BandaNaira;Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh DarussalamNomor 602.1/275/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentangPengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) BadanHal. 5 dari 15 hal Put.

No. 208 PK/Pid.Sus/2019Pelayanan Kesehatan Rumah sakit Ibu dan Anak ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2007;Seluruhnya dikembalikan kepada pihak Rumah Sakit Ibu danAnak (RSIA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;Surat Keputusan asli Penunjukan/Penetapan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan KeuanganSKPD/Pembantu PPK pada Badan Pelayanan KesehatanRumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamTahun Anggaran 2007 Nomor Ku.954.1/001/2007 tanggal 4 Juni2007

, dikembalikan kepada SAFRINA, SKM;Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor Peg.821.22/013/2006 tanggal 24 November2006 Pengangkatan Direktur Bapelkes Rumah Sakit lbu danAnak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dikembalikan kepadadr.

No. 208 PK/Pid.Sus/2019 Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh DarussalamNomor 602.1/275/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentangPengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) BadanPelayanan Kesehatan Rumah sakit Ibu dan Anak ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2007;Selurunhnya dikembalikan kepada pihak Rumah Sakit Ibu danAnak (RSIA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;Surat Keputusan asli Penunjukan/Penetapan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan KeuanganSKPD/Pembantu

PPK pada Badan Pelayanan KesehatanRumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamTahun Anggaran 2007 Nomor Ku.954.1/001/2007 tanggal 4 Juni2007, dikembalikan kepada SAFRINA, SKM;Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor Peg.821.22/013/2006 tanggal 24 November2006 Pengangkatan Direktur Bapelkes Rumah Sakit Ibu danAnak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dikembalikan kepadadr.

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Mengesahkan perbaikan penulisan tempat dan tahun lahir pada KK dan KTP Pemohon yang sebelumnya tertulis lahir Nanggroe Timu pada tahun 1977 menjadi tempat lahir di Nangroe Timu tahun lahir 1972

3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu) rupiah;

mengajukan permohonantertanggal 31 Juli 2018, Register Nomor : 107/Pdt.P/2018/PN Lsm yangberbunyi sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan KTP dan KK tempat dan tahun lahir pemohon adalahNanggroe Timu, 11 November 1977 ;e Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran, ljazan dan Akte Pernikahan tempatdan tahun lahir pemohon adalah Nangroe Timu, 11 November 1972 ;e Bahwa terdapat kesalahan tempat dan tahun lahir pada KTP dan KKpemohon agar disesuaikan dengan Akte Kelahiran dan Ijazah pemohonyaitu dari tempat lahir Nanggroe

Mengesahkan perbaikan tempat dan tahun lahir pemohon yang terterapada KTP dan KK agar sesuai dengan Akte Kelahiran dan IjazahHalaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2018/PN Lsm.pemohon yaitu dari tempat lahir di Nanggroe Timu menjadi Nangroe Timudan tahun lahir 1977 menjadi 1972;3. Mengizinkan kepada Dinas yang terkait untuk memperbaiki tempat dantahun lahir pemohon tersebut dan dicatatkan dalam register yang tersediauntuk ini ;4.

tertulis Nanggroe Timu; Bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tersebutSupaya ada keseragaman data pemohon;Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohonmenyatakan tidak keberatan;Menimbang bahwa dipersidangan pemohon juga menerangkan bahwapemohon lahir di Nangroe Timu tahun 1972 sedangkan di KTP dan KK tertulisNanggroe Timu tahun 1977 maka oleh karena itu pemohoninginmemperbaiki kesalahan penulisan tersebut Supya terjadi keseragaman datapemohon antara KK, KTP, Akta Nikah

Bahwa terdapat kesalahan penulisan dalam KK dan KTP atas namaPemohon T.Saiful Bahri yang tertulis lahir Nanggroe Timu pada tanggalHalaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2018/PN Lsm.11 November 1977 akan tetapi yang sebenarnya pemohon lahir diNangroe Timu pada tanggal 11 November 1972;Menimbang bahwa menurut pasal 1 butir 17 UndangUndang Nomor24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud denganPeristiwa penting adalah

Mengesahkan perbaikan penulisan tempat dan tahun lahir pada KK danKTP Pemohon yang sebelumnya tertulis lahir Nanggroe Timu pada tahun1977 menjadi tempat lahir di Nangroe Timu tahun lahir 19723.

Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak permainan maisir/perjudian, sebagaimana dalam dakwaantunggal melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);2. Menuntut pidana cambuk di depan umum terhadap Terdakwa ; sebanyak 7(tujuh) kali tanpa mengurangi terdakwa di tahan selama penyidikan danpenuntutan;3.

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah);Membaca putusan Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam No. 01/JN/2008/MsyProv, tanggal 7 Mei 2008 M. bertepatandengan tanggal 1 Jumadil Awal 1429 H. yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bireuen; Membatalkan putusan Mahkamah Syariyah Bireuen No. 01/JN/2008/Msy .Bir,tanggal 18 Februari 2008 bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1429

No. 04 K/AG/JN/2008dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karenaitu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam telah keliru dalam pertimbangan bahwa perbuatan terdakwatidak terbukti karena perbuatan terdakwa untuk membeli buntut masihrencana belum terlaksana dan membebaskan terdakwa dimana MagjelisHakim

Berdasarkan uraiantersebut kami berpendapat Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syariyah ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam yang menganggap perbuatan terdakwa belumada ketentuan hukum yang melarang perbuatan tersebut (nullum delictumnulla poena sine pravea lege poenali) dan dalam pertimbangan hukumnyaMahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyebutkanperbuatan maisir (perjudian)

No. 04 K/AG/JN/2008karena itu Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sangatkeliru dalam pertimbangan hukumnya karena dalam Pasal 32 Qanun No. 13Tahun 2003 (ketentuan peralihan) menyebutkan Sebelum adanya hukumacara yang diatur dalam qanun tersendiri, maka Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (UU No. 8 tahun 1981) dan peraturan perundangundangan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam ganun ini;mengenai alasanalasan ke : 1 sampai dengan ke 3: Bahwa keberatan tersebut tidak

Tempat tinggal : Jl.Lambeude Gampong Asoi Nanggroe Kec.MeuraxaBanda Aceh ;7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Wiraswata ;Terdakwa ditangkap tanngal 2 Mei 2019 ;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1. Penyidik, sejak tangga 3 Mei 2019 sampai dengan 22 Mei 2019;2. Perpanjangan Penunut Umum sejak 23 Mei 2019 tanggal sampai dengantanggal 1 Juli 2019 ;3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Banda Aceh sejak tanggal 2 Juli2019 sampai dengan 31 Juli 2019 ;4.

Herizal (DPO) kemudian terdakwa membawasabu tersebut untuk digunakan (dipakai) di rumah terdakwa di Jl.Lambeude Gampong Asoi Nanggroe Kec.

Sus/2019/PN.Bna.Narkotika;Subsidiair :Bahwa ia Terdakwa XXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Senintanggal 29 April 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaktidaknya padawaktu lain masih dalam bulan April 2019 atau setidaktidaknya pada waktulain masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah terdakwa di Jl.Lambeude Gampong Asoi Nanggroe Kec.

Sus/2019/PN.Bna.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut := Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis 2 Mei2019 sekira pukul 22.00 wib bertempat di sebuah rumah di jlnLambeude gampong Asoi Nanggroe kec.

Sus/2019/PN.Bna.Meuraxa kota Banda Aceh, pada saat ditangkap terdakwa berada seorang diridi sebuah rumah di jln Lambeuce gampong Asoi Nanggroe kec.

Syarief, ST. yang sebelumnya bertugas sebagaiPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyiapan Sarana danPrasarana Pemukiman dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasiDinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi Nanggroe AcehDarussalam tahun anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor : Ku.954/1556/2008 tanggal 11 september 2008,kemudian untuk Tahun anggaran 2009, berdasarkan Surat KeputusanGubernur Aceh

Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam NomorKu.954.1/05/2008 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat PenggunaAnggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas TenagaKerja dan Mobilitas Penduduk Tahun Anggaran 2008 tanggal 03 April2008;10.Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam NomorKu.954.1/064/2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat PenggunaAnggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/KuasaPengguna

Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008 berserta lampiran;19.Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/1556/2008 tanggal11 September 2008 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas TenagaKerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor : Ku.954/866/2008 Penunjukan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), PembantuHal. 29 dari 35 hal.

