No.228 K/Pdt.Sus/201111.12.13.Rekonvensi dan instansi yang bertanggung jawab dibidangketenagakerjaan, bahwa mogok kerja akan dimulai pada tanggal 17 Juni2010, sehingga pemberitahuan rencana mogok kerja telah memenuhiperaturan perundangundang yang berlaku yaitu pemberitahuan mogokkerja sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari kerja ;Bahwa dengan demikian mogok kerja yang dilakukan para PenggugatRekonvensi adalah sah dan sebagai akibat gagalnya perundingansebagaimana dimaksud pada Pasal 140 ayat (1) UU No.

Bahwa berkaitan dengan mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib dandamai sebagai akibat gagalnya perundingan, Tergugat Rekonvensi telahmelakukan pelanggaran dengan cara merekrut para pekerja baru untukmenggantikan para Penggugat Rekonvensi yang sedang mogok kerja ;15.

Menyatakan mogok kerja yang dilakukan para Tergugat dalam Konvensipada tanggal 17 s/d 23 Juni 2010 sampai dengan seterusnya adalah sahdan sebagai akibat gagalnya perundingan ;3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat belumterputus sehubungan mogok kerja dilakukan secara sah, tertib dan damai ;4. Menyatakan tindakan Penggugat dalam Konvensi tidak membayar upahdan THR para Tergugat Konvensi tidak sah dan tidak beralasan ;5.

Bukan akibat gagalnya perundingan dan/atau ;b. Tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau ;c. Dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelumpelaksanaan mogok kerja dan/atau ;d. lsi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2)huruf a, b, c, dan d Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Pasal 4 Kepmenaker Nomor 232/Men/2003 (kutipan) :Hal. 40 dari 54 hal. Put.

;Bahwa para Pemohon Kasasi telah mengirimkan surat pemberitahuanmogok kerja yang dilandasi oleh gagalnya perundingan pada tanggal 26Mei 2010 sesuai bukti T3 kepada Termohon Kasasi dan kepada DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi serta ditembuskan kepada pihakpihakterkait dengan Nomor 001/PUKSPAMK FSPMI/PT KFVVV2010 tanggal 7Juni 2010 (Bukti T6) yang diterima oleh Termohon Kasasi pada tanggal 7Juni 2010 ditandatangani oleh Sdr.

Bahwa, dengan gagalnya Para Tergugat menyerahkan Unit RumahSusun Milik Tipe 1 (satu) kamar tidur, Lokasi Tower Casablanca C lantai:09 Unit 15, dengan luas Semi Gross 26.00 m?

(dua puluh enam meter persegi) tersebutkepada Penggugat;Kerugian Imaterial: Bahwa dengan gagalnya/batalnya sewa apartemen yang telahdirencanakan oleh Penggugat dengan relasinya, maka kredibilitasPenggugat menjadi rusak dan kepercayaan para relasi Penggugatmenjadi menurun sehingga berakibat usaha/bisnis Penggugat menjadimengalami penurunan. Dan jika dinilai dengan uang adalah wajarPenggugat menetapkan kerugian imaterial tersebut adalah sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);6.

rencana Aksi MogokKerja pertama, dengan harapan pihak TERGUGAT mau diajak berunding kembali dan mau10.11.12,mendengarkan apa yang jadi tuntutan PTP SBKIKEF, namun ternyata TERGUGAT tetap dengansikapnya tidak mau berunding (tidak terjadi kesepakatan) ;Pada tanggal 6 dan 12 Januari 2009, PTP SB KIKEF kembali mengajukan surat pemberitahuan rencanaAksi Mogok Kerja kedua dan ketiga tetapi pihak TERGUGAT tetap saja tidak mau menanggapinya.Maka PTP SB KIKEF dengan terpaksa melakukan aksi mogok kerja akibat gagalnya

Oleh karena PARA PENGGUGATmelakukan mogok dengan cara yang dibenarkan oleh undangundang, maka tindakan skorsing dan PHKyang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :e ~=Pasal 137 Undangundang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :Pasal 137;Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secarasah ,tertib, dan aman sebagai akibat gagalnya perundingan ;e ~=Pasal 144 Undangundang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Desember 2012 Para Penggugat (diwakili PUKSPPPSPSI PT.IKS ) telah datang ke Kantor Perusahaan Tergugat gunamelakukan Perundingan sesuai Kesepakatan tanggal 05 Desember 2012,tetapi sampai sore hari Para Penggugat / PUK SPPPSPSI PT.IKSmenunggu, Tergugat tetap tidak bersedia melakukan Perundingan;17.Bahwa karena Tergugat tidak bersedia melakukan Perundingan denganPara Penggugat sesuai kesepakatan, mengakibatkan GagalnyaPerundingan yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2012tersebut;18.Bahwa akibat gagalnya

