• Pembanding/Tergugat : Yudi Arfandi Eman (KSP DANA PRIMA BERKARYA) Diwakili Oleh : SYAMSUDDIN NUR, SH.,MH
  Terbanding/Penggugat : HASAN BASRI

  Bahwa antara a Pengugat dan Tergugat, melakukan pengikatan dengan KoperasiSimpan Pinjam (KSP) DANA PRIMA BERKARYA, yang selanjutnya disebutdengan KSP Dana Prima Berkarya dengan Judul Perjanjian Kredit sebagaimanayang terurai dengan Nomor: 112/PK/KSPDPB/XI/2016 tertanggal 9 November2016, dimana pihak Penggugat bersepakat untuk mengadakan konsep BAGIHASIL antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (limamilyar rupiah) kepada pihak Tergugat.

  bunga kepada Tergugat;Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 323/PDT/2021/PT MKSBahwa pada fakta persldangan Terbanding/Tergugat mengajukan bukti(T.16) yang tidak dlpertimbangkan oleh majelis haklm tingkat pertamatentang Surat persetujuan pemberlan pinjaman (SP3) dari KSP Dana PrimaBerkarya tanggal 9 Nopember 2016, Bukti ini menerangkan bahwapermohonan kredit modal kerja disetujui berdasarkan surat persetujuanpemberian Pinjaman (SP3) yang di tandatangani oleh kedua pihak antara pihakKSP Dana Prima Berkarya

  MKSdenda dan tiaptiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuatsesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkanpenyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi danbunga atas kelalaiana kewajiban Penggugat yang telan Wanprestasi;Bahkan pihak Pembanding/Tergugat telah menyampaiakan surat peringatan 3 kalibukti (T21, T22 dan T23) kepada Terbanding/Penggugat untuk segeramelakukan pembayaran seluruh kewajibannya kepada Pembanding/Tergugat(KSP Dana Prima Berkarya

  ) begitupula Pembanding/Tergugat telah memberikanSomasi 2 (dua) kali dengan bukti (T30 dan T31) karena Wanprestasi namunTerbanding/Penggugat abaikan surat tersebut dan apabila debitur Wanprestasimaka Sertifikat Hak Tanggungan menjadi penguasaan Koperasi Simpan Pinjam(KSP) Dana Prima Berkarya (Pembanding/Tergugat) dan kekuatan HakTanggungan sama hanya dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatantetap karena dalam sertifikat Hak Tanggungan mempunyai irahirah dengan katakata Demi Keadilan Berdasarkan

• Penggugat:
  muhammad rais
  Tergugat:
  1.Dewan pimpinan pusat (DPP)partai Beringin karya (berkarya)
  2.Dewan pimpinan Wilayah (DPW)partai Beringin karya (berkarya)ketua ashary pangemanan
  3.Dewan pimpinan daerah (DPD)partai Beringin karya (berkarya) ketua Hendy arif
  4.Ketua dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Tarakan
  5.Walikota Tarakan
  6.ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan

• Menetapkan agar barang bukti berupa : - 1 (satu) buah amplop berwearna putih;

  Dirampas untuk dimusnahkan;

  - Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

  Dirampas untuk Negara

  - 1 (satu) lem,bar surat yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Tana Toraja Nomor 001/PB/IX/2017 tanggal; 17 September;

  Tetap terlampir dalam berkas perkara;

  4.

  LITA dari Partai Berkarya;Bahwa Drs.

  berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh saudaraJONI NONO PALILING selaku caleg DPRD kabupaten dapil 2 dariparatai berkarya tentang susunan tim relawan 7.2 paratai berkarya;Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.

  LITA dari partai berkarya; Bahwa barang bukti amplop warna putin yang berisi uang tunaisebesar Rp.200.000.

  LITAdan mencari pendukung untuk memilih partai berkarya khususnyacalon legislative nomor urut 7 atas nama Drs.

