SK.33/DJA/1983 tanggal 19 Februari 1983 yang membatalkanSHM No.163, 164 dan 165 secara bersyarat, sebagaimana dikutip diktumPERTAMA dan KEDUA Keputusan tersebut : PERTAMA Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku :a Sertifikat Hak Milik Nomor : 163 / 26 Ilir, Gambar Situasi taAgustus 1974 Nomor : 1290 / 1974, seluas 645 M2, tertulis aKemas Zainudin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie.b Sertifikat Hak Milik Nomor : 164 / 26 Ilir, Gambar Situasi1625 / 1974 tanggal 7 Nopember 1974, seluas 2.470 M2, tet halaman

SK.33/DJA/1983 tanggal 19 Februari 1983 tersebut,terakhir Tergugat IV melalui suratnya tertanggal 10 Agustus 2000 No.570/2875/BPN/2000 kepada Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa SHMNo.163, 164 dan 165 TIDAK BERTUMPANG TINDIH dengan GS.

SK.33/DJA/1983 tanggal19 Februari 1983 yang membatalkan SHM No.163, 164 dan 165 dan penerbitanSHM No.800/26 Ilir dengan GS No.1930 tahun 1983 atas nama Tergugat I cacathukum dan lahir berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnyahalaman 9 dari 45 Putusan Nomor 50/PDT/2016/PT.PLG.1617181920keputusan Tergugat II No.

SK.33/DJA/1983 tanggal 19 Februari 1983 denganproduk hukum turunannya berupa SHM No.800/26 Ilir berikut GS No.1930tahun 1983 tanah seluas 3.415 m2 atas nama Tergugat I (ahli warisnya) haruslahdinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatanhukum yang mengikat.Bahwa oleh karena SHM No.800/26 Ilir dengan GS No.1930 tahun 1983 atastanah seluas 3.415 m2 atas nama Tergugat I batal demi hukum dan tidakberkekuatan hukum yang mengikat maka sepatutnya seluruh peralihan hakkepada pihak

berdasarkan SHM No.164/26 Ilir,dan SHMSHM tersebut telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeridengan Surat Keputusannya No.SK.33/DJA/1983 tertanggal 19 Februari1983 yang selanjutnya diterbitkan SHM No.800/26 Ilir dengan luas tanah3.415 M? atas nama Tergugat I dan telah dijual kepada Tergugat V.2 Bahwa karena ada perbedaan luas tanah yang diakui oleh Penggugatseluas 3.115 M?, yang berbeda dengan luas tanah milik Tergugat V seluas3.415 M?

Direktorat Jenderal AgrariaNo.SK.152/DJA/1982, tentang Pembatalan Sertifikat Hak MilikHal.11 dari 21 hal. Put. No.403 K/TUN/2009No.18/Rawaterate, tercatat atas nama Ny.

Direktorat Jenderal Agraria tanggal 16 September 1982No.SK.152/DJA/1982 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak MilikNo.18/Rawaterate tercatat atas nama Ny. Zubaidah terletak diKelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung (d/h KelurahanRawaterate, Kecamatan Pulo Gadung) Kotamadya Jakarta Timur,Daerah Khusus lbukota Jakarta, yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Pertanahan Nasional Rl.

DirektoratJenderal Agraria No.SK.125/DJA/1982 tanggal 16 September 1982tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.18/Rawaterate tercatatatas nama Ny.

DirektoratJenderal Agraria tanggal 16 September 1982 No.SK.152/DJA/1982Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.18/Rawaterate tercatatatas nama Ny. Zubaidah terletak di Kelurahan Jatinegara,Kecamatan Cakung (d/h Kelurahan Rawaterate, Kecamatan PuloGadung) Kotamadya Jakarta Timur, Daerah Khusus lbukotaJakarta, yang di keluarkan oleh Kepala Badan PertanahanNasional Rl. (Termohon Kasasi ) jo.

Direktorat Jenderal Agraria tanggal 16September 1982 No.SK.152/DJA/1982 tentang PembatalanSertifikat Hak Milik No.18/Rawaterate tercatat atas nama Ny.Zubaidah terletak di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung (d/hKelurahan Rawaterate, Kecamatan Pulo Gadung) KotamadyaJakarta Timur, Daerah Khusus lbukota Jakarta, yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.

Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang menguasai dan mengusahailahan pertanian seluas + 400 Ha (empat ratus hektare) yang terletaksetempat dikenal dengan Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang,Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan KeputusanHalaman 10 dari 54 Halaman Putusan Nomor 512 K/TUN/2017Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987 tentang Penegasan TanahNegara sebagai Objek Landreform tertanggal 7 Desember 1987;Bahwa adapun lahan pertanian seluas + 400 Ha (empat ratus hektare)yang

Inti Palm Sumatra tertanggal24 November 2010, yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objeksengketa dimana sebagian tanahnya termasuk didalamnya bidang lahanpertanian yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugatberdasarkan atas hak Keputusan Menteri Dalam Negeri NomorHalaman 20 dari 54 Halaman Putusan Nomor 512 K/TUN/2017298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai objekLandreform tertanggal 7 Desember 1987 sama sekali tidak pernahdilakukan pelepasan hak dalam bentuk apapun

Tentang Penggugat tidak berkualitas/Tidak Mempunyai Legal Standingsebagai Penggugat;Bahwa gugatan Penggugat tidak berkualitas/tidak mempunyai /egalstanding sebagai Penggugat oleh dasar gugatan Penggugat berupa SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Desember 1987 Nomor298/DJA/1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai objekLandreform, yang batasbatas tanah objek Landreform tersebut tidakjelas kabur;4.

penggarapyang ditunjuk untuk mendapat pendistribusian/pembagian tanah objekLandreform dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan TanahNegara sebagai objek Landreform tersebut, karena Para Penggugat tidakpernah menguasai lahan secara terus menerus sehingga tidak memilikihubungan yang erat dengan tanah.

dasar hukumnya;Bahwa Para Penggugat telah membuat penafsiran yang keliru tentangkeberadaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor298/DJA/1987, tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan TanahNegara sebagai Objek Landreform tersebut, yang dijadikan sebagaidasar hukum untuk menggugat dalam perkara a quo;Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 298/DJA/1987,tanggal 07 Desember 1987 tentang Penegasan Tanah Negara sebagaiObjek Landreform tersebut, bukanlah bukti kepemilikan atas tanah.

Bahwa Ketika Almarhum Wafat,Ayahnya Yang bernama MARTADIREJA Alias DJA! Bin MADASIR telah meninggal Dunia lebih dulu yaitu pada Tanggal3 Oktober 1979 dan lbunya yang bernama EDOH Binti INTA meninggal padaTanggal 11 September 1989.3. Bahwa Semasa Hidupnya Almarhum H. SYAMSUDIN Bin MARTADIREJAAlias DJA!

Bahwa dari hasil pernikahan antara HISSYAMSUDIN Bin MARTADIREJA Alias DJA!l dengan KOMARIAH Binti HUSNI TAMAMI telah dikaruniai 1 (Satu)orang anak perempuan yaitu : NURANI SYAMSUDIN Binti H. SYAMSUDIN5. Bahwa Almarhum H.SYAMSUDIN Bin MARTADIREJA Alias DJA! yang telahmeninggal Dunia pada Tanggal 24 September 2004 meninggalkan Ahli warissebagai berikut : Pemohon (Sebagai Anak Kandung Perempuan).6. Bahwa Pemohon Beragama Islam.7.

Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Pemohon selakuahli waris yang Mustahak dari almarhum H.SYAMSUDIN Bin MARTADIREJAAlias DJA'l,untuk kepentingan guna pengurusan terkait dengan harta baikaktiva maupun vasiva dari almarhum H.SYAMSUDIN Bin MARTADIREJAAlias DJA'1.Berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon memohon agar BapakKetua Pengadilan Agama Garut Atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatunkan penetapan yang amarnya berbunyisebagai berikut

Menetapkan H.SYAMSUDIN Bin MARTADIREJA Alias DJA! telah meninggaldunia pada tanggal 24 September 2004,dengan meninggalkan ahli waris yaitu 1 (Satu) orang anak kandung Perempuan yaitu:NURANI SYAMSUDIN binti HSYAMSUDIN.3. Menetapkan Pemohon (Pemohon ) selaku anak kandung Perempuan dariAlmarhum H.SYAMSUDIN Bin MARTADIREJA Alias DJA! adalah sebagaiahli waris dari almarhum H. SYAMSUDIN Bin MARTADIREJA Alias DJA! .4.

