Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan kepadaPenggugat berupa asli sertifikat hak atas tanah dan dokumen. terkaitsebagaimana ternyata dalam tanda terima tertanggal 18 November 2013 yaitu antara lain: 2.1. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 8, Desa Krikilan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur;2.2. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 35, Desa Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur;2.3.

HAK ATAS TANAH DAN DOKUMENTERKAIT HARTA PAILIT UNTUK SELANJUTNYA DILAKUKAN PEMBERESANBahwa sebagaimana yang telah dinyatakan oleh PENGGUGAT pada positasurat gugatannya halaman 2 huruf a, bahwa benar berdasarkan PutusanPengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya No.01/PKPU/2013/PN.NIAGA.SBY tertanggal 16 April 2013, PT.

Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas, Tbk. : Copy Tanda Terima Penerimaan Sertifikat Hak atas Tanah dan Dokumen terkait tanggal 10 Mei 2013.: Copy Tanda Terima Penerimaan Sertifikat Hak atas Tanah danDokumen terkait tanggal 18 November 2013. : Copy Surat No. 350/SekDir/PL/VIIV2014 tertanggal 19 Agustus2014 kepada Para Tergugat perihal Permintaan Kembali AsliHalaman 29 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus.Gugatan.Lainlain/2014/PN.SbyDokumen Jaminan PT.

Bahwa benar asli sertifikat hak atas tanah dan dokumen lainnya yang menjadiharta pailit PT.

Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas dinyatakan dalam keadaan insolvensidan adanya pemeberitahuan dari para tergugat kepada penggugat bahwa telahberakhirnya eksekusi sendiri oleh penggugat maka dokumen asli penjaminan (sertifikat hak atas tanah yang dimiliki PT.

Hak Atas Tanah maka jelasGugatan Penggugat seharusnya diajukan Sengketa Tata UsahaNegera di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan TIDAKDIAJUKAN di Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri Surabayaperkara a quo saat sekarang ini, dikarenakan :a) Sertifikat Hak Atas Tanah adalah Keputusan Tata Usaha Negara,dan Penggugat mendalilkan adanya kesalahan, kekeliruan,tumpang tindin dalam penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah makadalil Pengguggat tersebut adalah dalil tentang Sengketa TataUsaha Negara;b)

Sertifikat Hak Atas Tanah adalah Keputusan Tata Usaha Negaraatau Penetapan Tertulis yang diterbitkan Badan PertahananNasional Surabaya II merupakan Keputusan Tata Usaha Negaraberdasarkan Peraturan Perundangan yang bersifat KONGKRIT,INDIVIDUAL dan FINAL, olehnya Peradilan yang berwenangmemeriksa Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara adalahPengadilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 47 UU No. 9 Tahun2004 atas perubahan UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara yaitu "Pengadilan bertugas dan

Sby.final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata ".Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Surabaya II adalahPejabat Tata Usaha Negara, produk yang diterbitkan TurutTergugat salah satunya Sertifikat Hak Atas Tanah, clan SertifikatHak Atas Tanah adalah produk keputusan tata usaha negarasehingga yang berwenang memeriksa tentang Keputusan PejabatTata Usaha egara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;d) Bahwa di dalam pasal 1 angka 10 UURI Nomor 51 tahun 2009tentang perubahan

KOMPETENSI ABSOLUTBahwa dalam petitum gugatan angka 4 Penggugat pada intinya memohonkepada majelis hakim agar memerintahkan Turut Tergugat mencabut sertifikatNo. 285 atas nama Tergugat I.Bahwa sertifikat hak atas tanah atau pencabutannya merupakan bentukkeputusan tata usaha negara, karena memenuhi unsurunsur Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1angka 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaHalaman 20 Putusan Sela No.686/Pdt.G/2019/PN.

Hak Atas Tanah maka jelas Gugatan Penggugatseharusnya diajukan Sengketa Tata Usaha Negera di Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya dan TIDAK DIAJUKAN di Pengadilan Umum atauPengadilan Negeri Surabaya perkara a quo saat sekarang ini, dikarenakan :a) Sertifikat Hak Atas Tanah adalah Keputusan Tata Usaha Negara, danPenggugat mendalilkan adanya kesalahan, kekeliruan, tumpang tindihdalam penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah maka dalil Pengguggat tersebutadalah dalil tentang Sengketa Tata Usaha Negara;

Memerintahkan Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untukmemproses permohonan sertifikat hak atas tanah seluas + 1.050 m,yang merupakan bagian dari Tanah Negara Bekas Hak EigendomVerponding Nomor 10247 atas nama bekas Pemegang HakGouvernement Van Nederland Indie luas keseluruhan 35.510 m,terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya dan/atau suratsurat lain terkait dengan permohonan sertifikat hak atas tanahdimaksud yang dimohonkan oleh Penggugat;11.

, terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50, Surabaya;Memerintahkan Turut Tergugat dan Turut Tergugat I untuk memprosespermohonan sertifikat hak atas tanah seluas + 1.050 m?

, yang terletak diJalan Wijaya Kusuma Nomor 50, Surabaya tersebut dan/atau suratsuratlain terkait dengan permohonan sertifikat hak atas tanah dimaksud yangdimohonkan oleh Penggugat;Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi:Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Menghukum Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi danTergugat Il Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biayaperkara sebesar Rp1.376.000.00,00 (satu juta tiga

terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50Surabaya;Memerintahkan Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untukmemproses permohonan sertifikat hak atas tanah seluas + 1.050 m?

INDRA bin FAUZI menghubungi saksi NoviaTaurina, SH untuk mengurus proses balik nama sertifikat hak atas tanah sesuaipermintaan Terdakwa I ZULKIFLI Pgl. JON bin ZAINAL dan saksi Novia Taurina, SHmemberikan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh Terdakwa IT SYAHRILINDRA Pgl.

JON bin ZAINALmenyerahkan fotocopy sertifikat sertifikat hak atas tanah atas nama Rosnawati kepadaTerdakwa I SYAHRIL INDRA Pgl. INDRA bin FAUZI dan tanpa sepengetahuan sertatanpa seijin saksi korban Rosnawati Terdakwa I ZULKIFLI Pel. JON bin ZAINALmeminta tolong agar Terdakwa II SYAHRIL INDRA Pgl. INDRA bin FAUZImencarikan Notaris guna mengurus proses balik nama sertifikat hak atas tanah atasnama Rosnawati tersebut menjadi atas nama RIMA BURNAILIR Pgl.

INDRA bin FAUZI menghubungi saksi NoviaTaurina, SH untuk mengurus proses balik nama sertifikat hak atas tanah sesuaipermintaan Terdakwa I ZULKIFLI Pgl. JON bin ZAINAL dan saksi Novia Taurina,S.H. memberikan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh Terdakwa IISYAHRIL INDRA Pgl.

JON bin ZAINALmenyerahkan fotocopy sertifikat sertifikat hak atas tanah atas nama Rosnawati kepadaTerdakwa I SYAHRIL INDRA Pgl. INDRA bin FAUZI dan tanpa sepengetahuan sertatanpa seijin saksi korban Rosnawati Terdakwa I ZULKIFLI Pgl. JON bin ZAINALmeminta tolong agar Terdakwa II SYAHRIL INDRA Pgl. INDRA bin FAUZImencarikan Notaris guna mengurus proses balik nama sertifikat hak atas tanah atasnama Rosnawati tersebut menjadi atas nama RIMA BURNAILIR Pgl.

INDRA bin FAUZI menghubungi saksi Novia Taurina, S.H.untuk mengurus proses balik nama sertifikat hak atas tanah sesuai permintaanZULKIFLI Pgl. JON bin ZAINAL dan saksi Novia Taurina, S.H. memberikan beberapapersyaratan yang harus dilengkapi oleh SYAHRIL INDRA PGL.

/2011 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap oleh Tergugat , meskipun para Penggugat sebagai pihakyang menang telah mengajukan permohonan eksekusi kepada PengadilanNegeri Malang;Menimbang, bahwa oleh karena upaya para Penggugat untukmemperoleh haknya yang telah ditetapkan oleh Pengadilan tidak berhasil danmemang tidak ada upaya paksa bagi Tergugat agar melaksanakan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, karena amarnya adalahuntuk melakukan suatu perbuatan yaitu menyerahkan Sertifikat

hak atas tanah,maka para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo agar TergugatIl dan Ill menerbitkan Sertifikat hak atas tanah sebagai pengganti Sertifikat hakatas tanah yang tidak diserahkan oleh Tergugat kepada para Penggugat;Menimbang, bahwa dari inti gugatan Para Penggugat tersebut makagugatan para Penggugat meminta penggantian sertifikat hak atas tanah, bukankarena ada kesalahan dari badan Pertanahan yang keliru atau salah dalampenerbitannya melainkan karena sertifikat dimaksud berada

ditangan orang lainyang tidak bisa diminta oleh yang berhak, oleh karena itu Pengadilan Negeri cqPengadilan Negeri Malang tetap berwenang untuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat yangmenyatakan gugatan Para Penggugat kabur, Majelis berpendapat bahwagugatan perkara a quo sudah jelas karena tuntutan para Penggugat agarditerbitkan Sertifikat hak atas tanah pengganti adalah merupakan rentetan darieksekusi yang belum selesai karena Tergugat tidak mau melaksanakanputusan

