dicatatdalam buku tanah dan sertipikat yang bersangkutan pada kolom yang telahdisediakan untuk perubahan data dengan dibubuhi tanda tangan Kepala KantorPertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan Cap Dinas Kantor Pertanahan;(3) Dalam daftardaftar lainnya nama yang lama dicoret dan diganti dengan namayang baru dari pemegang haknya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ternyata tidak adadalam peraturan di bidang pendaftaran tanah yang menyebutkan bahwa untukdapat melakukan perubahan nama pada sertifikat

hak atas tanah harusberdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri;Menimbang, dalam positanya Pemohon secara tegas mendalilkan untukmelakukan perubahan nama dalam sertifikat hak atas tanah, sedangkan dalamHalaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Pj.petitumnya Pemohon memohon untuk menyatakan nama Karanai adalah orangyang sama dengan Zulkarnain sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Pendudukdan Kartu Keluarga milik Pemohon;Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan meskipunPemohon

dikaji dengan seksama dapat disimpulkan bahwaPemohon mendalilkan mempunyai 2 (dua) nama yaitu nama pertama yang tertulisdi dalam sertifikat yaitu Karanai sedangkan yang kedua nama yang tertulis didalamdokumen kependudukan yaitu Zulkarnain dan dalam permohonan a quo Pemohonminta agar 2 (dua) nama tersebut dinyatakan sebagai orang yang sama;Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon memohon agar 2 (dua) namatersebut dinyatakan sebagai orang yang sama adalah untuk melakukan perubahannama yang ada di dalam sertifikat

hak atas tanah;Menimbang, bahwa Hakim berpedapat dalam administrasi kependukanmenganut sistem identitas tunggal (single identity number) dengan kunci nomorinduk kependudukan, sehingga dengan dasar nomor induk kependudukan tersebutseseorang tidak akan memiliki identitas ganda, karena apabila orang tersebut telahmemiliki nomor identitas kependudukan maka secara otomatis identitaskependudukan lain yang dimilki oleh orang tersebut tidak berlaku atau tidak dapatdipergunakan;Menimbang, bahwa apabila prinsip

dicatatdalam buku tanah dan sertipikat yang bersangkutan pada kolom yang telahdisediakan untuk perubahan data dengan dibubuhi tanda tangan Kepala KantorPertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan Cap Dinas Kantor Pertanahan ;(3) Dalam daftardaftar lainnya nama yang lama dicoret dan diganti dengannama yang baru dari pemegang haknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ternyata tidak adadalam peraturan di bidang pendaftaran tanah yang menyebutkan bahwa untukdapat melakukan perubahan nama pada sertifikat

hak atas tanah harusberdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri, yang ada hanyalah tentang jikaPermohonan pendaftaran perubahan nama pemegang suatu hak, karena yangHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Pmnbersangkutan berganti nama, diajukan oleh yang berkepentingan denganmelampirkan bukti adanya perubahan nama sesuai dengan ketentuan yangberlaku ;Menimbang, dalam positanya Pemohon secara tegas mendalilkan untukmelakukan perubahan nama dalam sertifikat hak atas tanah, sedangkan dalampetitumnya

dikaji dengan seksama dapat disimpulkan bahwaPemohon mendalilkan mempunyai 2 (dua) nama yaitu nama pertama yang tertulisdi dalam sertifikat yaitu Zainun sedangkan yang kedua nama yang tertulis didalamdokumen kependudukan yaitu Zainal Abidin dan dalam permohonan a quoPemohon minta agar 2 (dua) nama tersebut dinyatakan sebagai orang yang sama;Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon memohon agar 2 (dua) namatersebut dinyatakan sebagai orang yang sama adalah untuk melakukan perubahannama yang ada di dalam sertifikat

hak atas tanah ;Menimbang, bahwa Hakim berpedapat dalam administrasi kependukanmenganut sistem identitas tunggal (single identity number) dengan kunci nomorinduk kependudukan, sehingga dengan dasar nomor induk kependudukan tersebutseseorang tidak akan memiliki identitas ganda, karena apabila orang tersebut telahmemiliki nomor identitas kependudukan maka secara otomatis identitaskependudukan lain yang dimilki oleh orang tersebut akan terblokir ;Menimbang, bahwa apabila prinsip administrasi kependudukan

