Ditemukan 154 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-11-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 22-02-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi
Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat:
1.H. ASHAT MAKALALANG
2.MUH. RIZAL
3.ERWIYANTO
4.DENIS
Tergugat:
PIMPINAN PT. BRILIAN PLAZA KENDARI
211126
  • Matahari Departmen StoreTbk, (yaitu surat tertanggal 14 April 2020 No.007/MasDEVREL/RD/IV/20)perihal : pengembalian tagihan terkait dampak Corona virus disease(Covid19), demikian pula PT. Inti Citra Agung dengan suratnya tanggal 9November 2020 No. 237/BSD/KST/X1/2020, telah meminta diskon 75 sewakepada PT. Brylian Plaza Kendari,dengan alasan kondisi sales optik melawai yang hanya tersisa 3040 % sajadari kondisi normal, sehingga sangat sulit dapat membayar tagihan sewabahkan service charge;5.
Register : 18-03-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg
Tanggal 23 Juni 2021 — Penggugat:
PIPIT ANGGRAINI
Tergugat:
PT. TIRTA SEGARA BIRU
8518
  • Boulevard Hijau Raya Kav. 33 35, RT.004/RW.030Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. adalahPerusahaan pengembang yang bergerak dibidang pembangunan perumahan,gedung komersil dan pembangunan kota berskala Nasional;Bahwa Penggugat terikat hubungan kerja dengan Tergugat dengan statuspekerja tetap (PKWTT) sejak tanggal 02 Desember 2014 atau terhitungdengan masa kerja 5 tahun 9 bulan, ditempatkan pada Departmen Finance,Jabatan Financial Planning Section Head, Nomor Induk Karyawan (NIK
Register : 25-05-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr
Tanggal 26 September 2018 — wirda hanum lawan pt sarana baja perkasa
16521
  • oleh Penggugatmerupakan pertanda bahwa Penggugat adalah Karyawan Tergugat, Majelis Hakimberpendapat bahwa Badge ini adalah merupakan Izin masuk ke Wilayah IndustriPT.IKPP dan Kartu ini diterbitkan oleh PT.IKPP yang merupakan pihak lain diantaraPenggugat dan Tergugat maka bukti ini tidak dapat disebut sebagai pendukunghubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa surat bukti P2 berupa Surat Keterangan yang dibuat olehPT.Sarana Baja Perkasa, yang ditanda tangani oleh Corporate Affair Departmen
Register : 11-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 484/Pid.B/2020/PN Jmb
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
LIDYA ROTUA SIMANJUNTAK,SH
Terdakwa:
RUDIANTO Als ANTO Bin SUDARSONO
1029
  • ratuslima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Rudianto sebesarRp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Bahwa sekira tanggal 7 April 2020 Parasian Silaban menemuiSaksi Sahrul Hadi untuk meminta uang dari hasil penjualan 1 (satu)Drum Oli Deo HD SAE 40 PI CD merk Evalube tersebut dan ParasianSilaban berkata kepada Saksi Sahrul Hadi Pak Sahrul langsungtransfer ke Stock TSD dan Terdakwa menjawab lyolah kemudianSaksi Sahrul Hadi langsung menstransfer barang (oli) tersebut keStock TSD (Technical Support Departmen
    ratus lima puluh riburupiah) sedangkan Saksi Rudianto sebesar Rp.400.000,00 (empat ratusribu rupiah);Bahwa sekira tanggal 7 April 2020 Parasian Silaban menemuiSaksi Sahrul Hadi untuk meminta uang dari hasil penjualan 1 (satu) DrumOli Deo HD SAE 40 PI CD merk Evalube tersebut dan Parasian Silabanberkata kepada Saksi Sahrul Hadi Pak Sahrul langsung transfer kestock TSD dan Terdakwa menjawab lyolah kemudian Saksi SahrulHadi langsung mensiransfer barang (oli) tersebut ke stock TSD(Technical Support Departmen
Putus : 25-09-2014 — Upload : 26-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 478 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 25 September 2014 — PT PAN BROTHERS Tbk VS SUDARSIH dan SULIYAH
9180 Berkekuatan Hukum Tetap
  • hubungan kerja Penggugat atau PHK tanpa pesangon;Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 terjadi bipartite ketiga, namun tidak ada titiktemu atau bipartite ketiga dianggap gagal (Bukti P12);Bahwa Penggugat selama proses ini berlangsung tetap hadir dan beradadilingkungan area perusahaan dengan jam kerja yang normal (Bukti P13);Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 turun Surat Pencatatan kehadiran kerja olehTergugat dimana nama Penggugat sudah tidak ada lagi di departement semula, tapidipaksakan sudah berada di departmen
