banding;k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sahdan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah ataudibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan,atau Atasan Pejabat; danl. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap.Pada proses penerbitan Obyek Gugatan TERGUGAT telahbertindak sewenangwenang dengan Menerbitkan ObyekGugatan meskipun cacat prosedur dan/atau tidak sesuaidengan peraturan Perundangundangan yang berlakuseperti tidak adanya unsur Pimpinan, Berita Acara,Notulensi

29 Juli 2020 sampaidengan tanggal 23 Pebruari 2021 belum pernah menerimaKeputusan Bupati Bandung Nomor : 800/Kep.279/Kec tentangPengesahan Rotasi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang KabupatenBandung Periode 2018 2024 yang ditetapkan tanggal 29 Juli2020 beserta Dokumen dan/atau berkas lainnya terkait RotasiPimpinan BPD Desa Tanjungsari (SK Susunan Pimpinan danAnggota BPD Desa Tanjungsari yang baru versi Camat Cangkuangtanggal 29 Juli 2020, berita acara, notulensi

Musyawarah BPD DesaTanjungsari di kantor Aula Kecamatan Cangkuang tanggal 9 Juli2020 tidak ada Undangan resmi dari Ketua BPD DesaTanjungsari, tidak dipimpin oleh satupun pimpinan BPDTanjungsari dan tidak ada Notulensi yang dibuat oleh SekretarisBPD, dan diinisiasi bahkan difasilitasi oleh Camat Cangkuangmewakili TERGUGAT, maka dengan demikian TERGUGAT telahmelanggar ketentuan pasal 59 UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa..

Hasil pemilihan Pimpinan BPD ditetapkan dalam Keputusan BPDdan ditandatangani oleh Pimpinan BPD Desa Tanjungsari sertadilengkapi dengan Notulensi yang dibuat oleh Sekretaris BPD DesaTanjungsari.4.

Rapatrapat atau Musyawarah BPD dinyatakan tidak sah apabilatidak dipimpin oleh seluruh atau salah satu Pimpinan BPD.Proses Rotasi/Pemilihan Pimpinan BPD Desa Tanjungsaritanggal 9 Juli 2020 di Aula Kecamatan Cangkuang tidakdilaksanakan dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus(rapat Paripurna) tapi dilaksanakan dalam musyawarah BPDdan tidak dipimpin oleh seluruh atau salah satu Pimpinan BPDDesa Tanjungsari, tidak ada notulensi dan Berita Acara yangdibuat oleh sekretaris BPD beserta Dokumen lainnya

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo.Pasal 3 huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara PenyelesaianSengketa Informasi Publik di Pengadilan, maka Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa in litis ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama Salinan ResmiPutusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 555/PTSNMK.MA/KIJBR/11/2016, Notulensi

Surat Notulensi Mediasi Antara Penggugat dan Tergugat ;Membuktikan bahwa telah terjadi penawaran pembayaran hutang yangdiajukan oleh pihak Tergugat I, Namun pihak Penggugat tidak sepakatdengan penawaran yang ditawarkan penggugat, Penggugat meminta untukmelakukan pelunasan Hutang tersebut;5.

Fotokopi Surat Notulensi mediasi antara Penggugat dan Tergugat ,CUD LEANN seen ecw x sats conv wm arn a wv ne ac om mt OO OR a BWR 8T.LI3 ;4. Fotokopi Surat Pertemuan 23 November 2020, diberi tanda .........