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/1556/2008 tanggal11 September 2008 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas TenagaKerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor : Ku.954/866/2008 Penunjukan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), PembantuPejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu BendaharaPengeluaran di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan MobilitasPenduduk Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008berserta lampiran;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sulaiman NyakAhmad, serta bukti pengembalian uang sebesar Rp.11.393.127, tetapterlampir dalam berkas perkara ini ;7.

lahir di Kecamatan Tapaktuan pada tanggal 9 September 1998 yang secara hukum masih di bawah umur (belum dewasa) ;- Memberi izin kepada Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur tersebut di atas untuk dan atas nama anaknya yang di bawah umur tersebut melakukan tindakan hukum berupa menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2213 Gambar Situasi tanggal 24 maret 2009 No. 43.305-16-3 yang terletak di Kecamatan Lam Ara Kabupaten Kabupaten/Kota Banda Aceh Propinsi Nanggroe

dengan surat permohonannyatertanggal 17 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTapakatuan pada tanggal 17 Februari 2014 di bawah Register Nomor : 03/Pdt.P/2014/PN.TTN. yang isinya berbunyi sebagai berikut :e Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernamaHAJI YUSMAR ada memiliki sebidang tanah dikenal dengan SertifikatHak Milik Nomor 2213 Gambar Situasi tanggal 24 maret 2009 No.43.305163 yang terletak di Kecamatan Lam Ara KabupatenKabupaten/Kota Banda Aceh Propinsi Nanggroe

Aceh Darussalam;e Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2213 Gambar Situasi tanggal 24maret 2009 No. 43.305163 yang terletak di Kecamatan Lam AraKabupaten Kabupaten/Kota Banda Aceh Propinsi Nanggroe AcehDarussalam semula tercantum atas nama suami Pemohon HAdlYUSMAR;e Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon pada tanggal 29Januari 2012 maka Sertifikat Hak Milik Nomor 2213 Gambar Situasitanggal 24 maret 2009 No. 43.305163 yang terletak di KecamatanLam Ara Kabupaten Kabupaten/Kota Banda Aceh Propinsi NanggroeAceh

delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkanperkawinan; bahwa saksi kenal SELVIA CITRA, adalah anak bungsu dari Pemohon; bahwa saksi tidak tahu saat ini berapa umur SELVIA CITRA, tetapi setahusaksi, SELVIA CITRA masih bersekolah ; bahwa SELVIA CITRA tinggal bersama Pemohon dan hidup dibiayaiPemohon ; bahwa benar HJ.ASLINDA mempunyai sebidang tanah di Milik Nomor2213 Gambar Situasi tanggal 24 maret 2009 No. 438.305163 yangterletak di Kecamatan Lam Ara Kabupaten Kabupaten/Kota Banda AcehPropinsi Nanggroe

Aceh Darussalam ; bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untukmenjadi wali dari anaknya tersebut karena orang tua lakilaki anak tersebuttelah meninggal dunia, untuk menjaminkan sebidang tanah bersertifikatHak Milik terletak di Milik Nomor 2213 Gambar Situasi tanggal 24 maret2009 No. 43.305163 yang terletak di Kecamatan Lam Ara KabupatenKabupaten/Kota Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;2.

Aceh Darussalam ; Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (Satu) orang anak yang belumdewasa bernama SELVIA CITRA, perempuan, lahir di KecamatanTapaktuan pada tanggal 9 September 1998; bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untukmenjadi wali dari anaknya tersebut untuk menjual sebidang tanahbersertifikat Hak Milik terletak di Milik Nomor 2213 Gambar Situasitanggal 24 maret 2009 No. 43.305163 yang terletak di Kecamatan LamAra Kabupaten Kabupaten/Kota Banda Aceh Propinsi Nanggroe

Menyatakan Terdakwa Herman Chandra bin Rusli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana maisir (perjudian) sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntu Umum dalam Pasal 5 jo pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 13 tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian);2. Membebaskan Terdakwa Herman Chandra bin Rusli karena itu dari dakwaan tersebut;3.

Menyatakan Terdakwa HERMAN CHANDRA Bin RUSLI, secarasah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana maisir/perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 5 jo pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe AcehDarussalam No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian);2). Menjatuhkan pidana terhadap HERMAN CHANDRA Bin RUSLI,dengan pidana Uqubat Cambuk sebanyak 7 (tujuh) kali di depanumum;3).

