jera bagi pelaku, sebagaimana yangkita Ketahui bersama di daerah hukum pengadilan Negeri Larantuka semakin banyakdan semakin meningkat tindak pidana yang melakukan kekerasan memaksa anakuntuk dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana yang diatur dalam UndangUndangPerlindungan Anak ;Bahwa menurut hemat kami, putusan yang dijatunkan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Larantuka tersebut juga sangat tidak mencerminkan rasakeadilan di masyarakat, azas kepatutan, serta tidak menimbulkan efekpenjeraan (deterrent

Terdakwa sebagai prajurit TNI dan tinggal didalam lingkunganAsrama Paldam IM, seharusnya memberikan contoh dan teladan dalammembina rumah tangga bagi lingkungan tempat tinggalnya, bukansebaliknya memberikan contoh yang tidak baik dengan melakukanperbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI yaitumelakukan kekerasan fisik kepada Saksil, oleh karena itu atasperbuatannya tersebut perlu diambil tindakan tegas dan hukuman yangberat terhadap diri Terdakwa untuk memberikan efek penjeraan (deterrent

dariperbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatifMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang17yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindakpidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuanpemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai denganteori retribution (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yangdendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan ataumenjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikanpenjeraan (deterrent

secara khusus.Bahwa mengenai hal pembuktian unsur unsur tindakpidana dalama putusan Pengadilan Militer Il 11Yogyakarta Nomor: 62K/PM II 11/AD/2009 tanggal 27Januari 2010 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwaPengadilan tingkat Pertama telah memberikanpertimbangan yang tepat dan benar oleh karena itudiambil alih dan menjadi pendapat Majelis HaikimBanding:Bahwa pidana pokok yang dijatuhkan olehMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingat12Pengadilan Tingkat Pertama harus dapat memberikanepek jera (Deterrent

Javier Nata ReswaraSitumorang), sehingga perlu diambil tindakan tegas terhadap diri Terdakwauntuk memberikan efek penjeraan (deterrent), baik ditujukan kepadaTerdakwa sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensimelakukan pelanggaran hukum maupun disiplin TNI.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbang15: Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secaraumum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antarakepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer :1

dan kenyataan seharihari akibat dariperbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatifyang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwatindakpidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuanpemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai denganteori retribution (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yangdendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan ataumenjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikanpenjeraan (deterrent

memberikan contoh dan tauladanbagi personel dilingkungan Fasharkan Sabang dalamsikap dan tindakanserta cara memperlakukan orang lain di lingkungan masyarakat,bukansebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang tercela dan tidak patutdilakukan oleh seorang perwira kepada bapak mertua dan hal tersebutMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang14sangat bertentangan norma agama, adat istiadat dan aturan hukum yangberlaku, sehingga kepada Terdakwa perlu diambil tindakan tegas untukmemberikan efek penjeraan (deterrent

fakta dan kenyataan seharihari akibat dariperbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatifyang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindakpidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuanpemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai denganteori retribution (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yangdendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan ataumenjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikanpenjeraan (deterrent

.: Bahwa atas perbuatannya tersebut menunjukkan sikap Terdakwa yangtidak disiplin dan cenderung menyepelekan ketentuan dan aturanaturanhukum yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kodim 0113/GayoLues sehingga untuk melindungi kepentingan Militer dan untukmenegakkan aturan disiplin Keprajuritan di Kesatuan Kodim 0113/GayoLues perlu diberikan hukuman yang tegas dan tepat kepada Terdakwasehingga dapat memberikan efek jera dan sebagai upaya preventif ataupencegahan (deterrent) bagi Prajurit Kodim

dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok diKesatuan.: Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan seharihari akibat dariperbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatifyang ditimbulkan bagi Kesatuan TNI khususnya Kodim 0113/Gayo Lues,maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukanTerdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlahmerupakan pembalasan sesuai dengan teori retribution (revenge),melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeraan (deterrent

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaansehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenaryang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukumatas perbuatan dan kesalahannya tersebut.Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedaruntuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatutindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanyapengaruh pencegahan (deterrent