  Buntudatu periode 2017 2022 partai berkarya adalahmembantu sekertaris membuat administrasi partai berkarya dan turutmemenangkan partai berkarya pada pemilu tahun 2019;Bahwa Terdakwa masuk sebagai tim relawan dari partai berkarya danmendukung caleg dari pertai berkarya yang berpotensi untuk naik ataumendapatkan suara terbanyak dan yang berpotensi dari partai berkarya adalahno. Urut 7 yaitu Drs. LITA;Bahwa bentuk dukungan saksi terhadap caleg DPRD no. Urut 7 yaitu Drs.

• Penggugat:
  Hardianto
  Tergugat:
  1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA)
  2.MAYJEN TNI (PURN) MUCHDI PURWOPRANDJONO

• Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai Berkarya;Bahwa Musyawarah Nasional (MUNAS 1) Partai Berkarya yangdiubah menjadi Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yangdi selenggarakan pada tanggal 11 Juli 2020 di Jalan Brawijaya IX No1, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, tidak sesuai Mekanismeyang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai Berkarya serta Hasil Keputusan Rapimnas IV Partai Berkaryatahun 2020;Bahwa BAB XV MUSYAWARAH DAN RAPATRAPAT, AnaggaranDasar Partai Berkarya secara

  sesuai Keputusan Presidium PenyelamatPartai Berkarya Nomor : A001/P3B/SK/III/2020 tertanggal 18 Juni2020.

  dan bukan padaacara Munaslub Partai Berkarya;Bahwa Munaslub Partai Berkarya dilaksanakan secara virtual zoommeeting (Sebuah layanan konfrensi video berbasiskan cloudcomputing) dalah tidak syah karena tidak ada diatur didalam AD danART Partai Berkarya;Bahwa Munaslub Partai Berkarya dilaksanakan secara virtual zoommeeting (sebuah layanan konfrensi video berbasiskan cloudcomputing) adalah tidak korum pesertanya dan atau tidak syahHalaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 162/G/2020/PTUN.

  (Objek Sengketa) didalam konsederan menimbang huruf a. bahwaKementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah menerimasurat permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai BerkaryaNomor 001/B/DPP/BERKARYA/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihalpermohonan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga dan Susunan Pengurus DPP Partai Berkarya Periode 2020 202:Bahwa surat dari DPP Partai Berkarya Nomor001/B/DPP/BERKARYA/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihalpermohonan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran

  PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS DEWANPIMPINAN PUSAT PARTAI BERINGIN KARYA (BERKARYA) PRIODE 2020 2025 (Objek Sengketa).

• Pembanding/Tergugat : Yudi Arfandi Eman (KSP DANA PRIMA BERKARYA) Diwakili Oleh : SYAMSUDDIN NUR, SH.,MH
  Terbanding/Penggugat : HASAN BASRI

  Bahwa antara a Pengugat dan Tergugat, melakukan pengikatan dengan KoperasiSimpan Pinjam (KSP) DANA PRIMA BERKARYA, yang selanjutnya disebutdengan KSP Dana Prima Berkarya dengan Judul Perjanjian Kredit sebagaimanayang terurai dengan Nomor: 112/PK/KSPDPB/XI/2016 tertanggal 9 November2016, dimana pihak Penggugat bersepakat untuk mengadakan konsep BAGIHASIL antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (limamilyar rupiah) kepada pihak Tergugat.

  bunga kepada Tergugat;Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 323/PDT/2021/PT MKSBahwa pada fakta persldangan Terbanding/Tergugat mengajukan bukti(T.16) yang tidak dlpertimbangkan oleh majelis haklm tingkat pertamatentang Surat persetujuan pemberlan pinjaman (SP3) dari KSP Dana PrimaBerkarya tanggal 9 Nopember 2016, Bukti ini menerangkan bahwapermohonan kredit modal kerja disetujui berdasarkan surat persetujuanpemberian Pinjaman (SP3) yang di tandatangani oleh kedua pihak antara pihakKSP Dana Prima Berkarya

  MKSdenda dan tiaptiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuatsesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkanpenyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi danbunga atas kelalaiana kewajiban Penggugat yang telan Wanprestasi;Bahkan pihak Pembanding/Tergugat telah menyampaiakan surat peringatan 3 kalibukti (T21, T22 dan T23) kepada Terbanding/Penggugat untuk segeramelakukan pembayaran seluruh kewajibannya kepada Pembanding/Tergugat(KSP Dana Prima Berkarya