Aceh Darussalam Nomor: 13 tahun2003 Tentang Maisir, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanSurat Dakwaan tersebut;11Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Bahwa Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan maisir yaitujenis togel, perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Pasal23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 13 tahun2003 Tentang Maisir;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum

,berdasarkan ketentuan Paal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor: 13 tahun 2003 Tentang Maisir, yang dihendakidalam pasal tersebut adalah pelanggaran terhadap apa yang dimaksuddalam Pasal 5 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 13tahun 2003 Tentang Maisir yang unsurnya adalah sebagai berikut:1.

Aceh Darussalam No. 13 tahun 2003 tentangmaisir perjudian sesuai dengan dakwaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian unsurunsurtersebut di atas Majelis Hakim berpendapat lain, bahwa perbuatanTerdakwa Herman Chandra bin Rusli adalah sebagai perekap judi togel,yaitupenyelenggara perjudian bukan pelaku permainan judi, makaMajelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak terbuktisebagaimana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 5 JoPasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh

Menyatakan Terdakwa Herman Chandra bin Rusli tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan pidana maisir (perjudian)sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntu Umum dalam Pasal 5jo pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor: 13 tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian);2. Membebaskan Terdakwa Herman Chandra bin Rusli karena itu daridakwaan tersebut;3.

U FINANCE INDONESIA
Tergugat:
Pemerintah RI Cq Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam Cq Kejaksaan Negeri Lhoksumawe Cq Jaksa Penuntut Umum

Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor 13 Tahun 2003 tentang Jarimah Maisir dan dalam tuntutan subsider telahmelanggar ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Jarimah Maisir ;Hal. dari 16 Put.

Pasal 23 ayat (1)Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang JarimahMaisir ;Menimbang, bahwa adapun tindak pidana (jarimah) yang dilakukan terdakwaadalah sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. :Hal. 2 dari 16 Put. No.05/JN/2015 /MS.KSGPDM 04/KSIMP/Euh.2/01.15 tanggal 19 Januari 2015 yang telah dibacakan di mukapersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa IDRIS ALIAS BORES BIN ALM.

Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang JarimahMaisir yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;Menimbang, bahwa maksud yang dikehendaki dalam Qdanun ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 23 Ayat (1) adalahpelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 Qanun tersebut yang unsurunsurnya sebagaiberikut :1.

No.05/JN/2015 /MS.KSGMenimbang, bahwa tentang unsur Setiap orang jelas disini menunjukankepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akanmempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidanganbenar bahwa terdakwa Idris Alias Bores bin Alm.

Dan selaku seorang wargamasyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamyang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkanatau membenarkan terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan denganSyariat Islam tersebut.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dalamMenerapkan Hukum terhadap Pekerjaan Pembangunan GedungMeuligoe Wali Nanggroe;3.1.

Oleh karena itu untuk segala sesuatu yang berkaitan denganpekerjaan pembangunan Gedung Meuligoe Wali Nanggroe adalahmerupakan tanggung jawab dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Acehbaik teknis maupun keuangannya, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya ketentuan tentang PengelolaanKeuangan Pemerintah Daerah;.

Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dalammenerapkan hukum terhadap pekerjaan Pembangunan GedungMeuligoe Wali Nanggroe;Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Acehdimulai pada halaman 24 alinea tiga yang bercetak miring yangmenyatakan sebagai berikut: apakah permintaan eskalasi olehPenggugat kepada Tergugat dalam Pembangunan Gedung MeuligouWali Nanggroe Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp3.584.734.000.00(tiga miliar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluhempat ribu

Oleh karena itu pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Banda Aceh tidak mencermati Bukti T.III.1 sampaidengan T.IIl.7 dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaanPembangunan Gedung Meuligoe Wali Nanggroe oleh Terbanding/Penggugat.

sendiri sebagai pelaksana pembangunanGedung Meuligoe Wali Nanggroe lokasi Aceh Besar.

Tempat tinggal : Dusun Cot Nanggroe Desa Mesjid Punteut Kec.Blang Mangat Kota Lhokseumwe.7. Agama : Islam8. Pekerjaan : Ex. Pelajar.Terdakwa Suhaimi Bin Hamdani ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16November 2016Terdakwa Suhaimi Bin Hamdani ditahan dalam tahanan rutan oleh:2.

NOVRIZAL Bin RAMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suhaimi pada hariKamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Medan BandaAceh Dusun Cot Nanggroe Desa Mesjid Punteuet Kec.

