Ditemukan 5474 data
RINI AGUSTINI
Termohon:
1.KAPOLRI Cq KEPALA KKEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UATARA
2.KAPOLRI Cq KAPOLDA SU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MEDAN
3.KAPOLRI Cq KAPOLDA SU Cq KAPORESTA BES MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN AREA
4.KAPOLRI Cq KAPOLDA SU Cq KAPOLRESTA BES MEDAN Cq KAPOLSEK M KANIT RESKRIM KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN AREA
26 — 8
Pemohon:
RINI AGUSTINI
Termohon:
1.KAPOLRI Cq KEPALA KKEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UATARA
2.KAPOLRI Cq KAPOLDA SU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MEDAN
3.KAPOLRI Cq KAPOLDA SU Cq KAPORESTA BES MEDAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN AREA
4.KAPOLRI Cq KAPOLDA SU Cq KAPOLRESTA BES MEDAN Cq KAPOLSEK M KANIT RESKRIM KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN AREARajaKm 10,5 No.60 Medan, berdasarkan peraturan Kapolri No.2 Tahun 2017Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Polri, berdasarkan SuratKuasa Khusus bertanggal 22 Februari 2019 ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonanPemohon tertanggal 4 Februari 2019 yang isinya tetap dipertahankanPemohon ;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, KuasaPara Termohon Praperadilan telah mengajukan jawaban secara tertulis yangpada pokoknya menyatakan sebagai berikut :I.
Lie Roy
Termohon:
Pemerintah Indonesia Cq Kapolri Cq Kapolres Gresik
38 — 5
Pemohon:
Lie Roy
Termohon:
Pemerintah Indonesia Cq Kapolri Cq Kapolres Gresik
ANDRE EFFENDI
Termohon:
KAPOLRI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bangka Belitung
295 — 84
Pemohon:
ANDRE EFFENDI
Termohon:
KAPOLRI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bangka BelitungApabila dalam prosespenyelidikan ditemukan unsur pidana dan atau bukti yangcukup maka akan dilanjutkan proses penyidikan (VideHalaman 12 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Pgp.Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOPPelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana).Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018tentang Penghentian Penyelidikan, termohon melakukanpenghentian penyelidikan laporan/pengaduan a.n.
73 — 22
FARID ABDILLAH,DKKMELAWANKAPOLRI DI JAKARTA cq KAPOLDA JATIM cq KAPOLRES GRESIK
Marselina Tipnoni
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda cq Kapolres Kupang
41 — 21
Pemohon:
Marselina Tipnoni
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda cq Kapolres Kupang
Mega Nofianti
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jateng Cq Kapolresta Surakarta
82 — 23
Pemohon:
Mega Nofianti
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jateng Cq Kapolresta Surakarta
2.Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan cq. Kapolres musi banyuasin
Turut Tergugat:
2.Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan
3.Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri
57 — 11
Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan cq. Kapolres musi banyuasin Cq. Brigadir Decky Apriyanto NRP : 88040538
2.Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan cq. Kapolres musi banyuasin
Turut Tergugat:
2.Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan
3.Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri
RUDI SIMAMORA
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, KAPOLRI, KAPOLDASU, KAPOLRESTABES MEDAN
48 — 2
Pemohon:
RUDI SIMAMORA
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, KAPOLRI, KAPOLDASU, KAPOLRESTABES MEDAN
Ir,DWI HARTANTO
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA Cq KAPOLRES KOTABARU
110 — 29
Pemohon:
Ir,DWI HARTANTO
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA Cq KAPOLRES KOTABARU
DAHLIA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Ditreksrimum Polda Sumsel
124 — 13
Pemohon:
DAHLIA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Ditreksrimum Polda Sumsel
DINI MARIA
Termohon:
1.PEMERINTAH NEGARA RI Cq KAPOLRI Cq DIR TINDAK PIDANA UMUM BARESKRIM POLRI Cq KOMPOL ANDHIKA FITRANSYAH
2.PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KOMBES POL DICKY PATRIA NEGARA
3.PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI Cq KEPALA KEPOLISIAN R.I
4.PEMERINTAH KESATUAN R.I Cq KAPOLRI Cq KADIV PROPAM POLRI
5.PEMERINTAH KESATUAN R.I Cq KAPOLRI Cq IRWASUM POLRI
6.PEMERINTAH KESATUAN R.I Cq KAPOLRI Cq KARO WASSIDIK POLRI
34 — 3
Pemohon:
DINI MARIA
Termohon:
1.PEMERINTAH NEGARA RI Cq KAPOLRI Cq DIR TINDAK PIDANA UMUM BARESKRIM POLRI Cq KOMPOL ANDHIKA FITRANSYAH
2.PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KOMBES POL DICKY PATRIA NEGARA
3.PEMERINTAH NEGARA KESATUAN RI Cq KEPALA KEPOLISIAN R.I
4.PEMERINTAH KESATUAN R.I Cq KAPOLRI Cq KADIV PROPAM POLRI
5.PEMERINTAH KESATUAN R.I Cq KAPOLRI Cq IRWASUM POLRI
6.PEMERINTAH KESATUAN R.I Cq KAPOLRI Cq KARO WASSIDIK POLRI
Monalisa
Termohon:
NEGARA KESATUAN RI Cq KAPOLRI Cq KABARESKRIM POLRI
26 — 3
Pemohon:
Monalisa
Termohon:
NEGARA KESATUAN RI Cq KAPOLRI Cq KABARESKRIM POLRI
AHMAD SAYUTI SH MH
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Ditreksskrimum Polda Sumsel
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
53 — 9
Pemohon:
AHMAD SAYUTI SH MH
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Ditreksskrimum Polda Sumsel
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda SumselPEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA C.Q KAPOLRI, C.Q KAPOLDASUMATERA SELATAN C.Q DIREKTURDITRESKRIMUM POLDA SUMATERASELATAN, beralamat di Jalan Jend SudirmanKM 4,5 Palembang, selanjutnya disebut selakuTermohon;Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN Pig.2. PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA C.Q KAPOLRI, C.Q KAPOLDASUMATERA SELATAN, beralamat di JalanJend Sudirman KM 4,5 ~~ Palembang,selanjutnya disebut selaku Turut Termohon I.3.
