PT DUNIA PANGAN VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),

51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

Majelis KPPU telah keliru dalam memperhitungkan nilai aset PT Tiga Pilar10.11.12.Sejahtera Food, Tbk.

objek dariPendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (vide bukti PK5) danPendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 (vide bukti PK6) tersebutdilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tok. dan PT GoldenPlantation, Tok.

Tahun 2015(vide bukti PK5), dan Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 (vide buktiPK6) merupakan produkproduk hukum yang dikeluarkan oleh pihakpemeriksa dan pemutus yang sama, yakni Termohon PK (ijn casu KPPURI);Produkproduk hukum yang dikeluarkan Termohon PK yang salingbertentangan (in casu Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, PendapatKPPU Nomor 05 Tahun 2015, dan Pendapat KPPU Nomor 24 TahunHalaman 111 dari 116 hal Put.

Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 diperiksa, diputuskan danditandatangani oleh Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E.

(vide halaman 16 bukti PK6) yang bahkan duduk sebagai ketua majelis pemeriksa danpemutus Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014;Melalui uraian di atas, maka terlihat jelas bahwa pihak yang memeriksa,memutus dan mengeluarkan Putusan KPPU Nomor 03 Tahun = 2014,Pendapat KPPU Nomor O5Tahun 2015 (vide bukti PK5), dan PendapatKPPU Nomor 24Tahun 2015 (vide bukti PK6) adalah pihakpihak atauanggota majelis yang sama.

PT MUSTIKA ASAHAN JAYA, dk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI),

4 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Yos Sudarso Nomor 284, Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2017;Para Pemohon Kasasi;LawanKOMIS PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIKINDONESIA (KPPU RI), yang diwakili oleh Ketua, MuhammadHalaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 4 K/Pdt.SusKPPU/2019Syarkawi Rauf, berkedudukan di Jalan Ir. H.

Juanda Nomor 36, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2017;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU telah memberikanPutusan Nomor 05/KPPUL/2016 tanggal 6 Maret 2017 yang amarnyasebagai berikut;1.Menyatakan bahwa PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor , PTMustika Asahan Jaya

Nomor 4 K/Pdt.SusKPPU/20194.persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usahamelalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (PendapatanDenda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);Memerintahkan PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor dan PTMustika Asahan Jaya selaku Terlapor Il untuk melaporkan danmenyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;Bahwa terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Alasan mohon kepada Pengadilan Negeri Medan, agarmemberi

Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sudah;Atau:Subsidair:Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Alasan IIl dan Pemohon Alasan IV mohon kepadaPengadilan Negeri Medan, agar memberi putusan sebagai berikut:Primair:1. Keberatan Pemohon Keberatan/semula Terlapor Ill dan Terlapor IVadalah tepat dan beralasan;2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor164/Pdt.SusKPPU/2017/PN Mdn. juncto Putusan KPPU Nomor 05/KPPUL/2016 karena pembuktian yang digunakan Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU) hanyalah berupa pengakuan dan pengakuanbukanlah alat bukti sebagaimana yang diatur pada Undang UndangNomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Pasal 42 alatbukti;4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biayaperkara ini pada keseluruhan tingkatan;5.

YUNIANI ASTUTI VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), DK

214 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018

., dan kawan, Para Advokat yangberkantor pada Law Office Anmad Fadhly Roza, S.H, &Associates Advocates and Legal Consulting, beralamat diJalan Bilal Nomor 77 Medan, Sumatera Utara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKOMIS PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU),berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, JakartaPusat, diwakili oleh Kurnia Toha selaku Ketua dalam hal inimemberikan kuasa kepada Gopprera Panggabaen, S.E., Ak.

