Ditemukan 822 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-04-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 12/PID.TPK/2015/PT SMG
Tanggal 13 Mei 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : R. BONDAN AGUNG K., SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : SUKIYAH Binti (Alm) PARDIMAN
5233
  • Pada Penjelasan X menyebutkan Permasalahan Penyelewengan adalahpermasalahan yang diakibatkan adanya penyelewengan dana yaitu :a) Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana pinjamanke kelompok oleh TPK, sehingga kelompok / pemanfaat hanyamengakui dana yang diterima saja.b) Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana kepemanfaat oleh pengurus kelompok sehingga pemanfaat hanyamembayar kewajiban sesuai dengan yang diterima.c) Penyelewengan pengembalian oleh pengurus kelompok, TPK (
    Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana kepemanfaat oleh pengurus kelompok sehingga pemanfaat hanyamembayar kewajiban sesuai dengan yang diterimanya;c. Penyelewengan pengembalian oleh pengurus kelompok, TPK(bagi lokasi yang menggunakan TPk);d.
    Pada Penjelasan X menyebutkan Permasalahan Penyelewenganadalah permasalahan yang diakibatkan adanya penyelewengan danayaitu :a) Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana pinjamanke kelompok oleh TPK, sehingga kelompok / pemanfaat hanyamengakui dana yang diterima saja.b) Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana kepemanfaat oleh pengurus kelompok sehingga pemanfaat hanyamembayar kewajiban sesuai dengan yang diterima.c) Penyelewengan pengembalian oleh pengurus kelompok, TPK (bagilokasi
Register : 29-01-2019 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 25-11-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 25/PID.SUS-LH/2019/PT BDG
Tanggal 4 Maret 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ARIF BUDIMAN, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : M. NURYANTO SLAMET
29164
  • .> Surat perjanjian kerjasama penghasil, pengangkut dan pengelola/pemanfaat limbah B3 antara PT SENAYAN SANDANG MAKMURdengan PT Khalda Alam Utama dan Job Clouring. Bahwa Kapasitas poduksi sebagaimana Ijin Usaha Industri yangHalaman 4 dari 24 halaman .
Putus : 17-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal
Tanggal 17 Desember 2015 —
576246
  • Pusaka Jaya PaluPower tersebut ditemukan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash yangditempatkan di areal pabrik terbuka (open dumping) di loKasi pabrik yang tidakdiangkat dan limbah B.3 tersebut tidak diserahkan kepada pengumpul,pemanfaat, pengolah dan penimbun yang memilikiizin.
    Tidak mengangkat limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash yangditem patkan di areal pabrik terbuka (open dumping) dilokasi pabrik dantidak menyerahkan kepada pengumpul, pemanfaat pengelolah danpenimbun yang memilikiizin.5. Tidak menyimpan limbah B3 berupa, oli bekas, aki bekas, cartridge, kainmajun dan sarung tangan yang terkontaminasi limbah B3 ke TPS limbahB3 dan tidak menyerahkan kepada pengumpul, pemanfaat pengelolahdan penimbun yang memilikiizin.6.
    Tidak mengangkat limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash yangditem patkan di areal pabrik terbuka (open dumping) dilokasi pabrik dantidak menyerahkan kepada pengumpul, pemanfaat pengelolah danpenimbun yang memilikiizin.5. Sudah menyimpan limbah B3 berupa, oli bekas, aki bekas, cartridge, kainmajun dan sarung tangan yang terkontaminasi limbah B3 ke TPS limbahB3 dan tidak menyerahkan kepada pengumpul, pemanfaat pengelolahdan penimbun yang memilikiizin.6.
Register : 04-05-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
BAGUS KURNIANTO, SH.
Terdakwa:
KARTINI Binti ABU SUTRISNO
15031
  • DWI KURNIANINGSIH, dan saksimelakukan pencocokan data (crosscheck) dengan anggotaanggota penerima pinjaman sesuai daftar realisasi yangdiserahkan terdakwa, dan ditemukan fakta yaitu pinjaman yangditerima peminjam / pemanfaat besarannya tidak sesuai daftarrealisasi pinjaman, dan ada anggota yang masuk daftar penerimapinjaman dalam daftar realisasi pinjaman ternyata tidak menerimapinjaman sama sekali.3. Saksi SIGIT KURNIAWAN, S.Pd Bin KAMSIN. Batang. 39 Tahun / 08 Januari1978. Laki laki.