Sebagai contoh: proses pemeriksaan, proses pengukuranyang melahirkan sertifikat hak atas tanah dikesampingkan begitu sajasedangkan sporadik yang tidak jelas pertanggungjawaban hukumnyadipercayai. Padahal sebelum terbit Sertifikat Hak atas Tanah, BPN sudahmengukur dan memeriksasemua data fisik maupun data yuridis;d. Bahwa Judex Facti telah mencampuradukan Sertifikat Hak Milik Tergugat (Pemohon Kasasi) dengan Sertifikat Hak atas Tanah milik Tergugat II(Turut Termohon Kasasi), seolaholah sama.

Sebagai contoh: proses pemeriksaan, prosespengukuran yang melahirkan sertifikat hak atas tanah dikesampingkansedangkan surat sporadik yang tidak jelas pertanggungjawabanhukumnya dipercayai. Padahal sebelum terbit Sertifikat Hak atasTanah, BPN harus mengukur dan memeriksa tentang kebenaransporadic yang dibuat oleh Lurah, surat memuat bukti fisik dan buktiyuridis;.

Namun Sertifikatmilik Termohon Kasasi (Tergugat 1) Nomor 63/1989 tidak dinyatakancacat, padahal Pemohon Kasasi membeli tanah milik LaluArjuna/Turut Termohon Kasasisudah dalam keadaan bersertifikat;Artinya, Judex Facti mengbaikan 2 (dua) sertifikat hak atas tanah yangtidak pernah dibatalkan secara hukum dengan hanya mempercayaiketerangan saksisaksi yang tidak jelas dan tidak akurat;Il. Judex Facti telah salah menerapkan hukum pertanahan; Judex Facti mengabaikan Pasal 30 yo.

Lebih ironis lagi,Judex Facti tidak melihat data fisik dan data yuridis, sudahmenyimpulkan bahwa tanah objek sengketa tersebut milik paraTermohon Kasasi;Bagaimana mungkin Sertifikat Hak atas tanah dianggap tidak benartetapi tidak dibuktikan ketidakbenaran data fisik dan atas yuridisyang merupakan bagian dari buku tanah yang dituangkan dalamsebuah Sertifikat Hak atas tanah;Halaman 20 dari 22 hal. Put.

Sertifikat Hak atas tanah yang mengandung cacat hukum Administrasidilakukan pembatalan atas perintah pencatatan perubahanPemeliharaan data pendaftaran tanah menurut Peraturan Per UndangUndangan; 22222 one nn nnn nnn nnn nn nnn en ccc nn enceHal. 6 dari 14 hal. Put. No.80/B/2018/PT.TUN.SBY.Ayat (2).

Cacat hukum Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)GMA AIP > ~= nnn nnn nnn nen ne nnn enn nnn omennnnnnannnamnnncne. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah..Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka sengketaini termaksud kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara , olehkarenanya eksepsi Tergugat pada butir 1 harus ditolak ;Menimbang, bahwa tentang tidak jelasnya obyek sengketa karenatidak disebutnya batasbatas obyek sengketa, tidak samanya batas dan luastanah

Sertifikat Hak atas tanah yang mengandung cacat hukum Administrasidilakukan pembatalan atas perintah pencatatan perubahanPemeliharaan data pendaftaran tanah menurut Peraturan Per UndangUndangan);

hak atas tanah objek perkara atas nama Penggugat,ditolak oleh Tergugat V dengan alasan tidak ada Surat Keterangan dariTergugat VI;Bahwa setelah Penggugat mengajukan kepada Tergugat VI SuratKeterangan yang dimaksud oleh Tergugat V, Tergugat VI menolak untukmenerbitkan Surat Keterangan tersebut dengan alasan ada pemblokiran,itupun hanya diberitahukan secara lisan;Bahwa ketentuan Pasal 1491 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) menyatakan: Penanggungan yang menjadi kewajiban sipenjual terhadap