PbrMogok kerja yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Desember 2012; (P10,s/d P11)19.Bahwa atas surat Para Penggugat tersebut, pada tanggal 21 Desember2012 Tergugat dan Para Penggugat telah melaksanakan Perundingandikantor PT.IKS Kebun Senama Nenek Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar,namun dalam perundingan tersebut tidak menghasilkan suatuKesepakatan yang mengakibatkan gagalnya Perundingan yangdilaksanakan pada hari itu.

Pormengakibatkan gagalnya Perundingan yang dilaksanakan pada Tanggal8, 21 dan 24 Desember 2012 sebagaimana tersebut diatas.24.Bahwa akibat gagalnya Perundingan yang dilaksanakan tanggal 8, 21 dantanggal 24 Desember 2012 tersebut, maka berdasarkan Pasal 137 JoPasal 140 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan, Para Penggugat berhak melakukan MogokKerja yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 137 : Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/ouruhdan serikat

sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapunkepada pekerja/ourun dan pengurus serikat pekerja/serikatburuh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.38.Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugatselama dan setelah melakukan Mogok Kerja dengan alasanMelaksanakan Mogok Kerja dan menghasut pekerja untuk melakukanmogok kerja, tidak beralasan Hukum, karena sesuai dengan Pasal 137 JoPasal 140 UU No.13 Tahun 2003, mogok kerja merupakan Hak DasarPara Penggugat sebagai Pekerja akibat gagalnya

berupa surat dari PUKFSPPPSPSI kepada PT IKS perihal undangan perundingan pembentukan PKBtertanggal 23 November 2012 yang akan dilaksanakan tanggal 8 Desember2012, bersama dengan draf usulan PKB sebagaimana bukti P15.2 dan telahditerima oleh PT IKS sesuai tanda terima sebagaimana bukti P15.1;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 137 UU No.13 Tahun 2003menyatakan bahwa Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/ouruh danserikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagaiakibat gagalnya

SB KIKEF dengan terpaksa melakukan aksimogok kerja akibat gagalnya perundingan, adapun tuntutannya sebagai berikut :1 Cabut perjanjian rasionalisasi yang tidak rasional dengan dalil efisiensi ;2 Hentikan PHK sepihak dengan alasan rasionalisasi ;3 Berikan upah layak untuk buruh PT. Mulia Industrindo Tbk. Dan anakperusahaan ;4 Hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing di PT.

Olehkarena Para Penggugat melakukan mogok dengan cara yang dibenarkan oleh UndangUndang, maka tindakan skorsing dan PHK yang dilakukan oleh Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :e Pasal 137 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan :Pasal 137:Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhdilakukan secara sah, tertib dan aman sebagai akibat gagalnya perundingan.e Pasal 144 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan

SBKIKEF bersama dengananggotanya pada tanggal 14 Januari 2009 terpaksa melakukan aksimogok kerja akibat gagalnya perundingan, adapun tuntutannya sebagaiberikut :1 Cabut Perjanjian Rasionalisasi yang tidak rasional dengan dalihEfisiensi ;2 Hentikan PHK SEPIHAK dengan alasan rasionalisasi ;Hal. 11 dari 27 hal. Put. 99 PK/Pdt.Sus/2012111213143 Berikan Upah Layak untuk Buruh PT.

perundingan mengingat penjelasaanPasal 137 itu sendiri yang kami kutip sebagai berikut :Penjelasan Pasal 137 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan :Yang dimaksud dengan gagalnya perundingan dalam pasal ini adalah tidaktercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yangdapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atauperundingan mengalami jalan buntu ;Bahkan selain diatur di dalam penjelasan Pasal 137 UndangUndang No.13Tahun 2003 tentang

Put. 99 PK/Pdt.Sus/2012perundingan juga di atur didalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia No.232/KEP/MEN/2003 tentang AkibatHukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah Pasal 4 yang saya kutip sebagai berikut :Pasal 4:"....Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalahtidak tercapainya kesepakatan penyelesain Perselisihan Hubungan Industrialyang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundinganwalaupun serika pekerja/buruh atau pekerja/buruh

