219/Pdt.G/2015/PTA Smg.

SALINAN PUTUSANNOMOR 219/Pdt.G/2015/PTA Smg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHINDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai gugat antara pihakpihak sebagai berikut:PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaanpelaksana proyek, bertempat kediaman di Kabupaten Kudus,semula Tergugat, sekarang Pemanding;melawan:TERBANDING, umur 38 tahun, agama

Islam, pendidikan SMEA, pekerjaanAdmin di Bengkel Bubut, bertempat kediaman di KabupatenKudus, semula Penggugat, sekarang Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungandengan perkara tersebut;DUDUK PERKARAHalaman dari 13 Putusan No 219/Pdt.G/2015/PTA.SmgMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai dudukperkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor0327/Pdt.G/2015/PA Kds., tanggal 30 Juli 2015 Masehi bertepatan dengantanggal

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanBanding Nomor 0327/Pdt.G/2015/PA Kds. tanggal 12 Agustus 2015 yangdibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kudus, Pembanding padatanggal 12 Agustus 2015 mengajukan permohonan banding terhadapPutusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0327/Pdt.G/2015/PA Kds. tanggalHalaman 2 dari 13 Putusan No 219/Pdt.G/2015/PTA.Smg30 Juli 2015.

Karena itualasan Terbanding tidak adanya harapan untuk rukun lagi dalam rumahtangga telah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan danpertengkaran dan terbukti pula tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagidalam rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Terbanding untukmelakukan perceraian dengan Pembanding sesuai ketentuan Pasal 39 ayatHalaman 8 dari 13 Putusan No 219/Pdt.G/2015/PTA.Smg(2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Ali AsyharHalaman 12 dari 13 Putusan No 219/Pdt.G/2015/PTA.SmgPANITERA PENGGANTI,TTDDra. Hj. Nurlaela, M.H.,Rincian Biaya Perkara:1. ATK, Pemberkasan Rp 139.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )Disalin sesuai dengan aslinyaOlehPanitera Pengadilan Tinggi Agama SemarangtidH.Tri Haryono, S.H.Halaman 13 dari 13 Putusan No 219/Pdt.G/2015/PTA.Smg

219/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Pihak Terbandingdan Turut Terbanding pun tidak pula melakukan inzage;Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim perkara Nomor 219/Pdt.G/2018/PTA.

Putusan Nomor 219/Pat.G/2018/PTA.Smgdiperiksa dengan beracara secara verstek, yaitu perkara diperiksa tanpa hadirnyaTergugat/T erbanding;Menimbang, bahwa memeriksa perkara tanpa hadirnya Tergugat/Terbanding paling tidak harus memeriksa alasan apa sehingga Tergugat/Terbanding tidak pernah hadir di persidangan sedangkan panggilan sudah resmidan patut.

Putusan Nomor 219/Pat.G/2018/PTA.Smgyang tidak dilakukannya adalah hal pembebanan pembuktian yang tidak masukakal.

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PTA.Smgmembagi dua secara natura, objek sengketa dijual lelang di depan umum,hasil penjualannya dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding;7.

Putusan Nomor 219/Pat.G/2018/PTA.Smg

219/Pid.Sus/2016/PN Sky

PUTUSANNomor 219/Pid.Sus/2016/PN SkyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa:Nama lengkap : HENDRI ANTONI Bin LAZUARDI DAUT;Tempat lahir : Lakitan (Muba);Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/08 November 1979;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Rt.02 Kel. Muara Lakitan Kec.

Muara Lakitan Kab.Muba;Agama : Islam;Pekerjaan : Tani;Pendidikan : SMP ( Kelas II/Tidak tamat);Terdakwa ditahan dalam perkara lain;Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 219/Pid.Sus/2015/PN.Sky tanggal 06 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2015/PN.Sky tanggal 06 April2016 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan

;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa HENDRI ANTONI Bin LAZUARDI DAUTbersalah melakukan tindak pidana Membuat , menerima, mencobaHalaman dari 11 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Skymemperoleh senjata api sebaimana diatur dan diancam dalam pasal ayat(1) Undangundang No. 12 ahun 1951;2 Menjatuhkan

Yanto danHalaman 5 dari 11 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Skykegiatan Terdakwa dan rekannya di sana yaitu memintaminta uang kepada sopirmobil PT. WPG (memeras) yang melintas di jalan tersebut Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api tersebut untukmenjagajaga dirt karena Terdakwa pernah diancam oleh orang atau musuhTerdakwa; Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menyimpan senjata apitersebut.

