;The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemed to have compliedwith by the delivery to CONTRACTOR within one hundred and twenty (120)days after the end of each Calendar Year, of documentary proof in accordancewith the Indonesian fiscal laws that liability for the above mentioned taxes hasbeen satisfied, except that with respect to any of such liabilities whichCONTRACTORS may be obliged to pay directly, PERTAMINA shall reimburse itonly out of its share of production hereunder within sixty

dan kegiatan;Bahwa sehubungan dengan alasan Termohon Peninjauan Kembaliyang menyatakan bahwa biaya overhead sebesar Rp310.083.529,00adalah merupakan allocation cost dari Kantor Pusat sehingga menurutTermohon Peninjauan Kembali tidak ada jasa yang diberikan KantorPusat kepada Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon PeninjauanKembali berpendapat bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembalitersebut adalah tidak tepat karena berdasarkan pemeriksaan terhadapSPT Tahunan PPh Badan tidak terdapat penyesuaian fiscal

maka Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) adalah suatu entitas tersendiri dan tidakmenjadi satu dengan induk perusahaan sehingga biaya yang dapatdibebankan adalah biaya yang benarbenar dikeluarkannya sendiri dantidak boleh ada biaya kantor pusat yang ditanggung anak perusahaan.Bahwa mengingat induk perusahaan adalah entitas yang terpisah darianak perusahaan maka biaya kantor pusat/induk perusahaan hanyadapat dibebankan sendiri oleh induk perusahaan;Bahwa dengan tidak adanya penyesuaian fiscal

Putusan Nomor 1793/B/PK/Pjk/2021setelah pajak sebagai dasar pengenaan tarif pajak atas laba suatu BUTyang penghasilannya dikenakan pajak secara final, sedangkan Terbandingmenggunakan metode Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkanpembukuan yang sudah dikoreksi fiscal dikurangi dengan Pajak Penghasilanyang bersifat final;Menimbang, bahwa penentuan tarif PPh Pasal 26 ayat (4) Masa PajakJanuari s.d.

Nilai biaya penyusutan atas aktiva tetaptersebut untuk beban pembukuan tahun fiscal 2006 dari PemohonPK yang seharusnya diperhitungkan dan diakui oleh TermohonPK adalah sebesar Rp. 81,378,982,862.90 (yaitu 6,25% x Rp.1.635.138.127.370,), atau tersebut di bawah ini : No.THNPEROLEHANKELOMPOKTHNMANFAATTARIF NAMA HARGAPEROLEHANPENYUSUTAN2006 1999I 16 Th6,25% PM & TB kap. bunga &sel. kurs1.036.455.786.492 43.961.336.558,00 1999I 16 Th6,25% Turbine Boiler 513.069.912.506 32.066.869.531,63Il 2004I 16 Th6,25%

206.372.080.000120.394.734,00 963.157.872.000DEUTSCHE BANK 4,925,837,25 9.406.698.000188.066.004,77 1.504.528.038.160,00Angka hutang Dollar per 31 Desember 2005 tersebut telahpula diakui oleh Termohon PK dan Majelis Hakimsebagaimana tersebut pada halaman 123 PutusanPengadilan Pajak; 49Dan atas pemakaian kurs ekspektasi sebesar USD 1=Rp.8.000, untuk menghitung hutang USD dalam rupiahmaupun laba rugi selisih kurs (unrealized gain or loss offorex) telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak fiskus(Termohon PK) atas tahun fiscal

Jadi Termohon PK harusmengakui kerugian selisih kurs tersebut dan menjadi bebantahun fiscal 2006.

