No. 344 K/Pdt.Sus/201 1Kabupaten Kutai Kartanegara dengan total eksplorasi tambang batubaratahap 1 seluas 56,58 Ha dengan cadangan tertambang (mined coal reserve)sebanyak 604.835 MT dari Area seluas 20 Ha (vide Pasal 2 Joint Operation)(Lampiran 1);1.

Bahwa dalam Joint Operation Nomor 001/MOU/MBM.TUJYK/IX/2008tanggal 02 September 2008 antara Pemohon dan Termohon telah secarategas menetapkan dan menyepakati kewajiban Termohon (vide Pasal 3 dariJoint Operation) dan pembagian keuntungan (vide Pasal 6 dari JointOperation);2.

Bahwa, selurun kewajiban berdasarkan Joint Operation Nomor001/MoOU/MBM.TUJYK/IX/2008 tanggal O02 September 2008, baikmengenai pengelolaan tambang batubara maupun pembagian keuntunganyang seharusnya dilaksanakan dan/atau dipenuhi oleh Termohon sesuaiJoint operation dimaksud, tidak dilaksanakan dan tidak direalisasikan olehTermohon terhitung sejak bulan Agustus 2008 s/d dimajukannya Pemohonini;Bahwa Pasal 10 ayat (1) dan (2) dari Joint Operation menentukan:(1) Setiap perbedaan pendapat atau sengketa

Bahwa dalam Pasal 10 ayat 2 Joint Operation Nomor 001/MoU/MBM.TUJYK/IX/2008 tanggal 02092008 (diajukan sebagai bukti olehPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) tidak ada klausula tegas yangmenyatakan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi memilih arbitraseinternasional dan/atau Arbitrase Internasional tertentu. misalnyaAmerican Arbitration Association (AAA) dalam menyelesaikan sengketaberkaitan joint operation;.

Bahwa yang benar dan sesuai fakta hukum terungkap di persidangansesuai isi Pasal 10 ayat 2 Joint Operation Nomor 001/MoU/MBM.TUJYK/IX/2008 tanggal 02092008 di dalamnya tidak ada klausularbitrase yang dibuat Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi secaraHal. 6 dari 14 hal. Put.

Pembanding/Penggugat : Ellisa Septiana
Terbanding/Tergugat : PT Keppel-Metland Menteng Joint Operation
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Kepland Investama
Terbanding/Turut Tergugat II : PT Metropolitan Land, Tbk

Menyatakan hukum bahwa Surat Perjanjian Land Purchase and Sale Agreement and Joint Escrow Instruction tanggal 29 Juni 2008 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I sah menurut hukum;--------------------------3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan Pasal 4 Huruf b dan c dalam perjanjian Land Purchase and Sale Agreement and Joint Escrow Agreement tertanggal 29 Juni 2008;--------------------------------------4.

Memerintahkan Tergugat I melalui Tergugat II untuk melakukan pembongkaran tembok penutup akses jalan diatas obyek yang dimaksud dalam Perjanjian Land Purchase and Sale Agreement and Joint Escrow Agreement tanggal 29 Juni 2008;-----------------------------------------------------DALAM REKONPENSI Menolak gugatan penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya ;------------DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menghukum Tergugat I dalam konpensi dan Tergugat II dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi

Bahwa penggugat mendasarkan gugatannya pada perjanjian berjudulLand Purchase and Sale Agreement and Joint Escrow Instructionperjanjian ini pada intinya mengenai kesepakatan jual beli tanah antaraPenggugat sebagai Penjual dan Tergugat 1 sebagai Pembeli.

Bahwa, perjanjian Land Purchase and Sale Agreement and Joint EscrowInstruction tersebut dibuat dan dipersiapkan oleh seseorang bernama EstiYuliani yang kemudian lebih akrab dipanggil Julie Edmond dan suaminyabernama Alvin Edmond pemilik kantor kolsultan hukum bernama PT. KantorKita.

Bahwa penggugat mendasarkan gugatannya pada perjanjian berjudul LandPurchase and Sale Agreement and Joint Escrow Instruction perjanjian inipada intinya mengenai kesepakatan jual beli tanah antara Penggugat sebagaiPenjual dan Tergugat 1 sebagai Pembeli. Dalam gugatannya, Penggugatmendasarkan pada pasal 4 huruf B dan C.