Pasalnya ahli 4lupa,akan tetapi isinya selama proses menyelesaikanbelum tuntas belum ada keputusan yang tetap ,makamerupakan kewajiban dari pihak pengusaha untuk terusmembayar upah kepada pihak buruh yang sedang di prosestersebut;Bahwa di dalam PKB boleh boleh saja lebih rincimengatur tentang kerja dan PHK, asal berpegang kepadaaturan undang undang ;Bahwa pasal 137 Undang undang No 13 Tahun 2003 ,tidak ada, tidak mengatur mengenai batasan setelahberapa kali gagalnya perundingan mogok kerjaBahwa sah

perundingan ;Bahwa gagalnya perundingan misalnya ada masalah yangdihadapi selalu dimusyawarahkan,ternyata tidak adatitik temu, kita masih upayakan jangan sampai merekamelakukan mogok, tapi kalau sampai jalan buntu, mautidak mau pekerja boleh mogok ;Bahwa pada ~~ 34(34) Bahwa pada waktu melakukan skorsing atau PHK, perussahaan tidak membicarakan terlebih dahulu persoalanini terhadap organisasi para penggugat bergabung ;e Bahwa para Penggugat mengajukan ke PHI ini karenamereka keberatan terhadap program

mengatakan mogok SBKIKEF ilegal,tapi tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana tertuangDalam Pagal Q oes oeesoe oe 42(42)dalam pasal70 PKB, yang isinya harus melayangkan suratperundingan, surat pertama, surat kedua, surat ketiga,di pasal 70 merupakan implementasi dari pasal 137 UUNo. 13 tahun 2003 ;Bahwa saksi tidakpernah mengatakan kami tidak melihatorasi, yang kami katakan adalah tidak pernah melihatpengurus atau anggota kami yang orasi ;e Bahwa pasal 137 tidak dijelaskan berapa jauh danberapa kali gagalnya

yang menegaskan sekurang kurangnya dalam waktu 7(TUJUH)HARI sebelum mogok kerja serikat pekerja wajibmemberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansiyang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan ;Menimbang, bahwa sebelum melakukan mogok kerja harusmelakukan tahap prosedur sebagai mana di atur dalam pasal137 Undang undang No. 13 Tahun 2003 yang menyebutkan :mogok kerja sebagai dasar pekerja/buruh dan serikatpekerja / serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dandamai sebagai akibat gagalnya

prosedur mogokkerja antara Penggugat dan Tergugat mengunai PerjanjianKerja Bersama dan Undang Undang, terlebih dahulu MajelisHakim akan menegaskan 49Hakim akan menegaskan kedudukan Undang Undang sebagaiGenusbegrif (ketentuan yang mengatur secara umum)khususnya pasal 137 dan Pasal 140 Undang Undang No. 13Tahun 2003Menimbang , bahwa dalam Undang Undang No. 13 Tahun2003 pasal 137 yang menyebutkan ....... sebagai akibatgagalnya perundingan pasal tersebut bersifat umum dantidak ditegaskan sebagai akibat gagalnya

Saksiumur 52 tahun, agama Islam, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Baubau;bahwa saksi adalah ipar termohon,mengenal pemohon adalah suami termohon ;bahwa usia pernikahan pemohon dantermohon sudah berjalan sekitar 26 tahundan telah dikaruniai empat orang anak;bahwa pada awalnya rumah tangga pemohondan termohon dulunya rukun namun sekarangsudah tidak rukun lagi dan telah berpisahtempat tinggal;bahwa mulai terjadi ketidak harmonisandalam rumah tangga pemohon dan termohonsetelah gagalnya

SaksiII, umur 29, pekerjaan PNS Pemkot Baubau.bertempat tinggal di Kota Baubau;bahwa saksi adalah anak kemanakantermohon;bahwa usia pernikahan pemohon dan termohonsudah berjalan sekitar 26 tahun dan telahdikaruniai empat orang anak;bahwa pada rumah tangga pemohon dantermohon dulunya rukun namun sekarangsudah tidak rukun lagi dan telah berpisahtempat tinggal;bahwa mulai terjadi ketidak harmonisandalam rumah tangga pemohon dan termohonsetelah gagalnya pemohon menjadi anggotaDPR tingkat I pada tahun

sebagai saksi saksi yang di bawah sumpah memberiketerangan, sehingga dengan demikian memenuhilah maksud13pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubahdengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kesatu dansaksi kedua pemohon kehidupan rumah tangga pemohon dantermohon telah berjalan kurang lebih 26 tahun dan telahdikaruniai empat orang anak, dahulunya rukunrukun dansejak gagalnya