  ) begitupula Pembanding/Tergugat telah memberikanSomasi 2 (dua) kali dengan bukti (T30 dan T31) karena Wanprestasi namunTerbanding/Penggugat abaikan surat tersebut dan apabila debitur Wanprestasimaka Sertifikat Hak Tanggungan menjadi penguasaan Koperasi Simpan Pinjam(KSP) Dana Prima Berkarya (Pembanding/Tergugat) dan kekuatan HakTanggungan sama hanya dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatantetap karena dalam sertifikat Hak Tanggungan mempunyai irahirah dengan katakata Demi Keadilan Berdasarkan

• Bahwa selain Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat tersebutmembuat sesat banyak pihak dan/atau anggota Partai Berkarya,Surat Keputusan No SK.002/DPP/BERKARYA/VIII/2020 tanggal 4Agustus 2020 Tentang Penetepan Pelaksana Tugas Dewan PimpinanWilayah Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi Sulawesi Selatanyang berasal dari Dewan Pimpinan Pusat yang tidak sah, ParaPenggugat tercoreng nama baik, harkat, martabat, besertakehormatannya khususnya di depan anggota Partai Berkarya lainnya,sehingga terhadap

  Bahwa dalildalil gugatan para Penggugat tidak jelas dan tidaklengkap, dimana kedudukan hukum Partai Berkarya, danberdirinya Partai Berkarya, serta Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Berkarya adalah merupakanaturanaturan penting yang mengikat organisasi danmerupakan landasan bagi operasional partai Berkarya tidakdikemukakan oleh Para Penggugat, termasuk perihal SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH04AH.11.01 Tahun 2018 tentangSusunan Pengurus

  Berkarya No : 02 tanggal 22 Juni 2018, Bab XVMusyawarah dan RapatRapat, penyebutan Rapat PlenoPartai Berkarya tidak dikenal, tetapi sesuai ketentuanPasal 53 ayat (1) huruf h AD/ ART Partai Berkarya No : 02tanggal 22 Juni 2018, penyebutan yang benar adalahRapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat, disisi lainpenyebutan hasil keputusan Rapat Pleno PartaiBerkarya pada ketentuan AD/ ART Partai Berkarya tidakHalaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.SusParpol/2020/PN JKT.SELdikenal, tetapi sesuai

  Luar Biasa (MUNASLUB) Partai Berkarya Nomor :03/KPTS/ MUNASLUB/Partai Berkarya/VII/2020 tanggal 11 JULI2020 tentang Pengesahan Peserta Musyawarah Nasional LuarBiasa Partai Berkarya Tahun 2020 sebagai berikut: Jumlah DPW Provinsi yang meminta MUNASLUB = 23 DPW dari34 DPW (melebihi % syarat pelaksanaan MUNASLUB).

  ,(T1);Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya, tanggal22 Juni 2018, (T2);Surat berkop Majelis Tinggi PARTAl BERKARYA Nomor007/B/DPP/MAJELISTINGGI/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, (T3);Surat berkop Majelis Tinggi PARTAl BERKARYA, Nomor002/B/DPP/MAJELISTINGGI/VII/2019, tanggal 13 Juli 2019, (T4);Surat berkop Majelis Tinggi PARTAl BERKARYA Nomor007/B/DPP/MAJELISTINGGI/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, (T5);Surat berkop Majelis Tinggi PARTA BERKARYA Nomor : 07/B/DPP/MTBERKARYA/II/

• Selanjutnya dalam pertemuan tersebutterdakwa AGUS KARMAWAN,SH menjelaskan maksudnya dan meminta dukungankepada peserta Kelompok TAMAN BARU BERKARYA dan peserta KelompokPESANGGARAHAN BERKARYA untuk mencalonkan diri sebagai Calon AnggotaLegeslatif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Urut 1 dari Dapil 2 yaituKABUPATEN LOMBOK BARAT dan KABUPATEN LOMBOK UTARA, dari PARTAIBERKARYA Nomor 7, selain itu dalam pertemuan tersebut terdakwa menjanjikansecara lisan kepada peserta Kelompok TAMAN BARU BERKARYA

  dan pesertaKelompok PESANGGARAHAN BERKARYA yaitu. akan memberikan bantuanberupa Dana Bansos, Dana Aspirasi, Dana Reses kepada anggota yang terdaftardalam KELOMPOK PESANGGARAN BERKARYA dan KELOMPOK TAMAN BARUBERKARYA, jika terpilin nanti akan diberikan uang maksimal Rp.1.000.000,00 (SatuHalaman 2 dari 10 hal.Put.