Bahvea gugatan penggugat penggugat didasarkan pada adanya suatu perjanjianberjudul perjanjian Land Purchase and Sale Agreement and Joint EscrowInstruction tanggal 29 Juni 2008.

Pelaksanaan Joint Audit. ; 1104.

bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi AcehMei 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi SulutMei 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi BaliMei 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di ProvinsiJateng Mei 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu I di Provinsi SulSel Mei 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu II di Provinsi RiauAgustus 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu II di ProvinsiLampung Agustus 2009.1 (satu) bendel

)Gorontalo Agustus 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu II di Provinsi AcehAgustus 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu II di ProvinsiBengkulu Agustus 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu II di Provinsi SulutAgustus 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu II di Provinsi JabarAgustus 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu II di Provinsi DIYAgustus 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Mutu II di Provinsi NTBAgustus 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit

Joint Audit Bos di ProvinsiSulawesi Barat Oktober 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di ProvinsiBabel Oktober 2009.: 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit BOS di ProvinsiSumut Oktober 2009.: 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di ProvinsiJawa Barat Oktober 2009.: 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di ProvinsiKaltim Oktober 2009.: 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di ProvinsiPapua Barat Oktober 2009.: 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di ProvinsiSulawesi Tengah Oktober

2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di ProvinsiPapua Oktober 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di ProvinsiNTT Oktober 2009.: 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di ProvinsiBengkulu Oktober 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di ProvinsiKalbar Oktober 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di ProvinsiSrmmpell Oktober 2009.1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di ProvinsiRian Oktober 2009.: 1 (satu) bendel dokumen Joint Audit Bos di ProvinsiLampung Oktober

Bahwa dalam pengajuan keberatan,penelaah berpendapatbahwa pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2009 yang disampaikanPemohon Banding pada tanggal 20 Januari 2011 tidak dapat dipertimbangkansebagai SPT Pembetulan;Bahwa menurut Pemohon Banding koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa(sesuai dalam daftar temuan pemeriksaan pajak) adalah seharusnya tidakada koreksi dikarenakan omset tersebut sebenarnya telah dibayar dandilaporkan pada Joint Operation tersebut;Bahwa atas transaksi Joint Operation tersebut

Putusan Nomor 565/B/PK/PJK/2017 Bal sex6.7.3.6.7.4.Rp273.463.644,00 dengan penjelasan koreksi karenaproyek Joint Operation yang belum dilaporkan olehTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) dalam SPT Masa PPN;Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali/semula Terbanding (sesuai dalam daftartemuan pemeriksaan) adalah seharusnya tidak adakarena omset tersebut sebenarnya telah dibayar dandilaporkan pada Joint Operation tersebut;Bahwa atas transaksi Joint Operation tersebut

SPT Masa PPN joint operation tersebut; Bahwa semua bukti telah disampaikan kepada PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dan ataspenghasilan terkait joint operation telah dilakukanpembayaran atas PPN sehingga penghasilan terkait proyekJoint operation telah dilakukan pembayaran atas PPNsehingga penghasilan terkait proyek joint operation adalahbukan sebagai objek pajak lagi;Bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajakmenyatakan (pada putusan a quo halaman 20 alinea ke6 sampaidengan

SPT Masa PPN Joint Operationtersebut;Halaman 16 dari 22 halaman.

Bahwa Pemohon Banding dan beberapa rekan membentuksebuah Joint Operation (JO) dengan nama PT Triple SPTRatnaPT Bangkit Lestari Jaya, JO dengan NPWP/NPPKP02.665.965.6622.000 yang juga bergerak dalam usaha jasakonstruksi jalan raya;8.3. Bahwa terdapat kontrak pembuatan jalan raya PacitanSidomulyo Nomor 505/JT/KTR/APBN/PSH/V/2008 tanggal 8 Mei2008 antara pemilik proyek (yakni Bendahara SNVTPembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Timur) denganpelaksana proyek (yakni Joint Operation);8.4.

BANGUN KHARISMA PRIMA JO (JOINT OPERATION);

BANGUN KHARISMA PRIMA JO(JOINT OPERATION), berdasarkan Akta PerjanjianKerjasama Nomor : 26 tanggal 26 September 2007,berkedudukan di Jalan Rotan Pulut Nomor 9, Samarinda, dalamhal ini diwakili oleh SUNANTO SANTOSO, Warga NegaraIndonesia, selaku Kuasa Direksi, berdasarkan Akta Nomor : 27,tanggal 11 September 2007 dan dalam hal ini memberikanKuasa kepada : 1. DIDIN R. DINOVAN, S.H., M.Hum. ; 2.