hak atas tanah objek perkara atas namaPenggugat;Bahwa demikian juga Tergugat VI yang berwenang menerbitkan SuratKeterangan sebagai salah satu syarat dalam proses balik nama danpenerbitan sertifikat hak atas tanah, juga harus dihukum untuk membantuPenggugat melaksanakan PPJB Nomor 8, PPJB Nomor 9, PPJB Nomor 10,PPJB Nomor 11 dan PPJB Nomor 12 tanggal 1 Desember 2005 tersebut,dengan membalik nama girik dan menerbitkan surat keterangan yangdibutuhkan dalam mengurus penerbitan sertifikat hak atas tanah

objekperkara atas nama Penggugat;Bahwa untuk pelaksanaan PPJB Nomor 8, PPJB Nomor 9, PPJB Nomor 10,PPJB Nomor 11 dan PPJB Nomor 12 tanggal 1 Desember 2005 tersebut,Tergugat V sebagai pihak yang berwenang melakukan proses balik namadan menerbitkan sertifikat hak atas tanah objek perkara harus dihukumuntuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah atas nama Penggugat;Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada buktibukti otentik makaberdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dapat dilaksanakan terlebihdahulu

(tiga ribu sembilan ratus tiga meter persegi) yang terletak di DaerahKhusus lbukota Jakarta, Wilayah Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara,Kelurahan Duren Sawit;Menghukum Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV dan TergugatVl untuk membantu Penggugat melaksanakan PPJB Nomor 8, PPJB Nomor9, PPJB Nomor 10, PPJB Nomor 11 dan PPJB Nomor 12 tanggal 1Desember 2005 tersebut, untuk proses membalik nama dan menguruspenerbitan sertifikat hak atas tanah objek perkara atas nama Penggugat;Menghukum Tergugat

Ill, seluas kurang lebih 3.903 m(tiga ribu sembilan ratus tiga meter persegi) yang terletak di DaerahKhusus lbukota Jakarta, Wilayah Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara,Kelurahan Duren Sawit;Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan TergugatVl untuk membantu Penggugat melaksanakan PPJB Nomor 8, PPJB Nomor9, PPJB Nomor 10, PPJB Nomor 11 dan PPJB Nomor 12 tanggal 1Desember 2005 tersebut, untuk proses membalik nama dan menguruspenerbitan sertifikat hak atas tanah objek perkara

Bahwa pada saat pembelian hak atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak GunaBangunan No. 95 Kelurahan Simomulyo sesuai Gambar Situasi tanggal 25Agustus 1988 No. 3683 dengan Nama Pemegang Hak: Nyonya MAIMUNAH,oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT , dan TERGUGAT telah berjanjikepada PENGGUGAT untuk menunjukkan di mana TERGUGAT II bertempattinggal dan menghadirkan Nyonya MAIMUNAH (TERGUGAT Il), sehinggadapat diurus balik nama sertifikat hak atas tanah tersebut, namun sampaidengan saat diajukannya gugatan ini,

Bahwa dengan adanya perbuatan wanprestasi TERGUGAT terhadapPENGGUGAT merupakan perbuatan yang merugikan PENGGUGAT, karenasampai saat diajukannya gugatan ini, PENGGUGAT tidak bisa melakukanPeralihan Hak Atas Tanah tersebut dan Sertifikat atas objek aquo tetapberatas nama TERGUGAT Il, padahal hak atas tanah tersebut telahPENGGUGAT peroleh dengan itikad baik yakni telah membayar lunasharganya kepada TERGUGAT dan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut sertaobjek hak atas tanah tersebut sampai saat ini dalam

