36/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Migas)

Kemudian 1 (satu) unit Mobil Merk / Type ISUZUTBR 541 TOURING 25 MT (Long) Jenis / Model MOPEN /Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Migas)MINIBUS warna Chooperheat Brown dengan No.Pol.

MANGATUR PSIMBOLON yang telah di sumpah di penyidik dan telah diberikan dihadapanpenyidik bernama JUNET JONATHAN SIAHAYA Nrp 85060763, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah Kepala Seksi PengamananTeknis dan KK Migas di Kanwil Dep. Pertambangan dan Energidari Tahun 1997 s.d Tahun 2001, PPNS Migas di Badan PengaturHilir Migas dari tahun 2004 s/d sekarang Pengawas VerifikasiPendistribusian BBM di Dit.

BBM BPH Migas ;Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi di BPH Migas adalahsebagai mana diatur dalam Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 41 ayat 3 UUNo.22 Tahun 2001 Tentang Migas adalah melakukan pengaturandan pengawasan Distribusi BBM diseluruh Indonesia ;Bahwa Sesuai Pasal 1 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi yang dimaksud Minyak Bumi adalah hasil proses alamiberupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperaturatmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineralatau. ozokerit

)dan kemudian ditampung dan disimpan, kemudian dijual kembaliatas usaha kegiatan dalam rangka menunjang perekonomiansendiri tersebut melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001tentang Migas ;Bahwa yang dimaksud tindak pidana penyalahgunaanpengangkutan atau niaga BBM subsidi yaitu sebagaimana padapenjelasan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas adalahkegiatan pengangkutan dan niaga tanpa Ijin Usaha Pengangkutandan Niaga dari Pemerintah sedangkan menyalahgunakan adalahkegiatan yang bertujuan

ABDULFANNA tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Migas Pasal55 jo Pasal 53 huruf c Undangundang Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi ;e Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. ANTONIUS patutdiduga termasuk dalam tindak pidana Migas Pasal 55 Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;e Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana dia adalahPenanggungjawab ketersediaan BBM pada PT.

35/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Migas)

Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal27 Mei 2015 Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN Sdw (Migas), sejak tanggal 4 Juni2015 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2015 ;Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat hukum yangbernama Sdr.

Dirjen Migas atau ikatan kerja dengan Pertamina ;Perbuatan ia Terdakwa ABDUL FANNA bin ZAINUDIN sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UURI No.22 tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi ;ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa ABDUL FANNA bin ZAINUDIN pada hari Rabutanggal 04 Maret 2015 sekitar jam 09.00 Wita, atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu lima belas, bertempat di depanSPBU PT.

MANGATUR PSIMBOLON yang telah di sumpah di penyidik dan telah diberikan dihadapanpenyidik bernama JUNET JONATHAN SIAHAYA Nrp 85060763, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah Kepala Seksi PengamananTeknis dan KK Migas di Kanwil Dep. Pertambangan dan Energidari Tahun 1997 s.d Tahun 2001, PPNS Migas di Badan PengaturHilir Migas dari tahun 2004 s/d sekarang Pengawas VerifikasiPendistribusian BBM di Dit.

BBM BPH Migas ;Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi di BPH Migas adalahsebagai mana diatur dalam Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 41 ayat 3 UUNo.22 Tahun 2001 Tentang Migas adalah melakukan pengaturandan pengawasan Distribusi BBM diseluruh Indonesia ;Bahwa Sesuai Pasal 1 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi yang dimaksud Minyak Bumi adalah hasil proses alamiberupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperaturatmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineralatau. ozokerit

DapatAhli jelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwatersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Migas Pasal 55 joPasal 53 huruf c Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi ;e Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. ANTONIUS patutdiduga termasuk dalam tindak pidana Migas Pasal 55 Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;e Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Sdr.

TanjungSemelantakan kemudian setelah kapal diperiksa kapal beserta ABKnya diamankan diPos Unit Polair Tanjung Semelantakan kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 17Mei 2012 sekitar jam 13.00 wita dibawa ke Kotabaru.Terdakwa membenarkan keterangan saksi.Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli atas namaABDUL MUHAEMEN Bin ISHAK pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa ahli bekerja di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPHMigas) mulai tahun 2004 sebagai PNS Perbantuan BPH Migas