    ) oleh terdakwa sehinggaAnggota Kelompok (Pemanfaat) hanya membayar kewajibansesuai yang diterima ;e Pinjaman yang diterima peminjam / pemanfaat besarannyatidak sesuai daftar realisasi pinjaman ;halaman 21 dari 118 Putusan nomor 42/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.e Anggota yang masuk daftar penerima pinjaman dalam daftarrealisasi pinjaman ternyata tidak menerima pinjaman samasekali.
    Pecalunganmelakukan pencocokan data dengan anggotaanggota penerimapinjaman sesuai daftar realisasi yang diserahkan terdakwa, danditemukan :e Pinjaman yang diterima peminjam / pemanfaat besarannyatidak sesuai daftar realisasi pinjaman ;e Anggota yang masuk daftar penerima pinjaman dalam daftarrealisasi pinjaman ternyata tidak menerima pinjaman samasekali.7. Saksi MUKAROMAH, SE Binti MISMAN. Batang. 31 Tahun / 07 Maret 1986.Perempuan. Indonesia. Dukuh Siguci RT .002 / RW.
    Pinjaman Riil yang diterima Anggota (Pemanfaat) sebesarRp.649.950.000, (enam ratus empat puluh sembilan jutasembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;3. Pemotongan oleh Sdri. KARTINI sebesar Rp.1.015.550.000,(satu milyar lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;4. Yang harus ditanggung oleh Sdri.
    KARTINI antara lain :e Melakukan Penyelewengan atau Pemotongan pada saat Alokasike Anggota Kelompok (Pemanfaat) oleh Sdri. KARTINI sehinggaAnggota Kelompok (Pemanfaat) hanya membayar kewajibansesuai yang diterima;e Memasukan nama orang yang tidak ada / sudah meninggal atauanggota yang sudah tidak meminjam (lunas) tetapi seolaholahmeminjam.Bahwa benar setelah mengetahui adanya penyimpangan dalampengelolaan dana SPP di UPK Sejahtera Kec.
Register : 19-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 02-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 2/PID.TPK/2016/PT PAL
Tanggal 2 Februari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ANDI RIO RAHMAT, SH
Terbanding/Terdakwa : JULIYADI
6743
  • Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepadamasyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha;2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengantujuan program;3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkatwilayah pedesaan;4. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya)sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan programsecara akuntabel, transparan dan berkelanjutan;5.
    Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhanpermodalan usaha melalui kelompok pemanfaat; Bahwa kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran padaProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaandi Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong TahunAnggaran 2012 2013 terdiri dari:Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2016/PT PAL Nama Jumlah Tal Xx TSIKelompak Pinjaman (Rp) Pencairan PerlunasanKelompok SPP Rp. 22 032012 22092013POLU
    Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepadamasyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha;2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesualdengan tujuan program;Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2016/PT PAL3, Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkatwilayah pedesaan;4.
    Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya)sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan programsecara akuntabel, transparan dan berkelanjutan;5, Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhankebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat; Bahwa kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran padaProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaandi Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong TahunAnggaran 2012 2013 terdiri dari: No
Putus : 25-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 25 Februari 2015 — Ferlin Wahyudi MM Bin M. Yamin
5114
  • Sub 4.4.8.e menyebutkan : verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal : Pengalaman kegiatan simpan pinjam;Persyaratan kelompok;Kondisi kegiatan simpan pinjam;Penilaian khusus rencana kegiatan;Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftarrumah tangga miskin;Bahwa selain melanggar peraturan tersebut, tindakan dan perbuatan yang dilakukan olehterdakwa bersamasama dengan saksi Susyana Binti Kosim telah merugikan keuangannegara, Berdasarkan hasil perhitungan kerugian
    Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannnya dengan pengembangan potensi wilayah.14 Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaankeuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usahakelompok atau pemanfaat.15 Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan,bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM mandiriPerdesaan.16 Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan
    Sub 4.4.8.e menyebutkan : verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal : Pengalaman kegiatan simpan pinjam;Persyaratan kelompok;Kondisi kegiatan simpan pinjam;Penilaian khusus rencana kegiatan;Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftarrumah tangga miskin;Bahwa selain melanggar peraturan tersebut, tindakan dan perbuatan yang dilakukan olehterdakwa bersamasama dengan saksi Susyana Binti Kosim telah merugikan keuangan negara,Berdasarkan hasil perhitungan kerugian
Register : 30-10-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 23 Februari 2015 — SITI NURSEHATI, SE Binti ODJIM RODJAEIN
6413
  • Peningkatan pelayanan kepada RTM(Rumah Tangga Miskin) dalamPasal 5pemenuhan kebutuhan permodalanusaha melalui kelompok pemanfaat;Berdasarkan tujuan tersebut sasaran penerima dan pemanfaat danabergulir PNPM Mandiri Perdesaan yaitu :Kelompok Simpan pinjam (KSP) yaitu kelompok yang mempunyaikegiatan pengelolaan simpan pinjam dengan prioritas RTM;Kelompok Usaha bersama (KUB) yaitu kelompok yang mempunyaikegiatan usaha yang dikelola bersama oleh anggota kelompok denganprioritas kelompok yang mempunyai
    ;Berdasarkan tujuan tersebut sasaran penerima dan pemanfaat dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan yaitu :5Kelompok Simpan pinjam (KSP) yaitu kelompok yang mempunyai kegiatanpengelolaan simpan pinjam dengan prioritas RTM; Kelompok Usaha bersama (KUB) yaitu kelompok yang mempunyai kegiatan usahayang dikelola bersama oleh anggota kelompok dengan prioritas kelompok yangmempunyai anggota RTM; 222 2c no nen nc nc nnn nc nc neeKelompok Aneka Usaha yaitu kelompok yang anggotanya RIM yang mempunyaiusaha yang
    ;Berdasarkan tujuan tersebut sasaran penerima dan pemanfaat dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan yaitu :Kelompok Simpan pinjam (KSP) yaitu kelompok yang mempunyai kegiatanpengelolaan simpan pinjam dengan prioritas RTM; Kelompok Usaha bersama (KUB) yaitu kelompok yang mempunyai kegiatan usahayang dikelola bersama oleh anggota kelompok dengan prioritas kelompok yangmempunyai anggota RTM;> 22222 o nn one nen n nn nnn en nn nnn n nn ne neeKelompok Aneka Usaha yaitu kelompok yang anggotanya RIM yang mempunyaiusaha
    kegiatan pengelolaan dana bergulirPNPM Mandiri Perdesaan bertujuan :Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagaipemanfaat maupun kelompok usaha:;"""Pelestarian dan pengembangan permodalan usaha yang berasal dari dana programsebelumnya yang sesuai dengan tujuan program sebelumnya;Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat pedesaan;Peningkatan pelayanan kepada RTM (Rumah Tangga Miskin) dalam pemenuhankebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat
    ;Berdasarkan tujuan tersebut sasaran penerima dan pemanfaat dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan yaitu :5Kelompok Simpan pinjam (KSP) yaitu. kelompok yang mempunyai kegiatanpengelolaan simpan pinjam dengan prioritas RTM; Kelompok Usaha bersama (KUB) yaitu kelompok yang mempunyai kegiatan usahayang dikelola bersama oleh anggota kelompok dengan prioritas kelompok yangMSM pPUryal ANGQOLA.