Maka PTP SB KIKEF denganterpaksa melakukan aksi mogok kerja akibat gagalnya perundingan, adapuntuntutannya sebagai berikut:1. Cabut Perjanjian Rasionalisasi yang tidak rasional dengan dalih Efisiensi ;2. Hentikan PHK SEPIHAK dengan alasan rasionalisasi ;3. Berikan Upah Layak untuk Buruh PT. Mulia Industrindo Tbk dan anakperusahaan ;4. Hapuskan Sistem kerja Kontrak dan Outsourching di PT. mulia IndustrindoTbk dan anak perusahaan ;5.

Oleh karena Para Penggugat melakukan mogok dengancara yang dibenarkan oleh undangundang, maka tindakan skorsing dan PHKyang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karenabertentangan dengan : Pasal 137 Undangundang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :Pasal 137Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/ buruh dan serikat pekerja/serikat buruhdilakukan secara sah, tertib, dan aman sebagai akibat gagalnya perundingan.e Pasal 144 Undangundang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

SB KIKEF dengan terpaksa melakukanaksi mogok kerja akinat gagalnya perundingan, adapuntuntutannya sebagai berikut1. Cabut perjanjian rasionalisasi yang tidak rasional dengandalil efisiensi ;2. Hentikan PHK sepihak dengan alasan rasionalisasi ;3. Berikan upah layak untuk buruh PT. Mulia Industrindo Tbk.Dan anak perusahaan ;4. Hapuskan sistem kerjakontrak dan outsourcing di PT. MuliaIndustrindo Tbk. Dan anak perusahaan ;5.

Oleh karenaPara Penggugat melakukan mogok dengan cara yang dibenarkanoleh Undang undang, maka tindakan skorsing dan PHK yangdilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukumkarena bertentangan dengan Pasal 137 Undang undang No. 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaanPasal 137Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja / buruh dan serikatpekerja / serikat buruh dilakukan secara sah, tertib danaman sebagai akibat gagalnya perundingan.

untuk bertindak sebagai mediator sesuai penetapan KetuaMajelis Nomor 28/Pdt.G/2009/PA.Mn, tanggall4 Mei 2009.Bahwa berdasarkan laporan mediator Nomor 28/Pdt.g/2009/PA.Mn,tertanggal 20 Mei 2009, pemohon dengan termohon telah dimediasi melaluipertemuan yang berlangsung di Kantor Pengadilan Agama Majene, namunpertemuan tersebut tidak berhasil mendamaikan pemohon dengan termohon karenamasingmasing pihak bertahan pada kemauan masingmasing, oleh karena itumediasi dilaporkan gagal.Menimbang, bahwa dengan gagalnya

pemohon dengan termohonyang sejak sehari setelah menikah langsung berpisah tempat tinggal, bahkan sejakperpisahan sudah tidak sating mencari dan menemui bahkan sudah tidak salingmempedulikan keadaan masingmasing, merupakan indikasi kuat adanyaperselisihan yang tetjadi antara pemohon dengan termohon.Menimbang, bahwa seandainya di antara pemohon dengan termohon tidakterjadi perselisihan yang tajam maka suatu hal yang mustahil sebagai pasangansuami istri barn, tidak saling menemui.Menimbang, bahwa gagalnya

Bahwa Tergugat menolak dalildalil Penggugat dalampoint 9 dan 10, dimana atas gagalnya penyelesaian proyekPeningkatan Jalan Desel Kota Semarang tidak ada kaitannyadengan masuknya Penggugat dalam Daftar Hitam Nasionalserta pemblokiran rekening CV.

Bahwa gagalnya penyelesaian proyek Peningkatan JalanDesel Kota Semarang merupakan kesalahan dari Penggugatsendiri yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya padaTurut Tergugat Il sesuai dengan jangka waktu penyelesaianpekerjaan yang telah disepakati dengan Turut Tergugat Il.Hal. 22, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMGSehingga berakibat Turut Tergugat II melakukan pemutusankontrak, dimana pemutusan kontrak akibat gagalnya proyektersebut telah disepakati oleh Penggugat bahkan Penggugattelah menyatakan tidak

akan melakukan tuntutan hukumterhadap gagalnya proyek tersebut (Berita Acara Putus KontrakNomor : 050/ 12957 tanggal 30 Desember 2013).