Polus Boro meninggal dunia pada tanggal 19Juli 201 4; 2222222 2 nnn nn nnn nnn nnn nen nnn nn nnn nennne20.Bahwa walaupun dengan dasar perolehan tanah dengan cara yang21.tidak sah dan melawan hukum, namun sebagian Para Tergugattelah memproses hak atas tanah sengketa yang diperoleh secaramelawan hukum tersebut kepada TURUT TERGUGAT untukmendapatkan Sertfikat Hak Atas Tanah ;Bahwa dengan demikian, untuk mendapatkan kepastian tentangadanya perolehan Sertifikat Hak Atas Tanah dari Para Tergugat diatas

tanah sengketa tersebut, maka Penggugat melalui kuasahukumnya telah berupaya untuk mendapatkan data menyangkutpenerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut dengan mengajukanpermintaan secara resmi kepada TURUT TERGUGAT persurattanggal 11 Juni 2015 Nomor :06/PKADV/ VI /2015, namun upayatersebut tidak berhasil karena sampai dengan saat gugatan inidiajukan, TURUT TERGUGAT tidak bersedia memberikan datatersebut kepada Penggugat ;22.Bahwa selanjutnya Penggugat terus berupaya mendapatkan datatentang adanya

kepemilikan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebutlangsung kepada Para Tergugat, namun hanya ada 3 ( tiga) orangTergugat yang telah secara ikhlas menunjukan data tentangperolehan Sertifikat Hak atas Tanah yang dimilikinya di atas tanahSENQKELE YELL texemsnenesrsmemmssninennmmennenennenoeRERHRERE REE1.

dicatatdalam buku tanah dan sertipikat yang bersangkutan pada kolom yang telahdisediakan untuk perubahan data dengan dibubuhi tanda tangan Kepala KantorPertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan Cap Dinas Kantor Pertanahan;(3) Dalam daftardaftar lainnya nama yang lama dicoret dan diganti dengan namayang baru dari pemegang haknya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ternyata tidak adadalam peraturan di bidang pendaftaran tanah yang menyebutkan bahwa untukdapat melakukan perubahan nama pada sertifikat

hak atas tanah harusberdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri;Menimbang, dalam positanya Pemohon secara tegas mendalilkan untukmelakukan perubahan nama dalam sertifikat hak atas tanah, sedangkan dalampetitumnya Pemohon memohon untuk menyatakan nama Darmi adalah orang yangsama dengan Darami sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, KartuTanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan meskipunPemohon dalam petitumnya tidak meminta dilakukan

jika dikaji dengan seksama dapat disimpulkan bahwaPemohon mendalilkan mempunyai 2 (dua) nama yaitu nama pertama yang tertulisdi dalam sertifikat yaitu Darmi sedangkan yang kedua nama yang tertulis didalamdokumen kependudukan yaitu Darami dan dalam permohonan a quo Pemohonminta agar 2 (dua) nama tersebut dinyatakan sebagai orang yang sama;Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon memohon agar 2 (dua) namatersebut dinyatakan sebagai orang yang sama adalah untuk melakukan perubahannama yang ada di dalam sertifikat

hak atas tanah;Menimbang, bahwa Hakim berpedapat dalam administrasi kependukanmenganut sistem identitas tunggal (single identity number) dengan kunci nomorinduk kependudukan, sehingga dengan dasar nomor induk kependudukan tersebutseseorang tidak akan memiliki identitas ganda, karena apabila orang tersebut telahmemiliki nomor identitas kependudukan maka secara otomatis identitaskependudukan lain yang dimilki oleh orang tersebut akan terblokir;Menimbang, bahwa apabila prinsip administrasi kependudukan

Ketua Pengadilan Negeri Batam agar berkenan memanggilPenggugat untuk dating bersidang dan memeriksa gugatan ini denganmemberikan putusan sebagai berikut :1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan bahwa jual beli 1 (satu) unit rumah type 21 Perumahandi Lagenda Malaka Blok HI/04 Batam ;Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dari 1 (satu) unitrumah type 21 Perumahan di Lagenda Malaka Blok HI/04 Batam ;Memberikan wewenang dan kuasa kepada Penggugat untukmengambil sertifikat

hak atas tanah yang berdiri diatasnya 1 (satu)unit rumah type 21 Perumahan di Lagenda Malaka Blok HI/04, kotaBatam tersebut di Bank BTN Cabang Batam karena pinjaman Tergugatsudah dilakukan pelunasan ;5.