Register : 18-03-2014 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 6 Agustus 2014 — KUSWARA AWALUDIN Bin OBAN HERYADI
5611
  • menerima bantuan dan saksisama sekali tidak mengetahui yang mengetahui yaknisaudara Asep Hasan selaku Ketua TPK yang lama, namunberdasarkan informasi yang saksi ketahui dari masyarakatsekitar bahwa ada terjadi tunggakan sebesar Rp. 2.815.000,(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) di salah satuanggota kelompok pemanfaat SPP tersebut;e Bahwa tahun 2010 ada ~pencairan dana dan adapengembalian tapi masih ada tunggakan;e Bahwa kalau) adatunggakan pengendali UPK ikutbertanggung jawab ;e Bahwa
    Desa Talaga ; Rp. 74.734.000,9 Desa Cikembang ; Rp.100.963.000,TOTAL ; Rp. 750.000.000, e Bahwa setelah dana diterima oleh para pemanfaat lalu pihak TPKyang dikoordinir oleh ketua kelompok masingmasing melakukanpenagihan setoran angsuran lalu setoran tersebut langsungdisetorkan ke pihak UPK;e Bahwa kemudian saksi lalu. memberikan kwitansi / slippembayaran dan langsung mencatat di pembukuan terkait uangangsuran setoran;e Bahwa setiap uang penerimaan setoran yang diserahkan olehpara kelompok pedesaan
    Uri);Bahwa pada tahun 2009 jumlah yang diterima sebesar Rp20.500.000, (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) Bahwa apabila terjadi tunggakan maka masingmasing KetuaKelompok pemanfaat pinjaman harus bertanggung jawabmenyelesaikan tunggakan tersebut secara tanggung renteng;e Bahwa saksi Asep Hasan selaku Bendahara Unit PengelolaKegiatan (UPK) kec.
    2010 untuk kegiatan SimpanPinjam Perempuan dan setelah dicrosschek di lapangan ternyatakelompok pemanfaat tersebut tidak ada atau nama kelompok yangterdapat dalam laporan UPK adalah fiktif;Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan selaku Ketua UPKKec.
Putus : 12-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2560 K/PID.SUS.LH/2015
Tanggal 12 Mei 2016 — PT. KOYAMA CASTING INDONESIA (PT.KCI) yang dalam hal ini diwakili SHIGEMI KOYAMA;
899778 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melaksanakan penataan pada TPS sesuai jenis dan karakteristiklimbah B3 dengan menggunakan label yang jelas dan mencantumkantanggal masuk pada TPS, kecuali limbah B3 yang diangkat langsungke Pemanfaat.3. Menyediakan sarana pengamanan yang sesuai pada TPS, seperti alatpemadam kebakaran dan lainlain sesuai kebutuhan.4.
Putus : 27-11-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1779 K/Pdt/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — George Gunawan, Bsc Direktur Utama PT. HAIRINDO PRATAMA VS TESADESRADA RYZA
13595 Berkekuatan Hukum Tetap
  • disebutkan Konsumen adalahsetiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagikepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidakuntuk diperdagangkan;6 Bahwa menurut penjelasan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen tentang BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2(angka 2) dinyatakan Didalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhirdan konsumen antara. konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat
    Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatuproduk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatuproduk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertiankonsumen dalam undangundang ini adalah konsumen akhir";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MahkamahAgung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari PemohonKasasi: PT. HAIRINDO PRATAMA (Svenson Hair Center (S) Pte.
Register : 28-03-2013 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 83/PID.SUS/2013/PN.JBI.
Tanggal 11 Juli 2013 — LIM LIAN JEUI.
67378
  • Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaktidaknya di tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yangberwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, turut serta melakukan,mengedarkan atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yangtidak sesuai dengan dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalampasal 44 ayat (5) berupa Miniature Circuit Breaker ( MCB) merk New Pallas, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut :Awalnya pada tanggal 08 Pebruari
    mempertimbangkan dakwaan yang faktahukumnya lebih sesuai ditemukan dalam persidangan, yang dalam hal ini Majelisakan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kedua in casu melanggar pasal 54ayat (2) UndangUndang R.I No.30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa rumusan lengkap dari pasal 54 ayat (2) UndangUndangR.I No.30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut :Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatandan pemanfaat
    :Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standarNasional Indonesia.Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 54 ayat (2) UndangUndang R.INo.30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, sebagai mana diuraikan diatas, pasalini mengandung unsurunsur sbb. :1 Setiap Orang.2 Yang Memproduksi, Mengedarkan, Atau Memperjualbelikan Peralatan DanPemanfaat Tenaga Listrik.3 Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia.Hal. 17 dari 26 hal.PUT.NO.83/PID.SUS/2013/PN.