Permasalahan Tergugat I/PT.BNI Persero dengan Menik Rachmawatidan PT Karisma Agung Anugerah, yang menyangkut utang piutangantara mereka;Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat /PT.BNI Persero tidakdapat mencampur adukkan atau menyangkutkan antara kewajibannya untukmenyerahkan Sertifikat Hak atas tanah kepada para Penggugat dengankewajiban Menik Rachmawati dan PT.

Hak atas tanah yang ada di tangan Tergugat diserahkan kepada para Penggugat dan apabila tetap juga tidak dilaksanakanHalaman 35 dari 39Putusan perkara No. 215/Pdt.G/2015/PN Mlgoleh Tergugat maka Sertifikat Hak atas tanah tersebut harus dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa apabila Sertifikat hak atas tanah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum maka sudah seharusnya Tergugat II dan TergugatIll menerbitkan sertifikat Pengganti terhadap Sertifikat hak atas tanah tersebutsesuai

dicatatdalam buku tanah dan sertipikat yang bersangkutan pada kolom yang telahdisediakan untuk perubahan data dengan dibubuhi tanda tangan Kepala KantorPertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan Cap Dinas Kantor Pertanahan ;(3) Dalam daftardaftar lainnya nama yang lama dicoret dan diganti dengannama yang baru dari pemegang haknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ternyata tidak adadalam peraturan di bidang pendaftaran tanah yang menyebutkan bahwa untukdapat melakukan perubahan nama pada sertifikat

hak atas tanah harusberdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri, yang ada hanyalah tentang jikaPermohonan pendaftaran perubahan nama pemegang suatu hak, karena yangHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Pmnbersangkutan berganti nama, diajukan oleh yang berkepentingan denganmelampirkan bukti adanya perubahan nama sesuai dengan ketentuan yangberlaku ;Menimbang, dalam positanya Pemohon secara tegas mendalilkan untukmelakukan perubahan nama dalam sertifikat hak atas tanah, sedangkan dalampetitumnya

dikaji dengan seksama dapat disimpulkan bahwaPemohon mendalilkan mempunyai 2 (dua) nama yaitu nama pertama yang tertulisdi dalam sertifikat yaitu Zainun sedangkan yang kedua nama yang tertulis didalamdokumen kependudukan yaitu Zainal Abidin dan dalam permohonan a quoPemohon minta agar 2 (dua) nama tersebut dinyatakan sebagai orang yang sama;Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon memohon agar 2 (dua) namatersebut dinyatakan sebagai orang yang sama adalah untuk melakukan perubahannama yang ada di dalam sertifikat

hak atas tanah ;Menimbang, bahwa Hakim berpedapat dalam administrasi kependukanmenganut sistem identitas tunggal (single identity number) dengan kunci nomorinduk kependudukan, sehingga dengan dasar nomor induk kependudukan tersebutseseorang tidak akan memiliki identitas ganda, karena apabila orang tersebut telahmemiliki nomor identitas kependudukan maka secara otomatis identitaskependudukan lain yang dimilki oleh orang tersebut akan terblokir ;Menimbang, bahwa apabila prinsip administrasi kependudukan

Ternate pada Tanggal 02 Juli 1990; Yulianingsih Kader, lahir di Kediri pada Tanggal 31 Mei 1994; Rosalinda Kader, lahir di Ternate pada Tangal 12 Januari 2002; Eva Kader, lahir di Ternate pada Tanggal 25 Oktober 2004:Bahwa saksi tahu kedua anak pemohon tersebut belum dewasa yaituRosalinda Kader, lahir di Ternate pada Tangal 12 Januari 2002 dan EvaKader, lahir di Ternate pada Tanggal 25 Oktober 2004 sehingga untukmenandatangani sertifikat untuk jaminan kredit dan suratsurat yangberhubungan dengan sertifikat

Hak atas tanah tersebut memerlukan wali;Dt, Shea x WANA Ojon anna aan aaaBahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena keluarga dekatdengan Pemohon) n 2222 non non non nn nnn nn nnn ene nnn nn enne eeBahwa saksi mengetahui pemohon adalah suami dari almarhumah SriHujaningsih yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2016 ;Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan almarhumah SriHujaningsih telah dikaruniai 4 orang anak antara lain : Arfa Kader, lahir di Ternate pada Tanggal 02 Juli 1990; Yulianingsih