Menurut PERKAP KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 tentangMANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA: Pasal 1 Ayat (21) PERKAP KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 yangberbunyi : Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan PolisiHalaman 11 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN Pig.dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk mendugabahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untukdapat dilakukan penangkapan; Pasal 1 Ayat (22) PERKAP KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 yangberbunyi : Bukti yang cukup
adalah alat bukti berupa Laporan Polisidan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk mendugabahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untukdapat dilakukan penahanan; Pasal 1 Ayat (23) PERKAP KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 yangberbunyi : Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keteranganahli, Surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;4.
Menurut PERKAP Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana Pasal 1 butir 10, butir 11, butir 12, butir 13, danbutir 16, yang berbuny/i: Pasal 1 butir 10 : Tersangka adalah seseorang yang karenaperbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patutduga sebagai pelaku tindak pidana; Pasal 1 butir 11 : Saksi adalah orang yang dapat memberikanketerangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilantentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, yang
Hal ini tidak benar, karenapenetapan Pemohon AHMAD SAYUTI, SH.MH SUDAHBERDASARKAN PERUNDANGUNDANGAN yang berlaku yaituUU.NO 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP DAN Perkap Kapolri No.14Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;Menanggap!
Lo'ozaro Zebua
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. Kapolres Nias
17 — 0
Pemohon:
Lo'ozaro Zebua
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. Kapolres Nias
Ramu Haka
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Boalemo
71 — 25
Pemohon:
Ramu Haka
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Gorontalo Cq Kapolres BoalemoPeraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan TindakPidana padaPasal 3 yakniayat (1) berbunyi :Penyelidik berwenang menerima Laporan/Pengaduan baik secaratertulis, lisan maupun menggunakan media eletronik tentangadanya tindak pidana.ayat (2) berbunyi :Laporan / Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterima di:huruf b SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek.Pasal 4 ayat (1) berbunyi :Setelan Laporan Polisi dibuat, Penyidik/Penyidik Pembantu yangbertugas di SPKT/SPK pada tingkat Polda
36 — 23
KAPOLRI cq. KAPOLDA BANTEN
Toha Muhammad
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jateng Cq Kapolresta Surakarta
40 — 14
Pemohon:
Toha Muhammad
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jateng Cq Kapolresta SurakartaKUHAP hanya menyebutkan bahwa penyidikanadalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas untuk itu maka selanjutnyauntuk melihat tahapan tahapan atau tata urut dari Penyidikan Hakim akanmengacu kepada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemenpenyidikan tindak pidana, karena didalam Peraturan Kapolri inilah yang telahdijadikan pegangan oleh para Penyidik didalam melakukan tindakanPenyidikannya yang mana didalam Pasal 15 telah menyebutkan bahwa tahaptahap penyidikan diawali dari Penyelidikan
LENNY IRAWATY SIDABUTAR
Termohon:
KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ KAPOLRES PEMATANGSIANTAR
41 — 25
Pemohon:
LENNY IRAWATY SIDABUTAR
Termohon:
KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ KAPOLRES PEMATANGSIANTAR
SUMAIDAH
Tergugat:
1.Kanit V Pidek Satreskrim Polresta Sidoarjo
2.Kapolri cq Kabareskrim Mabes Polri cq Karowasidik Bareskrim Mabes Polri
3.Kapolri cq Kadiv Propam Mabes Polri
34 — 34
Penggugat:
SUMAIDAH
Tergugat:
1.Kanit V Pidek Satreskrim Polresta Sidoarjo
2.Kapolri cq Kabareskrim Mabes Polri cq Karowasidik Bareskrim Mabes Polri
3.Kapolri cq Kadiv Propam Mabes Polri
Drs Rubiyanto
Termohon:
1.KAPOLRI
2.KAPOLDA JAWA TENGAH
81 — 49
Pemohon:
Drs Rubiyanto
Termohon:
1.KAPOLRI
2.KAPOLDA JAWA TENGAH