SK.65/ DJA/1976 dan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor : 78 A Tahun = 1975tanggal 6 Mei 1975;. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Tanggal 18 Mei 1976 No. SK.65/DJA/1976dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 78A Tahun 1975 tanggal 6 Mei 1975 maka Penggugatmerasa dirugikan, karena dalam proses peralihan hakatas tanah tersebut bertentangan dengan UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Jo.

SK.65/DJA/1976 dan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor : 78 A Tahun 1975 tanggal 6 MeiHal. 7 dari 30 hal. Put.

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajarisubstansi gugatan Penggugat adalah mengenai SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 78 A tanggal 6Mei 1975, dan Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor : 65/DJA/1976 tanggal 18 Mei 1976;2.

Menyatakan gugatan Penggugat terhadap SuratKeputusan Menter i Dalam Negeri NomorSk.75/DJA/1976 tanggal 18 Mei 1976 salah pihak;3. Menolak eksepsi Tergugat selebihnya;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 65/DJA/1976 tanggal 18 Mei 1976tentangPERTAMA : Mencabut Hak Pakai No. 1;Desa : Sukatani (dan Cibubur, Jakarta);Hal. 25 dari 30 hal. Put.

Menetapkan nama Pemohon SUTIK bin DJA'I tempat tanggal lahir Senggreng 25 tahun yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 742/9/1982 tanggal 02 Pebruari 1982 sebenarnya adalah nama Pemohon SUTINKNO bin DJA

Mengabulkan permohonan Pemohon;Menetapkan nama Pemohon SUTIK bin DJA'I tempat tanggal lahir Senggreng25 tahun yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 742/9/1982 tanggal02 Pebruari 1982 sebenarnya adalah nama Pemohon SUTINKNO bin DJA!tempat tanggal lahir 06 April 1956;Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebutkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SumberpucungKabupaten Malang;4.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Arif Hariyanto bin Maskur) terhadap Penggugat (Ninik Iswinarti binti Dja'is);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

SK 15/DJA/1987tanggal 28 Pebruari 1987, dengan telah dinyatakan batalPenggugat sangat terkejut , karena pembatalan ke tigaSHM milik orang tua Penggugat tanpa sepengetahuanorang tua Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa pembatalan terhadap 1. SHM no.31 GambarSituasi no.140/1979, 2. SHM no.34 Gambar Situasino.143/1979, 3.

SK .15/DJA/1987 tanggal 28Pebruari 1987 tentang pembatalan 648 sertipikat hak atastanah terletak di Kecamatan Bati bati, Pelaihari, Jorongdan Takisung Kab. Daerah Tingkat I! Tanah Laut, PropinsiDaerah Tingkat Kalimantan Selatan , yang diterbitkanoleh Tergugat sepanjang mengenai pembatalanSertipikat Hak Milik atas nama ANANG ADENANSIyaknia.

Sehingga tidak sinkronantara alasan dalam posita gugatannya yang menyebutkanSurat Pemberitahuan dari Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tanah Laut yang ditujukan kepada Penggugatdengan nomor 18/100.2/1/2011 tanpa tanggal dengan bulanJanuari 2011, perihal mohon pengecekan, sedangkanpetitumnya meminta pembatalan dan pencabutan suratKeputusan Tergugat nomor 15/DJA/1987 tanggal 28 Pebruari1987 (objek gugatan a quo).

Akan tetapi Penggugat dalamdalil gugatannya, berusaha mengalihkan inti permasalahandengan berulangkali mendalilkan Surat Keputusan TergugatNomor : 15/DJA/1987 tanggal 28 Pebruari 1987 seolah olahadalah benar benar objek gugatan yang tepat dalam gugatana quo,Bahwa hal ini hanya semakin membuktikan bahwa Penggugattidak mengerti kapan suatu Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan TataUsaha Negara.

Maka sangat tidak berdasarkan hukum apabilaPenggugat memaksakan surat Keputusan Tergugat nomor15/DJA/1987 tanggal 28 Pebruari 1987 sebagai objekgugatan dalam perkara a quo;Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakantidak jelas/kabur karena faktanya dan seharusnya suratpejabat Tata Usaha Negara yang lainlah yang seharusnyaHalaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor : 48/G/2011/PTUNJKT.menjadi objek gugatan bukan objek gugatan a quo yangdidalilkan dalam gugatan Penggugat;4.

