SusPHI/2017(2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimasud ayat (1)hanya dapat dilakukan untuk 1 jenis pekerjaan pada musim tertentu;Pasal 5 ayat 1, 2 (PKWT untuk pekerjaan bersifat musiman)(1) Pekerjaanpekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesananatau target tertentu dapat dilakukan sebagi pekerjaan musiman;(2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1)hanya diberlakukan untuk pekerja/oburuh yang melakukan pekerjaantambahan;Pasal 8 ayat 1, 2, 3 (PKWT untuk

dalam percobaan atau penjajakan;(2) PKWT sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukanuntuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapatdiperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun;(3) PKWT sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapatdilakukan pembaharuan;Pasal 15 (Perubahan PKWT menjadi PKWTT)(1) PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latinberubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja;(2) Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi sebagaimana dimasud

dalamPasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadiPKWTT sejak adanya hubungan kerja;(3) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan denganproduk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3),maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan;(4) Dalam hal perubahan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30(tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjang PKWT dan tidakdiperjanjikan lain sebagaimana dimasud Pasal 3, maka PKWT berubahmenjadi

persidangan majelis hakim telah berusahamendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil,lalu) pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan suratpermohon pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankanoleh pemohon;Bahwa termohon sebagai jawaban atas surat permohonantersebut telah mengajukan eksepsi dengan mengemukakan hal halpada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa permohonan pemohon, berdasarkan Pasal 66 ayat (2)Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1987, menyatakanPermohonan sebagaimana yang dimasud

Bahwa Tergugat Rekonvensi memohon agar gugatan rekonvensi ini dibuatakta perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi yang dituangkan dalam putusan;Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, PenggugatRekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya menyetujui dan jawaban yangdiajukan Tergugat Rekonvensi, sementara Tergugat Rekonvensi dalam duplikrekonvensi memohon agar akta perdamaian dimasud ditandatangai olehPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di

Putusan No.99/Pdt.G/2019/PA.SelRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di depan persidangan dan dimasukkandalam putusan;Menimbang, bahwa ahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut,Penggugat Rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya menyetujui syaratyang diajukan Tergugat Rekonvensi, sementara Tergugat Rekonvensi dalam duplikrekonvensi memohon agar akta perdamaian dimasud ditandatangai olehPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di dalam persidangan.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan Edisi Revisi 2010 halaman 142, maka perkara ini termasukkompetensi relatif Pengadilan Agama Mojokerto ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikahdan bukti P.4, berupa Surat Keterangan Keamatian, maka terbukti bahwaPemohon dan XXX adalah pasangan suami istri dan XXX telah meninggaldunia, sehingga Pemohon merupakan persona standi in yudicio atau pihakyang berkepentingan untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas AktaNikah dimasud

Tuban, dalam SHM No. 21, luas 1.050 atas nama dulu Xxx,dengan batas :Sebelah Utara : Tanah milik XxxSebelah Timur : Tanah milik XxxSebelah Selatan : Tanah Jalan DesaSebelah Barat : Tanah Xxx.Bahwa bukti Yuridis/fisik tanah dimasud tidak ada/tidak benar, yangbenar adalah : Bidang tanah di atasnya berdiri 2 buah bangunan rumahkayu jati ukuran 10 x 8 M.

Tuban Tersebut dalam SHMNo. 40 luas 1.039 M2 atas nama Xxx, dengan batas :Sebelah Utara > Tanah milik XxxSebelah Timur : Tanah milik XxxSebelah Selatan : Tanah Jalan XxxSebelah Barat : Jalan DesaBahwa bukti yuridis/fisik tanah dimasud tidak benar, yang benar adalah:sebidang tanah pekarangan kebon mangga terletak di Desa Xxx Kec. Xxx,Kab. Tuban, No. Sertifikat 21 luas 1.050 M2 atas nama Xxx ;Bahwa dikatakan dalam point 4.3 1(satu) bidang tanah sawah terletak diDesa Xxx Kec. Xxx, Kab.

Pasal 3 Komplikasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwaperkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membinarumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam ruahtangga penggugat dan tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwamempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimanayang dimasud dalildalil tersebut di atas adalah siasia belaka, danmempertahankan

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimasud dalam Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Rl.No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2017/PN Gpr.Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar enuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, Khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimasud dalam Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang RI.No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi : 1. GUNAWANSIDIQ, S.H., 2.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimasud dalam Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI.No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar enuhi standardan / atau persyaratan keamanan, Khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimasud dalam Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang RI.No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi : 1.