LHAMSYAH Bin SIRJON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suhaimi pada hariKamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Medan BandaAceh Dusun Cot Nanggroe Desa Mesjid Punteuet Kec.

Blang Mangat Kota Lhokseumawe; Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman pada hari Kamistanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wib didepan rumah Fikar (namapanggilan) di Jalan Medan Banda Aceh Dusun Cot Nanggroe Desa Mesjid PunteuetKec.

Blang Mangat Kota Lhokseumawe;Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN LsmBahwa Terdakwa ditangkap di jalan Medan Banda Aceh Dusun Cot Nanggroe DesaMesjid Punteuet Kec.

KepaniteraanMahkamah Syar'iyah Sinabang di bawah Register Nomor : 35/Pdt.G/2009/MSHalaman dari 7 halamanSNB, secara perdamaian sesuai dengan Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuatpada tanggal 2 Februari 2010 M/17 Shafar 1431 H; Bahwa kesepakatan yang disetujui dan ditandatangani bersama tersebutadalah sebagai berikut : Pasal 1 : Objek harta bersama poin surat gugatan Penggugat berupa Sebidangtanah seluas 830 M2 yang terletak di Desa Suka Karya KecamatanSimeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe

AcehDarussalam dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 255 yang diterbitkanoleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Simeulue tertanggal 23 Januari2008 terdaftar atas nama Ikhsan dan di atas tanah tersebut terdapat satuunit rumah kayu ukuran 5 x 20 M2 serta satu unit gudang ukuran 5 x 7 M2adalah menjadi hak milik Penggugat ;Pasal 2 : Objek harta bersama poin 2 surat gugatan Penggugat berupa Sebidangtanah seluas 583 M2 yang terletak di Desa Seuneubok Kecamatan JohanPahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Nanggroe

Objek harta bersama poin 3 surat gugatan Penggugat berupa sebidangtanah seluas 511 M2 yang terletak di Desa Tidang Kecamatan SyiahKuala Kota Madya Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamdengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 yang ditrbitkan oleh KantorBadan Pertanahan Kota Madya Banda Aceh tertanggal 13 September1999 terdaftar atas nama Ikhsan,Objek harta bersama poin 4 surat gugatan Penggugat berupa sebidangtanah seluas 5000 M2 yang terletak di Desa Latiung (UPP1)Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten

Simeulue Provinsi NanggroeAceh Darussalam dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 150 yangditrbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barattertanggal 2 Oktober 2003 terdaftar atas nama AKFA; Objek harta bersama poin 5 surat gugatan Penggugat berupa sebidangtanah seluas 511 M2 yang terletak di Jalan Latiung Labuhan BajauDesa Batu Ralang Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten SimeulueProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan dengan Akta Jual Belitertanggal 3 September 2004 Nomor : 003/ST/IX/2008

Kamal; Sebelah Barat dengan tanah saudara Johan Syah; Objek harta bersama poin 6 surat gugatan Penggugat berupa sebidangtanah seluas 405 M2 yang terletak di Jalan Coet Lawang DesaGampong Darat Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh BaratHalaman 3 dari 7 halamanProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan dengan Akta Jual Belitertanggal 13 Oktober 2005 Nomor : 819JP/2005 yang dibuatdihadapan Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Johan Pahlawan,dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan tanah

dalam rangka mencari danasebesar tersebut di atas, namun janji Tergugat kenyataannya tidak pernahterealisir, karena Tergugat hanya dapat menyerahkan copy kedua sertifikat dimaksud di atas ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No.001/SK/IX/2006 tentang Team Kampanye Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe AcehDarussalam bahwa dalam rangka untuk efektifitas kerja Calon Gubernur(Cagub) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Calon Wakil Gubernur(Cawagub) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Namunsemua janjijanji Sampai saat ini tidak pernah ada realisasinya ;Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Komisi Independen PemilihanProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 50 tahun 2006 tanggal 6 November2006 tentang Penetapan Pasangan Calon GubernurlWakil Gubernur ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam tahun 2006, Komisi Independen Pemilihan ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam telah menetapkan pasangan Calon GubernurWakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2006 : No.