  No. 11/PID.SUS/2019/PT.MTRJuta Rupiah) bagi setiap anggota yang meninggal dunia dan atau setiap anggotayang menikah .Selanjutnya dari pertemuan yang dilangsungkan di rumahNya tersebutterdakwa AGUS KARMAWAN,SH menyampaikan kepada peserta Kelompok TAMANBARU BERKARYA dan peserta Kelompok PESANGGARAHAN BERKARYA untukmelaksanakan kewajibanNya yaitu untuk memberikan hak suara atau mencobloskepada terdakwa AGUS KAMARWAN,SH pada hari pemungutan suara tanggal 17April 2019 dan apabila kewajiban peserta Kelompok

  TAMAN BARU BERKARYA danpeserta Kelompok PESANGGARAHAN BERKARYA telah dipenuhi maka terdakwaAGUS KAMARWAN,SH juga berkewajiban untuk memenuhi janjijanjinya jika terpilihnanti sebagai anggota Calon Anggota Legeslatif DPRD Provinsi Nusa TenggaraBarat pada periode Tahun 2019 s/d Periode Tahun 2024, selanjutnya ucapan ataujanji tersebut dikemukakan secara lisan oleh terdakwa di depan ketua KELOMPOKTAMAN BARU BERKARYA atas nama saksi HAJI MAHYUDIN dan pesertakelompok lainnya, selain itu dihadiri juga

  oleh Ketua Kelompok lainnya yaituKELOMPOK PESANGGARAHAN BERKARYA atas nama saksi ARSAH, saksiFATHURRAHMAN, saksi RAMLAN, saksi HAMDI, dan anggota kelompok lainnya.Selanjutnya untuk meyakinkan peserta Kelompok TAMAN BARU BERKARYA danpeserta Kelompok PESANGGARAHAN BERKARYA dan Ketua Kelompok yanghadir dirumah terdakwa pada saat itu, Terdakwa AGUS KAMARWAN,SHmenawarkan Perjanjian Kerja Sama atau Surat Kesepakatan Kerja SamaPemenangan Calon Anggota Legeslatif dengan menjelaskan isi dari Surat PerjanjianKerja

• 1 ( satu ) lembar formulir Pengajuan Bakal Calon Legeslatif Partai Berkarya, tanggal 4 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
• 1 ( Satu ) lembar Surat Pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon Anggota DPR I dari Partai Berkarya, tanggal 4 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.
• 2 ( dua ) lembar Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR I dari Partai Berkarya, tanggal 4 Juli 2018 atas nama ANANG MISRAN.

• 1 ( satu ) lembar Formulir Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Partai Berkarya atas nama ANANG MISRAN.
• 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Keterangan Sehat dari Blud RS. Dr. H. MOCH. ANSARI SALEH nomor : 445 / 6943 IPF.2 / RS. AS tanggal 02 Juli 2018 yang dilegalisir atas nama ANANG MISRAN dengan isi surat keterangan ini diberikan untuk keperluan : Melengkapi persyaratan BACALEG dari partai Perindo.

• 1 ( satu ) lembar foto copy Kartu Anggota Partai Berkarya atas nama ANANG MISRAN dengan nomor anggota 6371 0118 1000 0046.
• 1 ( satu ) lembar foto Copy Kartu keluarga nomor : 6371010208080052 atas nama ANANG MISRAN yang dilegalisir.