Putus : 20-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2221 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Agustus 2013 — Hi. Masnun Taher VS. Pemerintah RI Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Cq. Bupati Kabupaten Morowali,DKK
3214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ini.Bahwa Pihak Tergugat Il yaitu Dinas Pendidikan dan PengajaranKabupaten Morowali bukanlah Instansi Pemerintah Pusat di Daerah,tetapi hanyalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, sehingga tidak dapatdisamakan dengan perwakilan Departemen Pendidikan danKebudayaan RI sebagai Instansi Pemerintah Pusat di Daerah, karenaTergugat Il bukanlah instansi vertikal di daerah, sehingga dengandemikian tidak dapat mewakili Pihak Departemen Pendidikan danKebudayaan RI (Departmen
Register : 05-06-2018 — Putus : 27-07-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 17/Pid.Pra/2018/PN Bdg
Tanggal 27 Juli 2018 — Pemohon:
Ristiane Hardayun Putri
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA JABAR
13418
  • ;Fotocopy data pembebasan tanah lokasi blok dago bengkok Rw 01 Kel.Cimbuleuit Kodya DT Il Bandung, nama JAJAT SAMSUDAJAT PT.PRAKARSA INDOMUDA CORPORATI (PT.PRIMACON) Bandung;Fotocopy DEPARTMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL PAJAK tanggal 271988 yang ditandatangani oleh KepalaInspeksi R.
    SU)WONDO;Fotocopy surat keterangan atas nama YAYAT SAMSUDAJAT cs tanggal 30Agustus 1988 yang ditandatangani oleh EKA ATIK NIP 06003394;Fotocopy departmen keuangan republik indonesia direktorat jenderalpajak Kohir 902002.0101.2012 Bandung 271988 yang ditandatanganioleh Kepala Inspeksi R.
Register : 11-10-2012 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 23-01-2013
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 538/Pid.B/2012/PN.Mkt
Tanggal 6 Nopember 2012 — HARI MEI SANTOSO als. SUTONO HERI DISWANTO M IDHAM PURNAMA CIPTO HADI CAHYONO ABDUL ROKHIM ABDUL MUNIR
14845
  • tidakmendapatkan ijin dari APPRI dan APPRI merasa dirugikan karena hakcipta cipta APPRI diperbanyak tanpa ijin dari APPRI.Saksi BENO GESTANTOe Bahwa untuk bentuk produk yang diciptakan oleh produser yangtergabung dalam APPRI adalah VCD yang isinya berupa lagu dangdut,lagu religi, kesenian tradisional atau daerah dan ceramah agama,sedangkan untuk produksinya melalui pabrik VCD yang legal atau resmiyang mempunyai nomor regester atau IFPI (International FederationPhonografi Industry) yang diterbitkan oleh departmen
Register : 23-08-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 143/Pid.B/2016/PN Unr
Tanggal 10 Nopember 2016 — IMAM SAYPUDIN Bin KEMIS
385
  • penerimaanCalon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Deparlemen Agama(Depag) serta Terdakwa juga mengatakan mendapat jatah kursi untuk bisamemasukkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan DepartemenAgama (Depag) untuk Kabupaten Temanggung tanpa test lewat jalur aspirasipartai dengan biaya sejumlah Rp. 100.000.000, (Sseratus juta rupiah) danTerdakwa meminta Saksi SHODIQ ANWAR MUSLIMIN, SP untuk mencariorang yang ingin dibantu untuk masuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) di lingkungan Departmen
Upload : 02-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530 K/PDT.SUS/2012
HERLYNA FERYAL SIAGIAN; THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC)
12388 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat mendapatkan penilaian di atasmarginal/inconsistent (rating 4) predikat sebagai berikut :a.b.h.1.Tahun 2003 lulus test asisten manajer dan diterima di Departmen Trade ;Tahun 2003 mendapatkan nilai development review 360% test = 2 H (sangatbaik) di Trade ;Tahun 2004 nilai kinerja tahunan good/strong (rating 3) di Trade ;Tahun 2005 nilai kinerja tahunan very good/outstanding (rating 2) di Trade ;Tahun 2006 nilai kinerja tahunan very good/outstanding (rating
Register : 24-12-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 500/Pdt.P/2014/PN Dps
Tanggal 10 Maret 2015 — BUDI PURNOMO, DK melawan PT. ALFA ARIANTOUR
5833
  • Foto Copy sesuai Aslinya Invoice No. 677/IJD/14, tanggal 30 Oktober 2014,kepada Accounting Departmen Pesona Wisata Tour & Travel, Jalan HusdamV/j.55 Denpasar Bali, diberi tanda P 3 ;4. Foto Copy dari Foto Copy Biodata Pengusaha mengikuti kegiatan Biro UsahaKecil & Menengah, tanggal 20 Oktober 2003, diberi tanda P 4;5. Foto Copy sesuai Asli Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan,tertanggal 5 Juli 2002, diberi tanda P 5 ;6.