Arlen veronica, S.H.Rino Ardian Wigunadi, S.H.Panitera Pengganti,Bambang Hermanto,S.H.Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PNSky

219/Pdt.G/2016/PTA.Smg

SALINAN PUTUSANNomor 219/Pdt.G/2016/PTA.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara :Pembanding, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, PekerjaanPerangkat Desa, bertempat tinggal di KabupatenGrobogan, semula sebagai Tergugat sekarang sebagaiPembanding;MelawanTerbanding, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, PekerjaanMengurus

,Hal. 1 dari 7 Salinan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2016/PTA.Smg.Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di JalanShinta Blok F Nomor 7A Perumahan Ayodya 2 PurwodadiGrobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Purwodadi tanggal 29 Juni 2016, semula sebagaiPenggugat sekarang sebagai Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yangberhubungan dengan perkara ini;DUDUK PERKARAMengutip

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengirimsalinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Ngaringan, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;Hal. 2 dari 7 Salinan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2016/PTA.Smg.4.

Anggota, Ketua Majelis,Hal. 6 dari 7 Salinan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2016/PTA.Smg.ttd. tid.Drs.

Biaya Meterai : Rp. 6.000.Jumlah : Rp. 150.000,Disalin sesuai dengan aslinyaOlehPanitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,Supardjiyanto, S.H.Hal. 7 dari 7 Salinan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Menyatakan Terdakwa Alwinsyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.

Menyatakan terdakwa ALWINSYAH,telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tidak pidana"Berlayar tanpa memilikiSurat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandarsebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat(1)" sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RINo.17Tahun 2008 tentang Pelayaran;2.

(kapal tidak ada nama) adalah Pas Kecil danSertifikasi Keselamatan Kapal Barang; Berdasarkan Pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran maka setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat PersetujuanBerlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dimana SuratPersetujuan Berlayar (SPB) dipergunakan semenjak keberangkatan daritangkahan/pelabuhan asal hingga tiba ke pelabuhan tujuan, maka tentunyaKM.

(kapal tidak ada nama) adalah Pas Kecildan Sertifikasi Keselamatan Kapal Barang; Berdasarkan Pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran maka setiap kapal yang berlayar wajib memiliki SuratPersetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dimanaSurat Persetujuan Berlayar (SPB) dipergunakan semenjakkeberangkatan dari tangkahan/pelabuhan asal hingga tiba ke pelabuhantujuan, maka tentunya KM.

(kapal tidak ada nama) tanpa dilengkapi SuratPersetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar sebagaimana dimaksudkan olehPasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur Berlayar tanoa memiliki SuratPersetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentangPelayaran telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;Menimbang

Menyatakan Terdakwa Alwinsyah tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memilikiSurat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) sebagaimana dalamdakwaan alternatif Kesatu;Halaman 16 Putusan Nomor 309/Pid.B/2017/PN Tjb2.

ASMAUL HUSNA ALIAS MAUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.

ASMAUL HUSNA alias MAUL, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayartanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan olehSyahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal219 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;2. Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa DTM.

pukul 07.10 WIB atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di PerairanTanjung Siapiapi Asahan pada posisi 02 55 09 U 100 08 23 T atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwewenang memeriksaHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PNTjbdan mengadilinya, yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuanberlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 219

Asmaul Husna alias Maul tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 323 Ayat(1) Jo Pasal 219 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;ATAUKEDUA:aa Bahwa ia Terdakwa DTM.

Berkah GT. 10 No. 278/PPb tanpa dilengkapiSurat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentangPelayaran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur Berlayar tanoa memiliki SuratPersetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentangPelayaran telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;Menimbang

ASMAUL HUSNA alias MAUL tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalamPasal 219 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.

Menyatakan Terdakwa SOFYAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.

Menyatakan Terdakwa SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanopa memiliki SuratPersetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)pidana dalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun2008 tentang Pelayaran;sebagaimana diatur dan diancam2.