Nomor 214 PK/Pdt.SusKPPU/2018tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU telah memberikanPutusan Nomor 01/KPPUL/2015, tanggal 2 September 2015 yang amarnyasebagai berikut:1.Menyatakan bahwa Terlapor , Terlapor Il, Terlapor Ill, Terlapor IV,Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, TerlaporX, Terlapor Xl, Terlapor XII, Terlapor XIll, Terlapor XIV, Terlapor XV,Terlapor XVI, dan Terlapor

Konstruksi jalan yang menggunakan DanaBantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Provinsi Sumatera Utara danDana APBD Kabupaten Asahan baik sebagai Komisaris, Direksi,Maupun Kuasa Direksi selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memilikikekuatan hukum tetap;Memerintahkan saudara Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, saudaraRusli selaku Terapor XV, dan Sdr Yuniani selaku Terapor XVI untukmelaporkan dan menyerahkan salinan pembayaran denda tersebut keKPPU;Bahwa, terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU

, Para Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaranagar memberi putusan sebagai berikut:Pemohon :1:23.Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan KPPU Perkara Nomor 01/KPPUL/2015:;Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya perkarayang timbul dalam Perkara ini;Pemohon Il:1.Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon (Terlapor XVI) ini untukseluruhnya;Menyatakan dengan hukum Majelis Komisi Pengawas Persaingan UsahaRI tidak berwenang memeriksa

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) tersebut;- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk., tanggal 18 November 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;2. Menguatkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018 tanggal 23 September 2019;3.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS PT AGUNG PERDANA BULUKUMBA

406 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

PUTUSANNomor 406 K/Pdt.SusKPPU/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), yangdiwakili oleh Ketua, Kurnia Toha, berkedudukan di Jalan Ir.

mengikuti pengadaanbarang dan/atau jasa yang bersumber dari dana APBN/APBD selama 1(satu) tahun diseluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatanhukum tetap;Melarang Terlapor III (PT Yunita Putri Tunggal) untuk mengikuti pengadaanbarang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu)tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukumtetap;Memerintahkan Terlapor melakukan pembayaran denda, melaporkan danmenyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU

Menguatkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPUI/2018, Tertanggal 23September 2019;3. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagaiSetoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha,Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi PengawasPersaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);4.

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimanayang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISIPENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) tersebut: Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor29/Pdt.SusKPPU/2019/PN Blk., tanggal 18 November 2019 sehinggaamar selengkapnya sebagai berikut:1.

Menguatkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPUI/2018 tanggal 23September 2019:3.

Mempertahankan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 14/KPPU-L/2019 tanggal 26 Februari 2020;3. Menghukum Pemohon Keberatan PT. Bangun Tjipta Sarana untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.129.000,- (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

161/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst

3 K/KPPU/2005

Bahwa Pemohon adalah perusahaan Current Provideryang sedang menangani atau memberikan jasa securityPT Thames Pam Jaya (dalam perkara No. 05/KPPUL/2004 di KPPU sebagai Terlapor ) sejak tanggal 1Hal. 2 dari 14 hal.Put.No. 03 K/KPPU/2005November 2002 sampai dengan 31 Oktober 2003berdasarkan Agreement No. TPJ001/02 BSD SecurityManagement Services;.

Bahwa Pemohon berdasarkan pemberitahuan penundaanHal. 3 dari 14 hal.Put.No. 03 K/KPPU/2005tender security services dan Procurement Manager PTThames Pam Jaya tersebut menunggu pemberitahuan daninformasi selanjutnya;7.

PersekongolanHal. 10 dari 14 hal.Put.No. 03 K/KPPU/20052.

Menguatkan putusan KPPU (Termohon)No. 05/KPPUL/2004 tanggal 13 Desember 2004;3.

Ro 493.000,Juml ah = Rp 500.000,Hal. 13 dari 14 hal.Put.No. 03 K/KPPU/2005Untuk Salinan:Mahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Perdata Khusus,RAHMI MULYATI, SH.Nip. 040049629 Hal. 14 dari 14 hal.Put.No. 03 K/KPPU/2005

- Menolak permohonan Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;- Menguatkan Putusan KPPU No. 10/KPPU-I/2015 tanggal 22 April 2016 ;- Menghukum Para Pemohon Keberatan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.916.000,- (empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).-

PT ANDINI KARYA MAKMUR, Dkk >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I (KPPU)

P UT US ANNomor : 319/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tentang keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalamperkara antara:PT.