Bahwa dalam pengajuan keberatan,penelaah berpendapat bahwapembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2009 yang disampaikanPemohon Banding pada tanggal 20 Januari 2011 tidak dapatdipertimbangkan sebagai SPT Pembetulan;Bahwa menurut Pemohon Banding koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa(sesuai dalam daftar temuan pemeriksaan pajak) adalah seharusnya tidakada koreksi dikarenakan omset tersebut sebenarnya telah dibayar dandilaporkan pada Joint Operation tersebut;Bahwa atas transaksi Joint Operation tersebut

Operation tersebut yaitu sebesar 40% telahdibayar dan disetor PPN (Pajak Pertambahan Nilai) melaluiKantor Pelayanan Perbendaharaan Surabaya dan telahdilaporkan dalam SPT Masa PPN Joint Operation tersebut: Bahwa semua bukti telah disampaikan kepada PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)dan = ataspenghasilan terkait Joint Operation telah dilakukanpembayaran atas PPN sehingga penghasilan terkait proyekJoint Operation telah dilakukan pembayaran atas PPNsehingga penghasilan terkait proyek Joint

Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2017omset penghasilan sebesar persentase yang dimiliki oleh PemohonBanding pada Joint Operation sebesar 40 % telah dibayar dandisetorkan PPN nya melalui Kantor Pelayanan PerbendaharaanSurabaya dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Joint Operationtersebut;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menunjukkanbuktibukti berupa Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama (KSO),SPT Masa PPN atas nama PT. Triple SPT. RatnaPT.

Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/20177.2.7.3.7A.tanggal 8 Mei 2008 antara pemilik proyek (yakni BendaharaSNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Timur)dengan pelaksana proyek (yakni Joint Operation):d. Bahwa Joint Operation telah melaporkan jumlah penyerahansesuai kontrak di dalam SPT Masa PPNnya, dan PPNTerutang telah dipungut bendahara KPPN Surabaya;e. bahwa Surat Setoran Pajak(SSP) Pajak Penghasilan (PPh)Final terkait proyek tersebut adalah atas nama JointOperation,f.

:Dengan demikian, bahwa Joint Operation telah mengakuiadanya Pajak Masukan dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), sehingga seharusnya TermohonHalaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mengakuiadanya penyerahan kepada Joint Operation,7.8.

Venture Agreement) (Lampiran 1). sebagaimana diatur dan telah disepakati olehPenggugat dan Tergugat dalam Joint Venture Agreement tertanggal 17 Maret 2004(selanjutnya disebut Joint Venture Agreement) (Lampiran 1);Bahwa eksepsi kompetensi absolut ini disampaikan oleh Tergugat sesuai denganketentuan Pasal 125 ayat (2) jo.

Bahwa Joint Venture Agreement telah jelas mengatur mengenai hak,kewajiban, serta tanggung jawab dari para pihak, termasuk mengenaiforum penyelesaian sengketa yang telah dipilin dan disepakati oleh parapihak untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari dan berkaitandengan Joint Venture Agreement.

yangtimbul dari Joint Venture Agreement, maka Joint Venture Agreement telahmengatur dan menentukan secara tegas forum penyelesaian sengketadiantara Penggugat dan Tergugat, yaitu melalui institusi Arbitrase diNegara Republik Singapura dengan menggunakan ketentuan SIAC.

Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 16.2 dan Pasal 16.3 Joint VentureAgreement jo.

Joint Venture Agreement telah jelas mengatur mengenai hak, kewajiban,serta tanggung jawab dari para pihak, termasuk mengenai forum penyelesaiansengketa yang telah dipilin dan disepakati oleh para pihak untuk menyelesaikansegala sengketa yang timbul dari dan berkaitan dengan Joint VentureAgreement.