Memerintahkan kepada pejabat atau pihak yang berwenangselanjutnya untuk mencatat jual beli ini dalam daftar yang tersediauntuk itu dan menerbitkan sertifikat hak atas tanah dan bangunandimaksud menjadi atas nama Penggugat ;6.

hak atas tanah dan bangunan dimaksud menjadi atasnama Penggugat, karena petitum tersebut tidak jelas pejabat atau pihakyang dimaksud serta tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka cukupalasan untuk menolak petitum tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian danmenolak gugatan selebihnya ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkansebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Penggugat untukmengambil sertifikat hak atas tanah yang berdiri diatasnya 1 (satu)unit rumah type 21 Perumahan di Lagenda Malaka Blok HI/04, kotaBatam tersebut di Bank BTN Cabang Batam Karena pinjaman Tergugatsudah dilakukan pelunasan ;6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hinggakini ditaksir sejumlah Rp. 301.000.

INDRA bin FAUZI menghubungi saksi NoviaTaurina, SH untuk mengurus proses balik nama sertifikat hak atas tanah sesuaipermintaan Terdakwa I ZULKIFLI Pgl. JON bin ZAINAL dan saksi Novia Taurina, SHmemberikan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh Terdakwa IT SYAHRILINDRA Pgl.

JON bin ZAINALmenyerahkan fotocopy sertifikat sertifikat hak atas tanah atas nama Rosnawati kepadaTerdakwa I SYAHRIL INDRA Pgl. INDRA bin FAUZI dan tanpa sepengetahuan sertatanpa seijin saksi korban Rosnawati Terdakwa I ZULKIFLI Pel. JON bin ZAINALmeminta tolong agar Terdakwa II SYAHRIL INDRA Pgl. INDRA bin FAUZImencarikan Notaris guna mengurus proses balik nama sertifikat hak atas tanah atasnama Rosnawati tersebut menjadi atas nama RIMA BURNAILIR Pgl.

INDRA bin FAUZI menghubungi saksi NoviaTaurina, SH untuk mengurus proses balik nama sertifikat hak atas tanah sesuaipermintaan Terdakwa I ZULKIFLI Pgl. JON bin ZAINAL dan saksi Novia Taurina,S.H. memberikan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh Terdakwa IISYAHRIL INDRA Pgl.

JON bin ZAINALmenyerahkan fotocopy sertifikat sertifikat hak atas tanah atas nama Rosnawati kepadaTerdakwa I SYAHRIL INDRA Pgl. INDRA bin FAUZI dan tanpa sepengetahuan sertatanpa seijin saksi korban Rosnawati Terdakwa I ZULKIFLI Pgl. JON bin ZAINALmeminta tolong agar Terdakwa II SYAHRIL INDRA Pgl. INDRA bin FAUZImencarikan Notaris guna mengurus proses balik nama sertifikat hak atas tanah atasnama Rosnawati tersebut menjadi atas nama RIMA BURNAILIR Pgl.

INDRA bin FAUZI menghubungi saksi Novia Taurina, S.H.untuk mengurus proses balik nama sertifikat hak atas tanah sesuai permintaanZULKIFLI Pgl. JON bin ZAINAL dan saksi Novia Taurina, S.H. memberikan beberapapersyaratan yang harus dilengkapi oleh SYAHRIL INDRA PGL.

dicatatdalam buku tanah dan sertipikat yang bersangkutan pada kolom yang telahdisediakan untuk perubahan data dengan dibubuhi tanda tangan KepalaKantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan Cap Dinas KantorPertanahan;(3) Dalam daftardaftar lainnya nama yang lama dicoret dan diganti dengan namayang baru dari pemegang haknya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ternyata tidak adadalam peraturan di bidang pendaftaran tanah yang menyebutkan bahwa untukdapat melakukan perubahan nama pada sertifikat