Wom Finance, danpada saat itu juga Yoki Anggadita membuatkan notulensi dan dibuatkanpada Form Bipartit dan mengatakan pada saat itu dilakukan Bipartidpertama tanoa memberikan copy daripada notulensi tersebut;Bahwa adapun penolakan Demosi oleh Penggugat adalah keputusan yangtelah dilakukan Tergugat sangat tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaantahun 2015 2017, yaitu Pasal 12 ayat (1) tentang demosi Perusahaan dapatmengambil tindakan berupa penurunan golongan, pencabutan dan/ataupenurunan jabatan

AnugerahEnergitama, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten kutaiTimur, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur, Kepolisian ResorKutai Timur menghasilkan 8 (Delapan) Point Kesimpulan sebagaimanadituangkan dalam Notulensi Rapat Dengar Pendapat DPRD KabupatenKutai Timur, Nomor : 13/PersRisalah/Notulen/III/2019, tanggal 25 Maret2019, yaitu:Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 96/Padt.SusPHI/2021/PN SmrDPRD telah mengundang pihak Disnakertrans Kutai Timur,Pengawas Ketenagakerjaan dari Disnakertrans

Oleh Karena itu sebelum ada penetapan sesuaiperaturan perundangan, agar perusahaan dan buruh tetapmenjalankan hak dan kewajiban masingmasing atau perusahaanbisa menskorsing buruh dengan tetap memberikan upahnya.Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 96/Padt.SusPHI/2021/PN Smr11.12.13.Bahwa Meskipun Notulensi Rapat Dengar Pendapat DPRD Kab.

KutalTimur tanggal 25 maret 2019 telah disampaikan oleh pihak DPRD Kab.Kutai Timur kepada Tergugat, namun Tergugat tidak juga melaksanakanKesimpulan yang dituangkan dalam Noteulensi Rapat Dengar Pendapat(RDP) DPRD Kabupaten Kutai Timur, knususnya Point ke 8 (Delapan)Kesimpulan pada Notulensi RDP DPRD Kabupaten Kutai Timur.

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (bukti T1);Fotokopi Kumpulan Dokumen Uji Publik Rancangan Peraturan KPUNomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan AlokasiKursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalamPemilinan Umum (bukti T2):Fotokopi Surat Pimpinan DPRI Nomor: LG/12589/DPR RI/VII/2017,tanggal 21 Juli 2017, Hal Undangan Rapat Timus dan Timsin RUUtentang Penyelenggaraan Pemilu, ditujukan kepada Sekjen KPU, SekjenBawaslu, dan Sekjen DKPP, disertai lampiran Risalah Notulensi

Fotokopi Surat Ketua KPU RI Nomor: 240/KPU/III/2017, tanggal 24Maret 2017, Perihal: Permohonan Narasumber dalam kegiatan FGDtentang Penataan Daerah Pemilinan dan Alokasi Kursi untuk Pemilu2019, disertai lampiran notulensi hasil FGD pada hari Kamis, tanggal 6April 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan (bukti T4);5.

KAMARI (Asli);12 Notulensi Rapat Pengurus KUD Sumber Alam (Asli) mulai tanggal 26Januari 2000 sampai 07 Januari 2006 (Buku Asli);Berita Acara Rapat Pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari2000 (Dokumen Asli) mulai tanggal 19 Januari 2000 sampai 26 Februari2007;Daftar hadir rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000(Buku Asili);Berita Acara Realisasi KUT MT 19992000 (Dokumen Asili);Rekapitulasi RDKK tanggal 23 September 1999 (Dokumen Asli di BRI);Surat Perjanjian Kredit Nomor : 488/

KAMARI (asli);6. 12 Notulensi Rapat Pengurus KUD Sumber Alam (Asli) mulai tanggal 26Januari 2000 sampai 07 Januari 2006 (buku asli);7. Berita Acara rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari2000 (dokumen asli) mulai tanggal 19 Januari 2000 sampai 26 Pebruari2007;8. Daftar hadir rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000(buku asli);9. Berita Acara Realisasi KUT MT 19992000 (dokumen asili);10. Rekapitulasi RDKK tanggal 23 September 1999 (dokumen asli di BRI);11.

KAMARI (asili);6. 12 Notulensi Rapat Pengurus KUD Sumber Alam (Asli) mulaitanggal 26 Januari 2000 sampai 07 Januari 2006 (buku asli);Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 1916 K/Pid.Sus/201711.12.13.14.15.16.17.18.Berita Acara rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari2000 (dokumen asli) mulai tanggal 19 Januari 2000 sampai 26Februari 2007;Daftar hadir rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari2000 (buku asili);Berita Acara Realisasi KUT MT 19992000 (dokumen asili);.