Bahwa kemudian PENGGUGAT mendatangi Kementerian Agraria kebagian surat dan arsip dan menanyakan tentang surat dan SK.17/DJA/1986tetapi tidak ada SK.17/DJA/1986 di Kementerian Agraria Pusat sehinggaPENGGUGAT tidak bisa meminta legalisasi salinan Surat Keputusan No.SK.17/DJA/1986.15.Bahwa disamping itu kemudian PENGGUGAT mendatangi KantorGubernur Jawa Barat di Jalan Diponegoro No. 22 Bandung cq.

BAMATRAF (Alm.) dengan dikeluarkannyaSK.17/DJA/1986 yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT Il karenasertipikat No. 956 Pekarungan Lingkungan Panjunan atas namaABDULLAH BIN M.

Bamatraf telah dibatalkan berdasarkanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Januari 1986 NomorSK 17/DJA/1986. Bahwa Surat Keputusan dimaksud telah puladisampaikan salinannya kepada Abdullah Bin M.

Bamatraf yang telahdibatalkan haknya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri NomorSK.17/DJA/1986, status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai olehHalaman 46 dari 66 Putusan Nomor 400/PDT/2020/PT.BDGnegara.

Bamatraf dankemudian dibatalkan oleh SK Mendagri No. 17/DJA/1986 yangberdasarkan Kepres Presiden No. 32 Tahun 1979.

Direktorat Jenderal Agrariatanggal 16 September 1982 Nomor SK.152/DJA/1982 tentang Pembatalan Sertipikat HakMilik Nomor 18/Rawaterate tercatat atas namaNy.

Direktorat Jenderal Agraria tanggal16 September 1982 Nomor SK. 152/DJA/1982tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor18/Rawaterate tercatat atas nama Ny.

Zubaedahterletak di kelurahan Jatinegara, KecamatanCakung (d/h Kelurahan Rawaterate, KecamatanPulo Gadung), Kotamadya Jakarta Timur, DaerahKhusus Ibukota Jakarta (SK Mendagri Nomor152/DJA/1982), menjadi berlaku lagi ;Bahwa walaupun SK Mendagri Nomor 152/DJA/1982 yangditerbitkan pada tanggal 16 September 1982 menjadiberlaku. kembali, ternyata isi dari SK MendagriNomor 152/DJA/1982 tersebut TIDAK SESUAI LAGIDENGAN FAKTA HUKUM BARU sebagai akibatdikeluarkannya Putusan PK Nomor 3320/1994 padatanggal

Putusa PK TUNNomor 06/2002 tidak membatalkan SHM Nomor18/Rawaterate, melainkan membatalkan SK BPN NomorI VIII 1999 tanggal 12 Pebruari 1999, sehingga SKMendagri Nomor 152/DJA/1982 menjadi berlaku lagi.Walaupun SK Mendagri Nomor 152/DJA/1982 berlakukembali, namun tidak ~ serta merta SHM Nomor18/Rawaterate menjadi batal, karena isi SK MendagriNomor 152/DJA/1982 sudah tidak sesuai dengan faktahukum baru berdasarkan Putusan PK Nomor 320/1994,dimana Ali Dharma telah dinyatakan sebagaipemilik sah atas

Direktorat JenderalAgraria tanggal 16 September 1982NomorSK. 152/DJA/1982 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor18/Rawaterate tercatat atas namaNy.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Arif Hariyanto bin Maskur) terhadap Penggugat (Ninik Iswinarti binti Dja'is);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Agus Hariyanto bin Sa i) terhadap Penggugat (Uzlifatin Nuriyanah binti Dja i);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

SK.62/DJA/1979 tersebut, Tergugat (PT. PD.

SK. 62/DJA/1979 tanggal 14 Juni 1979, Surat Keputusan Menteri DalamNegeri No.

No.SK.42/DJA/1973, jo.

SK 62/DJA/1979 tertanggal 14 Juni 1979tentang pembatalan Surat Keputusan Menteri Agraria No.

SK 62/DJA/1979 tertanggal 14 Juni 1979tentang pembatalan SK Hak Guna Usaha No.