Salahuddin AlFata Calon Wakil Gubernur Bahwa begitupun Tergugat dalam melakukan kampanye untukmensukseskan dan memenangkan Pilkada Nanggroe Aceh Darussalam akanmelakukan bersamasama dengan Penggugat, dengan jadwal mulai tanggal 24November7 Desember 2006 (14 hari), namun Tergugat mulai tanggal 25Nopember 2006 kembali ke Bekasi dengan alasan cucunya sakit dan tidakkembali lagi ke Nanggroe Aceh Darussalam sampai pemungutan suara tanggal11 Desember 2006, oleh karenanya kampanye berlangsung tanpa kehadiranTergugat

Ketentuan Umum Bab , Pasal 1 angka 5 Keputusan Komisi IndependenPemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 19 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/WakilBupati dan Walikota/Wakil Walikota Di Provinsi Nanggroe AcehDarussalam.3.

Bahwa pokok atau inti dari hubungan hukum antara Pembanding danTerbanding adalah Kesepakatan Bersama tertanggal 10 September 2006(P1, vide: TK3), yaitu Kesepakatan Bersama antara Pembanding danTerbanding untuk maju sebagai kandidat calon Gubernur dan WakilGubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) periode 20062011 padaPilkada NAD 2006.

RIZAL BIN (ALM) MARZUKI UMAR pada hariKamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jin.Meunasah Gampong Asoe Nanggroe Kec. Meuraxa Kab.

Meunasah Gampong Asoe Nanggroe Kec.

Meunasah Gampong Asoe Nanggroe Kec. Meuraxa Kab.Banda Aceh.

Meunasah Gampong Asoe Nanggroe Kec. Meuraxa Kota BandaAceh;Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidakada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu;Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa benar dirinyaada memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi M. Taisir pada hariKamis tanggal 24 Januari 2019 sekira 13.00 wib di depan rumahTerdakwa di JIn. Meunasah Gampong Asoe Nanggroe Kec.

Setelah itu saksi langsungpergi menuju ke Gampong Asoe Nanggroe Kec. Meuraxa Kota BandaAceh untuk menemui Terdakwa. Kemudian sekira pukul 13.00 Wibsaksi tiba didepan rumah Terdakwa di Jin. Meunasah Gampong AsoeNanggroe Kec.

Luebe Main Desa, Blang Rayeu, Uteun Bayi,Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam;3. BUSTAMAM ABDULLAH, No.KTP.1108121507530001, No.Pegawai:34039178, beralamat di Kendari, Trieng, Tanah Luas, Aceh Utara,Nanggroe Aceh Darussalam; 4. DELYOEZAR RAHIMIN, No.KTP.11730.21410532.0002, No.Pegawai:34043752, beralamat di Jl. Bidan No. 117, Tumpok Teungoh,Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam;5.

Garuda No. 18, Tumpok Teungoh, Lhokseumawe,Nanggroe Aceh Darussalam; 7. FAUZI BENNY, No.KTP. 1173023011560003, No.Pegawai: 34037655,beralamat di Jl. Said Abu Bakar LK Il, KutaBlang, Lhokseumawe,Nanggroe Aceh Darussalam; 8. HABIBULLAH DAHLAWY, No.KTP. 11730226009450001, No.Pegawai:46623, beralamat di Jin. TU Agam No. 26 LK IV.Kuta Blang,Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam; 9. HERMANSYAH HASYM, No. KTP. 1173020306570002, No. Pegawai:34050765, beralamat di Jl.

Imam No. 62, Tumpok Teungoh,Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam;MUHAMMAD SALEH ABDUL, No. KTP. 1173020811530006, No.Pegawai:34066258, beralamat di Jl. Bidan, Tumpok Teungoh, Lhokseumawe,Nanggroe Aceh Darussalam; NANI PURYANI, No. KTP. 1111135010540002, No.Pegawai: 34070623,beralamat di Jalan Habib Puteh, Kapung Baru, Biruen, Nanggroe AcehDarussalam; NIBEL IBRAHIM, No. KTP. 1173020112450002, No.Pegawai: 46003,beralamat di Jl.

Kenari No.10, Kuta Blang, Lhokseumawe,Nanggroe Aceh Darussalam;22.23.24.25.26.Aly28.29.30.31.32.33.SULAIMAN ABDUL RAHMAN, No. KTP. 173021011430004 No.Pegawai:30650, beralamat di Jl. Haji Hasan No. 10, Uteun Bayi, Lhokseumawe,Nanggroe Aceh Darussalam; HJ. HAYATUN binti YUSUF a/w (Alm) SULAIMAN AHMAD, No. KTP.1171026711560001, No.Pegawai: 31807, beralamat di Jl. Darussalam,Gg Satria No. 30, Kp. Jawa Baru, Lhokseumawe, Nanggroe AcehDarussalam; SYAHBUDDIN CUT MALEM, No.