Penggugat:
ARIS HARYONO
Tergugat:
1.GRAHA PRATAMA JOINT OPERATION
2.PT. INTILAND DEVELOPMENT
3.PT. FAMHARINDO
4.BADAN KERJA SAMA GRAHA PRATAMA

Central Gemilangadalah pemilik sebagian mesinmesin dan barangbarang yang ada dalamkekuasaan Tergugatberupa :1. 1 Mesin Single rib merk Kuangyung ;2. 1 Unitmesin finger joint No. 1052 ;3. 1 Unitmesin finger joint No. 1049 ;4. 1 set fingerjointlIDA ;5. 1set mesin pres merk IIDA ;6. 1 Unitmesin finger joint merk jung mien fa;7. 1 Unitmesin finger joint merk jung mien fa ;8. 1 Unitmesin finger joint merk jung mien fa ;9. 1 Unitfingerjoint Nomor 1001 ;10.1 Unit mesin sending merk sheng shing ;11.1 Unitmesin

CentralGemilang adalah pemilik sebagian mesinmesin dan barangbarang yangada dalam kekuasaan Tergugat/Pembanding berupa :1. 1 Mesin Single rib merk Kuangyung ;2. 1 Unitmesin finger joint No. 1052 ;3. 1 Unitmesin finger joint No. 1049 ;4. 1 set finger jointlIDA ;5. 1set mesin pres merk IIDA ;6. 1 Unitmesin finger joint merk jung mien fa;7. 1 Unitmesin finger joint merk jung mien fa ;8. 1 Unitmesin finger joint merk jung mien fa ;9. 1 Unitfinger joint Nomor 1001 ;10.1 Unit mesin sending merk sheng shing

Menghukum Tergugat/Pembanding atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kembali sebagian mesinmesin dan barangbarang yang ada pada Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut dalamamar putusan pointke 3 diatas, berupa :1. 1 Mesin Single rib merk Kuangyung ;2. 1 Unitmesin finger joint No. 1052 ;3. 1 Unitmesin finger joint No. 1049 ;4. 1 set finger jointlIDA ;5,6781 set mesin pres merk IIDA ;. 1 Unitmesin finger joint merk jung mien fa;. 1 Unitmesin finger joint merk jung mien fa ;

. 1 Unitmesin finger joint merk jung mien fa ;9,1 Unit finger joint Nomor 1001 ;10.1 Unit mesin sending merk sheng shing ;11.1 Unitmesin moulding merk IIDA ;12.1 Unitmesin moulding merk Sheng Yuan ;13.1 set alat setting merk Weinig ;14.1 Unit mesin Spinder merk Griggio ;15.1 Set mesin bubut ;Hal. 11 dari 17 hal.

No. 2790 K/Pdt/2010.16.5 Unithand pallet ;17.2 Unitsingle planner keadaan rusak ;18.2 Unit genset merk Caterpillar ;19.1 Unit genset merk Cummin ;20.1 Unit mobil Chevrolet No.Pol.L2720AV ;21.2 Unithand pallet ;22.1 Unitfinger joint merk Yung Nien Fa;23.1 Unitfinger joint merk Yung Nien Fa;24.1 unit mobil Chevrolet No.Pol.L2802AV ;25.1 Unitmesin multi rio merk weinig ;26.1 unitalat setting merk Weinig ;27.1 Unitmesin crane kekuatan 3 ton merk kito ;Bahanbahan (Kayukayu) :1.

rangkaKerjasama Usaha Industri Pengelolaan Kayu (Joint Venture) dalam MOUtersebut di atas pada tanggal 14 Oktober 2003, bertempat di kantornyaTergugat (Gedung Manggala Wanabakti) telah diadakan Rapat PresentasiStudi Kelayakan Perusahaan Patungan (Joint Venture) antara Penggugatdengan Tergugat oleh PT.

No. 355 PK /Pdt/ 2009perusahaan joint venture tersebut yaitu PT.

dalam Akta Perjanjian Pendahuluan Penyertaan ModalKerja Perusahaan Patungan (Joint Venture) antara Perum Perhutani denganPT.

) hal mana telahdipenuhi oleh Penggugat;Bahwa karena Tergugat Il memperlambat pengesahan perusahaanpatungan (joint venture) PT.

meminta persetujuan perusahaanpatungan (joint venture) (halaman 50 paragraf 5);.

Bahwa Tergugat I telah mendapat pembayaran sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empatmilyar rupiah) dari Yuta Hariff Joint Operation dengan sisa tunggakan sebesar Rp.4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada Tergugat I;10. Bahwa tertanggal 03 Mei 2004 di Bandung, diadakan Rapat Koordinasi Yuta Hariff11.12.13.14.LS.16.Joint Operation, yang mana agendanya membahas :a. Melakukan revisi terhadap Joint Operation Agreement ;b.

