 Maret 2017 Masa Pajak Agustus2013, atas nama PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000,beralamat di Jalan Merdeka Barat No. 21 Gambir, Jakarta Pusat10110, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. INDOSAT, TBK;

., beralamat di Jalan Merdeka Barat,Nomor 21, Gambir, Jakarta Pusat 10110, yang diwakili olehArief Mustain, jabatan Direktur PT Indosat Tbk.

Putusan Nomor 4526/B/PK/Pjk/20192015, atas nama PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000,beralamat di Jalan Merdeka Barat, Nomor 21, Gambir, JakartaPusat 10110, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

PT INDOSAT, Tbk

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111633.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00926/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00001/407/13/092/16tanggal 8 Januari 2016, atas nama: PT

Indosat, Tbk, NPWP01.000.502.3092.000, beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 21,Gambir, Jakarta Pusat, 10110, dengan perhitungan sebagai berikut :Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Juni 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan PajakHalaman 3 dari 9 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT INDOSAT, TBK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT INDOSAT, Tbk

., diwakili oleh Alexander Rusli, JabatanDirektur Utama PT Indosat, Tbk., tempat kedudukan di JalanMedan Merdeka Barat Nomor 21, Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50287/PP/M.1I/16/2014 tanggal 4 Februari 2014

terutang dariMenimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50287/PP/M.1I/16/2014 tanggal 4 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP724/WPJ.19/2012 tanggal 4Juni 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 Nomor00236/207/09/051/11 tanggal 21 April 2011 atas nama PT

Indosat, Tbk,NPWP 01.000.502.3.092.000 (d/h 01.000.502.3.051.000), beralamat di JalanMedan Merdeka Barat Nomor 21, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan pajakmenjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.371.734.929.345 Penyerahan yg PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 2.387.871.670 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 13.795.310.803 Jumlah Rp 1.387.918.111.818 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN Rp 97.590.012.333Jumlah Seluruh

Surat Direktorat Peraturan Perpajakan Nomor S14/PJ.02/2012 tanggal 04 Januari 2012 kepada Kepala KPPBUMN sebagai jawaban atas pertanyaan Kepala KPPBUMN terkait himbauan kepada PT Indosat, antara lainmenegaskan bahwa atas jasa interkoneksi incoming callyang diserahkan oleh PT Indosat Tbk kepada pihakoperator diluar daerah pabean, sepanjang jasainterkoneksi incoming call tersebut dilakukan oleh PTHalaman 22 dari 26 Halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOSAT, TBK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT INDOSAT TBK.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT INDOSAT TBK;;