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, Khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimasud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

dibungkus denganplastik bening dan disimpan di atas Lemari Bufet di ruang tamu rumahterdakwa, diakui pula itu miliknya, serta terdakwa memiliki, menyimpan pil jenisLL tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak memiliki keahliandan kewenangan di bidang kefarmasian, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,Khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimasud

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksuddengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkanHalaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Dumketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongansebagaimana terlampir dalam UndangUndang ini;Menimbang, bahwa yang dimasud

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yangdimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal daritanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yangHalaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Dumdapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnyarasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam UndangUndang ini;Menimbang, bahwa yang dimasud

DumMenimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksuddengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkanpenurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yangdibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam UndangUndang ini;Menimbang, bahwa yang dimasud

tahun 2010selanjutnya pada bulan Agustus 2010 Terdakwa di mutasi ke Denkesyah06.04.02 Banjarmasin menjabat sekarang Kapokkes Marabahan sampaidengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masihberstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda.2 Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan inidan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif..Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke1 barangsiapa telahterpenuhi.Unsur ke2 : tanpa mendapat ijin;Bahwa yang dimasud

sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepadakhalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turutserta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakahuntuk mengunakan kesempatan adanya sesuatu syarat ataudipenuhinya suatu cara;Bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengansengaja atau opzet adalah willen en witens dalam artian pembuat harusmenghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti(wetten) akan akibat daripada perbuatan itu.Bahwa yang dimasud

dengan menawarkan adalah Sipelaku telahmenunjukkan sesuatu agar sesuatu yang ditunjukkan tersebut direspon olehorang lain yang dalam hal ini agar orang lain menaruh uang taruhannya ditempat yang tersedia dalam permainan tersebut.Bahwa yang dimasud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umumadalah Sipelaku telah membuka peluang kepada orang lain maupun khalayakumum untuk turut bermain judi yang dlam hal ini adalah permaian judi dadu.Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan

mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, namundemikian Majelis Hakim Tinggi memandang perlu menambah pertimbangansebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Majelis TingkatPertama, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pembanding denganTerbanding dan mediator Husin Ali yang ditunjuk/ditetapbkan Majelis HakimTinkat Pertama telah pula memediasi Pembanding dengan Terbanding,ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tanggal 21September 2015 upaya damai dimasud

Gunung RT.002 KampKelian Dalam Kel Tering Kab Kutai Barat, saksi TRI WANTO bersamaSAKSI TRI AGUNG BS dan SAKSI BAYU ANGGORO WS langsungmasuk ke dalam rumah yang dimasud di Sungai Babi, Kecamatan Tering,Kabupaten Kutai Bara untuk mencari Terdakwa JERRY NURIANSYAH BinNURHADI yang ternyata berada di dalam kamar sedang berbaringkemudian saksi TRI WANTO bersama SAKSI TRI AGUNG BSmengamankan Terdakwa JERRY NURIANSYAH Bin NURHADI dan SAKSIBAYU ANGGORO WS memanggil Sdr MAKMUR G selaku Ketua RTsetempat untuk

Gunung RT.002 Kamp Kelian Dalam Kel TeringKab Kutai Barat saksi TRI WANTO bersama saksi TRI AGUNG dan saksiBAYU ANGGORO langsung masuk ke dalam rumah yang dimasud diSungai Babi, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat untuk mencariTerdakwa JERRY NURIANSYAH Bin NURHADI yang ternyata berada didalam kamar sedang berbaring kemudian saksi TRI WANTO bersamasaksi TRI AGUNG mengamankan Terdakwa JERRY NURIANSYAH BinNURHADI dan saksi BAYU ANGGORO memanggil Sdr MAKMUR G selakuKetua RT setempat untuk menyaksikan

atau dengan sengaja turutserta dalam suatu perusahan untuk itu, perbuatan terdakwa tersebutdilakukan dengan caracara sebagai berikut : Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul19.00 Wib Petugas Kepolisian Polsek Air Joman mendapatkaninformasi dari Masyarakat yang menginformasikan bahwa di DusunX Desa Silo Baru Kecamatan Silo Laut ada permainan judi jenisMARTABE , untuk mengecek kebenaran informasi tersebut makaPetugas Kepolisian dari Polsek Air Joman berangkat menuju lokasiyang dimasud

yangberwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul19.00 Wib Petugas Kepolisian Polsek Air Joman mendapatkaninformasi dari Masyarakat yang menginformasikan bahwa di DusunX Desa Silo Baru Kecamatan Silo Laut ada permainan judi jenisMARTABE , untuk mengecek kebenaran informasi tersebut makaPetugas Kepolisian dari Polsek Air Joman berangkat menuju lokasiyang dimasud

Bahwa dalam menerbitkan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)Kepala Desa wajib melakukan pemeriksaan atas kebenaran asalusul hasil hutan kayu dan kepemilikannya yaitu dengan mengecekdan memastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut berasal dari lokasiyang benar, yang dibuktikan dengan adanya alas hak atas tanahsebagaimana dimasud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan MenteriKehutanan Nomor : P.51/Menhutll/2006 tentang Penggunaan SuratKeterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil HutanKayu berasal dari

Bahwa dalam menerbitkan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)Kepala Desa wajib melakukan pengukuran atas kayu yang akandiangkut dan dalam pelaksanaannya dapat menunjuk salah satuaparatnya sebagaimana dimasud dalam Pasal 6 ayat (2) PeraturanMenteri Kehutanan Nomor : P.51/MenhutlI/2006 tentangPenggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untukPengangkutan Hasil Hutan Kayu berasal dari Hutan hak ;3.

Pelunasan tersebut harusdilakukan sebelum Penggugat mengajukan keberatan sebagimana dimasud dalamPasal 25 ayat (3a) UU KUP;bahwa Penggugat mendalilkan pada Pasal 23 ayat (2) huruf (c) UU KUP, yaitu:keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yangditetapbkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26. Surat Tergugat No.

Sehingga Penggugat urai lagiyakni pada dalil Gugatan penggugat Tertulis Menyatakan Tidak Sah dan bataldemi Hukum.............. dst..... tanpa sein Penggugat dan Ahli warisA.Lasahido;Yang dimasud disini adalah tanpa seijin Penggugat.

selanjutnyayaitu tentang pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama padahalaman 32 tentang Posita Penggugat/Pembanding, yang menurut Pembandingsemula Penggugat telah diuraikan dalam replik sebagai bentuk klarifikasi atauperbaikan ketikan, namun Majelis Hakim mengabaikan replik Pembanding semulaPenggugat; Sehingga Penggugat urai lagi yakni pada dalil Gugatan penggugatTertulis Menyatakan Tidak Sah dan batal demi Hukum.............. dst..... tanpaseijin Penggugat dan Ahli waris A.Lasahido; Yang dimasud

BAHWA, Pencantuman klausul yang dilarang JUGA tertuang dalamPerjanjian Nomor : 103221700082 telah dilakukan oleh TERGUGAT padatanggal tiga bulan Februari tahun duaribu tujuh belas (03022017) dalamPasal 6 Tentang JAMINAN yang menyatakan : Untuk keperluan penyerahanhak milik secara fidusia tersebut, Pemilik jaminan akan memberikan kuasasecara tertulis kepada KREDITOR, untuk dan atas nama Pemilik jaminan ,Membuat akta jaminan fidusia dihadapan Notaris, Bahwapasal tersebutbertentangan dengan yang dimasud

jaminan, memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadiDEBITOR dan/ atau Pemilik jaminan kepada pihak lain, baik untuk tujuankomersial atau non komersial, Bahwa pasal tersebut bertentangan denganyang dimasud dalam pasal 18 Ayat (1) huruf d UndangUndang RI No. 8TH 1999 Tentang Perlindungan konsumen (UUPK) yang dengan tegasmenyatakan : (1).

Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar, sebagaimana dimasud dalam Pasal 106 ayat (1)UndangUndang RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi : 1. MUHAMADIHSANTOSO, SH. 2. NANANG SETIONO als. CELENG Bin KATIRIN, dan 3.Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Gpr.dr.

Trepes,dan Terdakwa membeli dan kemudian mengedarkan/ menjual lagi pil jenis LLtersebut tidak memiliki ijin edar dan tidak memiliki keahlian dan kewenangandibidang kefarmasian, dan selain Terdakwa mengedarkan pil jenis LL tersebut,Terdakwa juga mengkonsumsi, sehingga dengan demikian unsur dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimasud dalam Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Rl.No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi juga ;Menimbang

Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum PenggugatMengingatMemutuskanmengajukan keberatan sebagimana dimasud dalam Pasal 25 ayat (3a) UU KUP;bahwa Penggugat mendalilkan pada Pasal 23 ayat (2) huruf ( c ) UU KUP, yaitu:keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yangditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26. Surat Tergugat No.