Bahwa Tergugat II dalam Konvensi/Tergugat II Dalam Rekonvensi telahmengikatkan diri dengan Turut Tergugat dalam Konvensi/Tergugat II dalamRekonvensi untuk membentuk Joint Operation yang diberi nama Joint OperationYutaHariff. Kerjasama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Joint Operation,tanggal 30 Oktober 2003, yang dibuat dibawah tangan ;4.

Tower BerikutInstalasi dan Pembangunan Infrasturktur anatara Yuta Hariff Joint Operation denganPT.

Grapindo dalam melakukan pengiriman tanah merahkepada PT ShimizuPPBCK Joint Venture, kemudian saat berorasitersebut Ketua Umum LSM Pendekar yakni WAHYUDIN Bin IYEN terlibatsaling dorong dengan Terdakwa ADE SADIKIN Bin TASLI selakukeamanan PT ShimizuPPBCK Joint Venture dan membawa senjata tajamsamurai serta air soft gun untuk melakukan pengancaman serta kemudianmelakukan pengrusakan terhadap pagar seng pintu gerbang proyek PTShimizuPPBCK Joint Venture yang diikuti oleh beberapa anggota LSMPendekar

ShimizuPPBCK Joint Venture mengalami kerugian sebesarkurang lebih Rp.1.670.000.

Grapindo dalam melakukan pengiriman tanah merahkepada PT ShimizuPPBCK Joint Venture, kemudian saat berorasitersebut Ketua Umum LSM Pendekar yakni WAHYUDIN Bin IYEN terlibatsaling dorong dengan Terdakwa ADE SADIKIN Bin TASLI selakukeamanan PT ShimizuPPBCK Joint Venture dan membawa senjatatajam samurai serta air soft gun untuk melakukan pengancaman sertakemudian melakukan pengrusakan terhadap pagar seng pintu gerbangproyek PT ShimizuPPBCK Joint Venture yang diikuti oleh beberapaanggota LSM Pendekar

Shimizu.Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan ;11.Saksi ASEP SUGIH SUKMANA, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi bekerja di kantor Shimizu PP Black Joint Venture sebagaisecurity. Bahwa kejadian pengrusakan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019sekira pukul 21.30 Wib di kantor Shimizu PP Black Joint Venture.

Shimizu PP Black Joint Venture sebagaioperator IT. Bahwa kejadian pengrusakan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019sekira pukul 21.30 Wib di kantor Shimizu PP Black Joint Venture. Bahwa saat itu yang saksi ketahui datang sekerumunan orang denganjumlah yang banyak dan mengatasnamakan LSM Pendekar. Awalnya saksi berada di mess yang terletak sekitar 500 meter dari PT.Shimizu.

Putusan Nomor 305/B/PK/PJK/2013Barang dan Jasa Masa Pajak JanuariDesember 2004 yangmemutuskan sebagai berikut:"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas buktibukti dan faktafaktaserta keterangan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkapdalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Joint Operation adalahidentik dengan anggotaanggotanya, sehingga tidak ada penyerahandari anggota Joint Operation kepada Joint Operation dan tidak adapenyerahan dari anggota Joint Operation kepada pelanggan dan olehkarenanya

Apabila dalam transaksi dengan pihak lain, secara nyata dilakukanatas nama Joint Operation, maka Joint Operation harus dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu Joint OperationHalaman 18 dari 24 halaman. Putusan Nomor 305/B/PK/PJK/201316,17.harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi PengusahaKena Pajak dan harus memenuhi kewajiban sebagai PengusahaKena Pajak;b.

Operation kepada Joint Operation, sehinggapembagian pendapatan (revenue sharing) dari Joint Operation kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak terutang PPNdan anggota Joint Operation tidak diwajibkan membuat Faktur Pajakkepada Joint Operation.

Joint Operation dan anggota Joint Operation harus terdaftarsebagai Pengusaha Kena Pajak.Halaman 21 dari 24 halaman. Putusan Nomor 305/B/PK/PJK/201326.b. Atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dariJoint Operation kepada pelanggan terutang PPN dan dilaporkan diSPT Masa PPN atas nama Joint Operation sebagai Pajak Keluaran.c.

Atas Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak olehanggota Joint Operation dalam rangka kerjasama operasi (JO)kepada pelanggan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak dari anggota Joint Operation kepada JointOperation;d. Penyerahan tersebut terutang PPN dan anggota Joint Operationharus membuat Faktur Pajak kepada Joint Operation.