Register : 28-02-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 12-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 8/PID.SUS/2018/PT SBY
Tanggal 14 Maret 2018 — 244/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby
8239
  • Tujuan kuitansi ini adalah kelompok telahmenerima langsung dari UPK dan selanjutnya mengembalikan kepada UPK;Kelompok membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampirankuitansi penerimaan dana;Kelompok menyerahkan kuitansi/fanda terima uang per pemanfaat kepadaUPK;Penjelasan X PENGELOLAAN DANA BERGULIR PTO (Petunjuk TeknisOperasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan;10.1.2 Mekanisme Pengelolaan;a. Kelembagaan Pengelola;3.
    diserahkan keUPK untuk diadmnistrasikan kemudian BKAD menugaskan Tim Verifikasiuntuk melaksanakan verifikasi usulan dan huruf b ; setiap usulan permohonanpinjaman dari kelompok calon pemanfaat harus dilakukan verifikasi oleh timverifikasi;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan kerugiannegara sebesar Rp. 152.476.000, (seratus lima puluh dua juta empatratus tujuh puluh enam ribu rupiah)atau setidaktidaknya sejumlahitusesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan
    Tujuan kuitansi ini adalah kelompok telahmenerima langsung dari UPK dan selanjutnya mengembalikan kepada UPK;Kelompok membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampirankuitansi penerimaan dana;Kelompok menyerahkan kuitansi/fanda terima uang per pemanfaat kepadaUPK;Penjelasan X PENGELOLAAN DANA BERGULIR PTO (Petunjuk TeknisOperasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan10.1.2 Mekanisme Pengelolaan;a. Kelembagaan Pengelola;3.
    secara individu;Standar Prosedur Operasional UPK Srikandi Kecamatan Plandaan padaBagian Ill tentang Pengelolaan Perguliran pada point 2.2.8 mengenaiPengembalian Pinjaman pada huruf b : Pengembalian pinjaman dilakukanlangsung oleh Ketua Kelompok kepada UPK;Standar Prosedur Operasional UPK Srikandi Kecamatan Plandaan padaBagian Ill tentang Pengelolaan Perguliran pada point 2.2.5 mengenaiVerifikasi Usulan Permohonan Pinjaman Kelompok pada huruf a ; semuausulan permohonan pinjaman dari kelompok calon pemanfaat
    diserahkan keUPK untuk diadmnistrasikan kemudian BKAD menugaskan Tim Verifikasiuntuk melaksanakan verifikasi usulan dan huruf b ; setiap usulan permohonanpinjaman dari kelompok calon pemanfaat harus dilakukan verifikasi oleh timverifikasi;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan kerugiannegara sebesar Rp. 152.476.000, (seratus lima puluh dua juta empatratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itusesuail dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan
Putus : 24-08-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 883 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 24 Agustus 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG ; ALI MUH. ASDAR Bin AKBAR, SUYUTI Bin MAKKASAU
6036 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rakhmat KurniaAnggota : KMPKMP Desa/Kelurahano Bahwa LEPPM3 berkewajiban menerima dan menyalurkan danaekonomi produktif masyarakat ke Kelompok Masyarakat Pemanfaat(KMP) sebesar Rp. 638.227.000, (enam ratus tiga puluh delapan jutadua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;o Bahwa dana Proyek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir(PEMP) untuk masingmasing Kelompok Masyarakat Pemanfaat(KMP) berdasarkan Rencana Definif Kabutuhan Kelompok (RDKKk)yakni :o KMP Baji Areng Desa Pa'jukukang sebesar Rp. 127.645.400
    identifikasi potensi dan mengembangkan kemitraansebagai dasar perencanaan strategis untuk jangka pendek,menengah dan jangka panjang ; Berperan mengelola dana pengembangan modal usaha pascakegiatan PEMP 2001 dan menyalurkannya kepada KMP baruterutama di Desa yang belum memperoleh prograrn PEMP ;o Bahwa tugas dan kewenangan mereka Terdakwa tersebut telahdisalahgunakan sebagai LEPPM$ yakni :o Bahwa LEPPM3 berkewajiban menerima dan menyalurkan danaekonomi produktif masyarakat ke Kelompok Masyarakat Pemanfaat
    Menerima dan menyalurkan dana ekonomi produktif masyarakat ke KMP(Kelompok Masyarakat Pemanfaat) ;2. Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan PEMP,3. Membukukan penggunaan dana PEMP4. Melaporkan perkembangan kegiatan program PEMP dan permodalan(keuangan) kepada penanggung jawab operasional PEMP Kabupaten/Kota/Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ;5. Membantu menyelesaikan KMP bermasalah6. Melakukan pemeriksaan pembukuan KMP7.