KAMARI (asili);12 Notulensi Rapat Pengurus KUD Sumber Alam (Asli) mulai tanggal 26Januari 2000 sampai 07 Januari 2006 (buku asli);Berita Acara rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari2000 (dokumen asli) mulai tanggal 19 Januari 2000 sampai 26 Pebruari2007;Daftar hadir rapat pengurus KUD Sumber Alam tanggal 26 Januari 2000(buku asli);Berita Acara Realisasi KUT MT 19992000 (dokumen asili);Rekapitulasi RDKK tanggal 23 September 1999 (dokumen asli di BRI);Surat Perjanjian Kredit Nomor: 488/SH01

)meminta kesediaan dari Bapak Kukuh Prayogo sebagai Direktur UtamaPT.SPM untuk segera menyelesaikan segala permasalahan mengenai semuahak pekerja Security PT.SPM baik Pusat maupun Regional;*Kami mohon kesediaan waktu Bapak Kukuh Prayogo memberikan jawabanpermasalahan ini secepatnya, sebelum kami menempuh upaya hukum keinstansi terkait, dalam hal ini Disnakertrans dan Menakertrans;18 Bahwa kemudian, beberapa kali perundingan dilakukan, beberapa kali SuratPernyataan, Berita Acara, Kesepakatan dan Notulensi

No. 164 K/Pdt.SusPHI/201312121920e SURAT KESEPAKATAN, tertanggal: Jakarta, 29 01 2010;e SURAT PERNYATAAN, tertanggal: Jakarta, 29 01 2010;e RISALAH PERUNDINGAN, tertanggal: Jakarta, 9 Februari 2010;e SURAT PERNYATAAN, tanggal: 9 Februari 2010;e RISALAH PERTEMUAN, tertanggal: Jakarta, 14 04 2010; NOTULEN, tertanggal: Jakarta, 21 04 2010;e MINUTES OF MEETING, tertanggal: Kamis/ 17 Juni 2010;e NOTULENSI, tertanggal: Jakarta, 02 September 2010;e NOTULENSI PERUNDINGAN, tertanggal: 27 Oktober 2010;Bahwa

No. 164 K/Pdt.SusPHI/2013dipaparkan dalam butirbutir sebelumnya), setelah Surat Panggilan Ketigatersebut, pada tanggal 27 Oktober 2010 antara para Penggugat dan Tergugatterjadi perundingan yang difasilitasi/ dimediasi oleh pihak TELKOMSELselaku pengguna jasa, yang dituangkan dalam notulensi perundingan,tertanggal: 27 Oktober 2010;50 Bahwa kemudian berkaitan dengan mutasi terhadap para Penggugat,Tergugat (dalam hal ini Anton Ramdhani selaku Manager OperasionalPT.Sandhy Putra Makmur Jakarta) menyatakan

Wom Finance,dan pada saat itu juga Yoki Anggadita membuatkan notulensi dandibuatkan pada Form Bipartid dan mengatakan pada saat itu dilakukanBipartid pertama tanpa memberikan copy daripada notulensi tersebut ;13.

HRFast, diberi tanda bukti P2 ;SK No.049/SK/HCHO/RAP3/13 Penetapan Jabatan sebagai Branch HeadCirebon, diberi tanda bukti P3 ;Foto copy SK DEMOSI No.116/SK/HCHO/A.A.P/16 ke Kapos HeadSoreang tertanggal 29 Juli 2016 ,diberi tanda bukti P4 ;Foto copy Adendum Surat Keputusan Direksi No.017c/SKD/HC/15 perihalKetentuan Fasilitas CAR OWNERSHIP PROGRAM (COP) atas FasilitasEncashment, diberi tanda bukti P5;Foto copy Noitulensi Bipartit kedua pada tanggal 25 Agustus 2016, diberitanda bukti P6 ;Foto copy Notulensi

M E N E T A P K A N

1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan Notulensi (Berita Acara) Rapat Pesero CV. Muhammad Haikal, tanggal 22 September 2023 di Samarinda dan tanggal 03 Oktober 2023 di Jakarta sah secara hukum;

3 Menetapkan secara hukum Sdr. Ensy Triani Kaat menjadi direktur menggantikan Alm. Yansh Kaat dan mengeluarkan sdr. Usman dari jabatannya sebagai Wakil Direktur I CV.

