VERENA MULTI FINANCE, TBK

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP353/WPJ.07/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011Nomor 00098/207/11/054/14 tanggal 4 November 2014, atas namaPT Verena Multi Finance Tbk., NPWP 01.604.618.7054.000,beralamat di Jalan Pecenongan Nomor 84, Gedung Panin BankLantai 3, Kebon Kelapa, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

BANK CIMB NIAGA, TBK;

PUTUSANNomor 2542/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5252/P J/2018, tanggal 18 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK CIMB NIAGA Tbk

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00814/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 7 Desember2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26, Masa Pajak Juli 2011,Nomor 00020/204/11/091/15, tanggal 30 November 2015, atasnama PT Bank CIMB Niaga, Tbk, NPWP 01.310.668.7091.000,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Graha Niaga,Jakarta Selatan 12190 (alamat korespondensi: Menara SentrayaLantai 31, Jalan Iskandarsyah

CENTRAL PROTEINA PRIMA TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

VERENA MULTI FINANCE, TBK;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4232/PJ/2017, tanggal 10 November 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT VERENA MULTI FINANCE, TBK

Putusan Nomor 1265/B/PK/Pjk/2020Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2010 Nomor 00096/207/10/054/14 tanggal 4 November 2014, atasnama PT Verena Multi Finance Tbk., NPWP 01.604.618.7054.000,beralamat di Jalan Pecenongan Nomor 84, Gedung Panin BankLantai 3, Kebon Kelapa, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan

ADI SARANA ARMADA, Tbk;

./2017, tanggal 13 Desember 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ADI SARANA ARMADA, TBK, beralamat di Gd. GrahaKirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso No. 88 Sunter Jaya, TanjungPriok, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Drs. ProdjoSunarjanto Sekar Pantjawati, Jabatan Presiden Direktur danHindra Tanujaya, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa R.

Adi Sarana Armada Tbk.,NPWP: 01.955.213.2054.000, beralamat di Gd. Graha Kirana Lt.6, Jl.

Putusan Nomor 395/B/PK/Pjk/2019keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012Nomor 00206/207/12/054/14 tanggal 04 Juli 2014, atas nama: PT.Adi Sarana Armada Tbk., NPWP: 01.955.213.2054.000, beralamatdi Gd. Graha Kirana, Lt. 6, Jl.

MURINIWOOD INDAH INDUSTRY, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

MURINIWOOD INDAH INDUSTRY, TBK;

ADHI KARYA (PERSERO), TBK;

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2373/P J/2013 tanggal 22 Oktober 2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ADHI KARYA (PERSERO) TBK

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut46326/PP/M.III/25/2013, tanggal 18 Juli 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:KEP1127/WPJ.19/ BD.05/2011 tanggal O08 November 2011, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Pasal4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2008 Nomor: 00006/440/08/051/10 tanggal07 September 2010, atas nama: PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Dengan mengadili sendiri:3x Ls3. 2.3. 3.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1127/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal O8 November 2011,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2008Nomor: 00006/440/08/051/10 tanggal 07 September 2010, atasnama: PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

PUTUSANNomor 1766/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk., NPWP:01.000.172.5092.000, beralamat di Jalan Ancol Barat VIIINomor 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan,Jakarta Utara 14430, yang diwakili oleh Tjiu ThomasEffendy, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen Dr.

sehingga menjadi Nihil:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 21 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002217.47/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan KembaliTarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP03/WBC. 10/2018tanggal 11 Februari 2018, atas nama: PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Charoen Pokphand Indonesia, Tbk) dikenakan PPNdengan tarif 10% sehingga terdapat tagihan PDRI berupa PPN sebesarRp195.291.000,00; dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan jo.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh Prof. Dr. H.M.

CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

PUTUSANNomor 1740/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK., beralamatdi Jalan Ancol Barat VIII Nomor 1, Kelurahan Ancol,Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara 14430, yang diwakilioleh Tjiu Thomas Effendy, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. YoyoArifardnani, S.H.

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP63/WBC.10/2018 tentang Penetapan atas Keberatan PT CharoenPokphand Indonesia, Tbk. Terhadap Penetapan yang Dilakukan olehPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau NilaiPabean Nomor 015720/SPKPN/WBC10/KPPMP1/2017 tanggal 4November 2017 batal demi hukum;5.

Putusan Nomor 1740/B/PK/Pjk/2020sudah tepat dan benar, karena Bahan Pakan Ternak yang tidaktermasuk dalam Barang Kena Pajak tertentu yang atas impornyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga terhadapimportasi Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalu(PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk.) dikenakan PPN dengan tarif10% sehingga terdapat tagihnan PDRI berupa PPN sebesarRp373.679.000,00; dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh Prof. Dr. H. M.

ASTRA AGRO LESTARI, TBK;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU630/P J/2020, tanggal 4 Februari 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ASTRA AGRO LESTARI, TBK

Astra AgroLestari, Tbk., NPWP: 01.334.427.0735.001, beralamat di Jalan NHayup,Mahe Pasar Haruai, Kab.

CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, TBK

MAGIC COM INDONESIA, TBK

PT SURYA ESA PERKASA TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 282/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SURYA ESA PERKASA TBK, beralamat di Gedung DBSBank Tower 18th Floor, Ciputra World 1 Jakarta, Jalan Prof.Dr.

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut69300/PP/M.XVB/16/2016, tanggal 16 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3035/WPJ.07/2014 tanggal2 Desember 2014, tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00057/207/12/052/13 tanggal 23 September 2013 Masa PajakAgustus 2012, atas nama PT Surya Esa Perkasa, Tbk

Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SURYA ESA PERKASA TBK;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA, TBK (d/h. PT. TRIMEGAH SECURITIES, TBK);

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3743/PJ/2018, tanggal 20 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA,Tbk

PTTRIMEGAH SECURITIES, Tbk.), beralamat di Gedung ArthaGraha Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5253Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, yangdiwakili oleh Stephanus Turangan, jabatan Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali

Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk (d/hPT Trimegah Securities, Tbk,), NPWP 01.341.765.4054.000 beralamat diGd. Artha Graha Lt. 18, JI. Jend. Sudirman No Kav. 5253, Senayan Jakarta Selatan, sehingga besarnya Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013dihitung kembali sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Penghasilan Neto (27.515.473.733)Kompensasi Kerugian 0Penghasilan Kena Pajak 0Pajak Penghasilan terutang 0Halaman 2 dari 7 halaman.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00906/WPJ.07/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2013 Nomor 00021/406/13/054/15 tanggal 7 April2015, atas nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk.

(d/h PTTrimegah Securities, Tbk.), NPWP 01.341.765.4054.000,beralamat di Gedung Artha Graha Lantai 18, Jalan JenderalSudirman Kavling 5253 Senayan Jakarta Selatan, atas sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

SURYA ESA PERKASA TBK vs PT. SURYA ESA PERKASA TBK

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 3821/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SURYA ESA PERKASA TBK., beralamat di GedungDBS Bank Tower, Lantai 18, Jalan Prof. Dr.

Tanggapan tanggal 4 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT002984.99/2018/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap SuratKeputusan Tergugat Nomor KEP00570/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal9 Maret 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, atas nama: PT Surya Eka Perkasa Tbk

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT SURYA ESA PERKASA TBK.;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT002984.99/2018/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 21 November2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat: PT SURYA ESA PERKASATBK.;2.

CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK.;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU6143/PJ/2019, tanggal 20 Desember 2019;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT CENTRAL PROTEINA PRIMA TBK

Pajak Nomor PUT007538.16/2018/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 16 Oktober 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP02125/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16Juli 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014Nomor: 00034/207/14/054/17 tanggal 22 Juni 2017, atas nama: PT CentralProteina Prima Tbk

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014Nomor 00034/207/14/054/17 tanggal 22 Juni 2017, atas nama: PTCentral Proteina Prima Tbk, NPWP 01.002.946.0054.000,beralamat di Wisma GKBI Lt. 19, Jalan Jend. Sudirman No. 28,Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta,10210, terkait sengketa aquo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.

TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

BANK CIMB NIAGA, TBK;

Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5256/PJ/2018, tanggal 18 Desember 2018:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK CIMB NIAGA, TBK

Pengadilan Pajak NomorPUT111175.13/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 9 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00817/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 7Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2011Nomor 00023/204/11/091/15, tanggal 30 November 2015, atas nama PTBank CIMB Niaga, Tbk

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00817/KEB/WPJ.19/2016, tanggal7 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Oktober 2011 Nomor 00023/204/11/091/15,tanggal 30 November 2015, atas nama PT Bank CIMB Niaga,Tbk, NPWP 01.310.668.7091.000, beralamat di Jalan Jend.Sudirman Kav.58, Graha Niaga, Jakarta Selatan 12190 (alamatkorespondensi Menara Sentraya Lt.31, Jalan Iskandarsyah RayaNo.1ABlok

VERENA MULTI FINANCE, TBK;

VERENA MULTI FINANCE, '~ Tbk., NPWP01.604.618.7054.000, beralamat di Jalan PecenonganNomor 84, Gedung Panin Bank Lantai 3, Kebon Kelapa,Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Andi Harjono, jabatanDirektur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan

Pengadilan Pajak NomorPut85620/PP/M.XIB/16/2017, tanggal O9 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP363/WPJ.07/2016 tanggal 27 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2010 Nomor 00092/207/10/054/14 tanggal 04 November 2014, atasnama PT Verena Multi Finance, Tbk

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP363/WPJ.07/2016 tanggal 2/7 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2010 Nomor 00092/207/10/054/14 tanggal 04 November2014, atas nama PT Verena Multi Finance, Tbk,NPWP:01.604.618.7054.000, beralamat di Jl.