hak atas tanah harusberdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa dalam positanya Pemohon secara tegas mendalilkanuntuk melakukan perubahan nama dalam sertifikat hak atas tanah, sedangkandalam petitumnya Pemohon memohon untuk menyatakan nama Darpai adalahorang yang sama dengan Rifal sebagaimana tertulis dalam Kutipan AktaKelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum, tersebut dapatdisimpulkan bahwa Pemohon tersebut

suatuperaturan perundangundangan;Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Padt.P/2020/PN PmnMenimbang, bahwa dalam petitum gugatannya maksud permohonanPemohon adalah untuk menyatakan nama Pemohon Darpai adalah orang yangsama dengan Rifai sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan KartuTanda Penduduk milik Pemohon;Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon memohon agar 2 (dua) namatersebut dinyatakan sebagai orang yang sama adalah untuk melakukan perubahannama yang ada di dalam sertifikat

hak atas tanah;Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan hukumsebagaimana tersebut di atas, tentang permohonan Pemohon yang memintasupaya nama Pemohon Rifal dinyatakan orang yang sama dengan Darpaisebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk milikPemohon, menurut pendapat Hakim hal tersebut tidak ada aturan dan dasarhukumnya, karena hal tersebut justru akan menimbulkan kerancuan terhadapidentitas Pemohon karena 1 (Satu) orang dinyatakan mempunyai 2 (dua) namayang

5. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru selaku Turut Tergugat, untuk mencatatkan dan memperoses peralihan hak atas tanah objek jual beli dengan membalik namakan sertifikat hak atas tanah objek jual beli, dari nama Tergugat ke atas nama pemegang hak selanjutnya yaitu nama Penggugat.

/EPA/02/2012 tanggal 11 Februari 2012 (PPJB No.0329/DK/EPA/02/2012);
Menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah kavling dengan luas 261 m2 (dua ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Bunga Widelia I No.22, Sentul City, Citaringgul, Babakan Madang, Jawa Barat;
Menyatakan Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
Memerintahkan Terbanding untuk menyerahkan Tanda Bukti Kepemilikan Berupa Sertifikat

Hak Atas Tanah dengan luas 261 m2 (dua ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Bunga Widelia I No. 22, Sentul City, Citaringgul, Babakan Madang, Jawa Barat;
Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
Menolak gugatan selain

Membatalkan sertifikat hak atas tanah atas nama Wa Latisebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPNNomor 9 Tahun 1999 pasal 106 ayat (1), jo pasal 119 karena cacathukum administratif.

mau tinggal di tanah sengketa karenamerupakan tanah rawa;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan inidianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan denganputusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokoknya adalah mengenai pembatalan sertifikat

hak atas tanah atas nama WaLati;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebin dahulu tentang kewenanganmengadili;Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalahmenuntut Pembatalan atas Sertifikat Hak Milik atas nama Wa Lati;Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pat.G/2019/PN RahMenimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, suatu Sertifikat HakMilik adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapantertulis

Hak Atas Tanah maka jelasGugatan Penggugat seharusnya diajukan Sengketa Tata UsahaNegera di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan TIDAKDIAJUKAN di Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri Surabayaperkara a quo saat sekarang ini, dikarenakan :a) Sertifikat Hak Atas Tanah adalah Keputusan Tata Usaha Negara,dan Penggugat mendalilkan adanya kesalahan, kekeliruan,tumpang tindin dalam penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah makadalil Pengguggat tersebut adalah dalil tentang Sengketa TataUsaha Negara;b)

Sertifikat Hak Atas Tanah adalah Keputusan Tata Usaha Negaraatau Penetapan Tertulis yang diterbitkan Badan PertahananNasional Surabaya II merupakan Keputusan Tata Usaha Negaraberdasarkan Peraturan Perundangan yang bersifat KONGKRIT,INDIVIDUAL dan FINAL, olehnya Peradilan yang berwenangmemeriksa Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara adalahPengadilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 47 UU No. 9 Tahun2004 atas perubahan UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara yaitu "Pengadilan bertugas dan