Notulensi pertemuan pihak BPKAD Kota Bengkulu, Bappenda KotaBengkulu, inspektorat Kota Bengkulu, serta bagian pemerintahan setdaHalaman 12 dari 27 hal Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2021/PN BglKota Bengkulu pada tanggal 20 februari 2018. Yang pada intinyamelakukan pembahasan terkait pengembalian setoran PBB aonPenggugat dengan kesimpulan bahwa tidak ada satupun dasar hukumuntuk melakukan pengemblian pajak PBB yang telah Penggugatsetorkan secara utuh kecuali pengembalian kelebinan pembayaran.9.

Notulensi pertemuan pihak BPKAD Kota Bengkulu, Bappenda KotaBengkulu, inspektorat Kota Bengkulu, serta bagian pemerintahan setdaKota Bengkulu pada tanggal 20 februari 2018. Yang pada intinyamelakukan pembahasan terkait pengembalian setoran PBB anPenggugat dengan kesimpulan bahwa tidak ada satupun dasar hukumuntuk melakukan pengemblian pajak PBB yang telah Penggugatsetorkan secara utuh kecuali pengembalian kelebinan pembayaran.9.

Abdul Gafur langsung menyediakan dokumen persetujuanAndal, RKL, RPL disertai dengan Berita Acara Sidang, Notulensi, sertabendel dokumen Andal, RKL, RPL;Bahwa setelah melalui pembahasan pada Sidang Komisi Penilai AmdalKabupaten Lumajang pada tanggal 10 Juni 2010 pembahasan tentangdokumen Andal, RKL,RPL, RE kegiatan pertambangan pasir besi PT IMMSdi Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, Bupati Lumajangmengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 660/186/427.44/2010 tanggal 14 Juni

Abdul Gafur langsung menyediakan dokumen persetujuanAndal, RKL, RPL disertai dengan Berita Acara Sidang, Notulensi, sertabendel dokumen Andal, RKL, RPL;Bahwa setelah melalui pembahasan pada sidang komisi Penilai AmdalKabupaten Lumajang pada tanggal 10 Juni 2010 pembahasan tentangdokumen Andal, RKL, RPL, RE kegiatan pertambangan pasir besi PT IMMSdi Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, Bupati Lumajangmengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 660/186/427.44/2010 tanggal 14 Juni

Nomor:660/174/427.44/2010 tanggal 25 Mei 2010 Perihal: Persetujuan KAAndal Kegiatan Pertambangan Pasir Besi PT Indo Modern MiningSejahtera (IMMS); 26.Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Teknis Komisi Penilai Amdaldan Penyusun Dokumen Amdal PT Indo Modern Mining Sejahtera(IMMS) Nomor: 24.A/SEK.AM/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010; 27.Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AmdalKabupaten Lumajang, Pembahasan Analisis Dampak Lingkungan(Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan

Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AmdalKabupaten Lumajang, Pembahasan Kerangka Acuan Analisis Hal. 79 dari 117 hal.

Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AmdalKabupaten Lumajang, Pembahasan Analisis Dampak Lingkungan(Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan RencanaPemantauan Lingkungan (RPL) Pertambangan Pasir Besi oleh PTIndo Modern Mining Sejahtera (IMMS) di Desa Bades KecamatanPasirian Kabupaten Lumajang, tanggal 10 Juni 2010; Hal. 103 dari 117 hal.