September 2016 sekira pukul 11.30WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016bertempat di Perairan Tanjung SiapiApi pada posisi 025859 U 0995850Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2016/PNTjbT atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwewenangmemeriksa dan mengadilinya, berlayar tanoa memiliki Surat PersetujuanBerlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalamPasal 219

) buah jangkar(peralatan labuh) dan 2 (dua) buah swempest (baju pelampung/alatkeselamatan) dibawa ke dermaga Posal Bagan Asahan untuk dapatdiproses sesuai hukum yang berlaku;Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2016/PNTjb Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Mustafa Edy dari StafKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan dokumenkapal barang yang harus dimiliki oleh KM GT.5 (kapal tidak ada nama)adalah adalah Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan Kapal Barang; Berdasarkan Pasal 219

GT. 5 (kapal tidak ada nama) tanpadilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentangPelayaran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur Berlayar tanoa memiliki SuratPersetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentangPelayaran telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;Menimbang

Menyatakan Terdakwa SOFYAN tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanoa memilikiSurat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) sebagaimana dalamdakwaan alternatif Kesatu;2.

219/Pid.B/2011/PN.Bi

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasadari Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali, tanggal 28Desember 2011 Nomor : 219/APB/Ep.2/12/2011,tentang pelimpahan perkara dan dakwaan.2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali,tanggal 29 Desember 2011 No.219/Pen.Pid/2011/PN.Bi, tentang Penunjukan MajelisHakim dan Panitera untuk menyidangkan danmengadili perkara ini ;3.

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan NegeriBoyolali, tanggal 29 Desember 2011 No.219/Pen.Pid/2011/PN.Bi1, tentang Penetapan HariSidang ;4. Berkas perkara serta surat surat lainnya ;Telah mendengarkan keterangan saksi saksi danketerangan Terdakwa ;Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umumyang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yangmengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa MULKAN SIRAIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.

Menyatakan Terdakwa MULKAN SIRAIT terbukti secara syah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Berlayar tanoa memilikiSurat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)" sebagaiman diatur dandiancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008tentang Pelayaran;2.

Juni 2017bertempat di Perairan Sungai Silau Asahan pada posisi 03 08 31 U 099Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PNTjb47 26 atau setidaktidaknya dalam perairan yang termasuk wilayah PerairanTeritorial Indonesia atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yangmasih berwewenang memeriksa dan mengadilinya, berlayar tanpa memilikiSurat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 219

Rezeki GT. 10 Nomor 2821/PHB/S.7adalah Pas Besar, Surat Ukur Kapal (Certificate of Tonnage andMeusurement), Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang, SertifikatKonstruksi Perlengkapan Kapal Barang.Berdasarkan Pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran maka setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat PersetujuanBerlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dimana Surat PersetujuanBerlayar (SPB) dipergunakan semenjak keberangkatan daritangkahan/pelabuhan asal hingga

Berlayar ranoa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1): Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul10.00 Wib KM. Rezeki GT. 10 Nomor 2821/PHB/S.7 yang terdakwa nakhodaiberangkat dari tangkahan PT.

Menyatakan Terdakwa MULKAN SIRAIT tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpamemiliki Surat Persetujuaan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehSyahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;2.

Menyatakan Terdakwa Bustami Nasution Alias Uwak Uteh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu;2.

Menyatakan Terdakwa Bustami Nasution Alias Uwak Uteh, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayaryang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 219 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun2008 tentang Pelayaran;2.

WIB, atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat diPosisi 03 drt 00 mnt 10.584 dtk LU dan 99 drt 52 mnt 4.6344 dtk BT atau 500meter Selatan Lampu Putih Dalam Kwala Bagan Asahan Kabupaten Asahanatau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenangmemeriksa dan mengadilinya, berlayar tanpa memiliki Surat PersetujuanBerlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 219

salah dan tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 17Tahun 2008 tentang Pelayaran;Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa bersama parapenumpang kapal serta barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tanpa namadan nomor bermesin dompeng 30 HP No. 123275 ke Kantor Satuan PerairanPolres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;Perbuatan Terdakwa Bustami Nasution Alias Uwak Uteh tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 323 ayat (1) joPasal 219

Unsur berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalamPasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;Menimbang, bahwa pada Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa setiap kapal yang berlayarwajid memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan olehSyahbandar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kapal adalahkendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengantenaga

ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangandiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Berlayar tanpamemiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehSyahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RINo. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi dari perbuatanTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsurunsur dari Pasal 323ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayarandalam

Menyatakan Terdakwa SARMA BM HUTASOIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;2.

Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwadan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan olehPenuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:1;Menyatakan Terdakwa SARMA BM HUTASOITT, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpamemiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 219

ayat (1) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;.

4 D 30pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di posisi depanPos Pol Apung Polres Asahan di Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahanatau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenangmemeriksa dan mengadilinya, berlayar tanoa memiliki Surat PersetujuanBerlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalamPasal 219

Pelayaran telah terpenuhi dari perobuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsurunsur dari Pasal 323ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayarantelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanoa memilikiSurat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008tentang Pelayaran sebagaimana didakwakan

Menyatakan Terdakwa SARMA BM HUTASOIT tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayartanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehSyahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan AlternatifKesatu;2.

Menyatakan Terdakwa Doli Cahyadi Alias Doli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;2.

Menyatakan Terdakwa Doli Cahyadi Alias Doli, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki SuratPersetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008tentang Pelayaran;.

Menyatakan Terdakwa Doli Cahyadi, Tidak Terbukti secara sah melakukantindak pidana Pelayaran, seperti yang didakwakan dalam dakwaan keduaPasal 219 Ayat 1 Jo Pasal 323 ayat 1 UndangUndang Nomor 17 Tahun2008 Tentang Pelayaran;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yangdiajukan oleh jaksa penuntut umum;3. Melakukan Rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa;4.

Berlayar tanoa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yangdikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;Menimbang, bahwa pada Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa setiap kapal yang berlayarwajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan olehSyahbandar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kapal adalahkendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengantenaga

dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentangPelayaran sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telahterbukti maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapatdengan pleidoi Penasihat Hukum terdakwa sepanjang yang pada pokoknyamengenai terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pelyaranseperti yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 219 Ayat (1) Jo.

Menyatakan Terdakwa Doli Cahyadi Alias Doli tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpamemiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehSyahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan AlternatifKesatu;2.

Menyatakan Terdakwa Iskandar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaBerlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaanAlternatif Kesatu;2.

Menyatakan Terdakwa Iskandar, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memilikiSurat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RINo. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;2.

dalam bulan JanuariHalaman 2 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PNTjb2017 bertempat di Posisi 03 drt 09 mnt 738 dtk LU 99 drt 43 mnt 34.0284 dtkBT atau 100 meter Timur Laut dari Pelabuhan Teluk Nibung PerairanTanjungbalai atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yangmasih berwenang memeriksa dan mengadilinya, berlayar tanpa memilikiSurat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 219

Bersama GT. 5 Nomor2537/S7 bermesin Mitsubishi PS 120 Nomor 32639436, 1 (satu) buah radioKontek merk Any Tone, 1 (satu) set GPS 128 merk Garmin, 1 (satu) buahkompas basah, 1 (satu) buah HP merk Nokia type CE 0168 Nomor085260969318 milik atas nama Iskandar dan uang Rp2.000.000,00 (dua jutarupiah) ke Kantor Satuan Perairan Polres Tanjungbalai untuk dapat diprosessesuai hukum yang berlaku;Perbuatan Terdakwa ISKANDAR tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana sesuai dengan Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219

ayat (1) UU RI No. 17 Tahun2008 tentang Pelayaran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangandiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Berlayar tanpamemiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehSyahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RINo. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi dari perbuatanTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsurunsur dari Pasal 323ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayarandalam

Menyatakan Terdakwa Iskandar tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaBerlayar tanpa memilikiSurat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaanAlternatif Kesatu ;2.

Menyatakan Terdakwa LILIK SUPRIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan primair;2.

Berkah GT.25 No.288/PPo dikawal menuju dermagaPosal Bagan Asahan dan selanjutnya dibawa ke Lanal Tanjung Balai Asahan untukkeperluan pemeriksaan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa Lilik Suprianto tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana sesuai dengan Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RINo. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 000000000+SUBSIDAIR:Bahwa ia terdakwa LILIK SUPRIANTO selaku Nakhoda Km.