Advokat pada HENGKI SIBUEA & PARTNERSberalamat di Menara BCA Floor JI.M.H.Thamrin No.1 JakartaPusat, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON KEBERATANXXX;LAWANHalaman 8 Putusan No.319/PDT.G/KPPU/2016/PN.Jkt.Pst KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIKINDONESIA (KPPU),Yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor : 36 JakartaPusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Manaek S.M.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum KeberatanTerhadap Putusan KPPU yaitu 14 hari kerja, oleh karenanya permohonankeberatan a quo haruslah diterima, diperiksa dan dipertimbangkan olehMajelis Hakim.Adapun yang menjadi pokokpokok keberatan kami adalah sebagai berikut:I.

Aksi mogokberdagang yang dilakukan oleh pedagang sapi dan asosiasi rumah potonghewan tersebut menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)(Termohon Keberatan) diakibatkan dari adanya dugaan praktek persainganusaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh para perusahaan penggemukansapi impor (Feedloter) yang salah satunya adalah Pemohon Keberatan.

dalam penentuan pasar bersangkutan yaitu produ kdan geografis.Selanjutnya dalam halaman 1011 Peraturan KPPU No.3 Tahun 2009dinyatakan pasar produk didefinisikan sebagai produk pesaing dariproduk tertentu di tambah produk lain yang bisa menjadi subtitusi dariproduk tersebut.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), tersebut;

PT CITRA PRIMA SEJATI VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU),

650 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Rasuna Said Blok X5, Nomor 13 Jakarta Selatan12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20Desember 2019;Pemohon Kasasi dan juga Termohon Kasasi II;MelawanKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), yangdiwakili oleh Wakil Ketua KPPU, Ukay Karyadi, berkedudukandi Jalan Ir. H.

tiga puluh juta rupiah)yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan dendapelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi PengawasPersaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini memilikikekuatan hukum tetap (inkracht);Memerintahkan Terlapor (PT Citra Prima Sejati) untuk melaporkan danmenyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU

Memperbaiki Putusan KPPU Nomor 02/KPPUM/2019 tanggal 1 Oktober2019 yang dimohonkan keberatan tersebut sekedar mengenai besarnyadenda yang harus dibayar oleh Pemohon keberatan/dahulu Terlapor yangbunyi amar selengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terlapor (PT Citra Prima Sejati)/Pemohon Keberatanterbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 29 UU Nomor 5Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010;2.

Memerintahkan Terlapor (PT Citra Prima Sejati)/Pemohon Keberatanuntuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran dendatersebut ke KPPU;Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 650 K/Pdt. SusKPPU/20204. Menghukum Terlapor/Pemohon Keberatan membayar biaya perkarayang hingga kini ditaksir sebesar RP 354.500,00.

KOMIS PENGAWAS PERSAINGAN USAHA(KPPU), tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Pemohon Keberatan untuk membayarbiaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh SyamsulMavarif, S.H., LL.M., Ph.D, Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., danDr.

MENGADILI :

• Menerima Permohonan Keberatan dari Para Pemohon;
• Memperbaiki amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 19/KPPU-I/2016 Tanggal 5 Desember 2017 sepanjang penjatuhan Sanksi denda, menjadi :
  3.

Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda Pelanggaran dibidang usaha Satuan Kerja komisi Pengawas persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

1/Pdt.Sus-KPPU/2018/PN Jmb

Pdt.I.D.9.2 PUTUSANNomor 1 /Pdt.SusKPPU/2018/PN JmbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkaraperkaratentang keberatan atas putusan KPPU pada tingkat pertama dalam perkaraantara:I.

Memerintahkan Terlapor , Terlapor II dan Terlapor IIl(Pemohon), setelahmelakukan pembayaran denda, maka Salinan bukti pembayaran dendatersebut di laporkan dan diserahkan ke KPPU ;Bahwa Pemohon merasa keberatan dan menolak Putusan Majelis KPPU dalamperkara Perkara No.19/KPPUI/2016, karena selain tidak berkeadilan makapertimbangan hukum Majelis Komisi / Termohon tersebut tidak berdasar dansangat tidak beralasan hukum yang cukup serta tidak konsisten .

dan PT.Bungo Pantai Bersaudara (Ssaksi dalamperkara KPPU aquo );3.