:Bahwa Terdakwa sebagai prajurit %TNI, seharusnyamemberikan contoh dan teladan dalam membina rumahtangga bagi lingkungan tempat tinggalnya, bukan sebaliknyamemberikan contoh yang tidak baik dengan melakukanperbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajuritTNI yaitu melakukan pengerusakan terhadap pintu kamarrumah orang tua Saksi1, oleh karena itu atas perbuatannyatersebut perlu diambil tindakan tegas dan hukuman terhadapdiri Terdakwa untuk memberikan efek penjeraan (deterrent),baik ditujukan

dan kenyataan seharihari akibatdari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak danakibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakimberpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaantersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai denganteori retribution (revenge) atau untuk tujuaan memuaskanpihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihakyang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkansebagai usaha untuk memberikan penjeraan (deterrent

dihukum(pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsipprinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice),keadilan sosial (sosial justice), dan keadilan moral (moral justice);Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untukmelakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana,tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan(deterrent

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup,serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menangguhkan penahananterhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat(2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatunkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

Terdakwamelakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sertatidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapatmembebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atasperbuatan dan kesalahannya tersebut.Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhnkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 606/Pid/2016/PT.Sby,tanggal 10 Oktober 2016, tersebut tidak mencerminkan atau tidakmemenuhi rasa keadilan masyarakat, serta tidak memberikan efek jera(deterrent effect ) yang nantinya bisa berakibat pada munculnya pelakupelaku lain karena begitu ringannya hukuman yang jatuhkan terhadapperbuatan Terdakwa yang secara sah dan meyakinkan melakukanperbuatan pidana Menggadaikan Jaminan Obyek Fidusia;Hal. 5 dari 11 hal. Put.

Hakim tidak menemukan halhalyang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baiksebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena Hakimberkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwaharusdipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

Bahwa hukuman yang di jatuhkan oleh majelis hakim tidakmempertimbangkan pemberian efek jera kepada terdakwa, putusan yangdijatuhkan oleh majelis hakim penjatuhan strachmat jauh dari tuntutanyang diajukan oleh penuntut umum, jaksa penuntut umum berpendapatbahwa putusan tersebut tidak memberikan efek jera(Deterrent Effect)bagi terdakwa, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak ataupemicu(trigger effect)terhadap perbuatanperbuatan serupa yang akandilakukan oleh orang lain;3.

tidak disiplin dancenderung mengabaikan aturan dan prosedur perijinan yang berlaku diKesatuan Hubdam IM yang sejatinya dalam kondisi sesulit apapun Terdakwaharus tunduk pada aturan hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritansehingga untuk melindungi kepentingan militer dan untuk menegakkanaturan disiplin keprajuritan di Kesatuan Hubdam IM perlu diberikan hukumanyang tegas dan tepat kepada Terdakwa sehingga diharapkan dapatmemberikan efek jera dan sebagai upaya tindakan preventif sertapencegahan (deterrent

hutang ke Bank BRI, Puskopad danKoperasi Hubdam IM.: Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan seharihari akibat dari perbuatanyang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yangditimbulkan bagi Kesatuan TNI khususnya di Kesatuan Hubdam IM, makaMajelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwaharuslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakanpembalasan sesuai dengan teori retribution (revenge), melainkan sebagaiusaha untuk memberikan penjeraan (deterrent

rohani serta tidak diketemukan adanya alasanpemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan ataumelepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan danHalaman 9 dari 11 halaman Putusan No.408/Pid.B/2018/PN.Plpkesalahannya tersebut ;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

melakukan perbuatan tersebutdalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasanpemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan ataumelepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dankesalahannya tersebut ;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatunkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

melakukan perbuatan tersebutdalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasanpemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan ataumelepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dankesalahannya tersebut ;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatunkan Majelis Hakim bukanlahsekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telahmelakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yangbermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (deterrent

ini, Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmelepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena Hakim berkesimpulan bahwaperbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhnkan Hakim bukanlah sekedar untukmelakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatutindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanyapengaruh pencegahan (deterrent

Nomor 2274 K/Pid.Sus/2015tidak membuat efek jera (deterrent effect) ternadap pelaku tindak pidanaserta tidak mempunyai dampak psikologis terhadap masyarakat.Menimbang, bahwa atas alasanalasan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agungberpendapat:1.