Bahwa untuk kelengkapan menguruSs pembaharuan Kartu TandaPenduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta mengurus Akta Kelahirananak kedua Pemohon dan Pemohon Il, Pemohon dan Pemohon Ilmengalami kendala karena ternyata dalam Kutipan Akte Nikah nama dantanggal lahir Pemohon tertulis Moh Hanan tanggal lahir 2561969 dantanggal lahir Pemohon Il tertulis 2551974, sedang yang sesuai denganKartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Kutipan Aktakelahiran Pemohon Il, Kutipan Akta Kelahiran anak pertama

Bahwa akibat dari ketidaksamaan penulisan tersebut Pemohon danPemohon II dalam mengurus pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP)dan Kartu Keluarga (KK) serta mengurus Akta Kelahiran anak keduaPemohon dan Pemohon II mengalami hambatan, sehingga Pemohon danPemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Blitarguna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembaharuan KartuTanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta mengurus AktaKelahiran anak kedua Pemohon dan Pemohon Il;6.

tanggal lahir Pemohon II yaitu 26051975;Menimbang bahwa alat bukti P.5 bukan merupakan akta otentik, akantetap masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakimmenilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalildalilpermohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2)KUHPerdata;Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Para Pemohondikuatkan dengan alat bukti tertulis tersebut di atas, maka dapat diperoleh faktahukum, bahwa: Bahwa untuk kelengkapan mengurus pembaharuan

dan Ijazah anak keduaPemohon dan Pemohon Il yaitu nama dan tanggal lahir Pemohon yaituMuhammad Hanan tanggal lahir 26051969 dan tanggal lahir Pemohon IIyaitu 26051975; Bahwa dengan adanya Biodata Para Pemohon yang berbeda di atasmenimbulkan kesulitan bagi Para Pemohon dalam mengurus pembaharuanKartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta mengurus AktaKelahiran anak kedua para Pemohon; Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata inibertujuan untuk kelengkapan mengurus pembaharuan

Putusan Nomor 0252/Pdt.P/2019/PA.BL.Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengalami hambatan dalammengurus pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)serta mengurus Akta Kelahiran anak kedua para Pemohon sehingga ParaPemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Blitar gunadijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak kelima ParaPemohon;Menimbang, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengandiundangkannya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan

PIHAK KEDUA yang dimaksud dalam Pembaharuan PerjanjianSewa Menyewa tertanggal 31 Januari 2017 tersebut adalahPENGGUGAT dan TERGUGAT karena itu perubahan bentuk danstruktur bangunan hanya dapat dimohonkan kepada Turut Tergugat,bilamana keduanya baik Penggugat maupun Tergugat samasamamenginginkan perubahan tersebut.

Gugatan Prematur.Bahwa berdasarkan Pasal 15 Perjanjian Pembaharuan SewaMeyewamengatakanHalhal yang tidak dan/atau belum cukup diatur di dalamketentuanketentuan tersebut, dalam Perjanjian ini yang mungkin timbul dikemudian hari sedapat mungkin diputuskan oleh kedua belah pihaksecara musyawarah dan mufakat dan akan dibuatkan perjanjian barusebagai perjanjian tambahan dengan pedomaan pada ketentuanketentuan perjanjian.Bahwa berdasarkan Pasal 15 Perjanjian Pembaharuan SewaMeyewatersebut maka, para pihak

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017, saya kembali menandatangani Perjanjian Pembaharuan Sewa Menyewa bersamasama denganSdri. MARIOLINI CINZIA mewakili PT. CAHAYA ADRIAN FLORES danSdr. ALBERTO PUENTES RODRIGUEZ mewakili PT. BAWAH LAUTKOMODO keduanya sebagai Penyewa, untuk obyek sewa yang samasebagaimana dimaksud diatas. Perjanjian Pembaharuan Sewa Menyewatersebut, dilegalisasi oleh CAROLINA DESIANI DJERABU, SH., M.Kn,Notaris di Kabupaten Manggarai Barat dan telah mendapatkan persetujuandari Sdri.