Jadi bila mengacu pada angka perhitunganlaba kurs hasil perhitungan Termohon PK sebesar Rp.138,782,573,462 haruslah dikurangi dengan rugi selisih kursawal tahun 2006 sebesar Rp. 344,160,788,729 Jadi TermohonPK harus mengakui adanya rugi selisih kurs Pemohon PKsebesar Rp.205,378,215,267 sebagai beban kerugian selisihkurs Pemohon PK untuk tahun fiscal 2006, yaitu:Laba (rugi) selisih kurs menurutpersidangan Rp. 138,782,573,462Laba (rugi) selisih kurs awaltahun 2006 yang seharusnyadiakui oleh Termohon

PK Rp.(344,160,788,729)Laba (rugi) selisih kurs bebantahun 2006 Rp.(205,378,215.267)Untuk itu Pemohon PK mohon kiranya Majelis Hakim pada Mahkamah Agungmengabulkan permohonan Peninjauan Kembali untuk perhitungan danpembebanan rugi selisih kurs tahun fiscal 2006 untuk Pemohon PK sebesar Rp.205,378,215.267 atau setidaknya Rp. 192,283,962,759 sebagaimana yang adapada SPT Pemohon PK;PERTIMBANGAN HUKUMbahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut,Mahkamah Agung berpendapat:1Bahwa alasan novum

;The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemed to havecomplied with by the delivery to CONTRACTOR within one hundred andtwenty (120) days after the end of each Calendar Year, of documentaryproof in accordance with the Indonesian fiscal laws that liability for the abovementioned taxes has been satisfied, except that with respect to any of suchliabilities which CONTRACTORS may be obliged to pay directly,PERTAMINA shall reimburse it only out of its share of production hereunderwithin sixty

,;The obligations of PERTAMINA hereunder shall be deemed to havecomplied with the delivery to CONTRACTOR within one hundred andtwenty (120) days after the end of each Calender Year, ofdocumentary proof in accordance with the Indonesian fiscal laws thatHalaman 13 dari 38 halaman.

sehubungan dengan alasan TermohonPeninjauan Kembali yang menyatakan bahwa biayaoverhead sebesar Rp8.660.862.877,00adalahmerupakan Overhead Allocation dari KantorPusat (Cevron USA.Inc.) sehingga menurut TermohonPeninjauan Kembali tidak ada jasa yang diberikanCevron USA Inc. kepada Termohon PeninjauanKembali, maka Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa alasan Termohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak tepat karenaberdasarkan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPhBadan tidak terdapat penyesuaian fiscal

sebagai anak perusahaan maka TermohonPeninjauan Kembali adalah suatu entitas tersendiri dantidak menjadi satu dengan induk perusahaan sehinggabiaya yang dapat dibebankan adalah biaya yang benarbenar dikeluarkannya sendiri dan tidak boleh ada biayakantor pusat yang ditanggung anak perusahaan.Bahwa mengingat induk perusahaan adalah entitasyang terpisah dari anak perusahaan maka biaya kantorpusat/induk perusahaan hanya dapat dibebankansendiri oleh induk perusahaan.Bahwa dengan tidak adanya penyesuaian fiscal

Koreksi atas Objek PPN sebesar Rp. 6.460.665.920,00Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi' fiscal atasobjek PPN sebesar Rp. 6.460.665.920,00, koreksi inidisebabkan adanya kesalahan yang ' dilakukan PemohonBanding didalam pengisian SPT PPN.

Koreksi Pajak Masukan Sebesar Rp. 9.900.000,00Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui rincian koreksipajak masukan yang dilakukan Terbanding sebesar Rp.9.900.000 tersebut berasal, dengan demikian PemohonBanding mengalami kesulitan dalam memberikan tanggapanterhadap jumlah koreksi fiscal tersebut, namun demikianmenurut Pemohon Banding pajak masukan yang dikreditkanseluruhnya telah sesuai dengan peraturan PPN yangberlaku ;KesimpulanBahwa dengan mempertimbangkan alasanalasan yangPemohon Banding sampaikan

Nurhayati, 2 (dua)lembar Surat Rekomendasi Bebas Fiscal Luar Negeri (BFLN) Nomor :B.1302/P4TKIBTM/BFLN/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010, 1 (satu)lembar Surat Keterangan Telah Mengikuti PAP CTKI an. Nurhayati dariPos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI ( P4TKI ), 1 ( satu )lembar surat keterangan dari KBRI Singapura Nomor : 1548/ext/PWNIBHI/V1I/2011 tentang pemberitahuan TKI a.n. Nurhayati dituduhmembunuh, 1 (satu) Buku Tabungan BCA KCP Cempaka Putih an.