Bidan 110/IV,Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam;ZAINUDDIN RASYID, No.KTP. 1108120105550001, No.Pegawai:34072074, beralamat di Menaeusah Rayeuk Munye Blang Jreuen,Lhoksukon, Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam; ZAKARIA USMAN, No.KTP. 110804.05105.00001, No.Pegawai:34097345, beralamat di Dusun Tgk Dibalee, Manyang, Lhoksukon, AcehUtara, Nanggroe Aceh Darussalam;34. ZULKIFLI AHMAD, No.KTP. 1173021010520004, No. Pegawai:34033209, beralamat di Jl. Darussalam, Gg.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kinidiperhitungkan sebesar Rp. 256.000, (dua ratus lima puluh enam riburupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Tergugatputusan Mahkamah Syariyah tersebut telah diperbaiki oleh MahkamahSyariyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan putusannya Nomor:83/Pdt.G/2008/Msy.Prov, tanggal 24 November 2008 M. bertepatan dengantanggal 26 Dzulgqaidah 1429 H., yang amarnya sebagai berikut: Menyatakan permohonan banding dari

Bahwa Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telahsalah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya hanyamengambil alin pertimbangan Mahkamah Syariyah Idi serta memperbaikiamar putusan Mahkamah Syariyah Idi sepanjang mengenai ketentuan Pasal84 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 jo. UndangUndang No. 3 Tahun2006;2.

Bahwa Mahkamah Syariyah Nanggroe Aceh Darussalam telah salah dalammenerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya sama sekali tidakmenyangkut faktafakta hukum dan nilai kesaksian serta buktibukti parapihak yang terungkap dalam pemeriksaan tingkat pertama, padahal buktibukti dan saksisaksi yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat tidakmemenuhi persyaratan pembuktian serta tidak mendukung dalil gugatan,karena keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh TermohonKasasi/Penggugat yang berdasarkan

Testimonium de auditu, sehinggakesaksian tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan ke 1 dan 2:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena MahkamahSyariyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak salah dalam menerapkanhukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidakHal. 4 dari 6 hal.

syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut ataupengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe

Baitul Mal Aceh;

Putusan No.1/JN/2018/Ms.Bna.Bahwa, saksi menangkap Terdakwa di hotel Grand Nanggroe Jalan Tgk.

Dan turutjuga kami mengamankan 4 (empat) orang PSK/wanita penghibur lain yaitu VeraMaulinda, Yeti Firmanita, Irmawati dan Dewi Yusrawati yang sering jugadipekerjakan oleh Terdakwa.Bahwa, hotel Grand Nanggroe tidak begitu ketat dan tidak ditanya apapunketika memesan kamar;Bahwa, benar semua keterangan yang saksi berikan ketika diperiksa olehpenyidik;.

Putusan No.1/JN/2018/Ms.Bna.Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017sekitar pukul 01.00 Wib di hotel Grand Nanggroe Jin.

Bahwa, tempattempat atau hotel yang memungkinkan untuk melakukan tindakpidana prostitusi yang pernah Terdakwa lakukan adalah dihotel Grand Nanggroe,Oasis, Hermes, The pade dan Kartika. Karena hotelhotel tersebut tidak begituketat pemeriksaannya; Bahwa, saya mengaku khilaf dan sangat menyesal serta tidak akanmengulanginya lagi.

Putusan No.1/JN/2018/Ms.Bna.terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa dengan sengaja sejak duatahun yang lalu (tahun 2015) telah melakukan jarimah menyelenggarakan,menfasilitasi atau mempromosikan jarimah ikhtilath, Sampai pada khirnyaTerdakwa pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIBbertempat di Hotel Grand Nanggroe, yang beralamt di JI. Tgk.

rupiah)dikembalikan kepada terdakwa (Jailani bin Affan); Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan,kedudukan, harkat serta martabatnya; Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) kepada negara;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/Akta/JN/2008/ Msy.Bir, yang dibuat oleh Panitera padaMahkamah Syariyah Bireuen, yang menerangkan, bahwa padatanggal 28 Juli 2008 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bireuentelah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan MahkamahSyariyah Provinsi Nanggroe

