Ditemukan 457799 data
79 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
1.Beni Wijaya, S.H., M.H.
2.Rini Purnamawati, SH
3.Siti Fatimah, S.H., M.H.
4.Firmansyah, SH
5.Renny Ertalina, SH.
Terdakwa:
Sohir Bin Mad Sopari Alm
51 — 34
101 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
1.SAMBAS SADIKIN
2.BUDI RAHAYU
Tergugat:
Kepala Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
754 — 311
PUTUSANNOMOR: 80/G/LH/2019/PTUN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan DiponegoroNo. 34 Bandung, telah menjatunkan Putusan sebagai berikut dalam sengketaANA A! $$ nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn enn enn een eens1.
PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA;1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbuny : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TataUsaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan perkara Tata Usaha Negarasedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatanhukum tetap.; 2.
Artinya bahwa suatu hubungan hukumyang menimbulkan pengaruh atau akibat pada kondisi hak, kewajiban ataukewenangan terhadap suatu subjek hukum.; Hak untuk menggugat (legal standing) di Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah hak yang melekat karena adanya peristiwa hukum dengan terbitnyasuatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang dengan Keputusan Tata UsahaNegara tersebut menimbulkan akibat hukum berupa hak atau kewajibanhukum atau kedudukan hukum tertentu.
Usaha Negara objek sengketa terbit bukanlahkeputusan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri.
Bahwa objek sengketamerupakan keputusan Tata Usaha Negara yang lahir setelah adanya keputusanmengenai kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL.
78 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA TANGERANG SELATAN
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT PP Property Tbk
Turut Terbanding/Penggugat III : HALIM PERDANAKUSUMA
Turut Terbanding/Penggugat IV : DAULAT PANTAS
Turut Terbanding/Penggugat II : GAMAL MUHAMMAD
Turut Terbanding/Penggugat V : ROBERT SUCIPTO
158 — 35
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 19/G/LH/2017/PTUN-SRG tanggal 10 oktober 2017 yang dimohonkan banding; ----------------------------------------------------------------------------------------
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
PUTRA BIN ROYAN
Turut Tergugat:
Pemerintah Daerah Provinsi Riau, GUBERNUR Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
192 — 101
(Bukti P8 ) ;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 15), maka sejak tahun 1986status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo sudah berstatus sebagaiKawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Tesso Nilo ;Bahwa kemudian pada tahun 1987, Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) tersebut diatas (poin 15) telah dilakukan tata batas dilapangan olehDirektorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, dengan panjangbatas 167,5 KM dan kemudian Kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebutdiberi nama dengan Kawasan Hutan
(BuktiP9) ;Bahwa pada butir c Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan ProduksiTerbatas Tesso Nilo tersebut disebutkan secara tegas bahwa di dalamkawasan hutan produksi terbatas Tesso Nilo di maksud tidak terdapat lagiHalaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 28/Pdt.G/LH/2020/PN Plw19.20.21.22.23.24.tanahtanah penduduk maupun pihak ketiga yang mempunyai milik atau haklainnya ;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 14, poin 15, poin 16, poin 17dan poin 18), maka secara hukum status OBJEK SENGKETA
MOCH. RIDWAN DERMAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
DADANG HIDAYAT
99 — 21
Pembanding/Tergugat IV : PT NAGA MAS PALM OIL Diwakili Oleh : H REFMAN BASRI SH MBA
Terbanding/Penggugat : YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Terbanding/Turut Tergugat : PT Pelabuhan Indonesia I cabang Dumai
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT Bulking
Turut Terbanding/Tergugat V : PT Sarana Agro Nusantara
Turut Terbanding/Tergugat I : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Riau Cq. Pemerintah Kota Dumai (Wali Kota Dumai)
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PT Sari Dumai Sejati
Turut Terbanding/Tergugat VI : PT Kuala Lumpur Kepong
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. Wilmar Nabati Indonesia
154 — 118
Tata Usaha Negara sengketayang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang ataubadan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT PBRbaik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannyakeputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.b.