Bahwa hinggaberakhirnya jangka waktu penyelesaian pekerjaanselama 60 (enam puluh) hari yaitu pada tanggal 17November 2013, Penggugat telah gagal menyelesaikanpekerjaan Peningkatan Jalan Desel Kota Semarang,Hal. 24, Put.No.347/Pdt/2015/PT SMGsehingga gagalnya penyelesaian pekerjaan PeningkatanJalan Desel Kota Semarang tidak ada kaitannya denganmasuknya Penggugat dalam Daftar Hitam Nasional,namun justru dikarenakan kesalahan Penggugat sendiriyang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuaidengan jadwalnya

Oleh karenanya telah jelas dan terang bahwapenerbitan Daftar Hitam Nasional oleh Bank Indonesiaterhadap Penggugat dengan = gagalnya proyekpenyelesaian Peningkatan Jalan Desel Kota Semarangtidak ada kaitannya sama sekali dan murni kesalahanPenggugat yang tidak dapat menyelesaikan proyekPeningkatan Jalan Desel Kota Semarang, sehingga dalildalil yang disampaikan oleh Penggugat terlalu dicaricari,tanpa dasar dan alasan sedikitpun, karenanya layakuntuk ditolaknya;d.

Sisa pokok hutang ditambah bungabunganya, terdiri : Jasa/bunga yang belum terbayar dari Desember 1983 s/d Mei 1984 =4% X Rp 5.000.000, x 6 bulan = Rp 1.200.000, (satu juta dua ratusridbu rupiah) ; sisa hutang pokok pada bulan Juni 1984 = Rp 4.500.000, (empat jutalima ratus ribu rupiah) ; Jasa/bunga atas sisa hutang pokok dari Juni 1984 s/d November2005 = 4% x Rp 4.500.000, X 257 bulan = Rp 46.260.000, (empatpuluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ; hutang yang timbul akibat gagalnya jual

Kompensasi kerugian atas gagalnya jual beli tanah yang terletak diDusun Dero, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Slemanseluas 1129 m? yang tercatat dalam letter C asal No. 115, Persil No. 57,Klas P , penurunan nilai mata uang rupiah dan naiknya harga tanah,adalah senilai tanah/nilai tanah saat ini dikurangi (sisa pokok hutang +bunga yang belum dibayar sampai saat ini), dengan rincian perhitungansebagai berikut :(luas tanah X harga tanah) Rp 148.283.980. = (1.129 m? X Rp750.000,/ m?)

No. 1970 K/Pdt/2007 Jasa/obunga yang belum terbayar dari Desember 1983 s/d Mei1984 = 4% X Rp 5.000.000, x 6 bulan = Rp 1.200.000, (satu jutadua ratus ribu rupiah) ; sisa hutang pokok pada bulan Juni 1984 = Rp 4.500.000, (empatjuta lima ratus ribu rupiah) ; Jasa/obunga atas sisa hutang pokok dari Juni 1984 s/d November2005 = 4% x Rp 4.500.000, X 257 bulan = Rp 46.260.000,(empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ; hutang yang timbul akibat gagalnya jual beli tanah pada tanggal 12November

Kompensasi kerugian atas gagalnya jual beli tanah yang terletak diDusun Dero, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, KabupatenSleman seluas 1129 m? yang tercatat dalam letter C asal No. 115,Persil No. 57, Klas P I, penurunan nilai mata uang rupiah dan naiknyaharga tanah, adalah senilai tanah/nilai tanah saat ini dikurangi (sisapokok hutang + bunga yang belum dibayar sampai saat ini), denganrincian perhitungan sebagai berikut :(luas tanah X harga tanah) Rp 148.283.980. = (1.129 m? X Rp750.000,/ m?)

Xxxxx digagalkan pada saatmengikuti acara Jam Komandan hari Senin di AulaPusdikarhanud dan Saksi tidak mengetahui siapakah yangmenggagalkan rencana pernikahan tersebut, selain ituSaksi tidak mengetahui ada permasalahan lain atau tidakdalam penggagalan pernikahan tersebut dan Saksi jugatidak mengetahui sebelumnya Terdakwa sudahmempunyai masalah atau tidak.Bahwa setelah gagalnya pernikahan antara Terdakwa danSdri. Xxxxx,oleh korban yaitu Sdri.