; (Bukti P3, copy Salinan Putusan KPPUNo.19/KPPU1/2016) Merujuk kepada fakta tersebut diatas, maka jelas dalam satuputusan yang sama yakni Putusan Perkara KPPU No.19/KPPU/2016, dalam uraiannya terdapat dua objek perkara yang berbeda.Sehingga sangat jelas dan cukup beralasan hukum apabilaPutusan Perkara KPPU NOo.19/KPPUI/2016 dinyatakanHalaman 17 dari 54 Putusan Nomor 1 /Pdt.SusKPPU/2018/PN Jmbmengandung unsur cacat yuridis karena dibuat secara tidaksempurna dengan konsekuensi putusan patut dinyatakan

tersebut;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan keberatanterhadap Putusan KPPU Nomor 19/KPPUI/2016 tanggal 5 Desember 2017yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :MEMUTUSKAN1.

No. 422 K/PDT.SUS/2009Bahwa Majelis Komisi/KPPU RI memberi pertimbangan alasanpengguguran dokumen tersebut tidak mutlak harus diikuti, oleh karena itupertimbangan tersebut telah salah dan keliru ;Bahwa oleh karena seleksi/oenentuan pemenang lelang atas dasarsistem gugur maka Terlapor menggugurkan penawaran PT.ADHIKARYATHEKNIK PERKASA ;Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Komisi/KPPU tidak berdasardan harus dikesampingkan ;Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan dalam putusannya, tindakanTerlapor

No. 422 K/PDT.SUS/2009menerima kesimpulan hasil pemeriksaan dari Majelis Komisi/KPPU RI dandemikian sudah jelas Terlapor tidak bisa memberikan pendapat ataupembelaan terhadap kesimpulan hasil pemeriksaan KPPU tersebut ; Bahwa tuduhan dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RIMajelis Komisi yang menyatakan bahwa Terlapor (dalam hal ini Pemohonyang mengajukan keberatan) telah melakukan persekongkolansebagaimana dalam Pasal 22 UndangUndang No. 5 Tahun 1999 adalahmerupakan tindakan yang tidak

Bahwa Pemohon Kasasi tetap berpegang teguh pada Putusan KPPU,oleh karena pertimbangan hukum dan Putusan KPPU a quo telah tepatdan benar, sesuai dengan ketentuan UndangUndang No.5 Tahun 1999 ;B.

, maka apa yang telah dipertimbangkanoleh KPPU didalam putusannya dipandang telah tepat dan benar olehkarenanya pertimbangan KPPU tersebut adalah pertimbanganPengadilan Negeri juga dalam perkara ini".12.

danTERLAPOR Il.adalah tidak tepat dan tidak benar, hal itu karena masalahpengguguran PT Adhikarya Teknik Perkasa bukan merupakan satusatunya bukti adanya perbuatan kerjasama atau persekongkolan,bahkan dalam pemeriksaan Majelis Komisi KPPU telah mendapatkanbuktibukti lain yang cukup mengenai fakta bahwa telah terjaditindakan pengaturan harga penawaran atau penyesuaian dokumenpenawaran diantara peserta tender anggota Aspeksu.Adapun fakta dan bukti dimaksud terurai dalam putusan KPPU padahalaman 24

IFANI DEWI, DK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),

154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

., dan kawankawan, Para Advokat,berkantor di Jalan Watulawang V, Nomor 67, Papandayan,Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November2014;Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan I dan IJ;melawanKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIKINDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Ketua Komisi PengawasPersaingan Usaha, Muhammad Nawir Messi, berkedudukan di Jalan Ir.H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepadaSetya Budi Yulianato, S.H., dan kawankawan, Plt.

Nomor 154 K/Pdt.SusKPPU/20154 Bahwa pendapat/doktrin/norma hukum MahkamahAgung RI tersebut dapat dilihat pada Putusan MahkamahAgung RI tanggal 5 Februari 2007 Nomor: 02/KPPU/2006, Jo Putusan Pengadilan Negeri JakartaTimur tanggal 11 April 2006 Nomor: 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim., Jo Putusan KPPU tanggal 27September 2005 Nomor: 06/KPPUI/2005;5 Bahwa adapun kutipan pertimbangan/pendapat/doktrin/norma hukum Mahkamah Agung RI pada hal. 341342Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Februari 2007Nomor 02/KPPU

/2006, tersebut adalah sebagai berikut:bahwa Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelakuusaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/ataumenentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinyapersaingan usaha tidak sehat, karena itu setelah KPPU melakukanpenyelidikan dan/atau pemeriksaan serta menyimpulkan hasil penyelidikandan/pemeriksaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 36 huruf c dan dUndangUndang Nomor 5 Tahun 1999, lalu KPPU memanggil pelakuusaha yang diduga telah

Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan, KPPU tidakberwenang menyatakan pihak lain bukan pelaku usaha (i.c.