    Jaksa Penuntut Umum perihal halhalyang memberatkan dari perobuatan Terdakwa, oleh karena dengan adanyakerugian keuangan negara atau perekonomian negara akan menghambatpembangunan nasional, menghambat pertumbuhan dan kelangsunganpembangunan.Berdasarkan alatalat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu dariketerangan saksisaksi dan alat bukti surat, banhwa Terdakwa telah melakukanpemotongan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) rangseharusnya disalurkan kepada 5 (lima) Kelompok Masyarakat Pemanfaat
Putus : 06-12-2010 — Upload : 28-07-2012
Putusan PN DOMPU Nomor 129/Pid.B/2010/PN.DOM
Tanggal 6 Desember 2010 — - SAHRIR A. KARIM
5823
  • diblokir atau tetap dibukukan dalam rekening KUBe;Berdasarkan JUKNISnya buku rekening KUBe harus disimpan pada KUBe danyang berhak untuk menarik dana KUBe dari Bank NTB adalah masingmasingketua kelompok KUBe; Bahwa dana KUBe harus dipergunakan untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP)artinya dana harus dipergunakan untuk kegiatan usaha bukan untuk kebutuhankonsumtif, dana bantuan KUBe bersifat hibah mengikat artinya, dipergunakanuntuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang mutlak dan harus dikembalikanoleh pemanfaat
    diblokir atau tetap dibukukan dalam rekening KUBe.Berdasarkan JUKNISnya buku rekening KUBe harus disimpan pada KUBe dan14yang berhak untuk menarik dana KUBe dari Bank NTB adalah masingmasingketua kelompok KUBe; Bahwa dana KUBe harus dipergunakan untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP)artinya dana harus dipergunakan untuk kegiatan usaha bukan untuk kebutuhankonsumtif, dana bantuan KUBe bersifat hibah mengikat artinya, dipergunakanuntuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang mutlak dan harus dikembalikanoleh pemanfaat
Putus : 13-05-2015 — Upload : 07-02-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PT SMG
Tanggal 13 Mei 2015 — SUKIYAH Binti (Alm) PARDIMAN
4833
  • Pada Penjelasan X menyebutkan Permasalahan Penyelewengan adalahpermasalahan yang diakibatkan adanya penyelewengan dana yaitu :a) Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana pinjamanke kelompok oleh TPK, sehingga kelompok / pemanfaat hanyamengakui dana yang diterima saja.b) Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana kepemanfaat oleh pengurus kelompok sehingga pemanfaat hanyamembayar kewajiban sesuai dengan yang diterima.c) Penyelewengan pengembalian oleh pengurus kelompok, TPK (
    Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana kepemanfaat oleh pengurus kelompok sehingga pemanfaat hanyamembayar kewajiban sesuai dengan yang diterimanya;c. Penyelewengan pengembalian oleh pengurus kelompok, TPK(bagi lokasi yang menggunakan TPk);d.
    Pada Penjelasan X menyebutkan Permasalahan Penyelewenganadalah permasalahan yang diakibatkan adanya penyelewengan danayaitu :a) Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana pinjamanke kelompok oleh TPK, sehingga kelompok / pemanfaat hanyamengakui dana yang diterima saja.b) Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana kepemanfaat oleh pengurus kelompok sehingga pemanfaat hanyamembayar kewajiban sesuai dengan yang diterima.c) Penyelewengan pengembalian oleh pengurus kelompok, TPK (bagilokasi
Putus : 26-06-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 25/ PID/ SUS/ 2013/PN. TIPIKOR SMG
Tanggal 26 Juni 2013 — ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN (Alm)
4416
  • Kemudian diadakan identifikasi denganPemprop ;Bahwa setahu saksi hasil identifikasinya adalah Para pemanfaat sudahmengembalikan atau membayar angsuran pinjaman tapi kenyataannyauang tersebut masih dibawa oleh Terdakwa ;Bahwa setahu saksi, menurut PTO tidak diperbolenkan Ketua TPKmenerima setoran angsuran kelompok.