Bahwa Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untukmenilai keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata UsahaNegara apakah sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, karenauntuk menilai Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara merupakankompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negara;6.
Usaha Negara yang diambil oleh Pejabat Tata Usaha Negara, makakeberatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata UsahaNegara;Bahwa selanjutnya Pasal 4 UU Peratun menyatakan Peradilan TataUsaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagirakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negarasehinggaapabila ada keberatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yangmenimbulkan Sengketa Tata Usaha Negara, maka harus diselesaikan diPeradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga
No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa :Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata.Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT PBRh.
38 — 5
pidana penjara terhadap terdakwa EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD.
PUTUSANNomor : 506/Pid.B/2015/PN.Bls.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalammperkara Terdakwa :Nama lengkap : EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD.Tempat lahir : Bengkalis (Riau).Umur / Tg.
dalam Pasal 363 ayat (1) Ke4 dan Ke5 KUHPidana dalam DakwaanTunggal.2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD selama1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintahagar terdakwa tetap ditahan.3 Menyatakan barang bukti berupa := (satu) utas tali kapal warna putih dengan panjang 5 (lima) meter.= (satu) buah pengait (sambungan pipa besi).= 2 (dua) set alat untuk mengambil sarang walet dengan panjang 2 (dua) meter yangterdiri dari
Sekira jam 22.30 wibterdakwa EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD bersamasama dengan TU, ERIABANG, EDI AKANG, dan DEDI MERAN sampai diruko Jalan Jendral Sudirman,Parit Bangkong, Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalistersebut. Sesampainya diruko tersebut terdakwa bersamasama dengan TU, ERIAKANG, dan EDI AKANG naik ke lantai dua ruko dengan menggunakan tali yangsudah dipersiapkan sedangan DEDI MERAN menunggu dibawah untuk mengawasisituasi kondisi.
Menyatakan terdakwa EDI ALIAS TATA BIN MUHAMMAD telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAANMEMBERATKAN sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Tunggal.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDI ALIAS TATA BIN MUHAMMAD denganpidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementarayang telah dijalani Terdakwa.4.
Membebankan kepada Terdakwa EDI ALIAS TATA BIN MUHAMMAD untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriBengkalis pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 oleh FITRIZAL YANTO,SH., sebagaiHakim Ketua, M. RESKY MUSMAR,SH., dan AULIA FHATMA WIDHOLA,SH.MH.
11 — 7
Terbanding/Penuntut Umum : KRISTRIAWAN S, SH
383 — 51
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
SUCIPTO ANDRA
Turut Tergugat:
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
85 — 25
195 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding/Terdakwa : APRIL RIANTO ALS APENG BIN SUDARIYONO
26 — 0
2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
105 — 71
Tri Bakti Sarimas
2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RITri Bakti Sarimas, tempat kedudukan Jalan Saleh Abbas Nomor 50 BPekanbaru, sebagai Tergugat I;Koperasi Unit Desa Prima Sehati, tempat kedudukan Desa PangkalanKecamatan Pucuk Rantau Dahulunya Kuantan Mudik KabupatenKuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Tergugat Il;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia MenteriAgraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia, tempat kedudukanJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,sebagai Tergugat III;Kementerian Lingkungan Hidup Dan
1.Rifka Candela Sihombing,S.H.
2.Riyan Widya Putra,S.H.
3.SESY SEPTIANA SEMBIRING
Terdakwa:
Riki Hamdani
45 — 60
Fitri Dwi Handayani , S.H.M.H
Terdakwa:
APRI YANTO panggilan AP
91 — 30
1.SYAFWAN TAHER, S.H., M.H
2.BUSTANUDDIN, S.H
3.R. HAIRUL SUKRI, SH.,MH
4.ELLYAS MOZART Z S, SH.,MH
Terdakwa:
ARIS PRIYADI bin TIO
82 — 21
Jendro Hadi Wibowo SH
Terdakwa:
Isrizal Alias Buyung Bin Ismail
83 — 15