, dan jabatan ahliadalah sebagai Anggota Pkja Wilayah I BBM, Direktorat BBM, BPH Migas;Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan surat tugas Koordinator PPNSMigas BPH Migas atas nama Kepala BPH Migas Nomor: 687 / 7/SBU / BPH /2011 tanggal 28 Mei 2012;Bahwa sesuai Pasal 1 UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas yang dimaksudBBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, danJenis BBM antara lain: Premium, Minyak Solar, Pertamax, Pertamax Plus,Biosolar, Minyak Tanah dan Avtur;Bahwa

tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahanbakar minyak tertentu;Bahwa berdasarkan keterang dan faktafakta yang dibuktikan, bahwa patutdiduga telah terjadi perbuatan yaitu badan usaha atau perorangan yangmelakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga BBM tidak berdasarkan ijinusaha dari pemerintah atu perjanjian kerjasama dengan penyalur maka pihakpihak terkait dengan kegiatan usaha tersebut dapat dikenakan sanksi pidanadalam pasal 53 huruf b dan d UURI no. 22 tahun 2001 tentang Migas

Yulia Migas tidak secara langsung,melainkan melalui karyawan UD. Yulia Migas yang bertugas sebagai sopir mobiltangki, yaitu berupa minyak tanah non subsidi, dengan kesepakatan harga dasarperliternya sebesar Rp.6.500, (enam ribu lima ratus rupiah), padahal harga resmidari UD.

Yulia Migas perliternya hanya sebesar Rp.6.152, (enam ribu seratuslima puluh dua rupiah), sehingga terdapat selisin harga pembelian perliternyasebesar Rp.348, (tiga ratus empat puluh delapan rupiah) ;Bahwa pada pembelian pertama, Terdakwa membeli 1 (satu) tangki minyaktanah non subsidi yang isinya sebanyak 5.000 (lima ribu) liter melalui sopir mobiltangki UD.

Yulia Migas, dengan harga 1 (satu) tangkinya sebesar Rp.32.500.000,(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) padahal harga resmi dari UD.

Yulia Migas, masih didalam kurun waktu tahun 2010, Terdakwakembali berkalikali membeli Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT) Non Subsidimelalui sopir mobil tangki UD.

Yulia Migas, padahal Bahan Bakar Minyak Tanah(BBMT) Non Subsidi yang dibeli oleh Terdakwa pertama kali sebanyak 23 drumtersebut, sama sekali belum dijual dan masih disimpan oleh Terdakwa di halamanrumahnya;Bahwa dari hasil beberapa kali pembelian tersebut, secara keseluruhanTerdakwa telah menyimpan atau menimbun Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT)Non Subsidi sebanyak 102 (seratus dua) drum atau lebih kurang sebanyak22.173,78 (dua ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga koma tujuhdelapan) liter

BkoBahwa berdasarkan Pasal 9 (1) Kegiatan Usaha Hulu dan KegiatanUsaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2dapat dilaksanakan oleh : a. badan usaha milik negara; b. badan usahamilik daerah c. koperasi; usaha kecil; d. badan usaha swasta.(2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan UsahaHulu.Bahwa badan usaha swasta dengan syaratsyarat yang harus dipenuhiuntuk memperoleh ijin usaha berdasarkan pasal 24 UURI No.22 Tahun2001 tentang Migas adalah Nama Penyelenggara

, jenis usaha yangdiberikan, kewajiban dalam penyelenggara penguasaan dan syaratsyaratteknis;Bahwa berdasarkan Pasal 30 UURI No.22 Tahun 2001 tentang Migasdan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Pasal 13dan Pasal 14 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan gas bumi yangberwenang mengeluarkan ijin usaha dalam kegiatan usaha hilir adalahpemerintah Cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq Dirjen Migas;Bahwa syarat untuk mendapatkan ijin usaha pemerintah adalah harusdalam bentuk usaha

yang berbadan hukum seperti:koperasi, usaha kecil,badan usaha swasta, badan usaha usaha milik daerah dan badan usahamilik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU RI No.22 Tahun2001 tentang Migas maka orang perorangan tidak memenuhi syarat untukmendapatkan ijin usaha kegiatan hilir minyak dan gas bumi;Bahwa Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Pemegang ljin UsahaNiaga Umum (BUPIUNU) dapat menyalurkan secara langsung maksimal20% untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan

dan HargaJual Eceran Bahan Bakar Minyak untuk dipergunakan sendiri dan tidakdijual Kembali;Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Perpres No.191 tahun 2014 tentangpenyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyakjenis BBM terrtentu terdiri atas minyak tanah (kerosene) dan minyak solar(gas oil);Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah patut didugapenyalagunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidipemerintah sebagaimana dalam pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001tentang Migas

Reg.Perk PDM61/BNGKO/09/2016 dan Terdakwa Masjanjani Bin Jamaludinmengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehinggatidaklahterdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 UURI No.22 Tahun 2001tentang Migas dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun2004 Pasal 13 dan Pasal 14 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan gasbumi yang berwenang mengeluarkan ijin usaha dalam kegiatan usaha hiliradalah pemerintah Cq Menteri Energi

dan saksi menjelaskan dalammendistribusikan minyak tanah non subsidi ke pangkalan minyak tanah para Terdakwatidak ada / tidak menggunakan Surat Perjanjian atau Surat Kontrak karena saksi setiapmenjual minyak tanah secara putus dan saksi dalam mendistribusikan minyak tanahmenjual secara putus dan saksi dalam mendistribusikan minyak tanah non subsidi hanyadi wilayah DKI Jakarta;e Bahwa saksi Henry Yulius Winnes Hutagaol, S.H menjelaskan bahwa saksi bekerja diDirektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas

Nomor 143 PK/Pid.Sus/2012e Yang berwenang sebagai saksi ahli seharusnya adalah BPH Migas, bukandari Pertamina. Vide Pasal 1 ayat 24, Pasal 8 ayat (4), Pasal 41 ayat (3),Pasal 46 ayat (1,2,3,4), Pasal 59 ayat (b), Pasal 60 ayat (a,b,c), Pasal 61 (a,b)dan Pasal 62 UndangUndang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas ;2. Bahwa saksi ahli Ir. Em Novri, MH.

kemudianmengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Batola untukdilakukan pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yangberwenang untuk melakukan pengangkutan tabung gas LPG 3Kg tersebut;halaman 8 dari 13 halamanPutusan Nomor.110/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.e Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut gas LPGtersebut untuk di jual di sungai tabuk dengan hargaRp.19.000.00 (Sembilan belas ribu rupiah) per tabung gas LPG; Bahwa berdasarkan Pasal 23 UndangUndang No. 22 Tahun2001 Tentang Migas

(Migas)

Berdasarkan pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yangdapat melakukan pengangkutan BBM adalah Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan UsahaSwasta,b.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatanusaha hilir Minyak dan Gas Bumi, yang berhak memberikan ijin usahaadalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral;Bahwa syaratsyarat pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha niaga BBMadalah, sebagai berikut :a.Berdasarkan pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yangdapat melakukan pengangkutan BBM adalah Badan Usaha Milik Nagara,Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan UsahaSwasta,Berdasarkan penjelasan pasal

15 ayat 2 PP No. 36 tahun 2004 tentangKegiatan Usaha Hilir Migas , syarat syarat yang harus dipenuhi adalah :1)2)3)4)5)Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatpengesahan dari instansi yang berwenang, Profil Perusahaan(Company Profile), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan DomisiliPerusahaan, Surat Informasi sumber Pendanaan,Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatanoperasi kesehatan kerja serta pengolahan

Niaga,Izin Usaha Hilir Migas dimaksud dikeluarkan oleh Pemerintah cq.

Yang bersangkutan; Bahwa apabila izin usaha niaga sebagaimana tersebut sudah tidak berlaku(batas waktu izin telah habis), maka wajib diperpanjang kembali ke DirektoratJenderal Migas;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;13Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah

Kelapa GadingJakarta Utara dihentikan dan diperiksa oleh anggota Resmob Polsek Kelapagading Jakarta Utara ; > Bahwa terdakwa dan Sdr PARDI (DPO) dalam melakukan Niaga atau jual beliBBM jenis Solar tidak memiliki Izin Usaha dari Pemerintah sebagaimanadimaksud dalam pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak danPasal 55 UURI No.22 tahun 2001 tentang Migas jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :> Bahwa mereka terdakwa SYAFARUDDIN SIREGAR alias REGAR bersamasama dengan Sdr PARDI (DPO) pada

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 53 huruf b UURI No.22 tahun 2001 tentang Migas jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No.22tahun 2001 tentang Migas Jo.

Kelapa Gading Jakarta Utaradihentikan dan diperiksa oleh anggota Resmob Polsek Kelapa gadingJakarta Utara ;> Bahwa terdakwa dan Sdr PARDI (DPO) dalam melakukan Niaga atau jualbeli BBM jenis Solar tidak memiliki Izin Usaha dari Pemerintahsebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf d UU RI Nomor 22 tahun2001 tentang Minyak dan gas Bumi. ; non Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 53 huruf d UURI No.22 tahun 2001 tentang Migas jo Pasal 23 ayat (2) UURI No.22tahun

2001 tentang Migas jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;IKEDUA :> Bahwa mereka terdakwa SYAFARUDDIN SIREGAR alias REGARlbersamasama dengan Sdr PARDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitarpukul 05.00 Wib, atau setidaktidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2012 atau setidaktidaknya pada waktu dalam tahun 2012, bertempat di .11.

Bahwa berdasarkan Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi menyebutkan Kegiatan Usaha Hilir Migas dapat dilaksanakan olehbadan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah, yaitue =Izin Usaha Pengolahan;e =Izin Usaha Pengangkutan;e =Izin Usaha Penyimpanan;e = Izin Usaha Niaga.Izin usaha Hilir Migas dimaksud dikeluarkan oleh Pemerintah (cq.