Putus : 04-10-2012 — Upload : 25-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 17 /PHI/ 2012 /PN.Smda.
Tanggal 4 Oktober 2012 — - MUNAWAR RACHMAN - PT. SINAR WISATA PERMAI
14428
  • mengundurkan diri, yang diberi tanda................eeeeee T12 ;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan seorang pun saksi, sedangkanTergugat selain mengajukan alat bukti tertulis juga mengajukan 2 orang saksi yakniMUDJIANTO dan AMI PONTJOWATI yang dibawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Saksi MUDJIANTO :e Bahwa saksi mengenal Penggugat karena samasama bekerja di PerusahaanTergugat dimana Saksi sebagai Wakil Kepala Departemen Kitchen, sedangkanPenggugat adalah Steward Supervisor pada Departmen
Register : 13-11-2015 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PA MEDAN Nomor 2206/Pdt.G/2015/PA.Mdn
Tanggal 6 Oktober 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
22767
  • Akta Pendaftaran Kapal No. 247,tanggal 29 Juni 1999 atas Kapal LautBanda yang telah diikat dengan AktaHipotik No. 06 tanggal 10 Mei 2004sebesar Rp. 750.000.000,(tujun ratuslima puluh juta rupiah) yang telahditerbitkan Departmen PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan LautAdministrator Pelabuhan Sabang; Bahwa seiring berjalannya wakiu, ternyataPenggugat tidak memenuhi kewajibannyaterhadap Tergugat sebagaimanaterdapatdalam Akad Al Musyarakah No. 18 tanggal14 Oktober 2003 dan Akad Pembiayaan LineFacility
Putus : 13-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/TUN/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk VS Ir. INDAR ATMANTO, DKK
406287 Berkekuatan Hukum Tetap
  • orang lain,dalam hal ini Penggugat Il Intervensi 1 dan PT Indosat Mega Media(IM2) (in casu Penggugat II Intervensi 2), yaitu:Sumber ketentuan hukum, yang menjadi dasar tindakan hukumTergugat adalah:Dasar Pengaturan: Kepres No. 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 tentangBPKP; Kepres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata KerjaLembaga Pemerintah Non Departemen; Kepres No. 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi danTugas Eselon Lembaga Pemerintah Non Departmen
    Putusan Nomor 75 PK/TUN/2015Bahwa Sumber ketentuan hukum, yang menjadi dasar tindakanhukum Tergugat dan Tergugat II adalah :Kepres No. 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 tentang BPKP; Kepres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata KerjaLembaga Pemerintah Non Departemen; Kepres No. 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi danTugas Eselon Lembaga Pemerintah Non Departmen, terakhirdengan PP No. 64 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008
    (in casu Penggugat II Intervensi ) danPT Indosat Mega Media (IM2), yaitu :Sumber ketentuan hukum, yang menjadi dasar tindakan hukumTergugat adalah :Dasar Pengaturan : Kepres No. 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 tentang BPKP; Kepres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LembagaPemerintah Non Departemen; Kepres No. 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan TugasEselon Lembaga Pemerintah Non Departmen, terakhir dengan PPNo. 64 Tahun 2005
    Ilbertentangan dengan ketentuanketentuan dalam peraturanperundangundangan yang bersifat prosedural/formal(vormgebreken);Bahwa Sumber ketentuan hukum, yang menjadi dasar tindakanhukum Tergugat dan Tergugat II adalah :Kepres No. 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 tentang BPKP; Kepres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata KerjaLembaga Pemerintah Non Departemen; Kepres No. 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi danTugas Eselon Lembaga Pemerintah Non Departmen
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1343/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT WEDA BAY NICKEL vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4531 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1343/B/PK/PJK/201523.24.25.Bahwa selain itu Majelis Hakim pada pemeriksaan tingkat bandingseharusnya mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Nomor1839/87.03/DBM/2009 tanggal 2 Juli 2009 Direktorat PembinaanMineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan PanasBumi, Departmen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesiatentang Persetujuan Akhir Studi Kelayakan PEMOHON PENINJAUANKEMBALI (Surat 1839), melakukan evaluasi secara menyuluruhmeliputi aspek teknis, ekonomis