;e Karena memiliki kepentingan hukum yang samaantara Terlapor I dengan Terlapor HI dalammenghadapi perkara di KPPU, kemudianTerlapor IT juga menunjuk Law Office M. AliPurnomo, S.H.,M.H. & Co sebagai Kuasa Hukumpula dalam persidangan perkara a quo di KPPU,hal ini sejalan dengan asas peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;e Berkaitan dengan tanggal pembuatan yang samadan terutama Nomor Surat Kuasa, sematamatadengan pertimbangan karena di dalam perkaraKPPU a quo, kedudukan PT.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) tersebut;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) VS 1. PT LIGAS CIPTA MULIA, DK

162 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

PUTUSANNomor 162 K/Pdt.SusKPPU/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Sengketa Persaingan Usaha padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KOMIS PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIKINDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Ketua Kurnia Toha,berkedudukan di Jalan Ir. H.

;Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Para Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan NegeriPontianak agar memberi putusan sebagai berikut:Petitum Pemohon Keberatan :1.2.Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan (dahuluTerlapor ) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)Halaman 5 dari 16 hal.

Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Atau:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohonputusan yang sebaikbaiknya (naar goede justitie recht doen) atau putusanyang adil dan patut menurut hukum (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Keberatan VI mohon kepada Pengadilan NegeriPutussibau agar memberi putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan Keberatan Pemohon seluruhnya;2.

Menguatkan Putusan KPPU Nomor 15/KPPUI/2016 tanggal 28 Agustus2017;3. Menghukum Pemohon Keberatan , membayar denda sebesarRp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harusHalaman 9 dari 16 hal. Put.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWASPERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkatkasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. H.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II tersebut;
2. Menguatkan Putusan KPPU No.14/KPPU-I/2018 tanggal 29 Agustus 2019 yang dimohonkan keberatan tersebut;
3. Menghukum Para Pemohon Keberatan I dan II untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.989.000.- (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

BANGUN MITRA ABADI
Tergugat:
KPPU RI

682/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) tersebut;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS 1. PT. LOMBOK INFRASTRUKTUR PERKASA, DKK

724 K/Pdt.Sus-KPPU/2017

,Keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku UsahaHalaman 3 dari 36 hal Put.

Bahwa setelah Para Pemohon mencermati putusan KPPU Nomor 20/KPPUL/2015 tanggal 14 September 2016 terhadap Terlapor , Terlapor II danTerlapor Ill komisioner KPPU memberikan penilaian kepada halhal yangsifatnya formalitas dan tidak Substansial terhadap dokumen penawaran ParaHalaman 11 dari 36 hal Put.

Nomor 724 K/Pdt.SusKPPU/2017Keberatan Terhadap Putusan KPPU yang sama sebagaimana KeberatanTerhadap Putusan KPPU dalam perkara a quo yang sedang diperiksa olehPengadilan Negeri Mataram;Menimbang, bahwa walaupun kaidah hukum dalam Pasal 4 ayat (4) PERMANomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatanterhadap Putusan KPPU tersebut tidak bersifat imperatif, namun oleh karenadalam perkara a quo terdapat lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha yangmengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU

Keberatan Terhadap Putusan KPPU yang sama sebagaimanaKeberatan Terhadap Putusan KPPU dalam perkara a quo yang sedangdiperiksa oleh Pengadilan Negeri Mataram;Menimbang, bahwa walaupun kaidah hukum dalam Pasal 4 ayat (4) PERMANomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya HukumKeberatan terhadap Putusan KPPU tersebut tidak bersifat imperatif, namunoleh karena dalam perkara a quo terdapat lebih dari 1 (satu) Pelaku Usahayang mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU yang sama, majelisberpendapat

oleh lebih dari 1 (satu)pelaku usaha terhadap Putusan KPPU yang sama tetapi berbedakedudukannya.