Tidak memenuhi aturan yang ada, tergugat menguraikan fakta sebagaiberikut:Dalam Penetapan keputusan Kelayakan Lingkungan telah dilakukanberdasarkan kriteria : Berdasarkan Permen LH No 8 Tahun 2013 pasal 15 (Terlampir) Hasil notulensi yang disampaikan kepada pemrakarsa sudah terjawab danakan diakomodir oleh pemrakarsa dengan pertimbangan teknis dari instasiterkait sesuai dengan yang di tuangkan dalam RKLRPL.b.

Notulensi rapat terbit setelah selesaipelaksanaan rapat dengan pertimbangan menunggu saran dan masukananggota tim komisi atau teknis yang lain yang tidak bisa hadir dalam rapattersebut serta proses penandatangan notulensi dilakukan oleh kepala BLHD.b. BLHD Pemkot Tangsel tidak terbuka mengenai hasil persidangan AmdalAyoma yang sebenarnya.

Tanpa dasar yang jelas dan transparan, BLHD Tangsel tidak bolehmenerbitkan Surat Rekomendasi, tergugat menguraikan fakta sebagaiberikut:Landasan BLHD menerbitkan surat kelayakan lingkungan hidup berdasarkanPermen LH No 8 Tahun 2013 pasal 15 (Terlampir) dan Hasil notulensi yangdisampaikan kepada pemrakarsa sudah terjawab dan akan diakomodir olehpemrakarsa dengan pertimbangan teknis dari instasi terkait sesuai denganyang di tuangkan dalam RKLRPL.d.

Tidak diterbitkannya Notulen Hasil Sidang Amdal Ayoma oleh BLHD KotaTangsel, merupakan upaya secara sengaja.tergugat menguraikan fakta sebagai berikut:BLHD menerbitkan Notulensi hasil rapat Pembahasan Andal, RKLRPLoleh Tim Teknis dan Komisi Nomor: 660/1405Pengkajian&binhuk, tanggal2 Juni 2016, Nomor: 660/2845Pengkajian&binhuk, tanggal 4 november2016, Nomor: 660/2885Pengkajian&binhuk, tanggal 8 november 2016(terlampir).6. REKOMENDASI BLHD :a.

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: BLHD menerbitkan Notulensi hasil rapat Pembahasan Andal, RKLRPK oleh TimTeknis dan Komisi No. 660/1405Pengkajian & Binhuk tanggal 2 Juni 2016 jo.No.660/2845Pengkajian & binhuk tanggal 4 Nopember 2016 jo. No.660/2845Pengkajian & binhuk tanggal 8 Nopember 2016, dimana dalam hal ini tidak adakewajiban bagi BLHD untuk menyerahkan Notulen rapat pada peserta rapat.

Menyatakan tender yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018dimana PENGGUGAT dinyatakan sebagai pemenang tender untukpengelolaan parkir di Bintaro Trade Center dan Pasar Modern Bintaroperiode 1 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2021 adalah sah,mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Notulensi Tender pada tanggal 29 Januari 2018 yangmenyatakan PENGGUGAT sebagai pemenang tender untuk pengelolaanHalaman 15 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 837/Padt.G/2018/PN Tng10.11.parkir di Bintaro

pemenang tender untuk pengelolaanparkir di Bintaro Trade Centre dan Pasar Modern Bintaro (vide petitumangka 2, 3, dan 4) sebagai berikut:Petitum angka 2 yang menyatakan:Memyatakan tender yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari2018 dimana PENGGUGAT dinyatakan sebagai pemenang tenderuntuk pengelolaan parkir di Bintaro Trade Center dan Pasa ModernBintaro Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2021adalah sah, mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum;Petitum angka 3 yang menyatakan:Menyatakan Notulensi

Bahwa Penggugat juga mendalilkan Penggugat sebagai pemenangtender pada tanggal 29 Januari 2018 sesuai Notulensi Rapat dankemudian Tergugat II mengirimkan surat pemberitahuan bahwaPenggugat sebagai pemenang tender mendasarkan pada Surat Nomor:488eks/SJKI/BTCPASMOD/II2018 tertanggal 5 Februari 2018 perihalSURAT PEMBERITAHUAN PEMENANG TENDER PARKIR (vide positagugatan angka 14 dan 15);Dalil Penggugat tidak memiliki dasar fakta maupun dasar hukum, karenasurat Nomor: 488eks/SJKI/BTCPASMOD/II2018 yang

