yangmempunyai efek farmakologi dan cenderung menimbulkanketergantungan serta dapat berinteraksi dengan obat lain; Bahwa minuman beralkohol golongan A memiliki kadar 1% (satupersen) sampai 5% (lima persen), golongan B kadar 6% (enam persen)sampai 20% (dua puluh persen), sedangkan golongan C kadar 21% (duapuluh satu persen) sampai 55% (lima puluh lima persen); Bahwa yang paling berbahaya adalah minuman keras golongan C; Bahwa yang berhak mengeluarkan izin minuman beralkohol adalahDirjen Bea Cukai Kemenkeu

HEROE WIDHIATMOKO, Apt. menerangkan bahwayang berhak mengeluarkan izin minuman beralkohol adalah Dirjen BeaCukai Kemenkeu (DJBC); Bahwa Ahli Drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt. menerangkan alkoholadalah suatu bahan yang mempunyai efek farmakologi dan cenderungmenimbulkan ketergantungan serta dapat berinteraksi dengan obat lain; Bahwa Ahli Drs.

HEROE WIDHIATMOKO, Apt.menerangkan bahwa yang berhak mengeluarkan izin minuman beralkoholadalah Dirjen Bea Cukai Kemenkeu (DJBC), selain itu Ahli Drs. HEROEWIDHIATMOKO, Apt. menerangkan alkohol adalah suatu bahan yangmempunyai efek farmakologi dan cenderung menimbulkan ketergantunganserta dapat berinteraksi dengan obat lain, dan Ahli Drs.

KEMENKEU RI CQ DIRJEND BEA DAN CUKAI CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK (DIRJEN BEA DAN CUKAI KPU BEA CUKAI TIPE A TJ.PRIOK) >< MOTOR IMAGE ENTERPRISE PTE LTD CS

Gresik Pansus VIII15 57 Juni 2011 DKI Jakarta & Kota Bandar Badan LegislasiLampung16. 30 Juni 2 Juli 2011 LKPP dan Kemenhum Pansus X17. 57 Juli 2011 Kota Mataram Pansus X18. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon Pansus IX19. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon20. 1820 Agustus 2011 Kota Surabaya Pansus X21. 1214 September 2011 Kemenkeu RI dan Kota Tangerang Pansus XI22. 2224 September 2011 Kota Balikpapan Pansus XI23. 1416 November 2011 Kemendagri RI dan Kota Tangerang Pansus

LKPP dan Pansus IX Diikuti oleh 7 orang pendamping2011 Kemenhum dari Sekretariat DPRD17. 57 Juli 2011 Kota Mataram Pansus IX Diikuti oleh 7 orang pendampingdari Sekretariat DPRD18. 46 Agustus Kota Tangerang Pansus X Diikuti oleh 7 orang pendamping2011 dan Kota Cilegon dari Sekretariat DPRD19. 46 Agustus Kota Tangerang Diikuti oleh 1 orang pendamping2011 dan Kota Cilegon dari Sekretariat DPRD20. 1820 Agustus Kota Surabaya Pansus X Diikuti oleh 7 orang pendamping2011 dari Sekretariat DPRD21. 1214 Kemenkeu

Gresik Pansus VIII15 57 Juni 2011 DKI Jakarta & Kota Bandar Lampung Badan Legislasi16. 30 Juni 2 Juli 2011 LKPP dan Kemenhum Pansus IX17. 57 Juli 2011 Kota Mataram Pansus IX18. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon Pansus X19. 46 Agustus 2011 Kota Tangerang dan Kota Cilegon20. 1820 Agustus 2011 Kota Surabaya Pansus X24. 1214 September 2011 Kemenkeu RI dan Kota Tangerang Pansus XI22. 2224 September 2011 Kota Balikpapan Pansus XI23. 1416 November 2011 Kemendagri RI dan Kota Tangerang Pansus

LKPP dan Pansus IX Diikuti oleh 7 orang pendamping2011 Kemenhum dari Sekretariat DPRD17. 57 Juli 2011 Kota Mataram Pansus IX Diikuti oleh 7 orang pendampingdari Sekretariat DPRD18. 46 Agustus Kota Tangerang Pansus IX Diikuti oleh 7 orang pendamping2011 dan Kota Cilegon dari Sekretariat DPRD19. 46 Agustus Kota Tangerang Diikuti oleh 1 orang pendamping2011 dan Kota Cilegon dari Sekretariat DPRD20. 1820 Agustus Kota Surabaya Pansus X Diikuti oleh 7 orang pendamping2011 dari Sekretariat DPRD21. 1214 Kemenkeu

(biaya penginapan pendamping dan biayatransportasi pendamping tidak ada);14)Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011oleh Pansus X DPRD Kota Cimahi ke Kota Tanggerang dan kotaCilegon pada tanggal 0406 Agustus 2011;15)Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011oleh Pansus X DPRD Kota Cimahi ke Kota Surabaya pada tanggal1820 Agustus 2011;16)Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011oleh Pansus Xl DPRD Kota Cimahi ke Kemenkeu RI dan KotaTanggerang

