PUPR)
Tergugat:
Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN JAWA BALI DAN NUSA TENGGARA tersebut

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN JAWA BALI DAN NUSA TENGGARA

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PROYEKINDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN JAWA BALI DAN NUSATENGGARA, berkedudukan di Jalan Slamet Nomor 1 Candi BaruSemarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepadaSOEMARNO, S.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, berkantor diJalan R.E. Martadinata Nomor 54, Bandung, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 23 Januari 2013, dan memberi kuasa substitusi kepadaYUSUF, S.H., M.H., dan kawankawan, Para Jaksa Pengacara Negara,berkantor di Jalan LL. RE.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) Proyek IndukPembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, untuk KepentinganPembangunan Pipa Gas Transmisi Muara Bekasi Muara Tawar (Tergugat);Bahwa sehubungan dengan pembebasan tanah yang dilakukan Tergugat.

Perusahaan Listrik Negara (Persero)Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara(Tergugat);Bahwa obyek tanah milik adat Penggugat telah terpakai seluas 16.297 m? dantelah dibayar ganti rugi/oleh Tergugat seluas 11.734 m? dengan perincian sebagaiberikut:a tanggal 16 Mei 2008 dibayar ganti rugi atas tanah seluas 8.157 m?;b tanggal 6 Januari 2009 dibayar ganti rugi atas tanah seluas 3.577 m?;c sisa tanah seluas 4.563 m?

PLN (Persero)Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali, dan NusaTenggara melalui PT.

PLN (Persero) namuntanahnya sudah rusak karena adanya aktifitas pembangunanpemasangan jaringan oleh PLN;4 Dari dalildalil Penggugat tersebut dapat kita lihat bahwagugatan Penggugat tersebut murni adalah masalah ganti rugi(keperdataan) antara Penggugat dengan PT. PLN (Persero)dimana penyelesaian kami serahkan kepada Majelis HakimYang Mulia;5 Mengingat bahwa tanahtanah yang dibebaskan oleh PT.

PT PLN (Persero) cq PIMPINAN UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESI BAGIAN SELATAN cq UNIT PELAKSANA PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN SULTRA VS DJABLIS

PUTUSANNomor 1062 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telan memutus sebagaiberikut dalam perkara:PT PLN (Persero) cq PIMPINAN UNIT INDUKPEMBANGUNAN SULAWESI BAGIAN SELATAN cq UNITPELAKSANA PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGANSULTRA, berkedudukan di Jalan SaoSao Nomor 252, KotaKendari, Kode Pos 93116, diwakili oleh Fahrul Marzuki, selakuManajer PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Pembangkitdan Jaringan Sulawesi Tenggara

memohon kepada Pengadilan Negeri Kendariuntuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Dalam keadaan mendesak dan untuk menghindari kerugian yang lebih besarlagi dariPenggugat akibat berjalannya kegiatan/proyek pembangunanjaringan oleh Tergugat, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim dalam perkaraini berkenan mengeluarkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:Memerintahkan/menghukum Tergugat dan atau siapa saja yangmendapat hak dari Tergugat untuk segera menghentikan kegiatan padaproyek jaringan

Bahwa oleh karena tuntutan keberatan yang diajukan Penggugat tersebutberkaitan dengan masalah pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum yang dalam hal ini proyek jaringan listrik berupaSaluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Dan Saluran Udara TeganganEkstra Tinggi (SUTET) yang di kelola oleh Tergugat/PLN selaku BUMN,dimana dalam ketentuan Pasal 10 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012huruf f ditentukan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksudPasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan

antara lain untukpembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan disribusi tenaga listrik,sehingga tuntutan keberatan atas ganti kerugian atas tanaman yg terkenadampak pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumdalam hal ini proyek jaringan listrik berupa Saluran Udara TeganganTinggi (SUTT) Dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yangdi kelola oleh Tergugat/PLN selaku BUMN, harus berdasarkan padaUndang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PLN(Persero) cq PIMPINAN UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESIBAGIAN SELATAN cq UNIT PELAKSANA PROYEK PEMBANGKITDAN JARINGAN SULTRA tersebut;2.