Putus : 12-03-2015 — Upload : 27-03-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 8/PDT/2015/PT.BTN
Tanggal 12 Maret 2015 — SYAMSUDIN, S.E, ; PT. TJITARIK, ; 2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang,
10182
  • Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri pertanian No. 10/Ins/OP/5/1979 Tanggal 18 Mei 1979 kepada Direktur PTP XI PerihalPengadaan Lahan dari Perkebunan Serpong menjadi PerumahanKaryawan Departmen Pertanian seluas + 891,49 Ha. Adapunletak tanah seluas + 891,49 Ha adalah :1. Kebun Kademangan Blok I, 2, 2a, 3 dan 4;2. Kebun Lengkong Blok 8, 9, 10, 104, Il, 12, 13, 14% dan 7Ciater;3. Kebun Alas Tua Blok 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 1l, Il#, 13 dan 13b4. Kebun Nagrek Blok ?, 7 dan 85.
    Bahwa untuk melaksanakan Pembangunan PerumahanKaryawan Departmen Pertanian maka Menteri PertanianRepublik Indonesia pada Tanggal 3 Agustus 1982 No. 596/Mentan/VIII/1982, mengeluarkan surat penunjukan kepada PT.Ustraindo sebagai developer pembangunan perumahan pegawai/karyawan department pertanian di serpong;b.
Putus : 30-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA RI ; MENTERI AGAMA RI, ; ALMA’ARIF SETAF, SH.,MH,
5430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan batal atau tidak sah terhadap ;(1) Keputusan Penolakan secara diam (fiktif negatif) oleh Para Tergugatterhadap permohonan keberatan atas hukuman disiplin (tertanggal 20Juni 2007), yang diajukan Penggugat melalui Rektor IAIN Raden IntanBandar Lampung (tepatnya pada tanggal 21 Juni 2007), dan melaluiKepala Biro Kepegawaian Departmen Agama Pusat ;(2) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor :SJ/B.II/1/PDJ/1611, tanggal 26 Desember 2006, yang menjatuhkanhukuman disiplin berupa
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1234 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5740 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berlaku bagi PemohonPeninjauan Kembali pada masa September 2008 dan sebagai akibatnyapengajuan pemohonan kompensasi PPN ke masa pajak berikutnya danpermohonan restitusi pada masa pajak Desember 2008 oleh PemohonPeninjauan Kembali harus dikabulkan.Bahwa selain itu Majelis Hakim pada pemeriksaan tingkat bandingseharusnya mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Nomor1839/87.03/DBM/2009 tanggal 2 Juli 2009 Direktorat PembinaanMineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan PanasBumi, Departmen
Register : 17-02-2021 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 74/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 17 Maret 2021 — Pembanding/Tergugat : Wiji Subekti
Terbanding/Penggugat : Siti Nurjanah
Terbanding/Turut Tergugat : Tri Suji Hartini
7554
  • Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2016 TergugatmemintaPenggugat untuk meminjamkan perusahaannya kepada Tergugatsekaligus memberi pinjaman / utang untuk modal membiayai proyekproyek tersebut, diantaranya proyek Matahari Department StorePalangkaraya, Matahari Departmen Store Bali, pengecatan proyekCilegon, dan Proyek di Kopasus Soreang Bekasi.3.
Putus : 28-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153/B/PK/PJK/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — PT. LEE COOPER INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
18789 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini diperkuat oleh contoh perhitungandiskon yang diperoleh oleh Departmen Store/Toko sebagaimana menjadilampiran yang tidak terpisahkan dalam agreement kerjasama antara PemohonPeninjauan Kembali dengan Department Store/Toko, dimana pengurangharga yang diperoleh merupakan keuntungan/margin bagi department store/toko, walaupun dalam invoice tertulis kata komisi.Dari kelima sampel tersebut diatas, dapat terlihat bahwa besarnya komisiyang seharusnya dibaca sebagai keuntungan/margin department store