Xxxxx (Saksi3), gagalnya pernikahantersebut karena orang tua Saksi3 kecewa dengan katakataTerdakwa yang isinya kalau nanti Sdri. Xxxxx ribut dengananakanak Terdakwa, Sdri. Xxxxx Terdakwa pulangkansementara. Terdakwa berkata seperti itu di hadapan keduaorang tua Saksi3 karena Saksi3 membentak anakTerdakwa.16.17.18.19.20.21.22.23.20Bahwa selain pemah melakukan hubungan badan diJombang dan di Asrama, Terdakwa juga pernahmelakukan hubungan badan dengan Sdri.

XxxxxTerdakwa juga menjalin hubungan pacaran dengan Sdri.Xxxxx Jombang.Bahwa tidak benar yang menjadi gagalnya rencanapernikahan Terdakwa dengan Sdri. Xxxxxkarena adanyahubungan pacaran antara Terdakwa dengan Sdri. Xxxxx,menurut Terdakwa gagalnya pernikahan tersebutdikarenakan orang tuanya Sdri. Xxxxx kecewa atas katakata Terdakwa yang Terdakwa katakan jika nanti Sdri.Xxxxx bertengkar dengan anak Terdakwa akan Terdakwapulangkan untuk sementara.Bahwa dengan gagalnya pernikahan tersebut, Sdri.

Xxxxx Jombang..Bahwa benar dengan gagalnya pernikahan tersebut, Sdri.XXxxx (Saksi3) laporan ke Kesatuan, dengan adanyalaporan tersebut Komandan sangat kecewa terhadapTerdakwa, sehingga melimpahkan permasalahan yangMenimbangMenimbangMenimbang :Menimbang :25Terdakwa hadapi ke Denpom V/3 Malang untuk dilakukanproses sesuai hukum yang berlaku.21.

Bahwa benar dengan gagalnya pernikahan tersebut,keluarga Saksi3 merasa malu dengan tetangga dan merasadirugikan, karena tetangga kampung sudah mengetahuirencana pernikahan Saksi3 dan sudah membuat undanganserta sudah menyiapkan keperluan pernikahan lainnya.11.

Karena Tergugat mau memberikan PesangonSaya hanya 8 (delapan) bulan Gaji Pokok, dimana Gaji Pokok SayaRp2.072.000,00 (dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah);Bahwa telah dilakukan pertemuan dengan Pengurus dalam hal ini Ketua,namun tidak ada persesuaian;Bahwa akibat gagalnya penyelesaian masalah ini, saya melimpahkanperkara a quo ini ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan surattanggal 30 Januari 2017;Bahwa Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah melakukanupaya penyelesaian atas perkara

ini melalui sidang mediasi, akan tetapigagal mencapai kesepakatan;Bahwa oleh karena gagalnya Mediasi, maka Mediator DinasKetenagakerjaan Kota Medan mengeluarkan anjuran tertulis sesuai dengansurat Nomor 567/569/DKKM/2017 tanggal 8 Maret 2017;Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, gugatan yang Sayaajukan ini adalah sangat tepat dan cukup beralasan menurut Hukumsehingga secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi, dan akibatpertengkaran tersebut, pada tanggal 21 April 2016 Penggugat dan Tergugat telahberpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan sejak kejadian itu Kedua orangtua Penggugat (saksisaksi Penggugat) sudah pernah berusaha merukunkanPenggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, dihubungkan dengan kenyataan gaganyaupaya mediasi yang telah ditempuh dalam perkara ini, berikut gagalnya

merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwapertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2015 yangberlanjut sampai dengan puncak pertengkaran yang terjadi pada 21 April 2016kemudian disusul dengan perpisahan tempat tinggal yang merupakan efek/ akibat daripertengkaran itu, sudah cukup membuktian bahwa pertengkaran yang terjadi antaraPenggugat dan Tergugat adalah pertengkaran yang sifatnya terus menerus.Menimbang, bahwa demikian pula dengan fakta gagalnya

usaha kedua orangtua Penggugat dan gagalnya upaya mediasi dalam perkara ini sudah cukupmembuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapanuntuk rukun kembali. 222 2222222 2 nnn nee nn eeMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makatelah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaransecara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kemballi.