Pembanding/Tergugat : Clanse Pakpahan SH
Terbanding/Penggugat : Wawan
Terbanding/Turut Tergugat I : Tuty Kusphiaty
Terbanding/Turut Tergugat II : PEM RI cq KEMENKEU RI cq DJKN cq KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Kota Bandung

PEM-00135/WPJ.21/KP.0303/2013 tanggal 7 Maret 2013 ;

Putusan Nomor 116/Pid/2020/PTDKICopy 1 (satu) lembar surat Kemenkeu Ditjen Pajak Pratama JakartaTanjung Priok Surat keterangan terdaftar Nomor : PEM10133/WPJ.21/KP.0303/2008 tanggal 3 Pebruari 2013 ;Copy 2 (dua) lembar surat keterangan Nomor1004/27.1.0/31.72.02.1002/071.562/2015 tentang Domisili BadanUsaha;Copy 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan terbatas Nomor :09.01.1.46.41806 berlaku s/d 22 September 2018 AN. PT.

AHU42375.ah.01Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;Copy 1 (satu) lembar Surat pengukuhan pengusaha kena pajak No.PEM00135/WPJ.21/KP.0303/2013 tanggal 7 Maret 2013 ;Copy 1 (satu) lembar surat Kemenkeu Ditjen Pajak Pratama JakartaTanjung Priok Surat keterangan terdaftar Nomor : PEM10133/WPJ.21/KP.0303/2008 tanggal 3 Pebruari 2013 ;Copy 2 (dua) lembar surat keterangan Nomor1004/27.1.0/31.72.02.1002/071.562/2015 tentang Domisili BadanUsaha;Copy 1 (Satu) lembar surat tanda daftar perusahaan

Penggugat:
SUTARNO
Tergugat:
1.Pemerintah RI cq KemenKeu RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kanwil II Medan cq KPKNL Kisaran
2.Pimpinan Kantor PT Bank Danamon Tbk Cabang Aek Nabara
3.Bagi

Penggugat:
Amri
Tergugat:
1.PT BRI Persero Tbk Pusat cq PT BRI Persero Kantor Cabang Kota Bukittinggi
2.Pemerintah RI cq Kemenkeu RI cq Dirjen Kekayaan Negara cq Kepala Kanwil III Pekanbaru KPKNL Bukittinggi

Sedangkan mitra kerja pengadaan PNS di BKN adalahKemenpan, Kemendagri, BPKP, Kemendikoud, Kemenkeu dan instansiterkait;Bahwa BKN tidak pernah mengeluarkan surat berupa namanamapeserta online dengan kp surat BKN;Bahwa BKN tidak pernah mengeluarkan surat pemberitahuan SPK/SKkepada CPNS tanggal 10 Oktober s/d 5 Desember 2018 dengan kkopsurat BKN yang ditandatangani olen Thomas Saprudin, S.H.

Sedangkan mitra kerja pengadaan PNS di BKN adalahKemenpan, Kemendagri, BPKP, Kemendikoud, Kemenkeu dan instansiterkait;Bahwa BKN tidak pernah mengeluarkan surat berupa namanama pesertaonline dengan kp surat BKN;Bahwa BKN tidak pernah mengeluarkan surat pemberitahuan SPK/SKkepada CPNS tanggal 10 Oktober s/d 5 Desember 2018 dengan kkop suratBKN yang ditandatangani olen Thomas Saprudin, S.H.

Sedangkan mitra kerja pengadaan PNS di BKN adalahKemenpan, Kemendagri, BPKP, Kemendikoud, Kemenkeu dan instansiterkait;Bahwa BKN tidak pernah mengeluarkan surat berupa namanama pesertaonline dengan kp surat BKN;Bahwa BKN tidak pernah mengeluarkan surat pemberitahuan SPK/SKkepada CPNS tanggal 10 Oktober s/d 5 Desember 2018 dengan kkop suratBKN yang ditandatangani oleh Thomas Saprudin, S.H.

2.Kemenkeu RI cq. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi PKNSI
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Tangerang Selatan

No.140309LT101020170005 atas nama HarryYoung yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kepandudukan dan Pencatatan SipilKecamatan Mandau pada tanggal 10 Oktober 2017;Dengan demikian seluruh dokumendokumen yang diajukan sebagai buktibuktitertulis Pemohon tersebut diatas, telah lunas bea materai dengan cara permateraian diKantor pos sebagaimana telah ditentukan oleh Undangundang Nomor 13 tahun 1985tentang bea materai junto Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1995 tentangPerubahan Tarif bea materai junto Kemenkeu

Pemohon:
KOKAN HARUN, ST,
Termohon:
1.KEMENKEU R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
2.KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
3.KEJAGUNG Cq KEJATISU Cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN

Penggugat:
SUTIKNO WIDIYAWAN
Tergugat:
KSU BAGOREJO ARTA SEJAHTERA BAGAS
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI cq Kemenkeu RI cq DJKN cq Kanwil X DJKN Surabaya cq KPKNL Jember
2.RONNY CHRISTANTO
3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Banyuwangi

BPR Rejeki Insani Cabang Klaten
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia cq Kemenkeu RI cq DJKN Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah cq KPKNL Surakarta

Pembanding/Penggugat : Hwaliani Diwakili Oleh : Zulkipli SH
Terbanding/Tergugat I : Irwan Pribady
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Kemenkeu Cq Dirjen Kekayaan Negara Cq Kanwil DJKN Kalimantan Timur
Terbanding/Tergugat III : Datu Kerama Wijaya SE
Terbanding/Tergugat IV : Anau Edy Sumarlin

Dephankam C.q KodamV/Jayasaat ini Kodam Jaya/Jayakarta, Nomer RegisterBuku Inventaris Kodam Jaya 30505067 dan masukSIMAK BMN Kemenkeu RI Kode barang 2.01.01.01.002.28., dengan data teknis sebagai berikut:1) Lokasi : Jl. Raya Kalimalang Kel. CipinangMelayu, Kecamatan Makasar,Jakarta Timur.2) Luas > Tanah+161.545 m?3) Peruntukan : Komplek Perumahan AngkatanDaratdan Perkavlingan Anggota TNI AD.C.

Bahwa selain itu, tanah dan bangunan Rumah DinasTNI AD yang diklaim oleh Penggugat yang terletak diKomplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD)Jatiwaringin yang beralamat di Kelurahan CipinangMelayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timurmerupakan asset TNI AD c.g kodam Jaya dan sudahmasuk dalam Sistem Informasi Manajemen danAkuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)Kemenkeu Rli,dengan Nomer Register BukuInventaris Kodam Jaya 30505067 dan masuk SIMAKBMN Kemenkeu RI Kode barang 2.01.01.01.002.28.f.Berdasarkan

Dephankam C.q KodamV/Jayasaatini Kodam Jaya/Jayakarta, Nomer Register BukuInventaris Kodam Jaya 30505067 dan masuk SIMAKBMN (Barang Milik Negara) Kemenkeu RI Kodebarang 2.01.01.01.002.28.Terhadap permohonan Penggugat untuk diletakkanSita Jaminan (Conservatoir Beslag)d atas tanah milikTNI AD tersebut, harus ditolak karena tanah tersebutmerupakan Barang Milik Negara (BMN) c.g. TNI ADc.q.

Dephankamq KodamV/Jayasaat ini Kodam Jaya/Jayakarta, NomerRegister Buku Inventaris Kodam Jaya 30505067 dan masukSIMAK BMN Kemenkeu RI Kode barang 2.01.01.01. 002.28.,dengan data teknis sebagai berikut:1) Lokasi :Jl. Raya Kalimalang Kel. Cipinang Melayu,Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.;2) Luas : Tanah +161.545 m?

Makasar, JakartaTimur, merupakan tanah dan bangunan milik TNI AD berdasarkanbukti Kepemilikan Sertifikat Hak Pakai No.1 Tahun 1978 a.n.Dephankam C.q KodamV/Jayasaat ini Kodam Jaya/Jayakarta,Nomer Register Buku Inventaris Kodam Jaya 30505067 dan masukSIMAK BMN Kemenkeu RI Kode barang 2.01.01.01.002.28.;5.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI),

Bank Mega, Tbk, KC Bukittinggi
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq Kemenkeu RI cq DJKN cq Kepala Kanwil III Pekanbaru cq KPKNL Bukittinggi

BPR Rejeki Insani Cabang Klaten
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq Kemenkeu RI cq DJKN Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah cq KPKNL Surakarta

BPR Rejeki Insani Cabang Klaten
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq Kemenkeu RI cq DJKN Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah cq KPKNL Surakarta

(Sumber:http://ekbis.rakyatmerdekaonlin read/2012/03/24/58473/PermenESDMNomor7BatasiKenakalanPengusahaTambang);34Bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuturkan pelarangan eksporbahan tambang yang dikeluarkan Kementerian ESDM masih belum sempurnaalias prematur. Hal tersebut dilihat dari masih banyak industri tambang yangtidak siap, walaupun penerapan aturannya sendiri baru akan diwajibkan pada2014. "Kita harus sambut baik ide dari Kementerian ESDM bahwa yangnamanya ekspor harus mulai dibatasi.

Hanya mungkin pelarangan itu prematur,ya mungkin artinya juga tidak siap," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BadanKebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Bambang Brodjonegoro. Menurutnya, caraterbaik untuk menekan ekspor bahan tambang adalah dengan menerapkan beakeluar. Hal itu dinilainya tidak akan mengganggu kinerja industri tambang."Menurut saya yang terbaik adalah bea keluar, jadi pajak ekspor tidak ada laginantinya.