    Pembayaran setoran angsuran dari kelompok/ pemanfaat yangmelalui Terdakwa ternyata tidak disetorkan pada UPK. Namun saya tidaktahu pasti tunggakan yang seperti apa.
    Karena pernah ada peringatan dariUPK tentang jumlah tanggungan pada tahun 2010 senilai kurang lebih Rp.600.200.000, ;Bahwa setahu saksi jabatan Terdakwa dalam kaitannya dengan danaPNPM selaku Ketua TPK yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan,utamanya kegiatan simpan pinjam ;Bahwa setahu saksi sebagian besar tunggakan dari para Pemanfaat/kelompok sudah dibereskan atau dibayarkan ;Bahwa saksi tidak pernah meminjam dana perguliran PNPM, yang pinjamistri saksi sejumlah Rp. 5 juta ;Bahwa setahu saksi
    Agar desa mendapat kegiatan visi ;Bahwa Terdakwa juga punya kepentingan dalam kompetisitersebut ;Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa mengakuikesalahan Terdakwa ;Bahwa pada akhirnya hutang pemanfaat tidak lunas. Yang setorandi UPK sudah lunas karena sudah Terdakwa tutup.
    Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh BPKP ;Bahwa jumlah audit dari BPKP mengenai kerugian Negara yangtimbul akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp. 365 juta ;Bahwa di Lemah Abang ada kurang lebih 40 kelompok pemanfaat ;Bahwa setiap sebelum jatuh tempo uang setoran angsurankelompok harus diserahkan pada UPK ;Bahwa kalau teorinya, setoran harus per kelompok namun faktanyasetoran perorangan.
Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 939 K/PID.SUS/2016
Tanggal 12 April 2017 — MUKSIN SYECH M. ZEIN, S.E.
9074 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) ;3. Kader Desa (KD) ;Yang dipilin dan ditetapbkan oleh masyarakat dalam Musyawarah Desa(Musdes) disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Tim PelaksanaKabupaten. Susunan Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)(PPIP) diKabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :pada Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan No. Nama OMS Tanggal Susunan Pengurus OMSPembentukan Ketua Sekretaris Bendahara1.
    Pencairan tahap pertama sebesar 40% x MRp250.000.000,00 =Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan denganmelampirkan; kontrak kerja dan foto copy buku Rekening Bank milikOMS, rencana pembangunan dana, SPM tahap dan foto copy rekeningKelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang sudah terisi danaoperasional dan pemeliharaan tahap ;b.
    Pencairan tahap kedua sebesar 30% x Rp250.000.000,00 =Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dilaksanakan denganmelampirkan; laporan kemajuan fisik, rencana penggunaan dana 11, fotocopy rekening Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang sudahterisi dana operasional dan pemeliharaan tahap ;c.
    Pencairan tahap pertama sebesar 40% x Rp250.000.000,00 =Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan denganmelampirkan; kontrak kerja dan foto copy buku Rekening Bank milikOMS, rencana pembangunan dana, SPM tahap dan foto copy rekeningKelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang sudah terisi danaoperasional dan pemeliharaan tahap ;b.
    Pencairan tahap kedua sebesar 30% x Rp250.000.000,00 =Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dilaksanakan denganmelampirkan; laporan kemajuan fisik, rencana penggunaan dana Il, fotocopy rekening Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang sudahterisi dana operasional dan pemeliharaan tahap ;c.
Putus : 17-01-2017 — Upload : 12-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1199 K/Pid.Sus.LH/2016
Tanggal 17 Januari 2017 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALU ; Terdakwa I Wahyuni, S.H., dkk
779541 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pusaka Jaya Palu Power, isi perintahsanksi administrasi tersebut pada point no. 4 yang berisi Mengangkut danmembersihkan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash yang ditempatkandi areal terbuka di lokasi pabrik dan menyerahkan kepada pengumpuldan/atau pemanfaat dan/atau pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yangmempunyal izin belum dilaksanakan; Pemberian Sanksi Administrasi terhadap PT.