KANTOR UNIT PELAYANAN JARINGAN CABANG KETAPANG, KECAMATAN KETAPANG, KABUPATEN SAMPANG,. dkk

KANTOR UNITPELAYANAN JARINGAN CABANG KETAPANG,KECAMATAN KETAPANG, KABUPATENSAMPANG, berkantor, di Jalan Raya Ketapang, DesaKetapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampangdalam hal ini memberi kuasa kepada Maulana Mulkan, S.H.

PLN(Persero) Unit pelayanan dan Jaringan Ketapang adalah Sub unit pelaksanadari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang bertugas mendistribusikanpenyediaan listrik ;Bahwa Penggugat telah salah meletakkan subyek gugatan (error enpersona) kepada Tergugat Utama yakni PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan danJaringan Ketapang, karena secara yuridis Tergugat Utama hanyalah Sub unitpelaksana dari PT.

Penggugat:
ERNIATI
Tergugat:
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumatera Bagian Tengah Jaringan Riau dan Kepulauan Riau

BAHANA KRIDA NUSANTARA
Tergugat:
KEPALA SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT) PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA I

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA UNIT SUKU DINAS PENERANGAN JALAN UMUM DAN SARANA JARINGAN UTILITAS KOTAMADYA JAKARTA TIMUR; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI.

Dinas PeneranganJalan Umum & Sarana Jaringan Utilitas & SJU Kotamadya JakartaSelatan juga ingin berhadapan dengan pihak yang jelas danbertanggung jawab (sesuai pasal 79 dan pasal 80 Peraturan DaerahPronpinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja PerangkatDaerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiDaerah lbukota Jakarta) ;Bahwa kesulitan klaim pernah dialami Dinas PUU & SJU pada tahun2001/2002, dimana ada barang yang dipasok

berikut :"Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baikyang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan danberkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negaraRepublik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjianmenyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi".Dari pengertian tersebut di atas dan berdasarkan atas fakta bahwaPEMOHON KASASI adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Suku DinasPenerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan

Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan UtilitasProvinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam Rencana Kerja dan SyaratSyarat (RKS) terutama Spesifikasi Teknis, yang adalah termasuk dalamkategori pengecualian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 50huruf (a).Bahwa dalam pertimbangan hukum judex facti tidak mempertimbangkanalasan penetapan klausula persyaratan adanya kantor perwakilan danmemiliki investasi bidang perlampuan di Indonesia sebagaimana diuraikanpada point 4 permohonan keberatan

huruf eUndangUndang No. 5 Tahun 1999 yaitu tugas Komisi juga memberikansaran pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan denganpraktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT SUKU DINASPENERANGAN JALAN UMUM DAN SARANA JARINGAN

No. 183 K/PDT.SUS/2010Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENGADAAN BARANG/JASA UNIT SUKU DINAS PENERANGAN JALANUMUM DAN SARANA JARINGAN UTILITAS KOTAMADYA JAKARTATIMUR tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2010 oleh DR.

Penggugat:
PT RUDI JAYA
Tergugat:
Kuasa pengguna Anggaran Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Propinsi Aceh

PT BROMO PANULUH STEELlawanPT PLN (Persero) cq PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWATIMUR cq PT PLN (Persero) AREA PELAYANAN DANJARINGAN SIDOARJO

PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN DAN JARINGAN SIDOARJO VS PT. BROMO PANULUH STEEL

Penggugat:
HERY
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rehabiltasi/Pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan Keuangan Khusus Provinsi) Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAM Pagar Irigasi Bamban Tabek Gadang

Direktur CV BagindoContraktor, Alamat Jalan Sudirman Jorong IV Surabayo,Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung,Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri danmemilin domisili Hukum dialamat tersebut diatas, untukselanjutnya disebut sebagai Penggugat;MelawanPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM cq Kepala DinasPekerjaan Umum Dan Tata Ruang cq Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringanlrigasi (Bantuan Keuangan Khusus Provinsi) PekerjaanPemeliharaan Jaringan

II//DPUTRAG/VII2018tanggal 23 Juli 2018 yang menjadi objek Sengketa, maka sebagaiSubjeck Hukum Penggugat mempunyai Kedudukan Hukum (LegalStanding) untuk mengajukan Gugatan ini;Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadapPenggugat;Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 Penggugat dan tergugat menandatangani Perjanjian kontrak Pengadaan Barang dan jasa PemerintahKabupaten Agam dalam bentuk kontrak surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :4.5.01/II//DPUTRAG/VII2018 dengan paket Pemeliharaan Jaringan