Bahwa perjanjian pembaharuan sewa inimerupakan penerusan perjanjian sewa menyewa dengan Legalisasi NotarisCarolina Desiani Djerabu, SH, MKn, Nomor IlII/L/X/2015 tanggal 13 Oktober2015 antara Came Pere dengan Chiara Gambardella (bukti bertanda P.1. danT.1.), dimana pembaharuan sewa menyewa telah disetujui oleh ChiaraGambardella sebagaimana surat persetujuan tertanggal10 November2016;Menimbang, bahwa PT Cahaya Adrian Flores adalah bentuk usahayang bergerak dibidang pariwisata dengan melaksanakan kegiatan

Bawah Laut Komodo untuk menindaklanjuti pembaharuan perjanjiansewa menyewa tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi F.X.

PIHAK KEDUA yang dimaksud dalam Pembaharuan PerjanjianSewa Menyewa tertanggal 31 Januari 2017 tersebut adalahPENGGUGAT dan TERGUGAT karena itu perubahan bentuk danstruktur bangunan hanya dapat dimohonkan kepada Turut Tergugat,bilamana keduanya baik Penggugat maupun Tergugat samasamamenginginkan perubahan tersebut.

Gugatan Prematur.Bahwa berdasarkan Pasal 15 Perjanjian Pembaharuan SewaMeyewamengatakanHalhal yang tidak dan/atau belum cukup diatur di dalamketentuanketentuan tersebut, dalam Perjanjian ini yang mungkin timbul dikemudian hari sedapat mungkin diputuskan oleh kedua belah pihaksecara musyawarah dan mufakat dan akan dibuatkan perjanjian barusebagai perjanjian tambahan dengan pedomaan pada ketentuanketentuan perjanjian.Bahwa berdasarkan Pasal 15 Perjanjian Pembaharuan SewaMeyewatersebut maka, para pihak

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017, saya kembali menandatangani Perjanjian Pembaharuan Sewa Menyewa bersamasama denganSdri. MARIOLINI CINZIA mewakili PT. CAHAYA ADRIAN FLORES danSdr. ALBERTO PUENTES RODRIGUEZ mewakili PT. BAWAH LAUTKOMODO keduanya sebagai Penyewa, untuk obyek sewa yang samasebagaimana dimaksud diatas. Perjanjian Pembaharuan Sewa Menyewatersebut, dilegalisasi oleh CAROLINA DESIANI DJERABU, SH., M.Kn,Notaris di Kabupaten Manggarai Barat dan telah mendapatkan persetujuandari Sdri.

Bahwa perjanjian pembaharuan sewa inimerupakan penerusan perjanjian sewa menyewa dengan Legalisasi NotarisCarolina Desiani Djerabu, SH, MKn, Nomor IlII/L/X/2015 tanggal 13 Oktober2015 antara Came Pere dengan Chiara Gambardella (bukti bertanda P.1. danT.1.), dimana pembaharuan sewa menyewa telah disetujui oleh ChiaraGambardella sebagaimana surat persetujuan tertanggal10 November2016;Menimbang, bahwa PT Cahaya Adrian Flores adalah bentuk usahayang bergerak dibidang pariwisata dengan melaksanakan kegiatan

Bawah Laut Komodo untuk menindaklanjuti pembaharuan perjanjiansewa menyewa tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi F.X.

Per OR CKING(1 Tahun) 191/BGS/V/2014)KONTRAK III TERTULIS01/07/2015 s/d Pembaharuan PKWT:30/06/2017 No. Perj.(2 Tahun) 220/BGS/V/2015Pemberitahuan TERTULIS ADABerakhirnya NO:Hubungan Kerja Skp.47/BGS/PER.F/V17 2.

perjanjian kerjauntuk waktu tertentu sesuai ketentuan pasal 59 ayat 3 UndangUndang13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan telah adanya kesepakatandari Para Pihak untuk melakukan pembaharuan tersebut termasukmelakukan pengecualian atas tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dalammelakukan pembaharuan dengan mengacu kepada ketentuan pasal 3ayat 8 Kepmen No 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan PelaksanaanHal 17 Putusan Perkara No. 142/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Jkt.Pst.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka para

Foto copy Pembaharuan Peranjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : Per:186/BGS/V/2015 sejak tanggal 1 Juni2015 s/d 31 Mei 2017 (Bukti P2.3 foto copy);5. Foto copy ID CardKartu Karyawan Indofood No.10010307 atas nama Ilham Aryanda(Bukti P3 sesuai dengan tindasan);6. Foto copy Kartu Jaminan Social tenaga kerja (Jamsostek) atas nama Ilham Aryanda(Bukti P4 sesuai dengan tindasan);7.