Kader, lahir di Kediri pada Tanggal 31 Mei 1994; Rosalinda Kader, lahir di Ternate pada Tangal 12 Januari 2002; Eva Kader, lahir di Ternate pada Tanggal 25 Oktober 2004;Bahwa saksi tahu kedua anak pemohon tersebut belum dewasa yaituRosalinda Kader, lahir di Ternate pada Tangal 12 Januari 2002 dan EvaKader, lahir di Ternate pada Tanggal 25 Oktober 2004 sehingga untukmenandatangani sertifikat untuk jaminan kredit dan suratsurat yangberhubungan dengan sertifikat Hak atas tanah tersebut memerlukan wali

Ternate pada Tanggal 02 Juli 1990; Yulianingsih Kader, lahir di Kediri pada Tanggal 31 Mei 1994; Rosalinda Kader, lahir di Ternate pada Tangal 12 Januari 2002; Eva Kader, lahir di Ternate pada Tanggal 25 Oktober 2004;Bahwa kedua anak pemohon tersebut belum dewasa yaitu RosalindaKader, lahir di Ternate pada Tangal 12 Januari 2002 dan Eva Kader, lahir diTernate pada Tanggal 25 Oktober 2004 sehingga untuk menandatanganisertifikat untuk jaminan kredit di Bank BNI dan suratsurat yangberhubungan dengan sertifikat

Hak atas tanah tersebut memerlukan wali ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telahdicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untukmempersingat uraian penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acaradimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, keterangan anakanakPemohon dan juga keterangan Pemohon yang dikaitkan dengan suratsurat buktiHalaman 6 Dari 10 halaman No 59/Pdt.P/2017/PN.Tteternyata

Bahwa PIHAK PERTAMA menerima jJaminan dari PIHAK KEDUAberupa sertifikat Hak Atas Tanah dengann nomor sertifikat SHM no:3296, luas 498 Meter Persegi, atas nama SAHID.5. Bahwa PIHAK PERTAMA menerima Sertifikat Hak Tangungandengan nomor : 00739/2016 dengan nilai Tanggungan sebesarRp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)Pasal 21. Bahwa PIHAK KEDUA dalam perjanjian kredit di wajibkanmembayar total Rp.91.280.000,00 (Sembilan Puluh Satu Juta DuaRatus Delapan Puluh Ribu Rupiah).2.

Bahwa bila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran sesuaidengan Pasal 3 ayat 2, maka PIHAK PERTAMA memiliki wewenangpenuh untuk mengajukan lelang atas Sertifikat Hak Atas Tanah yangdi jaminkan kepada PIHAK PERTAMA melalui kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.GS/2018./PN.Btl4.

Ketua Pengadilan Negeri Batam agar berkenan memanggilPenggugat untuk dating bersidang dan memeriksa gugatan ini denganmemberikan putusan sebagai berikut :1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan bahwa jual beli 1 (satu) unit rumah type 21 Perumahandi Lagenda Malaka Blok HI/04 Batam ;Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dari 1 (satu) unitrumah type 21 Perumahan di Lagenda Malaka Blok HI/04 Batam ;Memberikan wewenang dan kuasa kepada Penggugat untukmengambil sertifikat

hak atas tanah yang berdiri diatasnya 1 (satu)unit rumah type 21 Perumahan di Lagenda Malaka Blok HI/04, kotaBatam tersebut di Bank BTN Cabang Batam karena pinjaman Tergugatsudah dilakukan pelunasan ;5.

Memerintahkan kepada pejabat atau pihak yang berwenangselanjutnya untuk mencatat jual beli ini dalam daftar yang tersediauntuk itu dan menerbitkan sertifikat hak atas tanah dan bangunandimaksud menjadi atas nama Penggugat ;6.

hak atas tanah dan bangunan dimaksud menjadi atasnama Penggugat, karena petitum tersebut tidak jelas pejabat atau pihakyang dimaksud serta tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka cukupalasan untuk menolak petitum tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian danmenolak gugatan selebihnya ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkansebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Penggugat untukmengambil sertifikat hak atas tanah yang berdiri diatasnya 1 (satu)unit rumah type 21 Perumahan di Lagenda Malaka Blok HI/04, kotaBatam tersebut di Bank BTN Cabang Batam Karena pinjaman Tergugatsudah dilakukan pelunasan ;6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hinggakini ditaksir sejumlah Rp. 301.000.