Bahwa tidak benar posita gugatan a quo angka 10 s/d 17 yang mendalilkanbahwa Penggugat sebagai pemenang tender pada tanggal 29 Januari 2018sebagaimana dalildalilnya yang menyatakan:"14... dan kemudian Penggugat ditetapbkan sebagai pemenang tender,hasil tender kemudian dituangkan ke dalam notulensi rapat dimana semuapihak yang hadir dalam tender tanggal 29 Januari 2018 membubuhkantanda tangannya diatas materai.;15.

Sesuai Notulensi Rapat yang menyatakan:1. Penawaran terakhir dari PT. CP Rp 410.000.000, + 10% Pajak (PPN)bevaee dst .......5. U/ Pembayaran GI dilakukan di awal bulan beralanpaling telat tg!

Perihal penerbitan surat perjanjian baru tersebut, barubisa diketahui berdasarkan bukti notulensi rapat (bukti T.19) yang didukungketerangan para saksi. Jika masyarakat umum tidak mengikuti sidang ataumembaca notulensi, maka akan sulit untuk memahami duduk persoalan yangsebenarnya.

Bahwa karena isinya telahdisepakati, dan uang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi pada saatperjanjian dalam tahun 2011, maka menjadi kewajiban dari TergugatRekonvensi untuk selanjutnya membayar angsuran hutang tersebut ;Bahwa berdasarkan bukti surat P.Rek.20, yaitu surat panggilan kepadaTergugat Rekonvensi tanggal 25 Oktober 2012 untuk membicarakan tunggakanhutangnya, dan bukti P.Rek.19 berupa Notulensi rapat pertemuan tanggal 27Oktober 2012, diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi belum melunasihutangnya.Bahwa

Kalbar Nomor :SEK.PL.04.0106 tanggal 10 Februari 2009 perihal Sengketa Tanah LAPAS Klas IIA Pontianak.Foto copy 3 (tiga) lembar Notulensi Pertemuan Antara pihak Kementerian Hukum danHAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAH Binti H.

SAID yangdikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak pada Hari KAMIStanggal 18 Nopember 2010 Pukul 10.00 wib di Ruang Rapat Kepala Kantor WilayahKementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.Foto copy 3 (tiga) lembar Notulensi Pertemuan Antara pihak Kementerian Hukum danHAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAH Binti H.

Sholikhin.Foto copy 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antara pihak KementerianHukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAHBinti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II APontianak tanggal 18 November 2010Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj.NURSIAH Binti H.

SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II APontianak pada Hari KAMIS tanggal 18 Nopember 2010 Pukul 10.00 wib diRuang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMKalimantan Barat.Foto copy 3 (tiga) lembar Notulensi Pertemuan Antara pihak KementerianHukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAHBinti H.

Sholikhin.Foto copy 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antara pihak KementerianHukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAHBintt H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IT APontianak tanggal 18 November 2010Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj.NURSIAH Binti H.

Bukti T4A : Foto copy dari copy Kesepakatan yang tercapai/Notulensi hasilrapat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Oktober2011, yang dicatat di bawah Purchse Order Nomor: PROC/PHE0558/ELE/PO/ 089 REV.0 yang ditanda tangani olehPenggugat dan Tergugat ; 8.