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa korban adalahmati lemas oleh karena perdarahan di rongga tengkorak, rusaknya susunan syarafutama serta gagalnya fungsi pernafasan akibat patahnya tulang tengkorak,Putusan No.216/Pid.B/2014/PN.Pms Halaman 3 dari 14 Halamanpatahnya tulang leher serta patahnya tulang iga yang disebabkan trauma (rudapaksa) tumpul pada kepala dan dada korban, dimana korban juga mengalami lukalecet pada punggung dan kaki yang keseluruhannya disebabkan trauma tumpul.Sebagaimana

Dari hasil pemeriksaan luar diambilkesimpulan bahwa korban adalah mati lemas oleh karena perdarahan dironggatengkorak, rusaknya susunan syaraf utama serta gagalnya fungsi pernafasanakibat patahnya tulang tengkorak, patahnya tulang leher serta patahnya tulang igayang disebabkan trauma (ruda paksa) tumpul pada kepala dan dada korban,dimana korban juga mengalami luka lecet pada punggung dan kaki yangkeseluruhannya disebabkan trauma tumpul.Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sahmenurut

Dari hasil pemeriksaan luar diambilkesimpulan bahwa korban adalah mati lemas oleh karena perdarahan dironggatengkorak, rusaknya Ssusunan syaraf utama serta gagalnya fungsi pernafasanakibat patahnya tulang tengkorak, patahnya tulang leher serta patahnya tulang igayang disebabkan trauma (ruda paksa) tumpul pada kepala dan dada korban,dimana korban juga mengalami luka lecet pada punggung dan kaki yangkeseluruhannya disebabkan trauma tumpul.Dengan demikian unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal

Mewajibkan dan menghukum Tergugat unttuk membayar seluruh upahselama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yangterhitung sejak bulan April 2018 sampai dengan gagalnya mediasi padatingkat Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahPemerintah Kota Jambi yaitu pada bulan Juni 2018 sebesarRp5.070.115,00 (lima juta tujuh puluh ribu seratus lima belas rupiah)per bulan dengan rincian sebagai berikut:3 x Rp5.070.115,00 = Rp15.210.345,00 (lima belas juta dua ratussepuluh ribu

Mewajibkan dan menghukum Termohon Kasasi (Tergugat) untukmembayar seluruh upah selama proses penyelesaian perselisihanhubungan industrial yang terhitung sejak bulan April 2018 sampaidengan gagalnya mediasi pada tingkat Dinas Tenaga Kerja, Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Jambi yaitu padabulan Juni 2018 sebesar Rp5.070.115, (lima juta tujuh puluh ribuseratus lima belas rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut :3 x Rp. 5.070.115, = Rp15.210.345, (lima belas juta dua ratus

sebagaimana bukti P5 berupaSurat Instruksi Organisasi Pimpinan Cabang Unit Kerja PUK FSPMI PTOhsung Elecronics Indonesia, yang menjadi dasar mogok kerja yang terjadidi perusahaan pada tanggal 24 sampai dengan 27 November 2015,bertentangan dengan peraturan perundangundangan Ketenagakerjaanyang berlaku;Bahwa dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan tidak dikenal dengan istilan Mogok Kerja Nasional, danperlu Pemohon Kasasi/Tergugat sampaikan bahwa mogok kerja adalahakibat dari gagalnya

suatu perundingan antara serikat buruh/pekerja denganperusahaan, sedangkan mogok kerja tertanggal 24 November 2015 sampaidengan 27 November 2015 bukanlah akibat dari gagalnya suatuperundingan antara serikat buruh/pekerja dengan perusahaan sebagaimanadimaksud pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa oleh karena mogok kerja tidak sesuai dengan ketentuan, makamogok kerja adalah illegal, hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum padahalaman 37 paragraf 1: Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T1

Bahwa terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan,sah demi hukum, karena mogok kerja tidak sesuai dengan ketentuanUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perluPemohon Kasasi/Tergugat sampaikan bahwa mogok kerja adalah akibatdari gagalnya suatu perundingan antara serikat buruh/pekerja denganperusahaan, sedangkan mogok kerja tertanggal 24 November 2015 sampaidengan 27 November 2015 bukanlah akibat dari gagalnya suatuperundingan antara serikat buruh/pekerja dengan

maka uang Qwangsom yang diajukan haruslahditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 606 a Rv;Kesimpulan:Bahwa putus hubungan kerja Para Termohon Kasasi/Para Penggugatdengan Pemohon Kasasi/Tergugat karena melakukan mogok kerja padatanggal 24 November 2015 sampai dengan 27 November 2015 adalah sahdemi hukum, karena terminologi Mogok Kerja Nasional tidak dikenal dalamUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perluPemohon Kasasi/Tergugat sampaikan bahwa mogok kerja adalah akibatdari gagalnya

suatu perundingan antara serikat buruh/pekerja denganperusahaan, sedangkan mogok kerja tertanggal 24 November 2015 sampaidengan 27 November 2015 bukanlah akibat dari gagalnya suatuperundingan antara serikat buruh/pekerja dengan perusahaan;Bahwa berdasarkan hal tersebut menurut hemat Pemohon Kasasi/T ergugat,mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi telahsesuai dengan peraturan perusahaan PT Ohsung Electronics Indonesiapada halaman 20 angka 2.5 Pelanggaran Tingkat V (setingkat