Nurhayati dengannomor :AP141476 tanggal pengeluaran 30 September 2010 sampaidengan tanggal habis berlaku 30 September 2013 yang dikeluarkan olehKantor Imigrasi Jakarta Barat, 1 (satu) lembar foto copy Visa a.n.Nurhayati, 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Bebas Fiscal Luar Negeri( BFLN ) Nomor : B.1302/P4TKIBTM/BFLN/X/2010 tanggal 22 Oktober2010, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Telah Mengikuti PAP CTKI a.n.Nurhayati dari Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan RKI(P4TKI), 1 ( satu ) lembar Surat

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Fiskal Luar Negri PemohonBanding dikarenakan pada bukti fiscal nama penanggung pajak tidaktertulis;b. Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi tersebut karenaPengeluaran tersebut adalah benar sebagai pembayaran Fiskal LuarHalaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 159/B /PK/PJK/2011Put.19656/PP/M.VV/15/2009,Negri untuk perjalanan dinas perusahaan yang dilakukan oleh karyawanPemohon Banding;.

Bahwa Pemohon banding memberikan bukti berupa daftar perjalanandinas perusahaan oleh karyawan ke luar negeri dengan rincian sebagaiberikut:Nama, Jabatan, Departemen, Negara Tujuan, Tujuan Bisnis/dinas,Tanggal Dinas Perusahaan, Nama Pesawat berangkat dan pulang ,Bulan, Tanggal transaksi serta selurun jurnal at as transaksi yangberkaitan dengan perjalanan fiscal dan tentunya pengeluaran Fiskaltersebut;Bahwa berdasarkan alasan serta fakta yang Pemohon Bandingkemukakan maka jelas terobukti bahwa Terbanding

Nurhayati, 2 ( dua ) lembarsurat rekomendasi bebas fiscal luar Negeri ( BFLN ) Nomor : B.1302/P4TKIBTM/BFLN/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010, 1 ( satu ) lembar suratketerangan telah mengikuti PAP CTKI an. Nurhayati dari Pos PelayananPenempatan dan Perlindungan TKI ( P4TKI ), 1 (satu ) lembar surat keterangandari KBRI Singapura Nomor : 1548/ext/PWNIBHI/VI/2011 tentangpemberitahuan TKI an. Nurhayati dituduh membunuh, 1 ( satu ) buku tabunganBCA KCP Cempaka Putih an.

Nurhayati, 2 ( dua ) lembarsurat rekomendasi bebas fiscal luar Negeri ( BFLN ) Nomor : B.1302/P4TKIBTM/BFLN/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010, 1 ( satu ) lembar suratketerangan telah mengikuti PAP CTKI an. Nurhayati dari Pos PelayananPenempatan dan Perlindungan TKI ( P4TKI), 1 (satu ) lembar surat keterangandari KBRI Singapura Nomor : 1548/ext/PWNIBHI/VI/2011 tentangpemberitahuan TKI an. Nurhayati dituduh membunuh , 1 ( satu ) buku tabunganBCA KCP Cempaka Putih an.

Nurhayati, 2 ( dua ) lembarsurat rekomendasi bebas fiscal luar Negeri ( BFLN ) Nomor : B.1302/P4TKIBTM/BFLN/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010, 1 ( satu ) lembar suratketerangan telah mengikuti PAP CTKI an. Nurhayati dari Pos PelayananPenempatan dan Perlindungan TKI ( P4TKI ) , 1 ( satu ) lembar suratketerangan dari KBRI Singapura Nomor : 1548/ext/PWNIBHI/VI/2011 tentangpemberitahuan TKI an. Nurhayati dituduh membunuh , 1 ( satu ) buku tabunganBCA KCP Cempaka Putih an.

Nurhayati, 2 ( dua ) lembar suratrekomendasi bebas fiscal luar Negeri ( BFLN ) Nomor : B.1302/P4TKIBTM/BFLN/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010, 1 ( satu ) lembar surat keterangan telahmengikuti PAP CTKI an. Nurhayati dari Pos Pelayanan Penempatan danPerlindungan TKI ( P4TKI ), 1 ( satu ) lembar surat keterangan dari KBRISingapura Nomor : 1548/ext/PWNIBHI/VI/2011 tentang pemberitahuan TKIan. Nurhayati dituduh membunuh, 1 ( satu ) buku tabungan BCA KCP CempakaPutih an.