XX, Laki Laki, umur 4 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 28 Juni 2013)agama Islam, Tempat tinggal di XX, Desa Tambakboyo, KecamatanTambakboyo, Kabupaten Tuban.Bahwa Pemohon memerlukan surat Penetapan Perwalian bagi anakanakPemohon tersebut, untuk keperluan menjaminkan sertifikat Hak atas Tanah diBank BRI untuk keperluan biaya masuk Pendidikan kuliah anak Pemohon yangbernama XX, dan untuk biaya sekolah anak Pemohon bernama XX, XX, dan XX.Bahwa, setelah meninggalnya Almarhum suami Pemohon XX telah terjadikesepakatan

XX umur 4 tahun 8 bulan(kelahiran Tuban 28 Juni 2013) belum Dewasa dan perlu perwalian;Bahwa, semua ahliwaris dari Almarhum suami Pemohon XX hendak mengambilpinjaman di Bank BRI dengan jaminan sertifikat Hak atas tanah yang tercantumdalam posita 4 tersebut, yang transaksinya meliputi semua ahliwaris Almarhumsuami Pemohon XxX, sedangkan ahli waris yang bernama 1.XX umur 18 tahun 10bulan (kKelahiran Tuban 06 Juni 1999), 2. XX umur 13 tahun 8 bulan (kelahiranTuban 20 Juni 2004), 3.

hak atas tanah di Bank BRIguna keperluan biaya masuk Pendidikan kuliah anak Pemohon yangbernama XX dan untuk biaya sekolah anak Pemohon yang kedua danketiga bernama XX XX dan XX ;2.

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti surattersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing masing bernama XX dan XX di depan sidang telah memberikan keteranganyang pada pokoknya : Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia ; Bahwa Pemohon dengan suaminya selama menikah telah dikaruniai anak 3orang ; Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dipergunakan untukkeperluan menjaminkan sertifikat

hak atas tanah di Bank BRI guna keperluanbiaya masuk Pendidikan kulian anak Pemohon yang pertama bernama XXdan untuk biaya sekolah anak Pemohon yang kedua dan ketiga bernama XXXX dan XX ;Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut telah dibenarkanoleh Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka telahterbukti bahwa Pemohon (XX) istri dari almarhum (XX) yang telah dikaruniai 3orang anak yang bernama :1.

Sebagai contoh: proses pemeriksaan, proses pengukuranyang melahirkan sertifikat hak atas tanah dikesampingkan begitu sajasedangkan sporadik yang tidak jelas pertanggungjawaban hukumnyadipercayai. Padahal sebelum terbit Sertifikat Hak atas Tanah, BPN sudahmengukur dan memeriksasemua data fisik maupun data yuridis;d. Bahwa Judex Facti telah mencampuradukan Sertifikat Hak Milik Tergugat (Pemohon Kasasi) dengan Sertifikat Hak atas Tanah milik Tergugat II(Turut Termohon Kasasi), seolaholah sama.

Sebagai contoh: proses pemeriksaan, prosespengukuran yang melahirkan sertifikat hak atas tanah dikesampingkansedangkan surat sporadik yang tidak jelas pertanggungjawabanhukumnya dipercayai. Padahal sebelum terbit Sertifikat Hak atasTanah, BPN harus mengukur dan memeriksa tentang kebenaransporadic yang dibuat oleh Lurah, surat memuat bukti fisik dan buktiyuridis;.

Namun Sertifikatmilik Termohon Kasasi (Tergugat 1) Nomor 63/1989 tidak dinyatakancacat, padahal Pemohon Kasasi membeli tanah milik LaluArjuna/Turut Termohon Kasasisudah dalam keadaan bersertifikat;Artinya, Judex Facti mengbaikan 2 (dua) sertifikat hak atas tanah yangtidak pernah dibatalkan secara hukum dengan hanya mempercayaiketerangan saksisaksi yang tidak jelas dan tidak akurat;Il. Judex Facti telah salah menerapkan hukum pertanahan; Judex Facti mengabaikan Pasal 30 yo.

Lebih ironis lagi,Judex Facti tidak melihat data fisik dan data yuridis, sudahmenyimpulkan bahwa tanah objek sengketa tersebut milik paraTermohon Kasasi;Bagaimana mungkin Sertifikat Hak atas tanah dianggap tidak benartetapi tidak dibuktikan ketidakbenaran data fisik dan atas yuridisyang merupakan bagian dari buku tanah yang dituangkan dalamsebuah Sertifikat Hak atas tanah;Halaman 20 dari 22 hal. Put.