/Agr/7/X1/122/HM/IIl, Tanggal 23101965, yangdicabut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor223/DJA/1988 tanggal 851988, dimana H. Abd Rahman tidak pernahmenguasai, tidak pernah menggarap, tidak pernah menempati Obyeksengketa sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukandalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961.

;Atas dasar hal tersebut diatas maka PENGGUGAT sudah tidak bisamendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah diberikan hak redistribusi olehnegara, sebab hal tersebut telah dicabut melalui Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 223/DJA/1988 tanggal 851988;Hal ini dipertegas kembali melalui surat Kepala Kantor Pertanahan KabupatenJember nomor 566/35.09/IX/2018 tanggal 12 September 2018 Perihal SKMenteri Dalam Negeri Nomor 223/DJA/1988 yang pada pokoknyamenyatakan Taman KupuKupu (Sertipikat HGB Nomor 6/Desa Garahan

nomor 566/35.09/IX/2018 tanggal 12 September 2018 Perihal SKMenteri Dalam Negeri Nomor 223/DJA/1988 yang pada pokoknyamenyatakan Taman KupuKupu (Sertipikat HGB Nomor 6/Desa Garahan, videJawaban Pertama Tergugat Dalam Perkara No. 30/G/2020/PTUN.SBY)bukan obyek redistribusi (landreform);.

BuktiP4 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 223/DJA/1988 tentang Pencabutan SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor :V/Agt/7/X/122/HM/IIl, tanggal 23 Oktober 1965, tertanggal851988;5.

BuktiT9 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor : 223/DJA/1998 Tentang Pencabutan SuratKeputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor :I/Agr/7/X1/122/HM/IIl, tanggal 23 Oktober 1965 ; SertipikatHak Guna Bangunan No. 6/Desa terbit tanggal 03082017Surat Ukur tanggal 27072017, No. 00015/Garahan/2017,luas 11.913 M2, atas nama PT. PERKEBUNANNUSANTARA XII ;7.

Memberi izin kepada Pemohon (Agus Purwanto bin Bambang Mulyono) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Dja arifah Saimima binti Moi Saimima) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 ( sembilan ratus empat puluh limaribu rupiah );

Dja'far ) terhadap Penggugat( Armelita binti Marsan S );
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor :260/DjA/KP.04.6/SK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 ABRATIDIESYANI ESSER, S.Sos.3.

Bukti P7 berupa Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal BadanPeradilan Agama Nomor: 260/DjA/KP.04.6/SK/II/2020 atas nama ABRATIDIESYANI ESSER, S.Sos, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20Februari 2020;Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 sampai dengan bukti P7 telahdibubuhi materai, dan telah dicocokan dengan aslinya oleh karena itu suratsurat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkarapermohonan aquo;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut, Para Pemohonjuga

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor :260/DjA/KP.04.6/SK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 ABRATIDIESYANI ESSER, S.Sos.Bahwa Para Pemohon berkepentingan melakukan pengurusan dokumenpendaftaran sekolah anak kedua Para Pemohon sehingga perlu dilakukanperbaikan penulisan nama Ibu (Pemohon 2) pada Kutipan Akta Kelahirananak kedua Para Pemohon tersebut;Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2021/PN Mtr Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon2 yang sebenarnya adalahABRATI

pada Kartu TandaPenduduk NIK : 5201085606790002 tanggal 04 Oktober 2012 atas nama :ABRATI DIESYANI ESSER, S.Sos, Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/04/VII/2002tanggal 03 Juli 2002 atas nama : ABRATI DIESYANI ESSER, S.Sos, KartuKeluarga Nomor : 5201080603088566 tanggal 07 November 2017 atas nama :ABRATI DIESYANI ESSER, S.Sos, ljazah dengan Nomor Seri ljazah :181/NI/UMM/22/2000 tanggal 09 September 2000 atas nama : ABRATIDIESYANI ESSER, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan AgamaNomor : 260/DjA

SK.62/DJA/1979 tersebut, Tergugat (PT. PD.

SK 62/DJA/1979 tentang pembatalan SK Hak Guna Usaha No.

SK.62/DJA/1979, tertanggal 14 Juni 1979 tentang PembatalanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.! Cq Menteri Agraria R.1,No.

SK. 62/DJA/1979 tanggal 14 Juni1979, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.