Berkah GT.25 No.288/PPo yang ditangkap tersebut adalah PasBesar, Surat Ukur Dalam Negeri, Sertifikat Konstruksi dan SertifikatKeselamatan;Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan Pasal 219 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2008 tentang pelayaran maka setiap kapal yang berlayar wajibmemiliki Surat Persetujuan berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehSyahbandar, dimana surat tersebut dipergunakan semenjakkeberangkatan dari tangkahan/pelabuhan asal hingga tiba ke pelabuhantujuan;Bahwa saksi Restu adalah pemilik

Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehSyahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17Tahun 2008 tentang Pelayaran;Ad. 1.

unsurunsur dari Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RINo. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi dari perbuatanterdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 323 ayat (1) joPasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Primair;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti makadakwaan selebihnya

Menyatakan Terdakwa Lilik Suprianto tersebut diatas, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayartanpamemiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehSyahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RINo. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan primair;2.

Menyatakan Terdakwa Putra Adrianda Alias Nanda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,danMelakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa kelompok orang secara

Menyatakan Terdakwa Putra Adrianda Alias Nanda, telah terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berlayar tanpamemiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)'"' dan melakukan tindakpidana ''Baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atauturut melakukan perbuatan itu, melakukan perbuatan yang bertujuanmencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untukdiri sendiri atau untuk orang

4D31C104973 pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 02.30 WIBatau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat diposisi 100 meter Selatan Kuala Sei Udang Perairan Sei Asahan KabupatenAsahan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenangmemeriksa dan mengadilinya, berlayar tanpa memiliki Surat PersetujuanBerlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalamPasal 219

Bersama GT. 10No. 7128 bermesin Mitsubishi 4 cylinder Nomor Mesin : 4031010497yang ditangkap tersebut adalah Pas Kecil dan Sertifikat Keselamatan;e Bahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2008tentang pelayaran, maka setiap kapal yang berlayar wajib memilikiSurat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar,dimana surat tersebut dipergunakan semenjak keberangkatan daritangkahan/pelabuhan asal, hingga tiba ke pelabuhan tujuan;e Bahwa menurut ahli kapal KM.

Unsur berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalamPasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nakhoda adalah salahseorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal danmempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai denganperaturan perundangundangan (vide pasal 1 angka 41 UU RI No. 17Tahun 2008 tentang Pelayaran);Menimbang, bahwa pada Pasal 219 ayat (1)

Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaransebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumultaif Kesatu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 120 ayat (1)UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor: 219/ Pdt.G/2020/PN Jap tersebut; 2. Menyatakan sah pencabutan perkara gugatan yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 219/Pdt.G/2020/PN Jap tersebut ;3. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Jayapura mencoret perkara tersebut dari register perkara yang bersangkutan dan mencatatnya bahwa perkara Nomor : 219/Pdt.G/2020/PN Jap DICABUT;4.

219/Pdt.G/2020/PN Jap

PENETAPANNomor 219/Pdt.G/2020/PN Jap DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *o Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura;a Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, tertanggal09 November 2020, Nomor : 219/Pdt.G/2020/PN Jap tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara antara :Nama :DANIEL MIEKA WASIOH ,Pekerjaan: Swasta,Kewarganegaraan:Indonesia, beralamat : Gunung Salju Manggwapi RT/RW. 001.003, KelurahanManokwari Barat Kabupaten Manokwari

Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Jayapura Cq, KapalaKepolisian sektor Kemtuk yang berkedudukan diKampung Sama DistrikKemtuk Kabupaten Jayapura Selanjutnya disebut sebagai TergugatViHalaman dari 3 Penetapan 219/Pdt.G/2020/PN Jap7. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. KantorWilayah Pertanahan Provinsi Papua Cq.

Kantor Pertanahan KabupatenJayapura yang berkedudukan di Jalan Sentani Depapre KompleksKantor Bupati Kabupaten Jayapura Selanjutnya disebut sebagaiTergugat VilTergugat I, Terggugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V danTergugat VI, Tergugat VIl selanjunya disebut PARA TERGUGATa Setelah mendengarkan secara lisan di persidangan tertanggal 25 Januari2021 dimana Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam suratnya tertanggal 8Januari 2021 telah menyatakan mencabut gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PNJap

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor: 219/Pdt.G/2020/PN Jap tersebut;2. Menyatakan sah pencabutan perkara gugatan yang terdaftar dalamregister perkara Nomor : 219/Pdt.G/2020/PN Jap tersebut ;3. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Jayapura mencoretperkara tersebut dari register perkara yang bersangkutan danmencatatnya bahwa perkara Nomor : 219/Pdt.G/2020/PN Jap DICABUT;Halaman dari 3 Penetapan 219/Pdt.G/2020/PN Jap4.