Berdasarkanuraian tersebut kami berpendapat Mahkamah SyariyahProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah salah dalammenerapkan hukum pembuktian;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim MahkamahSyariyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yangmenganggap perbuatan terdakwa belum ada ketentuan hukumyang melarang perbuatan tersebut (nullum delictum nullapoena sine pravea lege poenali) dan dalam pertimbanganhukumnya Mahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam menyebutkan perbuatan maisir (perjudian)diartikan

No. 04 K/AG/JN/2008yang menang mendapat bayaran dari uraian unsur dalamPasal 23 ayat (1) Qanun No. 13 Tahun 2003 adalah jelasterlihat mengadopsi dari Pasal 303 KUHP oleh karena ituMahkamah Syariyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamsangat keliru) dalam pertimbangan hukumnya karena dalamPasal 32 Qanun No. 13 Tahun 2003 (ketentuan peralihan)menyebutkan Sebelum adanya hukum acara yang diatur dalamqanun tersendiri, maka Kitab Undang Undang Hukum AcaraPidana (UU No. 8 tahun 1981) dan peraturan perundangundangan

Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor 13 Tahun 2003 tentang Jarimah Maisir dan dalam tuntutan subsider telahmelanggar ketentuan Pasal 6 jo.

Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Jarimah Maisir ;Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalamSurat Tuntutan NO.REG.PERK.PDM 116/KSIMP/Euh.2/07.15 tanggal 13 Agustus2015 yang dibacakan di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telahHal. 1 dari 13 Put.

Pasal 23 ayat (1)Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang JarimahMaisir ;Menimbang, bahwa adapun tindak pidana (jarimah) yang dilakukan terdakwaadalah sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.

Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang JarimahMaisir yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;Hal. 8 dari 13 Put.

Dan selaku seorang wargamasyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamyang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkanatau membenarkan terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan denganSyariat Islam tersebut.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaitersebut : Bahwa bermula adanya bencana alam berupa gempa bumi yang diikutidengan adanya gelombang tsunami yang melanda Provinsi Nanggroe AcehDarussalam pada tanggal 26 Desember 2004 sehingga membuatperekonomian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi hancur danuntuk merehabilitasi dan merekonstruksi perekonomian tersebut knususnyakoperasi, ekonomi kecil, mikro dan menengah maka sekira bulan Februari2005 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

Khairul Jamhari selaku Deputi Rekonstruksiberkunjung ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk melihat kondisiyang sebenarnya dan kemudian melakukan sosialisasi kepada KepalaDinas seProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang membidangi koperasidan UKM serta mencari masukan tentang program/kegiatan apa yangsesuai untuk merehabilitasi dan merekonstruksi perekonomian tersebutkhususnya koperasi, ekonomi kecil, mikro dan menengah di ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam ; Bahwa kemudian Dinas Koperasi dan PKM

Provinsi Nanggroe AcehDarussalam mengusulkan 8 (delapan) jenis program/kegiatan yang hasilnyadituangkan dalam Surat Gubernur Rrovinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor : 518/10699 tanggal 28 Juni 2005 dan dari kedelapan usulantersebut Departemen Koperasi dan UKM RI kemudian menyetujui usulankegiatan/program yaitu Program Bantuan Dana Bergulir dengan besarplafon anggaran yang akan ditetapkan bertasarkan usulan dari masingmasing Kabupaten dan Kota seNanggroe Aceh Darussalam dan kemudianmeminta dan mengusulkan

AcehDarussalam pada tanggal 26 Desember 2004 sehingga membuatperekonomian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi hancur danuntuk merehabilitasi dan merekonstruksi perekonomian tersebut knususnyaHal. 14 dari 32 hal.

Khairul Jamhari selaku Deputi Rekonstruksiberkunjung ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk melihat kondisiyang sebenarnya dan kemudian melakukan sosialisai kepada Kepala DinasseProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang membidangi koperasi danUKM serta mencari masukan tentang program/kegiatan apa yang sesuaiuntuk merehabilitasi dan merekonstruksi perekonomian tersebut knususnyakoperasi, ekonomi kecil, mikro dan menengah di Provinsi Nanggroe AcehDarussalam ;Bahwa kemudian Dinas Koperasi dan PKM Provinsi