No.SK.42/DJA/1973, jo.No.SK.32/DJA/1978, jo. Keputusan Bersama Meteri Dalam Negeri danMenteri Pertanian No. 189 Tahun 1978 No.515/KPTSs/OP/8/1978, sertaperaturan lainnnya yang berkaitan dengan pemberian hak guna usaha;3.

Perdata- SOVIA DJA DJA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Gandaria VI RT 009/ RW 002 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pegadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Maret 2014 Nomor 125/SK PDT/2014/PN PTK, telah memberi Kuasa kepada CECEP PRIYATNA, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Sulawesi Nomor 3 Pontianak, semula sebagai Penggugat dan sekarang disebut sebagai Pembanding

./2015/PT PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :SOVIA DJA DJA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat diJalan Gandaria VI RT 009/ RW 002 KelurahanJagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan PegadilanNegeri Pontianak tanggal 20

, atas nama Sovia Dja Dja;2. Sebidang tanah sesuai sertipikat hak milik nomor 4910 desa ParitTokaya gambar situasi tanggal 19 September 1990 Nomor2633/1990 luas 8.518m2atas nama Sovia Dja Dja;2. Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Oktober 1999 melakukan pinjamansejumlah uang sebesar Rp59.000.000, (lima puluh sembilan juta rupiah)pada saat Penggugat masih bertempat tinggal di Jalan Suprapto VI Nomor 1Pontianak kepada Tergugat dengan jaminan :1.

Sebidang tanah sesuai sertipikat hak milik Nomor 1765 yangterletak di desa Benua Melayu Darat surat ukur tanggal 28 April1983 Nomor 2149/1983 luas 1.080m2, atas nama Sovia Dja Dja;2.

Sebidang tanah sesuai sertipikat hak milik Nomor 4910 desa ParitTokaya gambar situasi tanggal 19 September 1990 nomor2633/1990 luas 8.518m2atas nama Sovia Dja Dja;Dengan kesepakatan dituangan dengan surat pengakuan hutang(obligasi) yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Tergugat II tanggal 2 Oktober 1995 dengan syaratsyaratyang telah ditentukan dan termuat dalam Akta Pengakuan Hutangtersebut;3.

DIESYANIESSER, S.Sos. sebagaimana tercantum masingmasing pada :Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2021/PN Mtr Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201085606790002 tanggal 04Oktober 2012 atas nama : ABRATI DIESYANI ESSER, S.Sos; Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/04/VII/2002 tanggal 03 Juli 2002 atasnama : ABRATI DIESYANI ESSER, S.Sos; Kartu Keluarga Nomor : 5201080603088566 tanggal 07 November2017 atas nama : ABRATI DIESYANI ESSER, S.Sos; Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor :260/DjA

Bukti P7 berupa Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal BadanPeradilan Agama Nomor: 260/DjA/KP.04.6/SK/II/2020 atas nama ABRATIDIESYANI ESSER, S.Sos, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20Februari 2020;Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 sampai dengan bukti P7 telahdibubuhi materai, dan telah dicocokan dengan aslinya oleh karena itu suratsurat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkarapermohonan aquo;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut, Para Pemohonjuga

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor :260/DjA/KP.04.6/SK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 ABRATIDIESYANI ESSER, S.Sos.Bahwa Para Pemohon berkepentingan melakukan pengurusan dokumenpendaftaran sekolah anak pertama Para Pemohon sehingga perluHalaman 7 dari 14 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2021/PN Mtrdilakukan perbaikan penulisan nama Ibu (Pemohon 2) pada Kutipan AktaKelahiran anak pertama Para Pemohon tersebut; Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon2 yang sebenarnya adalahABRATI

:Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201085606790002 tanggal 04 Oktober 2012 atasnama : ABRATI DIESYANI ESSER, S.Sos, Kutipan Akta Nikah Nomor :97/04/VII/2002 tanggal 03 Juli 2002 atas nama : ABRATI DIESYANI ESSER,S.Sos, Kartu Keluarga Nomor : 5201080603088566 tanggal 07 November 2017atas nama : ABRATI DIESYANI ESSER, S.Sos. ljazah dengan Nomor SeriIjazah : 181/NI/UMM/22/ 2000 tanggal 09 September 2000 atas nama :ABRATI DIESYANI ESSER., Surat Keputusan Direktur Jenderal BadanPeradilan Agama Nomor : 260/DjA

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor :260/DjA/KP.04.6/SK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 ABRATIDIESYANI ESSER, S.Sos.3.