Bahwa pada saat pembelian hak atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak GunaBangunan No. 95 Kelurahan Simomulyo sesuai Gambar Situasi tanggal 25Agustus 1988 No. 3683 dengan Nama Pemegang Hak: Nyonya MAIMUNAH,oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT , dan TERGUGAT telah berjanjikepada PENGGUGAT untuk menunjukkan di mana TERGUGAT II bertempattinggal dan menghadirkan Nyonya MAIMUNAH (TERGUGAT Il), sehinggadapat diurus balik nama sertifikat hak atas tanah tersebut, namun sampaidengan saat diajukannya gugatan ini,

Bahwa dengan adanya perbuatan wanprestasi TERGUGAT terhadapPENGGUGAT merupakan perbuatan yang merugikan PENGGUGAT, karenasampai saat diajukannya gugatan ini, PENGGUGAT tidak bisa melakukanPeralihan Hak Atas Tanah tersebut dan Sertifikat atas objek aquo tetapberatas nama TERGUGAT Il, padahal hak atas tanah tersebut telahPENGGUGAT peroleh dengan itikad baik yakni telah membayar lunasharganya kepada TERGUGAT dan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut sertaobjek hak atas tanah tersebut sampai saat ini dalam

Membatalkan sertifikat hak atas tanah atas nama Wa Latisebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPNNomor 9 Tahun 1999 pasal 106 ayat (1), jo pasal 119 karena cacathukum administratif.

mau tinggal di tanah sengketa karenamerupakan tanah rawa;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan inidianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan denganputusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokoknya adalah mengenai pembatalan sertifikat

hak atas tanah atas nama WaLati;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebin dahulu tentang kewenanganmengadili;Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalahmenuntut Pembatalan atas Sertifikat Hak Milik atas nama Wa Lati;Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pat.G/2019/PN RahMenimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, suatu Sertifikat HakMilik adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapantertulis

Hak atas tanah secara global pada KabupatenSimalungun sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 400 297 tahun 2009 tanggal 108.9.Maret 2009 tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Pelaksanaan SertifikasiProna Program Pengelolaan Pertanahan Kegiatan PembinaanPengelolaan Tata Laksana Pertanahan pada Kantor PertanahanKabupaten/ Kota/ Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yangmenetapkan lokasi Kecamatan yang menjadi obyek PRONA TA.2009pada Kabupaten

hak atas tanah secaraPRONA tahun 2009 dan agar masyarakat yangmemohonkan penerbitan sertifikatnya dimintakan danasebesar Rp.900.000, (SEMBILAN RATUS' RIBURUPIAH) setiap sertifikatnya, kemudian SAKSI ALIBASA NASUTION menyampaikan hal tersebut kepadaPANGULU NAGORI PANOMBEAN BARU (SAKSISAFRI MANURUNG) agar diketahui oleh SAKSI SAFRIMANURUNG selanjutnya SAKSI ALI BASANASUTION telah mendata warga Nagori PanombeanBaru yang ingin jadi pemohon PRONA ta.2009, setelahdidata ada 8 (delapan) berkas pemohon

hak atas tanah secara PRONA melalui SAKSIMUHAIRI, SAKSI TUKIMIN ADMAJA dan SAKSI ALI BASAkemudian SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION menyerahkan uangatau dana tersebut terdakwa JAHOLONGAN MARBUN sebesarRp.63.000.000, (enam puluh tiga juta rupiah) dan penyerahan uangtersebut diserahkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Perdagangan,kemudian uang sebesar Rp.63.000.000, (enam puluh tiga juta rupiah)tersebut diserahkan Terdakwa JAHOLONGAN MARBUN kepada SaksiYANDI KESUMA, Bsc selaku Penanggungjawab Kegiatan PRONA

hak atas tanah secara PRONA melalui SAKSIMUHAIRI, SAKSI TUKIMIN ADMAJA dan SAKSI ALI BASAkemudian SAKSI SAMSUL BAHRI NASUTION menyerahkan uangatau dana tersebut terdakwa JAHOLONGAN MARBUN yangkeseluruhannya berjumlah Rp.63.000.000, (enam puluh tiga juta rupiah)dan penyerahan wang tersebut diserahkan di Kantor Urusan Agama(KUA) Perdagangan, kemudian uang sebesar Rp.63.000.000, (enampuluh tiga juta rupiah) tersebut diserahkan Terdakwa JAHOLONGANMARBUN kepada Saksi YANDI KESUMA, Bsc selakuPenanggungjawab