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi, dan akibatpertengkaran tersebut, pada tanggal 21 April 2016 Penggugat dan Tergugat telahberpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan sejak kejadian itu Kedua orangtua Penggugat (saksisaksi Penggugat) sudah pernah berusaha merukunkanPenggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, dihubungkan dengan kenyataan gaganyaupaya mediasi yang telah ditempuh dalam perkara ini, berikut gagalnya

merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwapertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2015 yangberlanjut sampai dengan puncak pertengkaran yang terjadi pada 21 April 2016kemudian disusul dengan perpisahan tempat tinggal yang merupakan efek/ akibat daripertengkaran itu, sudah cukup membuktian bahwa pertengkaran yang terjadi antaraPenggugat dan Tergugat adalah pertengkaran yang sifatnya terus menerus.Menimbang, bahwa demikian pula dengan fakta gagalnya

usaha kedua orangtua Penggugat dan gagalnya upaya mediasi dalam perkara ini sudah cukupmembuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapanuntuk rukun kembali.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makatelah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaransecara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kemball.

Kerugian imatenil yaitu berupa menderita kerugian rasa malu kepada kerabatdan handai taulan dikarenakan gagalnya kepemilikan bangunan berupa 1(satu) unit Apartemen ROYAL D'PARAGON, Tipe Apartemen: Studio, Unit :A706, Was Unit/ Semi Gross : 24 M?, Tower / Block: 3 Lantai : 7, yangterletak di Kelurahan : Srondol Kulon, Kecamatan : Banyumanik, KotaSemarang, Propinsi : Jawa Tengah yang belum Tergugat bangun,yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000 Limaratus juta rupiah;c.

untuk membayar ganti rugi Imateriil kepadaHalaman 11 Putusan Nomor 438/Pdt/2018/PT SMG15.16.17.18.19.Penggugat yaitu berupa menderita kerugian rasa malu kepadakerabat dan handai taulan dikarenakan gagalnya kepemilikanbangunan berupa 7 ( satu ) unit Apartemen ROYAL D'PARAGON, TipeApartemen: Studio, Unit : A706, Luas Unit/ Semi Gross : 24 M?

Nomor 438/Pdt/2018/PT SMGyang sudah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat uangsebesar Rp.180.500.000 seratus delapan puluh juta lima ratusribu rupiah );Menghukum kepada Tergugat II untuk membayar ganti rugi Imatedilkepada Penggugat yaitu akibat pembuatan pejnjian pengikatan JualBelli sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal07 Januari 2017 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Tergugat Il yaitu menderita kerugian rasa malu kepadakerabat dan handai taulan dikarenakan gagalnya

Kerugian imateriil yaitu berupa menderita kerugianrasa male kepada kerabat dan handai taulandikarenakan gagalnya kepemilikan bangunan berupa 1(satu) unit Apartemen ROYAL D'PARAGON, TipeApartemen: Studio, Unit : A706, Luas Unit/ Semi Gross : 24M2, Tower / Block: 3 Lantai : 7, yang terletak di KelurahanSrondol Kulon, Kecamatan : Banyumanik, KotaSemarang, Propinsi : Jawa Tengahyang belum Tergugat bangun, yang apabila dinilai dengan uang sebesarHalaman 27 Putusan Nomor 438/Pdt/2018/PT SMGRp.500.000.000

Menghukum kepada Tergugat Il untuk membayar ganti rugi imateriilkepada Penggugat yaitu akibat perbuatan perjanjian pengikatan jualbeli sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli Nomor05 tanggal 07Januan 2017 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dinadapan Tergugat II yaitu menderita kerugian rasa malu kepadakerabat dan handai taulan dikarenakan gagalnya kepemilikanbangunan berupa 1 (satu ) unit Apartemen Royal DParagon, TipeApartemen; Studio, Unit : A706,Luas Unit / Semi Gross : 24 M2,Tower / Blok