Sby.final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata ".Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Surabaya II adalahPejabat Tata Usaha Negara, produk yang diterbitkan TurutTergugat salah satunya Sertifikat Hak Atas Tanah, clan SertifikatHak Atas Tanah adalah produk keputusan tata usaha negarasehingga yang berwenang memeriksa tentang Keputusan PejabatTata Usaha egara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;d) Bahwa di dalam pasal 1 angka 10 UURI Nomor 51 tahun 2009tentang perubahan

KOMPETENSI ABSOLUTBahwa dalam petitum gugatan angka 4 Penggugat pada intinya memohonkepada majelis hakim agar memerintahkan Turut Tergugat mencabut sertifikatNo. 285 atas nama Tergugat I.Bahwa sertifikat hak atas tanah atau pencabutannya merupakan bentukkeputusan tata usaha negara, karena memenuhi unsurunsur Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1angka 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaHalaman 20 Putusan Sela No.686/Pdt.G/2019/PN.

Hak Atas Tanah maka jelas Gugatan Penggugatseharusnya diajukan Sengketa Tata Usaha Negera di Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya dan TIDAK DIAJUKAN di Pengadilan Umum atauPengadilan Negeri Surabaya perkara a quo saat sekarang ini, dikarenakan :a) Sertifikat Hak Atas Tanah adalah Keputusan Tata Usaha Negara, danPenggugat mendalilkan adanya kesalahan, kekeliruan, tumpang tindihdalam penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah maka dalil Pengguggat tersebutadalah dalil tentang Sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa PIHAK PERTAMA menerima jJaminan dari PIHAK KEDUAberupa sertifikat Hak Atas Tanah dengann nomor sertifikat SHM no:3296, luas 498 Meter Persegi, atas nama SAHID.5. Bahwa PIHAK PERTAMA menerima Sertifikat Hak Tangungandengan nomor : 00739/2016 dengan nilai Tanggungan sebesarRp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)Pasal 21. Bahwa PIHAK KEDUA dalam perjanjian kredit di wajibkanmembayar total Rp.91.280.000,00 (Sembilan Puluh Satu Juta DuaRatus Delapan Puluh Ribu Rupiah).2.

Bahwa bila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran sesuaidengan Pasal 3 ayat 2, maka PIHAK PERTAMA memiliki wewenangpenuh untuk mengajukan lelang atas Sertifikat Hak Atas Tanah yangdi jaminkan kepada PIHAK PERTAMA melalui kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.GS/2018./PN.Btl4.

Menyatakan Akta Jual Beli atas SHM No. 08054, Surat Ukur No. 02042/Sumberagung/1999, tanggal 15-01-1999, seluas 350 M2 semula atas nama Penggugat yang kemudian beralih atas nama Tergugat I, Tergugat II dan kemudian beralih atas nama Tergugat III serta perjanjian lainnya yang berlandaskan Sertifikat Hak Atas tanah obyek sengleta adalah cacat hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga batal demi hukum;5.

Menyatakan Akta Jual Beli atas SHM no 08054, Surat Ukur no. 02042/Sumberagung/1999, tanggal 15011999, seluas 350 M2 semula atas namaPenggugat yang kemudian beralih atas nama Tergugat I, Tergugat 11 dankemudian beralih atas nama Tergugat III serta perjanjian lainnya yangberlandaskan Sertifikat Hak Atas tanah obyek sengleta adalah cacat hukum, tidaksah, tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga batal demi hukum dan ataumohon dibatalkan dengan segala konsekwensinya ;4.

Menyatakan Akta Jual Beli atas SHM No. 08054, Surat Ukur No. 02042/Sumberagung/1999, tanggal 15011999, seluas 350 M2 semula atas namaPenggugat yang kemudian beralih atas nama Tergugat I, Tergugat II dankemudian beralih atas nama Tergugat III serta perjanjian lainnya yangberlandaskan Sertifikat Hak Atas tanah obyek sengleta adalah cacat hukum, tidaksah, tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga batal demi hukum;5.

hak atas tanah masih terdaftar atas nama PTLadang Rizki Jaya Sentosa (Dalam Pailit) selaku pengembang.Mekanisme ini untuk membantu penjualan rumah PT Ladang Rizki JayaSentosa (Dalam Pailit) dan mengakomodir kebutuhan konsumen tanpaharus menunggu pemecahan sertifikat;d.