Surat Pesanan;Bahwa Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dalam bentuk kontrakSurat Perintah Kerja (SPK) adalah Perjanjian tertulis;Bahwa didalam kontrak surat Perintah Kerja (SPK) Nomor4.5.01/II//DPUTRAG/VII2018 tanggal 23 Juli 2018 dicantumkan beberapaPoint diantaranya adalah Penggugat melaksanakan Pekerjaan Pengadaanbarang dan Jasa yaitu paket Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAMPagar Irigasi Bamban Tabek Gadang, Jorong Sitapuang, Nagari BalaiGurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kab.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan padatanggal 23 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat menandatangani PerjanjianKontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Agam dalambentuk Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 4.5.01/II//DPUTRAG/VII2018 dengan paket Pemeliharaan Jaringan

GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN SUMATERA SELATAN, JAMBI, LAMPUNG, BENGKULU, BANGKA DAN SUMATERA BARAT (PIKITRING SBS) ;PT BAKTI ALTER PURBA, dk

PUTUSANNo. 2668 K/Pdt/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) PROYEKINDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN SUMATERASELATAN, JAMBI, LAMPUNG, BENGKULU, BANGKADAN SUMATERA BARAT (PIKITRING SBS), berkedudukandi Jalan Residen Rozak No. 2180 Palembang, dalam hal inimemberi kuasa kepada: MAULANA MULKAN, S.H., dankawankawan, Advokat, berkantor di Gedung Victoria

wewenangnya sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang No. 14 tahun 1985 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: GENERAL MANAGER PT PLN(PERSERO) PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN

MH
Terbanding/Tergugat : PPK Sungai dan Pantai SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV

Penggugat:
PT DOLLAR LESTARI MANDIRI
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN BID JASA KONSTRUKSI SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CITANDUY UNIT LAYANAN PENGADAAN PROV JABAR

2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang PenetapanPemenang Tender Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

Cikunten Il (Kode Lelang 46321064) dan memasukkanDokumen Penawaran Pengadaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

KONSTR/PJPA/2018 tanggal 13 Desember 2018 untukPengadaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cikunten II Tahun AnggaranBahwa PENGGUGAT menjadi peserta tender dan mengikuti proses tenderPengadaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cikunten II Tahun Anggaran 2019yang diselenggarakan oleh TERGUGAT; Bahwa PENGGUGAT selaku Penyedia jasa dalam hal ini PT. DOLLARLESTARI MANDIRI menjadi salah satu peserta tender PengadaanRehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

Irigasi D.I.Cikunten Il, berupa Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan JasaKonstruksi Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

Penggugat:
Perkumpulan Pemuda Pemudi Penggerak Jaringan Informasi Publik
Tergugat:
1.Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
2.Bupati Bengkulu Tengah

IrawatiMelawan :Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Dirut PT PLN (Persero) di Jakarta, Cq Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II UPK Jaringan Sumatera 3, dkk.

PLN(Persero) Unit Induk Pembangunan II UPK Jaringan Sumatera 3sebagai Tergugat dalam perkara ini karena PT. PLN (Tergugat 1)dalam memberikan ganti rugi terhadap tanah yang dipakai untukpembangunan tapak tower TW.121 telah membayarkan ganti rugikepada Tergugat 2 dengan luas 441 m?

PLN(Persero) Unit Induk Pembangunan II UPK Jaringan Sumatera 3denganmempedomani UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum dan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta KeputusanGeneral Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan IINomor : 0009.

tanahtersebut, maka Penggugat menuntut Tergugat 1 untuk penggantian biayaperawatan kesehatan maupun barangbarang yang mengandung unsurlogam milik Penggugat sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus jutarupiah).Bahwa dalildalil gugatan sebagaimana yang dinyatakan olehPenggugat tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Penelitian dan PengembanganKesehatan pada Departemen Kesehatan Republik IndonesiaNomor : KJ.01.RI/1655 tanggal 19 September 1992, terhadapkonstruksi jaringan

Lagi pula konstruksi jaringan listrik yang akan dialiri olehTower TW.121 tersebut hanya berkekuatan 275 kV;4.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Cq DIREKTUR PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN JAWA BALI dan NUSA TENGGARA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Cq. DIREKTUR PROYEK PEMBANGKIT dan JARINGAN JAWA TENGAH PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero), vs. SULARSO