hak atas tanah objek perkara atas nama Penggugat,ditolak oleh Tergugat V dengan alasan tidak ada Surat Keterangan dariTergugat VI;Bahwa setelah Penggugat mengajukan kepada Tergugat VI SuratKeterangan yang dimaksud oleh Tergugat V, Tergugat VI menolak untukmenerbitkan Surat Keterangan tersebut dengan alasan ada pemblokiran,itupun hanya diberitahukan secara lisan;Bahwa ketentuan Pasal 1491 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) menyatakan: Penanggungan yang menjadi kewajiban sipenjual terhadap

hak atas tanah objek perkara atas namaPenggugat;Bahwa demikian juga Tergugat VI yang berwenang menerbitkan SuratKeterangan sebagai salah satu syarat dalam proses balik nama danpenerbitan sertifikat hak atas tanah, juga harus dihukum untuk membantuPenggugat melaksanakan PPJB Nomor 8, PPJB Nomor 9, PPJB Nomor 10,PPJB Nomor 11 dan PPJB Nomor 12 tanggal 1 Desember 2005 tersebut,dengan membalik nama girik dan menerbitkan surat keterangan yangdibutuhkan dalam mengurus penerbitan sertifikat hak atas tanah

objekperkara atas nama Penggugat;Bahwa untuk pelaksanaan PPJB Nomor 8, PPJB Nomor 9, PPJB Nomor 10,PPJB Nomor 11 dan PPJB Nomor 12 tanggal 1 Desember 2005 tersebut,Tergugat V sebagai pihak yang berwenang melakukan proses balik namadan menerbitkan sertifikat hak atas tanah objek perkara harus dihukumuntuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah atas nama Penggugat;Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada buktibukti otentik makaberdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dapat dilaksanakan terlebihdahulu

(tiga ribu sembilan ratus tiga meter persegi) yang terletak di DaerahKhusus lbukota Jakarta, Wilayah Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara,Kelurahan Duren Sawit;Menghukum Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV dan TergugatVl untuk membantu Penggugat melaksanakan PPJB Nomor 8, PPJB Nomor9, PPJB Nomor 10, PPJB Nomor 11 dan PPJB Nomor 12 tanggal 1Desember 2005 tersebut, untuk proses membalik nama dan menguruspenerbitan sertifikat hak atas tanah objek perkara atas nama Penggugat;Menghukum Tergugat

Ill, seluas kurang lebih 3.903 m(tiga ribu sembilan ratus tiga meter persegi) yang terletak di DaerahKhusus lbukota Jakarta, Wilayah Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara,Kelurahan Duren Sawit;Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan TergugatVl untuk membantu Penggugat melaksanakan PPJB Nomor 8, PPJB Nomor9, PPJB Nomor 10, PPJB Nomor 11 dan PPJB Nomor 12 tanggal 1Desember 2005 tersebut, untuk proses membalik nama dan menguruspenerbitan sertifikat hak atas tanah objek perkara

hak atas tanah masih terdaftar atas nama PTLadang Rizki Jaya Sentosa (Dalam Pailit) selaku pengembang.Mekanisme ini untuk membantu penjualan rumah PT Ladang Rizki JayaSentosa (Dalam Pailit) dan mengakomodir kebutuhan konsumen tanpaharus menunggu pemecahan sertifikat;d.

Bahkan terhadap 4 orang yang sudahlunas, PT Ladang Rizky Jaya Sentosa (Termohon Pailit) belum dapatmenyerahkan seluruh sertifikat hak atas tanah kepada konsumen;3) Termohon Kasasi telah memenuhi kriteria sebagai Debitur (vide UUKepailitan dan PKPU) karena Termohon Pailit mempunyai kewajibanmembayar atau melunasi sisa kewajiban para Konsumen kepadaPemohon Kasasi apabila Termohon Kasasi tidak memenuhi kewajibanpenyelesaian dokumen berupa sertifikat dan akta jual beli dengan paraKonsumen, dan selanjutnya

hak atas tanah dimaksud masihterdaftar atas nama Pengembang (PT Ladang Rizky Jaya Sentosa) danbelum dilakukan pemecahan per kaveling sesuai dengan site plan yangmasih dalam tahap penyelesaian.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka telah secara nyatanyataterbukti ada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan TermohonPailit yang menimbulkan kewajiban dari Termohon Pailit untukpenyelesaian suratsurat AJB dan sertifikat hak atas tanah sesuai denganjangka waktu PKS (bukti P1) namun Termohon Kasasi tidak dapatmenyelesaikannya tepat waktu dan mengalami keterlambatan.

hak atas tanah dan suratsurat lainnya, yang harus diserahkankepada Pemohon Kasasi;.