NNTadalah Joint Operation yaitu PT. Dyno NobelIndonesia Dahana (Persero) J.O.;10Bahwa bentuk kerjasama ini adalah Joint Operation, danoleh karena Joint Operation bukanlah "Badan" menurutUndang undang PPh makapenghasilan/revenue yang akan diperoleh oleh JointOperation (J.O.) harus dikembalikan kepada masingmasing anggota dari J.O. tersebut untuk dilaporkan didalam SPT Tahunan PPh Badan dari masing masing anggotaJ.O. yang bersangkutan;Bahwa untuk kepentingan ini, maka PT.

Oleh karena itu Joint Operation tidakberkewajiban untuk menyampaikan laporan dan membayarPPh Pasal 25 serta PPh Pasal 29".Butir 3 huruf c berbunyi"Pemberian NPWP terhadap Joint Operation adalahsemata mata untukHal. 13 dari 33 hal. Put. No.159/B/PK/PJK/201014.keperluan pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 21, 28,.26 serta Pajak pertambahan Nilai.

penyerahan darianggota Joint Operation (J.O);Kepada pelanggan dan oleh karenanya tidak dapatdisimpulkan bahwa terjadi penyerahan dari anggotaJoint Operation (J.O) kepada Joint Operation (J.O)dengan alasan bahwa Joint Operation (J.O) bukanpenerima jasa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka22 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 TahunHal. 23 dari 33 hal.

No.159/B/PK/PJK/20102000.Bahwa oleh karena tidak ada penyerahan dari anggotaanggota Joint Operation (J.O) kepada Joint Operation(J.O) maka Majelis berkesim pulan bahwa sudahseharusnya pembagian pendapatan (Revenue Sharing) dariJoint Operation (J.O) kepada Pemohon Banding tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai dan anggota JointOperation (J.O) tidak diwajibkan membuat Faktur Pajakkepada Joint Operation (J.O) oleh karenanya Majelisberketetapan untuk membatalkan koreksi Terbanding atasDasar Pengenaan

(J.O)kepada anggota Joint Operation (J.O) dalampelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai darihibah/pinjaman luar negeri yang diatur sebagaiberikuta.

Bahwa atas penghasilan terkait proyek Joint Operation atasproyek Pembangunan Man Pacitan Sidomulyo untuk TahunPajak2009dengannilaitotal proyeksebesarHalaman 10 dari 19 halaman.

Putusan Nomor 566/B/PK/PJK/2017penghasilan terkait joint operation telah dilakukan pembayaranatas PPN sehingga penghasilan terkait proyek joint operationtelah dilakukan pembayaran atas PPN sehingga penghasilanterkait proyek joint operation adalah bukan sebagai objekpajak lagi;Bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajakmenyatakan (pada putusan a quo halaman 20 alinea ke4 sampaidengan ke6):Bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPN Penyerahan Barangdan Jasa Masa Pajak November 2009 sebesar

Bangkit Lestarisebesar Rp990.395.636,00, yang terutang PPN dan harus dipungutoleh Pemohon Banding;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukanoleh Pemeriksa karena koreksi omset tersebut sebenarnya telahdibayar dan dilaporkan pada Joint Operation tersebut, yaitu bahwaomzet penghasilan sebesar persentase yang dimiliki oleh PemohonBanding pada Joint Operation sebesar 40 % telah dibayar dandisetorkan PPN nya melalui Kantor Pelayanan PerbendaharaanSurabaya dan telah dilaporkan dalam

SPT Masa PPN Joint Operationtersebut;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menunjukkanbuktibukti berupa Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama (KSO), SPTMasa PPN atas nama PT.

;Dengan demikian, bahwa Joint Operation telah mengakuiadanya Pajak Masukan dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), sehingga seharusnya TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)mengakuiadanya penyerahan kepada Joint Operation;8.9.

Saksi ADE SADIKIN Bin TASLI, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja di kantor Shimizu PP Black Joint Venture sebagaisecurity.Hal. 10 dari 28 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN.Sng. Bahwa kejadian pengrusakan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib di kantor Shimizu PP Black Joint Venture. Bahwa saat itu yang saksi ketahui datang sekerumun orangdengan jumlah yang banyak dan mengatasnamakan LSM Pendekar.