Bukti T4B : Foto copy sesuai dengan aslinya terjemahan dari Kesepakatan Yangtercapai/Notulensi hasil rapat antara Penggugat dan Tergugat padatanggal 7 Oktober 2011 yang tercatat di bawah Purchse OrderNomor : PROC/PHE0558/ELE/PO/089 Rev.0 dengan ditandatangani oleh Penggugat dan tergugat ; Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugatmengajukan kesimpulan masingmasing tertanggal 13 Maret 2013; Menimbang bahwa oleh karena tidak ada yang akan disampaikan lagi dalamperkara ini, maka

Pengakuan tersebut setelahPenggugat dilakukan konfrontir dengan para pekerja yang bertemu danmendengar langsung informasi tersebut dari Penggugat;Bahwa pengakuan Penggugat bahwa dirinyalah yang menyebarkan informasitidak benar tersebut adalah bukti sempurna yang tidak dapat dikesampingkan.Pengakuan tersebut terekam dan tercatat dengan jelas dalam Notulensi BeritaAcara Rapat tanggal 25 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat ,Penggugat dan para pekerja yang menjadi saksi;10.Bahwa selanjutnya

Sama halnya dengan notulensi yangdibuat Penggugat, hanya akan dibuat oleh Penggugat jika akan membuat suratatau permohonan;28.Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan Penggugat angka 10, harus ditolakkarena mengandung kesalahan dalam pemahaman hukum.

Foto copy Notulensi Rapat Direksi PT. Warahma Biki Makmur, tanggal 25 Agustus2015, yang diberitanda bukti 113;4. Foto copy Surat Pernyataan Saksi atas nama Isti Utami, tanggal 26 Agustus2015, yang diberitanda bukti T14;5. Foto copy Surat Pernyataan Saksi atas nama Katarina MBR. tanggal 26 Agustus2015, yang diberitanda bukti 115;6. Foto copy Surat Pernyataan Saksi atas nama Ramin, tanggal 26 Agustus 2015,yang diberi tanda bukti 116;7.

Foto copy Notulensi Rapat Direksi dan Unsur Manajemen Tergugat , tanggal 31Agustus 2015, yang diberi tanda bukti 117 ;8. Foto copy Surat Pernyataan Penggugat, tanggal 2 September 2015, yang diberitanda bukti 118;9. Foto copy Slip Gaji Penggugat untuk bulan Agustus 2015, yang diberi tanda bukti19;10. Foto copy Slip Gaji Penggugat untuk bulan September 2015, yang diberi tandabukti T110;11.

M.Si tersebut tidak memiliki dasar legalitas apapunkecuali hasil rapat yang dipimpin oleh terdakwa yang tidak ada notulensi rapatnyaatau berita acara hasil rapatnya. Tim ini juga tidak memiliki AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga, tidak berbadan hukum, bahkan susunanpengurus dan anggota yang dibentuk oleh terdakwa, tidak memiliki kejelasanmengenai tugastugas dan fungsinya di dalam Tim tersebut.

Adnan Aroko), kemudian terdakwa memanggil bendahara dan sekretarisuntuk menandatangani Proposal tersebut, selanjutnya proposal dikirimkankepada Dinas Hubkomminfobudfar Kabupaten Kepahiang;Bahwa benar Kelompok Masyarakat yang dinamakan Tim PenggerakPercepatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Muara Kemumu yangdibentuk oleh terdakwa selaku Camat Kecamatan Muara Kemumu tersebut,tidak memiliki Anggaran Dasar maupun anggaran rumah tangga, tidakmempunyai Badan Hukum, hasil rapatnya tidak pula mempunyai Notulensi

Bukti T. 1: Berita Acara Notulensi tanggal 6 April 2020;Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa dalam Berita Acara NotulensiPertemuan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat menyampaikanitikat baiknya untuk mengembalikan dana Penggugat dengan skema 6(enam) kali pembayaran serta menawarkan pengembalian dana dengan carabarter aset tanah Tergugat, akan tetapi itikat baik tersebut ditolak olehPenggugat, dan Penggugat meminta pengembalian dana dengan skema 2Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan

Fotokopi Berita acara Notulensi tanggal 6 April 2020 diberi tanda (T1);Menimbang, bahwa suratsurat bukti tersebut telah dibubuhi materaisecukupnya dan aslinya diperlinatkan didepan persidangan ;Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat tersebut diatas Tergugattelah tidak mengajukan alat bukti lainnya didepan persidangan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada hal hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaanperkara ini yang dianggap sebagai telah dimuat