Nurhayati, 2 ( dua ) lembarsurat rekomendasi bebas fiscal luar Negeri ( BFLN ) Nomor : B.1302/P4TKIBTM/BFLN/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010, 1 ( satu ) lembar suratketerangan telah mengikuti PAP CTKI an. Nurhayati dari Pos PelayananPenempatan dan Perlindungan TKI ( P4TKI ) , 1 ( satu ) lembar suratketerangan dari KBRI Singapura Nomor : 1548/ext/PWNIBHI/VI/2011 tentangpemberitahuan TKI an. Nurhayati dituduh membunuh , 1 ( satu ) buku tabunganBCA KCP Cempaka Putih an.

Nurhayati, 2 ( dua ) lembarsurat rekomendasi bebas fiscal luar Negeri ( BFLN ) Nomor : B.1302/P4TKIBTM/BFLN/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010, 1 ( satu ) lembar suratketerangan telah mengikuti PAP CTKI an. Nurhayati dari Pos PelayananPenempatan dan Perlindungan RKI ( P4TKI ) , 1 ( satu ) lembar suratketerangan dari KBRI Singapura Nomor : 1548/ext/PWNIBHI/VI/2011 tentangpemberitahuan TKI an. Nurhayati dituduh membunuh , 1 ( satu ) buku tabunganBCA KCP Cempaka Putih an.

substansi yang telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalin pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu karenadalildalil Terbanding tidak terbantahkan oleh Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali terkait dengan penilaianpembuktian dan persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77Tahun 2013, maka Majelis Hakim Agung harus mengakui kebenarannyayang merupakan corective juridisch fiscal

dalam rangka penyelenggaraan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastianhukum dan asas kecermatan karena substansinya telah diperiksa dandiputus oleh Majelis Hakim Pajak dengan pertimbangan koreksinyaTerbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang substansinyatidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pajak sudah tepat dan benar,karena in casu terikat dengan ketentuan perpajakan internasional tidakterjadi pengenaan pajak berganda (doubl taxation) atau penghindaranpajak (fiscal

dalam rangka penyelenggaraan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastianhukum dan asas kecermatan karena substansinya telah diperiksa dandiputus oleh Majelis Hakim Pajak dengan pertimbangan koreksinyaTerbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang substansinyatidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pajak sudah tepat dan benar,karena in casu terikat dengan ketentuan perpajakan internasional tidakterjadi pengenaan pajak berganda (doub/ taxation) atau penghindaranpajak (fiscal

Peraturan MenteriKeuangan No.PMK78/PMK.03/2010, pada intinya bagi PKP yang mempunyaikegiatan usaha Integrated maka atas Pajak Masukan terkait dengan kebun dapatdikreditkan.bahwa dari uraian tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan a quo, diketahui dalildalil Terbanding a quo tidak dapat dibuktikan, sehingga koreksi negative ataspenyesuaian fiscal sebesar Rp2.891.477.098,00 menurut Majelis tidak dapatdipertahankan.Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untukmengabulkan

sebagai berikut :Penghasilan yang dikenakan PPh final :Bunga Deposito 2.472.095.8911 ,00Bunga Obligasi 3.092.951.746,00Bunga Jasa Giro 25.517.174,00Jumlah 5.590.564.81 1,00 52.94%Penghasilan yg bukan obyek pajakPenghasilan yang dikenakan tarif umumDeviden 4.970.561.964,00 47 06%Total Penghasilan 10.561.126.775,00Total Biaya 4.573.582.560,00bahwa besarnya biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilanyang dikenakan tarif unum = 47,06% x 4.573.582.561 = 2.152.542.622;bahwa penyesuaian fiscal

dalam rangka penyelenggaraan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastianhukum dan asas kecermatan karena substansinya telah diperiksa dandiputus oleh Majelis Hakim Pajak dengan pertimbangan koreksinyaTerbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang substansinyatidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pajak sudah tepat dan benar,karena in casu terikat dengan ketentuan perpajakan internasional tidakterjadi pengenaan pajak berganda (doubl taxation) atau penghindaranpajak (fiscal

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Penyesuaian Fiscal Positif dengan perinciansebagai berikut ;1. Koreksi Salaries Medical Allowance sebesar Rp. 5.314.818.540,002.