Menjual/membalik nama sertifikat hak atas tanah berdasarkan akta jualbeli rumah (Bangunan) tersebut baik kepada penerima Kuasa sendiri atauorang lain yang akan ditunjuk oleh Penerima Kuasa;Bahwa sejak Pemohon membeli sebuah bangunan rumah tempat tinggal dariSdr. HAMS GOLDEN STAR PANGARIBUAN yang didirikan atas sebidangtanah yang berlokasi di Perumahan D/A PT. AGRO Jalan P.

Menjual/membalik nama sertifikat hak atas tanah berdasarkan akta jualbeli rumah (Bangunan) tersebut baik kepada penerima Kuasa sendiri atauorang lain yang akan ditunjuk oleh Penerima Kuasa;Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor 05 tanggal17 April 2004 tersebut Sdr.

Menjual/membalik nama sertifikat hak atas tanah berdasarkan akta jualbeli rumah (Bangunan) tersebut baik kepada penerima Kuasasendiri atauorang lain yang akan ditunjuk oleh Penerima Kuasa;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P5 dan P7 Hakkepemilikan rumah tersebut oleh Sdr. Sawang U Guan telah dialinkan kepadaSdr. Hams Golden StarPangaribuan dan berdasarkan bukti P3, P4 dan P8Hak kepemilikan rumah tersebut oleh Sdr.

Menyatakan sebagai hukum sertifikat hak atas tanah sawah sengketa denganNomor : 842/ tanggal 15 April 2013, dengan surat ukur No. 249/Kawo/2012tanggal 22 Nopember 2012, tercatat dan/atau tertulis atas nama : Iskandar H Jafar,adalah sertifikat tanah yang cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat terhadap siapapun juga ; 9.

Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat angka 1, tentang kewenangan mengadili(Exeptio van onbevoegheid), adalah eksepsi yang tidak benar dan tidakberdasarkan kepada hukum, dengan alasan bahwa para Penggugat di dalam positadan petitum gugatan tentang penerbitan sertifikat Hak atas Tanah No. 842/ tanggal15 April 2013, surat ukur No. 249/kawo 2012, tanggal 22 Nopember 2012, terbacapada posita angka 11 dan petitum angka 8, mendalilkan bahwa sertifikat dimaksudadalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan

Hak atas Tanah No. 842/ tanggal15 April 2013, Surat Ukur No. 249/Kawo 2012, tanggal 22 Nopember 2012adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada siapapun9.

Bahwa dengan tegas para Penggugat menolak dalil dan dalil jawaban paraTergugat pada angka 10 adalah jawaban yang tidak benar, sebab meskipun telahsesuai proses dan prosedur di dalam penerbitan sertifikat Hak atas Tanah No. 842/tanggal 15 April 2013.

Surat Ukur No. 249/Kawo 2012, tanggal 22 Nopember2012, akan tetapi oleh karena tidak berdasarkan alas hak yang benar menurutHukum, yaitu mendasarkan kepada Surat Pernyataan bertanggal AA, 10September 1995, yang melawan hak dan hukum yang karenanya batal demihukum, maka sertifikat Hak atas Tanah No. 842/ tanggal 15 April 2013, SuratUkur No. 249/Kawo 2012, tanggal 22 Nopember 2012, adalah juga menjadisertifikat yang cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikatkepada para Penggugat

Sertifikat Hak atas tanah yang mengandung cacat hukum Administrasidilakukan pembatalan atas perintah pencatatan perubahanPemeliharaan data pendaftaran tanah menurut Peraturan Per UndangUndangan; 22222 one nn nnn nnn nnn nn nnn en ccc nn enceHal. 6 dari 14 hal. Put. No.80/B/2018/PT.TUN.SBY.Ayat (2).

Cacat hukum Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)GMA AIP > ~= nnn nnn nnn nen ne nnn enn nnn omennnnnnannnamnnncne. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah..Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka sengketaini termaksud kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara , olehkarenanya eksepsi Tergugat pada butir 1 harus ditolak ;Menimbang, bahwa tentang tidak jelasnya obyek sengketa karenatidak disebutnya batasbatas obyek sengketa, tidak samanya batas dan luastanah

Sertifikat Hak atas tanah yang mengandung cacat hukum Administrasidilakukan pembatalan atas perintah pencatatan perubahanPemeliharaan data pendaftaran tanah menurut Peraturan Per UndangUndangan);