Redaksi :Rp. 10.000,00Jumlah : Rp.3.934.000,00(tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).Halaman dari 3 Penetapan 219/Pdt.G/2020/PN Jap

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor: 219/Pdt.G/2018/PN Skt.
2. Menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Nomor ; 219/Pdt.G/2018/PN Skt.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau Wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register/daftar perkara perdata tentang pencabutan gugatan Nomor;219/Pdt.G/2018/PN Skt.

219/Pdt.G/2018/PN Skt

PENETAPANNomor: 219/ Pdt.G/2018/PN Skt.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama , telah menjatuhkan penetapan sebagai berikutdalam perkara antara :Penggugat, Tempat / Tanggal Lahir : Surakarta, 8 Februari 1978, Agama: Kristen,Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Penularan RT 004 / RW 002, Penularan,Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, selanjutnya disebut Penggugat;Tergugat, Tempat / Tgl

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 September 2018,Nomor : 219/Pdt.G/2018/PN Skt., tentang penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara Nomor: 219/Pdt.G/2018/PN Skt.;2. Penetapan Hakim Ketua Nomor: 219/Pdt.G/2018/PN Skt., tanggal 14 September2018, tentang Penetapan Hari Sidang;3.

dariPenggugat tersebut cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, makaPenggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;.Mengingat pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangbersangkutan;Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor: 219/Pat.G/2018/PN Skt.MENETAPKAN:1.

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatanNomor: 219/Pdt.G/2018/PN Skt.;2. Menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Nomor: 219/Pdt.G/2018/PNSkt.;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atauWakilnya yang sah untuk mencatat dalam register / daftar perkara perdata,tentang pencabutan gugatan Nomor : 219/Pdt.G/2018/PN.SKt.;4.

Andy Subiyantadi, SH., M.H.Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Veronika Budi Hartati,S.H., M.H.Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor: 219/Pat.G/2018/PN Skt.Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor: 219/Pat.G/2018/PN Skt.

DENGAN MENGADILI SENDIRI ---------------------------DALAM VERZET :--- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan tidak benar ; --- Menyatakan Pelawan / Verzet terhadap putusan Verstek Nomor : 219/Pdt.G/2011/PN.Dps. tidak dapat diterima ; ----- Membatalkan putusan Verstek Nomor : 219/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 25 Agustus 2011 ; ---DALAM POKOK PERKARA : --- Menyatakan gugatan Penggugat / Terlawan / Pembanding tidak dapat diterima ; ---- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal

15 April 2013 Nomor : 219/Pdt.Plw/2011/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ; ----- Menghukum Penggugat / Terlawan / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

ENOK WITASARI ; Perempuan, Umur 45 tahun, Agama Islam,pekerjaan swasta, alamat Jalan Raya Ciamis Blok D No.77 Dusun Kulon, Cikoneng, Ciamis, Jawa Barat, dahuluPenggugat/Terlawan dalam perkara Nomor : 219/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 25 Agustus 2011, dalam hal inimemberikan kuasa kepada KETUT BAGIADA,SH dan NYOMAN SUNATRA,SH.

padaKantor Advokat & Pengacara KETUT BAGIADA,SH &REKAN beralamat di jalan Hang Tuah No. 34 A SanurDenpasar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal06 Mei 2013 yang selanjutnya disebut sebagaiwan nnenn nnn n PEN AT TERLAWANMelawan:ARYA WIJAYA ; lakilaki, Umur 45 tahun, Agama Kristen, PekerjaanWiraswasta, beralamat : Perumahan Pondok KampialPermai Nusa Dua Type 150 Blok A Kavling No. 02Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, KabupatenBadung, Bali (selaku Pelawan/Tergugat asli dalamperkara Nomor : 219

Mengabulkan permohonan pencabutan kuasa Pemohon perkara Nomor 219/Pdt.P.K/2017/PNWat.2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 219/Pdt.P.K/2017/PN Wat dicabut.3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

219/Pdt.P.K/2017/PN Wat

Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Spn