Nurhayati, 2 ( dua ) lembar surat rekomendasi bebas fiscal luar Negeri ( BFLN ) Nomor : B.1302/P4TKI-BTM/BFLN/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010, 1 ( satu ) lembar surat keterangan telah mengikuti PAP CTKI an. Nurhayati dari Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan RKI ( P4TKI ) , 1 ( satu ) lembar surat keterangan dari KBRI Singapura Nomor : 1548/ext/PWNI-BHI/VI/2011 tentang pemberitahuan TKI an. Nurhayati dituduh membunuh , 1 ( satu ) buku tabungan BCA KCP Cempaka Putih an.

Nurhayati, 2 ( dua ) lembar suratrekomendasi bebas fiscal luar Negeri ( BFLN ) Nomor : B.1302/P4TKIBTM/BFLN/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010, 1 ( satu ) lembar surat keterangan telahmengikutt PAP CTKI an. Nurhayati dari Pos Pelayanan Penempatan danPerlindungan TKI ( P4TKI ), 1 ( satu ) lembar surat keterangan dari KBRISingapura Nomor : 1548/ext/PWNIBHI/VI/2011 tentang pemberitahuan TKIan. Nurhayati dituduh membunuh, 1 ( satu ) buku tabungan BCA KCP CempakaPutih an.

Nurhayati, 2 ( dua ) lembarsurat rekomendasi bebas fiscal luar Negeri ( BFLN ) Nomor : B.1302/P4TKIBTM/BFLN/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010, 1 ( satu ) lembar suratketerangan telah mengikuti PAP CTKI an. Nurhayati dari Pos PelayananPenempatan dan Perlindungan TKI ( P4TKI ) , 1 ( satu ) lembar suratketerangan dari KBRI Singapura Nomor : 1548/ext/PWNIBHI/VI/2011 tentangpemberitahuan TKI an. Nurhayati dituduh membunuh , ( satu ) buku tabunganBCA KCP Cempaka Putih an.

Nurhayati, 2 ( dua ) lembarsurat rekomendasi bebas fiscal luar Negeri ( BFLN ) Nomor : B.1302/P4TKIBTM/BFLN/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010, 1 ( satu ) lembar suratketerangan telah mengikuti PAP CTKI an. Nurhayati dari Pos PelayananPenempatan dan Perlindungan RKI ( P4TKI ) , 1 ( satu ) lembar suratketerangan dari KBRI Singapura Nomor : 1548/ext/PWNIBHI/VI/2011 tentangpemberitahuan TKI an. Nurhayati dituduh membunuh , ( satu ) buku tabunganBCA KCP Cempaka Putih an.

Koreksi Biaya Tax & Public Dues:(i) Proyek Pakubuwono: PPh Pasal 21 sebesar Rp267.768.007,00;(ii) Proyek Honda: PPh Pasal 21 sebesar Rp30.264.975,00;(ill) Proyek Mauk PPh Pasal 21 sebesar Rp664.829.606,00;(iv) Proyek Padang: Fiscal Exit sebesar Rp4.500.000,00; PPh Pasal 21 sebesar Rp4.046.792.826,00;2) Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto:2.a.

Putusan Nomor 583/B/PK/Pjk/2021lainnya tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali.Bahwa koreksi atas substansi lebih bersifat yuridis fiscal yangdiikuti dengan pembebanan pembuktian.

FISCAL sissies cass cass cass cans commen same xe Rp. 5.000,00Re NSN ec eee nenerees moan on ta ore Rp. 6.000.00 SUMAN Lo ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 150.000,00Disalin sesuai dengan aslinyaOlehPanitera Pengadilan Tinggi Agama Semarangttd.H. TRI HARYONO,SH