    Pusaka JayaPalu Power tersebut ditemukan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ashyang ditempatkan di areal pabrik terbuka (open dumping) di lokasi pabrikyang tidak diangkat dan limbah B.3 tersebut tidak diserahkan kepadapengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbun yang memiliki izin; Berdasarkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sanksiadministrasi ditemukan adanya penempatan/pembuangan /imbah B3 berupafly ash dan bottom ash di lahan terbuka tanpa izin di lokasi perusahaansebagai berikut:1) Pada
    No. 1199 K/Pid.Sus.LH/2016di areal terbuka di lokasi pabrik dan menyerahkan kepada pengumpuldan/atau pemanfaat dan/atau pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yangmempunyal izin belum dilaksanakan; Pemberian Sanksi Administrasi terhadap PT.
    Pusaka Jaya Palu Tower telah diberi sanksi administratif olehKementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2012 yang isi sanksi administratiftersebut adalah perintah mengangkut dan membersihkan limbah B3 berupaflash ash dan bottom ash yang ditempatkan di areal terbuka dilokasi danmenyerahkan kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah,dan/atau penimbun limbah B3 yang mempunyal izin;Bahwa, PT.
Register : 19-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 04-04-2016
Putusan PT PALU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL
Tanggal 2 Februari 2016 — JULIYADI;
3318
  • Kemudian 25% dari anggaran tersebutdialokasikan pada kelompok SPP di Desa yang tiap tahun digulirkan;Bahwa tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM MandiriPerdesaan yaitu:Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepadamasyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha;Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengantujuan program;Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkatwilayah pedesaan;Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK
    /2016/PT PALMenyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya)sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan programsecara akuntabel, transparan dan berkelanjutan;Peningkatan pelayanan kepada RIM dalam pemenuhan kebutuhanpermodalan usaha melalui kelompok pemanfaat;Bahwa kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran padaProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten ParigiMoutong Tahun Anggaran 2012 2013 terdiri dari
    Memberikan kemudahan akses permodalan usahabaikkepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompokusaha;172. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuaidengan tujuan program;3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir ditingkat wilayah pedesaan;4. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukunglainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu padatujuaan program secara akuntabel, transparan danberkelanjutan;5.
    Peningkatan pelayanan kepada RIM dalam pemenuhankebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat;Bahwa kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran padaProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten ParigiMoutong Tahun Anggaran 2012 2013 terdiri dari: No Nama Jumlah Pinjaman 18 X AngsuranKelompok (Rp) TglPerlunasan TglPencairan Kelompok SPP Rp. 50.000.000 /22 032012 22092013POLU ILO 2 Kelompok SPP Rp. 60.000.000 22062012 22122013COKLAT
Register : 19-04-2016 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 02-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 4/PID.TPK/2016/PT PAL
Tanggal 18 Mei 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KADIR, ST Alias KADIR NURDIN Diwakili Oleh : KADIR, ST Alias KADIR NURDIN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PALUPI WIRYAWAN, SH
7349
  • Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepadamasyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha;2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengantujuan program;3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkatwilayah pedesaan;4. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya)sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan programsecara akuntabel, transparan dan berkelanjutan;5.
    Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhanpermodalan usaha melalui kelompok pemanfaat;Bahwa kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran padaProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaandi Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong TahunAnggaran 2012 2013 terdiri dari:Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2016/PT PAL Nama Jumlah 18 X AngsuranNo Tgl TglKelompek Pinjaman (Rp) Pencairan Perlunasan1 Kelompok SPP Rp. 50.000.000
    Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepadamasyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha;2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang Ssesuai dengantujuan program;3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkatwilayah pedesaan;4. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya)sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan programsecara akuntabel, transparan dan berkelanjutan;5.
    Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhanpermodalan usaha melalui kelompok pemanfaat;Bahwa kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran padaProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaandi Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong TahunAnggaran 2012 2013 terdiri dari: Kama jumliah 18 X AngsuranNo .