Saksi UCU SUBYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi bekerja di kantor Shimizu PP Black Joint Venturesebagai security. Bahwa kejadian pengrusakan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib di kantor Shimizu PP Black Joint Venture.

Saksi TUTY SUPARYATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pemilik kantin di kantor Shimizu PP Black Joint Venture.Bahwa kejadian pengrusakan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019sekira pukul 21.30 Wib di kantor Shimizu PP Black Joint Venture.Bahwa awalnya saksi sedang berada dikantin, kKemudian saksi melihatsekitar 50 orang datang ke kanto PT.

Shimizu.Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan ;11.Saksi ASEP SUGIH SUKMANA, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi bekerja di kantor Shimizu PP Black Joint Venture sebagaisecurity. Bahwa kejadian pengrusakan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019sekira pukul 21.30 Wib di kantor Shimizu PP Black Joint Venture.

Shimizu PP Black Joint Venture sebagaioperator IT. Bahwa kejadian pengrusakan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019sekira pukul 21.30 Wib di kantor Shimizu PP Black Joint Venture. Bahwa saat itu yang saksi ketahui datang sekerumunan orang denganjumlah yang banyak dan mengatasnamakan LSM Pendekar. Awalnya saksi berada di mess yang terletak sekitar 500 meter dari PT.Shimizu.

Bahwa atas transaksi dengan Minerals Operations Executive Limited (Minopex),berdasarkan penelitian terhadap Joint Operation Agreement antara PT. JohnHolland Constructions Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding)) dengan Minerals Operations Executive (Minopex) tanggal12 Maret 1998, diketahui halhal sebagai berikut:e antara Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding (d.h. PT.

JohnHolland Constructions Indonesia)) dengan Minerals Operations Executive(Minopex ) melakukan perjanjian kerja sama dalam bentuk Joint Operation untukmenggarap Boot Contract yaitu Kontrak antara antara PT. John HollandConstructions Indonesia dengan PT.

Bahari Cakrawala Sebuku untukmembangun memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan coal processing plant;e dalam kontrak tersebut disepakati bahwa joint operation akan beroperasi dengannama Inggris Holland Minopex Joint Operation dimana semua peralatan,material, perlengkapan, barangbarang dan properti yang lain (tidak termasukconsumable items or intellectual property rights) dari Joint Operation akandibeli dengan zero profit markup basis;e dalam Article 6 Klausul tentang Participation, disepakati bahwa

JHCI (Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding)) dan 30% Minopex;e dalam Joint Operation ini dibentuk struktur manajemen tersendiri yang terdiridari (i) Parties, (ii) Supervisory Board (3 anggota dari PT.

JHCI (TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)) dan 1 anggota dari Minopex),(iii) Project Manager, (iv) Site Process Operation's Office;e = business relationship antara pihakpihak yang terlibat atau masingmasing pihakdan Joint Operation berbasis pada pro rata joint baik resiko maupun reward;11 Bahwa setelah Joint Operation Agreement tanggal 12 Maret 1998 tersebut di atasdapat agreement berupa Royalty Agreement antara PT.

sedang menawarkan barang yang mereka(Terdakwa) bawa berupa alat mobil/spare part dan accesories mobil kepadaToko National yang beralamat di Komplek pertokoan Pasar Mangga Dua,Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, alat mobil yang mereka(Terdakwa) jual adalah:1. 17 (tujuh belas) pcs sayap depan SUZUKI;2. 2 (dua) pcs sayap depan AVANZA;3. 20 (dua puluh) pcs SHOCK BREAKER belakang Merek TOYOTA;4.19 (sembilan belas) pcs SHOCK BREAKER (biasa digunakanDAIHATSU);5. 36 (tiga puluh enam) set JOINT

A/S Upper Ball (Ball Joint bawah) 4333009295 Merek TOYOTA;6. 35 (tiga puluh lima) set JOINT A/S Upper Ball (Ball Joint bawah) 4333009110 Merek TOYOTA;7. 30 (tiga puluh) set JOINT A/S Lwr Ball (Ball Joint) 4333009295 MerekTOYOTA;8. 9 (sembilan) set BEARING RODA MAZDA UM 5133047;9. 4 (empat) pcs BOSCH KING PAND 0443125020 kendaraan DYNA merkTOYOTA;10.38 (tiga puluh delapan) pcs MAUNTHING (dudukan mesin /ENGINE)merk TOYOTA;11.18 (delapan belas) ps MAUNTHING TRANSMISI merk TOYOTA;12.5 (lima) pcs SPOT