• 2 ( dua ) lembar INSTRUMEN VERIFIKASI KELENGKAPAN & KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL CALON Partai Politik : BERKARYA, Nomor urut Parpol : 7, Nama Calon : ANANG MISRAN, Nomor urut calon : 4, Daerah Pemilihan : Kalsel 1 yang diserahkan pada tanggal 17 Juli 2018 oleh PANJI selaku LO / Petugas Penghubung Partai Politik dan Verifikator Kelengkapan MUDIL H. A DITA.

• 1 ( satu ) lembar Potongan Kertas bertuliskan BERKARYA angka 4 dalam lingkaran, IJAZAH ( Tidak dilegalisir ), Srt Sehat, Jiwa, Narkoba ( Tidak Asli ), Skck ( Tidak Asli ), Srt Pengadilan ( Tidak Asli ).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

• 1 ( satu ) lembar Legalisir SURAT KETERANGAN ( KTP Sementara ) atas nama ANANG MISRAN.

  Kal Sel melalui Partai Berkarya, pada tanggal 4 Juli 2018 melakukanHalaman 6 dari 71 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2018/PN Bjmpengisian formulir Pengajuan Bakal Calon Legislatif Partai Berkarya,membuat Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Bakal Calon anggota DPRDProv.

  PPP,DEMOKRAT, PAN dan BERKARYA dari situlah saksi mengetahuiada nama sdra.

  ANANG MISRAN mendaftar di 2 ( dua ) Partaiyaitu di Partai PERINDO dan Partai BERKARYA, Surat Kesehatanatas nama sdra.

  diScan dengan Logo Partai BERKARYA;Dokumen sdra.

  Kal Sel melalui Partai Berkarya, pada tanggal 4Juli 2018 melakukan pengisian formulir Pengajuan Bakal Calon LegislatifPartai Berkarya, membuat Surat Pernyataan Kesediaan menjadi BakalCalon anggota DPRD Prov.

• Cikadu Berkarya dan Persero Komanditer CV. Cikadu Berkarya)
  Turut Tergugat:
  1.AMRI RINUS, SH.MM.
  2.FRANCISKUS FILINO HANAFI
  3.PUTRI PERMATA SARI, SH.M.Kn.
  4.Fransiskus Filino Hanafi
  5.Putri Permatahati, S.H., M.Kn.,

  Cikadu Berkarya tanggal09 September 2019 dan atas nama H. Naih Sunaryo selaku PerseroKomanditer CV. Cikadu Berkarya, tanggal 06 Oktober 2019, yang padapokoknya menyatakan bahwa Penggugat lah yang berwenang melakukanpekerjaan operasional tambang diatas lahan CV. Cikadu Berkarya sesuaiKuasa Direktur Nomor : 1, tanggal 19 Maret 2018.

  ASEP HENDRI/CV.CIKADU BERKARYA) dengan Penggugat mengenai Pembiayaandan/atau penggunaan uang pribadi Penggugat selaku Kuasa DirekturCV. CIKADU BERKARYA. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, dalildalilPenggugat dalam poin 1 s/d 3 haruslah dikesampingkan dan/atau ditolak.ll.

  Cikadu Berkarya di Kp. Cikadu No. 59 Rt/Rw.Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pat.G/2019/PN Cbd007/001 Desa Cikadu Kecamatan Palabuhanratu KabupatenSukabumi. Bahwa alamat yang dimaksud dalam Gugatan Penggugatsenyatanya adalah Tempat Kedudukan Cv. Cikadu Berkarya dan jugaalamat rumah dari Tergugat (ic. ASEP HENDRI), untuk itu dapat diartikan bahwasanya Penggugat menarik Cv. Cikadu Berkarya sebagaiSubjek Hukum. (ic.

  Cikadu Berkarya dan H. Naih Sunaryo selakuPersero Komanditer CV. Cikadu Berkarya), yang dibuat dan dihadapanTurut Tergugat (Amri Rinus, S.H., M.M.), diberi tanda bukti P1;2. Jasa konsultan dalam pengurusan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi (IUP OP) CV. Cikadu Berkarya sebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah), yang dikeluarkan oleh PT.Indonesia Pratama Consultant, tanggal 26 Maret 2018, diberi tanda buktiP2;3.

