Ditemukan 62 data
Urut Berdasarkan
Putus : 29-09-2014 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks Tanggal 29 September 2014 — - H. ANDI MUALLIM, S.H., M.Si
Vs.
- JPU
85 — 17
85 — 17
pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Saksi adalah PNS sebagai staf di Sekertariat Dewan dengan tugas sayamelayani anggota dewan dan pada waktu itu ada 8 staf dewan PDK, namunSaksi tidak pernah ada minta tolong berkaitan dengan proposal;Saksi mengetahui pernah ada proposal yang masuk ke dewan, tetapi keduaproposal itu Saksi kembalikan lalu yang membawa proposal itu bertemudengan temananya di kantor Saksi lalu teman Saksi meminta untukmengantar ke Kantor Gubernur;Proposal yang masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daeral
Register : 16-02-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 31/PID.B/2010/PN.CBN Tanggal 3 Maret 2011 — PIDANA:
- H. ACHMAD DJUNAEDI, SE Bin SOEMA, Dkk.
176 — 44
176 — 44
ditujukan kepada Gubernur, KetuaDPRD Propinsi, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan asas legalitas dalam sistemketatanegaraan Indonesia, produk legislasi adalah undangundang dan peraturandaerah, yang apabila dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, dalam Pasal 14 ditentukanbahwa, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalamundang undang dan peraturan daeral