Bahkan terhadap 4 orang yang sudahlunas, PT Ladang Rizky Jaya Sentosa (Termohon Pailit) belum dapatmenyerahkan seluruh sertifikat hak atas tanah kepada konsumen;3) Termohon Kasasi telah memenuhi kriteria sebagai Debitur (vide UUKepailitan dan PKPU) karena Termohon Pailit mempunyai kewajibanmembayar atau melunasi sisa kewajiban para Konsumen kepadaPemohon Kasasi apabila Termohon Kasasi tidak memenuhi kewajibanpenyelesaian dokumen berupa sertifikat dan akta jual beli dengan paraKonsumen, dan selanjutnya

hak atas tanah dimaksud masihterdaftar atas nama Pengembang (PT Ladang Rizky Jaya Sentosa) danbelum dilakukan pemecahan per kaveling sesuai dengan site plan yangmasih dalam tahap penyelesaian.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka telah secara nyatanyataterbukti ada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan TermohonPailit yang menimbulkan kewajiban dari Termohon Pailit untukpenyelesaian suratsurat AJB dan sertifikat hak atas tanah sesuai denganjangka waktu PKS (bukti P1) namun Termohon Kasasi tidak dapatmenyelesaikannya tepat waktu dan mengalami keterlambatan.

hak atas tanah dan suratsurat lainnya, yang harus diserahkankepada Pemohon Kasasi;.

Seluruh pembatalan sertifikat hak atas tanah yangdilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan baik perdatamaupun pidana atau PTUN adalah pembatalan sertifikatkarena cacat hukum bukan karena cacat administrasi,pembatalan sertifikat atas tanah cacat administrasi hanyadilaksanakan terhadap sertifikat yang diketahui secaradikemudian hari mengandung cacat dalam penerbitannyadan pembatalannya tidak membutuhkan putusanpengadilan.2.

hak atas tanah;Bahwa pembatalan sertifikat hak atas tanah yang didasarkan pada putusanpengadilan yang tidak secara tegas menyatakan batal sertifikat, tetapimemiliki amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya,beralinnya atau batalnya hak dikatagorikan sebagai pembatalan sertifikathak atas tanah karena cacat hukum administrasi, sebagaimana dapat dilihatpada pasal 62 ayat (2) dan 64 ayat (3) huruf c Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011;Menghubungkan antara dua ketentuan

dalam pasal 62 ayat (2), 64 ayat (3)dan pasal 71 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.3 Tahun 2011, berarti pula bahwa pembatalan sertifikat hak atas tanahberdasarkan putusan pengadilan umum baik Perdatamaupun Pidanadikatagorikan sebagai pembatalan hak atas tanah karena cacathukumadministrasi dan hanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yangsecara tegas memerintahkan pembatalan sertifikat hak atas tanah;Sertifikat yang dibatalkan berdasarkan Putusan Perdata dilaksanakan bukankarena

hak atas tanah;Bahwa pembatalan sertifikat hak atas tanah yang didasarkan pada putusanpengadilan yang tidak secarategas menyatakan batal sertifikat, tetapimemiliki amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya,beralinnya atau batalnya hak dikatagorikan sebagai pembatalan sertifikathak atas tanah karena cacat hukum administrasi, sebagaimana dapat dilihatpada pasal 62 ayat (2) dan 64 ayat (3) huruf c Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011;Menghubungkan antara dua ketentuan

dalam pasal 62 ayat (2) huruf e,64 ayat (3) dan pasal 71 ayat (2) huruf a Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011, berarti pula bahwapembatalan sertifikat hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilanumum baik Perdata maupun Pidana dikategorikan sebagai pembatalanhak atas tanah karena cacathukum administrasi dan hanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara tegas memerintahkanpembatalan sertifikat hak atas tanah;> Sertifikat yang dibatalkan berdasarkan Putusan Perdata