  Cikadu Berkarya, diberi tanda bukti P25;26. Surat Pernyataan atas nama H. Naih Sunaryo selaku PerseroKomanditer CV. Cikadu Berkarya, tanggal 06 Oktober 2019, yang padapokoknya menyatakan bahwa Penggugat lah yang berwenangmelakukan pekerjaan operasional tambang diatas lahan CV.

• Wilayah Partai Beringin Karya (BERKARYA) yang lama.

  Partai yangdidasarkan pada dalil Gugatan Penggugat, pasca dikeluarkannya SuratDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya (Beringin Karya),Nomor : 122/B/DPP/BERKARYA/X/2021.

  Dari KeanggotaanPartai Berkarya (Beringin Karya) Dan Pengusulan Pengantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Partai Berkarya (Beringin Karya)Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 20192024, Penggugat samasekallibelum pernahmenggunakanmekanismepenyelesaianinternal PartaiBERKARYA (Beringin Karya) ke Mahkamah Partai BERKARYA (BeringinKarya) atau lebih tegasnya Penggugat belum pernah mengajukan SuratKeberatan terhadap Surat Persetujuan DPP Partai Berkarya (BeringinKarya), Nomor : 122/B/DPP/BERKARYA/X/2021.

  Tanggal 13 Oktober 2021dan atau Surat Keputusan DPW Partai Berkarya (Beringin Karya) Nomor :SKPAW.012/DPW PARTAI BERKARYA/NTB/VIII/ Tanggal 31 Agustus 2021tersebut ke Mahkamah Partai Berkarya (Beringin Karya).

  HASANUDDIN,S.E. ataspemberhentian dan Pencabutan KTA Partai BERKARYA (BeringinKarya) dan PAW Anggota DPRD Partai BERKARYA (Beringin Karya)Kabupaten Sumbawa.

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa :
• 1 (satu) lembar Hasil Audit
• 17 (tujuh belas) lembar Kupon penagihan (Promise)

Dikembalikan kepada Koprasi REZEKIY BARU BERKARYA

Bahwa jabatan saksi pada KSP rezeky baru berkarya unit VIII Palu 2yaitu sebagai pimpinan unit. Bahwa koprasi simpan pinjam (KSP) rezeky baru berkarya unit VIII Palu2 yang saksi kelola bergerak dibibidang simpan pinjam uang kepadamasyarakat (nasabah). Bahwa jabatan terdakwa di KSP rezeky baru berkarya unit VIII Palu 2yaitu sebagai mantra yang bertugas untuk mencari nasabah dankemudian menagih angsuran nasabah tersebut selain itu terdakwa jugabertugas dibidang pencairan dana nasabah.

Bahwa terdakwa telah bekerja di KSP rezeky baru berkarya unit VIIIPalu 2 yang saksi pimpin sekitar 1 (Satu) bulan namun total keseluruhanterdakwa menjadi karyawan di KSP rezeky baru berkarya yang ada diSulteng sudah 2 tahun 9 bulan. Bahwa KSP rezeky baru berkarya unit VIII Palu 2 beroperasi sejaktanggal 11 Oktober 2017 dan saksi bekerja disana sebagai pimpinansejak KSP rezeky baru berkarya unit VIIl Palu 2 sejak pertamaberoperasi.

unit VIII Palu 2 setelah itu barulah pimpinan KSPrezeky baru berkarya unit VIII Palu 2 menjelaskan kepada saksi bahwaterdakwa telah menggelapkan dana nasabah.

Saksi NURFIDA alias FIDA dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi di koprasi REZEKY BARU BERKARYA yaitu sebagai kasir. Bahwa saksi bekerja di koprasi REZEKY BARU BERKARYA sejak bulannopember 2017 kurang lebih sekitar 7 bulan dan saksi menjabat sebagaikasir dari bulan maret 2018 sampai dengan sekarang. Bahwa jabatan saudara ARIF CIPTA PRATAMA alias ARIF yaitu sebagaimantri atau tukang tagihn uang angsuran dari nasabah koprasi REZEKYBARU BERKARYA.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar Hasil Audit 17 (tujuh belas) lembar Kupon penagihan (Promise)Dikembalikan kepada Koprasi REZEKIY BARU BERKARYA;6.