DIREKTURPROYEK PEMBANGKIT dan JARINGAN JAWA TENGAH PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero), berkedudukan diJalan Slamet No.1 Gajah Mungkur Semarang, yang diwakili olehHENGKY WIBISONO, General Manager PT.PLN (Pesero) UnitInduk Pembangunan Jaringan Jawa Bali dahulu PT.PLN(Pesero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali danNusa Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepadaWIDYOPRAMONO, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah,berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 14 Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Departemen PUTL Cq PT.PLN Proyek Induk dan Jaringan Jawa Tengah, masa berlakuselama masih dipergunakan.e Karena Tergugat dengan itikat baik menguasai tanak tapaktower a quo melalui prosedur hukum yang benar dan digunakanuntuk sarana operasional transmisi SUTT 150 KV (untukkepentingan umum) selama lebih dari tiga puluh tahun tanpagangguan pihak manapun, dengan demikian berdasar ketentuanpasal 1967 KUHPerdata, gugatan Penggugat sudah daluwarsadan Tergugat tidak perlu mempertunjukan alas hak Tergugatatas

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) CqDIREKTUR PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN JAWA BALI danNUSA TENGGARA PT.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Ca.DIREKTUR PROYEK PEMBANGKIT dan JARINGAN JAWA TENGAH PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) tersebut adalah tidak beralasansehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang

WIWIK ANWARUDIN VS MANAGER PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DISTRIBUSI AREA BANTEN UTARA REORGANISASI DARI PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) AREA PELAYANAN DAN JARINGAN BANTEN

Penetapan Tagihan Susulan untuk penertiban Penerangan JalanUmum (PJU) tahap II di Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) Serang,Cikande dan Anyer sebesar Rp7.487.981.119,00 Penertiban DayaKontrak dan Peresmian Penerangan Jalan Umum (PJU ) Liar di UPJCilegon sebesar Rp7.172.382.150,00 Penertiban Daya Kontrak di UnitPelayanan dan Jaringan (UPJ) Pandeglang Rp1.065.332.200,00 +Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) Malimping Rp42.505.300,00 danPeresmian Penerangan Jalan Umum (PJU) Liar di Unit Pelayanandan Jaringan

Perusahaan Listrik Negara (Persero) AreaPelayanan dan Jaringan (APJ) Banten:a.

Perusahaan Listrik Negara (Persero)Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Banten);c.

PLN (Persero)Area Pelayanan dan Jaringan Banten tentang Mutasi Jabatan;Bahwa dalam melaksanakan P2TL Rutin dilengkapi Surat Tugas dariManajer Unit Pelayanan dan Jaringan, D Card Pegawai PT. PLN(Persero) dan membawa peralatan dan Berita Acara P2TL;P2TL Gabungan adalah Pelaksanaan P2TL yang dilakukan TimP2TL Rutin Area Pelayanan dan Jaringan Banten dengan Tim P2TLPT.

PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Banten, adalahPelaksanaan P2TL Khusus yang pelaksanaannya merupakan kewenanganManajer PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Banten untukmenjalankan perintah General Manager PT.

BAHANA KRIDA NUSANTARA Diwakili Oleh : Ibrahim Kopong Boli, SH
Terbanding/Tergugat : KEPALA SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT) PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA I

PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN XIII dahulu bernama PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Wilayah Sulawesi, Maluku danPapua (SULMAPA)

PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN XIIIdahulu bernama PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkitdan Jaringan (PIKITRING) Wilayah Sulawesi, Maluku danPapua (SULMAPA), yang diwakili oleh HENING KYATPAMUNGKAS, selaku General Manager, dalam hal ini memberikuasa kepada RONNY L. D. JANIS, S.H., Sp.N., dan kawankawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor HukumJanis & Associates, beralamat di Royal Palace Blok C11, JalanProf. Dr.

Pekerjaan Pengecoran Akhir;Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Kontrak Indukyang mewakili TERGUGAT untuk melakukan Pengawasan dalampekerjaan a quo adalah Manajer PT PLN (Persero) Proyek Pembangkitdan Jaringan Sulawesi Bagian Selatan dan Papua yang dalam proyekdisebut dengan "Direksi Pekerjaan" yang mempunyai kewenangan untukmenugaskan tenagatenaga pengawas untuk mengawasi pelaksanaanpekerjaan a quo;Bahwa seluruh pengurusan suratsurat Perizinan dengan instansiinstansiterkait untuk