Menyatakan barang bukti berupa:1). 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang berikut STNK;2). 17 (tujuh belas) pcs sayap depan SUZUKI;3). 2 (dua) pcs sayap depan AVANZA;4). 20 (dua puluh) pcs SHOCK BREAKER belakang Merek TOYOTA;5). 19 (sembilan belas) pcs SHOCK BREAKER (biasa digunakanDAIHATSU);6). 36 (tiga puluh enam) set JOINT A/S Upper Ball (Ball Joint Atas)4333009295 Merek TOYOTA;7). 35 (tiga puluh lima) set JOINT A/S Upper Ball (Ball Joint bawah)4333009110 Merek TOYOTA;8). 30 (tiga puluh) set JOINT

A/S Lwr Ball (Ball Joint) 4333009295Merek TOYOTA;9). 9(sembilan) set BEARING RODA MAZDA UM 5133047;10). 4 (empat) pcs BOSCH KING PAND 0443125020 kendaraanDYNA merk TOYOTA;11). 38 (tiga pulun delapan) pcs MAUNTHING (dudukan mesin/ENGINE) merk TOYOTA;12). 18 (delapan belas) ps MAUNTHING TRANSMISI merk TOYOTA;13). 5 (lima) pcs SPOT SHOCK;Hal. 5 dari 17 hal.

No. 560 K/PID.SUS/20175. 19 (sembilan belas) pes SHOCK BREAKER (biasa digunakanDAIHATSU);6. 36 (tiga puluh enam) set JOINT A/S Upper Ball (Ball Joint bawah) 4333009295 Merek TOYOTA;7. 35 (tiga puluh lima) set JOINT A/S Upper Ball (Ball Joint bawah) 4333009110 Merek TOYOTA;8. 30 (tiga puluh) set JOINT A/S Lwr Ball (Ball Joint) 4333009295 MerekTOYOTA;9. 9(sembilan) set BEARING RODA MAZDA UM 5133047;10.4 (empat) pcs BOSCH KING PAND 0443125020 kendaraan DYNA merkTOYOTA;11. 38 (tiga puluh delapan) pcs

Dalam halaman 2 perjanjian sebagai berikut:Butir (4):Joint Operation artinya assosiasi yang dibentuk para joint operatormenurut perjanjian ini;Butir (8):Perjanjian artinya Perjanjian Joint Operation yang dibuat oleh dan antaraJoint Operator;2. Dalam halaman 3 perjanjian sebagai berikut:Butir (8):Hal. 32 dari 37 hal. Put.

Dalam halaman 25 perjanjian sebagai berikut:Butir (24): Bentuk dan sifat joint operation;(1) Para Joint Operator membentuk suatu Joint Operation sementarauntuk maksud secara bersamasama dan sendirisendiri menyiapkandan mengajukan suatu tender untuk pekerjaan apabila pemberi kerjaHal. 33 dari 37 hal. Put. No. 1877 K/Pdt/2014dan Para Joint Operator masuk dalam kontrak kerja, melaksanakanpekerjaan;6.

Dalam halaman 26 dan 27 perjanjian sebagai berikut:Butir (2) mulai alinea ke dua sebagai berikut:Dalam hal ini jelas dinyatakan maksud dari hubungan hukum yangdibentuk oleh perjanjian ini adalah bukan perkongsian, usaha bersama,badan hukum lain atau suatu agen diantara Joint Operation dan para JointOperator atau antara Para Joint Operator;Butir (8):Tidak satupun, apakah dia Joint Operator, pejabat, karyawan, manageratau agen dari Joint Operation yang memiliki wewenang untuk bertindakuntuk dan atas

nama dari, atau sebaliknya mengikat Joint Operation, atausalah satu Joint Operator dengan suatu tindakan atau perjanjian selaindaripada sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini atau yang kemudiandisetujui secara tertulis antara Para Joint Operator;Butir 26 halaman 27:Persiapan tender dan biaya:Kedua Joint Operator akan ikut serta dalam persiapan tender dan dalamtender serta negosiasi kontrak dengan pemberi kerja.

Bahwa pemberi kerja tidak membayar kepada Joint Operation Agreement,akan tetapi langsung kepada masingmasing operator;6. Bahwa Joint Operation tidak mempunyai hak untuk memiliki (halaman 28butir 29 perjanjian);.