758 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

., yang berusaha dibidang pemborongan berbagai jenis bangunan, sipil dan lainnya sesuaidengan ketentuan pasal 2 akta Notaris tersebut di atas;Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan keberatan atas putusan KomisiPengawas Persaingan Usaha (selanjutnya KPPU) Nomor 16/KPPUL/2014,sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;Bahwa Penggugat dalam putusan KPPU Nomor 16/KPPUL/2014berkedudukan sebagai Tergugat Il, adapun

amar Putusan KPPU Nomor16/KPPUL/2014 tertanggal 23 April 2015 adalah sebagai berikut:1.

Memerintahkan Terlapor Il dan Terlapor Ill melakukan pembayarandenda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran dendakepada KPPU;4. Bahwa adapun keberatan dari Penggugatan atas amar putusan KPPU diatas adalah sebagai berikut:5. Bahwa kasus ini bermula dari Reza Rebriant meminjam bendera dariPerusahaan milik Penggugat Moh. Nori yaitu CV Burung Nuri dimanaPenggugat Moh.

Nuritidaklah dapat dimintai tanggung jawab sepenuhnya karena jelas tanggungjawab berada di pihak kedua yaitu Reza Febriant, dan Penggugat haruslahdilindungi secara hukum;12.Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas tentunya apa yangtertuang dalam putusan KPPU Nomor 16/KPPUL/2014 adalah tidak sesuaidengan hukum dan haruslah dinyatakan batal dan tidak sah dan Terlapor Il(Penggugat) tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;13.Bahwa dalam amar

putusan KPPU poin 3 dinyatakan Terlapor II (dalam halini Penggugat) diwajibkan membayar denda sebesar Rp457.733.600,00(empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga enam ratusrupiah), bahwa tentunya denda yang dibebankan KPPU kepada Penggugatadalah tidak beralasan dan tidak berdasar karena tidak terbukti Penggugatmelakukan perbuatan seperti apa yang didakwakan KPPU untuk itu dendatersebut haruslah dihapus dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;Halaman 5 dari 10 hal.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan proses pemeriksaan Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 10/KPPU 1/2017 dengan register Nomor : 40/PDT.KPPU/2019/PN.Mks. dihentikan pemeriksaannya;
2. Mengirimkan berkas perkara permohonan keberatan atas putusan KPPU Nomor 10/KPPU 1/2017 tanggal 18 Desember 2018 dengan register Nomor : 40/PDT.KPPU/2019/PN.Mks.serta sisa biaya panjar perkara ke Pengadilan Negeri Sleman;
3. Menetapkan

40/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mks

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU, DK VS. Dr. RADIANTI, M.A.R.S., DK

01 K/KPPU/2007

No. 01 K/KPPU/2007Usaha Tidak Sehat;3.

No. 01 K/KPPU/2007melakukantindakan distriminatif, dalam bentuk (videputusan KPPU No. 13/KPPUL/2005 halaman 37 38 butir3.11.8 3.11.9.):1.1.5.1.1.1.5.2.memberikan surat dukungan kepada CV.

No. 01 K/KPPU/20072.2.2."

No. 01 K/KPPU/2007Keputusan Presiden R.I. No. 61 Tahun 2004 Jo.

No. 01 K/KPPU/2007

Menyatakan Batal Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-L/2015, tanggal 18 Januari 2016 dengan segala akibat hukumnya;4. Menolak Permohonan Keberatan selain dan selebihnya ;5. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara yang jumlahnya Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah) ;

tanggal 16 Februari 2016, dalam Register Nomor30/Pdt.G/KPPU/2016/PN.SKt.

TerlaporIV/ bukti rekaman sidang)Halaman 7 dari 273 Putusan KPPU Nomor 17/Pat.SusKPPU2016/PN.

273 Putusan KPPU Nomor 17/Pdt.SusKPPU2016/PN.

82 dari 273 Putusan KPPU Nomor 17/Pdt.SusKPPU2016/PN.

Bahwa dengan melihat dari prosespemeriksaan/persidangan di KPPU yang tidak fair dan tidakHalaman 127 dari 273 Putusan KPPU Nomor 17/Pat.SusKPPU2016/PN.

2/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst