Ditemukan 5283 data
84 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
89 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULAR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAKVS
37 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
TELEKOMUNIKASI INDONESIA INTERNATIONAL;
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULAR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
17 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
TELEKOMUNIKASI INDONESIA INTERNATIONAL;
45 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL);;
182 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
TELEKOMUNIKASI INDONESIA INTERNATIONAL;
39 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
TELEKOMUNIKASI INDONESIA INTERNATIONAL;
36 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
TELEKOMUNIKASI INDONESIA INTERNATIONAL;
43 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
TELEKOMUNIKASI INDONESIA INTERNATIONAL;
34 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)
41 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
STARONE MITRA TELEKOMUNIKASI;;
691 — 609 — Berkekuatan Hukum Tetap
Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
340 — 66
Menyatakan bahwa Terdakwa : EDDY IRAWAN Bin IRAWAN CAHYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPERDAGANGKAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TIDAK SESUAI PERSYARATAN TEKNIS;----------------------------------------------------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;--------------------------- 3.
31 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI, TBK;;
85 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI, TBK DAN Turut Termohon : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG;;
- Tentang : TELEKOMUNIKASI
TELEKOMUNIKASI
radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkangelombang radio;Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dankelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhanbertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha MilikDaerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansipemerintah
terselenggaranya telekomunikasi;Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan ataupelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranyatelekomunikasi;Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayananjasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yangsifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;Interkoneksi adalah keterhubungan
antarjaringan telekomunikasi dari penyelenggarajaringan telekomunikasi yang berbeda;.
Pemerintah.Pasal 6Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia.BAB IVPENYELENGGARAANBagian PertamaUmumPasal 7(1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.(2) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan halhal sebagai berikut:a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;c. dilakukan
disalurkan melaluijaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.Pasal 41Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaanpengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekamanpemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dandapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku.Pasal 42(1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajio merahasiakan informasi yang
476 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
TELEKOMUNIKASI (KOPKAR SIPORENNU) VS I. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR., II. JONNY JAURY;
128 — 61
., DKK VS Direktur Perusahaan umum Telekomunikasi, berkedudukan di Bandung, Jl. Jepati, No. 1 Bandung, DKK
Kota Ternate Selatan, sebagai Terbanding 111semula Penggugat 111;Selanjutnya disebut sebagai Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 111semula Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 111;LawanDirektur Perusahaan umum Telekomunikasi, berkedudukan di Bandung, Jl.Jepati, No. 1 Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semulaTergugat I;Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala BadanPertanahan Nasional Propinsi Maluku Utara Cq Kepala badan PertanahanNasional Kota Ternate, beralamat
Telekomunikasi Indonesia, Tok (Tergugat I), Taha Saleh (Tergugat Il), FarukAlwy, SH (Tergugat III), Djoko Purnomo (Tergugat IV), Prinursanti Andili (Tergugat V),Masyhuda Nur Ahsan, SH (Tergugat VI), Kementerian Dalam Negeri Cq GubernurPropinsi Maluku Utara Cq Walikota Ternate Cq Kepala Kecamatan Kota TernateSelatan Cq Kepala Kelurahan Sasa (Tergugat VII), Kepala Badan PertanahanNasional RI Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Utara Cq KepalaBadan Pertanahan Nasional Kota Ternate (Tergugat
Telekomunikasi Indonesia, Tbk,Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Badan Pertanahan NasionalPropinsi Maluku Utara Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate,Taha Saleh, dan Faruk Alwy, SH);adalah obyek sengketa dan para pihak yang sama dengan Gugatan sebelumnyayang juga diajukan oleh Penggugat dan Penggugat Il (Perkara No.15/Pdt.G/2011/PN.Tte) yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan danPutusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Hal mana sesuai dengan :a.
Sasa atas namaPerusahan Umum Telekomunikasi Berkedudukan Di Bandung. Gambar SituasiNo. 1168 tanggal 30 Oktober 1990 dengan Luas 40.450 M2, diterbitkanSertipikat tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan Surat Kepala BadanPertanahan Nasional No. 458/HGB/BPN/1990 Tanggal 17 Juli 1990, lamanyahak 20 Tahun berakhir pada tanggal 30 Oktober 2010;7 Bahwa benar Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01 Kel.