Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil nagly tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazhair halaman 128 sebagai berikut:Jatin by b gis dic ll le ale YI a juniArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa = demi mengedepankan kemasiahatan,sebagaimana dimaksud

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalamkitab AlAsybah wa AnNazhair halaman 128 sebagai berikut:daliad by b gis dic jl le ale YI Ua julPenetapan Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Tgr 8Artinya: Pemerintah (berkevajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan

Bukhary);Selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut:arbasl b boic ae JI ule plo Vl o suaiArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan,sebagaimana dimaksud

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil nagly tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazhair halaman 128 sebagai berikut:dale by b gis dic sll le ale YI a juniArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa = demi mengedepankan kemasiahatan,sebagaimana dimaksud

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut :arbaol L beic ate JI le plo Vil cd fasArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan,sebagaimana dimaksud

Bukhary),selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut :arbaol L beic ate JI gle plo YI cd faiArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan,sebagaimana dimaksud

Bukhary)Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2016/PA.Tgr8selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalamkitab AlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut:arbasl L boic ate JI ule plo VI o SaasArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalamkitab AlAsybah wa AnNazhair halaman 128 sebagai berikut:daliosd by be siete yl le ale Yi a SeiArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatanMenimbang, bahwa demi mengedepankan kemasiahatan,sebagaimana dimaksud dalam

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2017/PA.T gr 8Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalamkitab AlAsybah wa AnNazhair halaman 128 sebagai berikut:daliosd by be gic dic yl le ale Yi a SeiArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatanMenimbang, bahwa demi mengedepankan

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut:arbaol L beic ate JI le plo VI a fasArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemasiahatan,sebagaimana dimaksud dalam

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan,sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon, maka anakPemohon, bernama Anak dapat diberikan dispensasi untuk menikahdengan seorang perempuan bernama Anak Il, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, dan Majelis Hakim memandang telah terdapat cukup alasanuntuk mengabulkan

Bukhary),selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut :arbaol L beic ate JI le plo Vil cd faiArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemasiahatan,sebagaimana dimaksud

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut:dale ls degie Ae yl le ale Yl Ca SaatArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan,sebagaimana dimaksud dalam

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil nagly tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazhair halaman 128 sebagai berikut:daliod ly de giedic sl le ple Yl Ua SaatArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa = demi mengedepankan kemasiahatan,sebagaimana dimaksud

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalamkitab AlAsybah wa AnNazhair halaman 128 sebagai berikut:dalied bb gis Ate pM le ale YI a eiArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan,sebagaimana dimaksud dalam

Bukhary),selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut :dalioal ly logic axe Il alt ole VI co foesArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan,sebagaimana dimaksud

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut:arbaol b beic ate JI le plo Vil a faiArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan,sebagaimana dimaksud dalam

Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalamkitab AlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut:drbaol Lb bogie ate JI le plo Vl 8 uaArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan,sebagaimana dimaksud dalam

Bukhary),selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalamkitab AlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut :axbaol L boic ate JI le plo Vio SuaArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 01/Pdt.P/2020/PA.

Bukhary);selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut:arbaol L beic ate JI le plo Vil cd fasArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan,sebagaimana dimaksud