Bahwa Penggugat atas nama Ilham Aryanda bekerja pada Tergugatberdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yakni PKWT pertamasejak 01 Juni 2013 s.d 31 Mei 2014, PKWT kedua sejak 01 Juni 2014 s.d 31Mei 2015, dan setelah berakhirnya PKWT kedua, kemudian antara Penggugatdan Tergugat melakukan pembaharuan PKWT, yakni sejak 01 Juni 2015 s.d31 Mei 2017;3.

PKWT tersebut dapatdiadakan setelah melebihi masa tenggang wakiu 30 (tiga puluh) hari sejakberakhirnya PKWT yang lama (PKWT kedua) sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat(6) Undangundang No.13 Tahun 2003, namun faktanya pembaharuan PKWTtersebut diadakan setelah berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) keduauntuk masingmasing para Penggugat sebagaimana pertimbanganpertimbangandiatas;Menimbang, bahwa oleh karena pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu(PKWT) yang telah disepakati oleh antara

kediaman dirumah orang tuaPembanding;Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Terbanding yangmemenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi telah memberikanketerangan dimuka sidang, dibawah sumpahnya masingmasing saksimenerangkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah hidupberpisah rumah selama 9 bulan karena Pembanding pergi dan bertempatkediaman serta tidur di tokonya di Paiton, dan pada tanggal 04 Juli 2016antara Pembanding dengan Terbanding telah melaksanakan prosesi bangunnikah (pembaharuan

nikah), serta pasca bangun nikah (pembaharuan nikah)tersebut Pembanding telah hidup bersama kembali dengan Terbandingdirumah orang tua Pembanding walaupun di pagi hari hari Pembanding pergike tokonya di Paiton dan sore harinya pulang kembali kerumah orang tuaPembanding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makamajelis tingkat banding dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya: Bahwa, antara Pembanding dengan Terbanding sejak tanggal 20Nopember 2015 telah hidup berpisah ranjang

, dan selanjutnya hidupberpisah tempat tinggal sekurangkurangnya selama 8 (delapan)bulan sebab Pembanding pergi dan bertempat kediaman bersama,serta tidur di tokonya di Paiton; Bahwa, antara Pembanding dan Terbanding pada tanggal 4 Juli 2016telah melakukan prosesi bangun nikah (pembaharuan nikah) sesuaidengan hukum slam, dengan wali nikah paman Pembanding,disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan maskawin berupa uangsebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah); Bahwa, pasca Pembanding

dengan Terbanding melakukan prosesibangun nikah (pembaharuan nikah) tersebut, Pembanding telah hidupkumpul kembali dengan Terbanding dirumah orang tua Pembanding,walaupun Pembanding setiap pagi pergi ke tokonya di Paiton namunsore harinya pulang kembali ke rumah orang tuanya;Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, majelis tingkatbanding berpendapat bahwa sungguhpun awalnya antara Pembandingdengan Terbanding pernah hidup berpisah ranjang dan bahkan sampaiberpisah rumah, namun pasca antara

Pembanding dengan Terbandingmelaksanakan prosesi bangun nikah (pembaharuan nikah) sesuai denganhukum Islam pada tanggal 4 Juli 2016 telah hidup bersama kembali dirumahorang tua Pembanding;Menimbang, bahwa prosesi bangun nikah (pembaharuan nikah) yangdilakukan oleh Pembanding dengan Terbanding sesuai hukum Islamtersebut, menurut majelis tingkat banding merupakan bukti nyata bahwaantara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan siapmembangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmahsebagaimana

Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan PerubahanNama Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastianhukum) persayaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga (KK), danuntuk Mengurus Pembaharuan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon 8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon = akanmengajukan buktibukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalampersidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;9.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Halaman 3 dari 9 hal : Penetapan nomor: 493/Pdt.P/2019/PA.TbnSubsider : Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, paraPemohon hadir sendiri, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakansurat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh paraPemohon ;Bahwa, di persidangan para Pemohon menjelaskan, ketika akanmengurus pembaharuan Kartu Keluarga, pembaharuan KTP Pemohon danuntuk Keseluruhan

menyatakan tidak akanmenyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon penetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuksegala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari penetapan ini;Halaman 5 dari 9 hal : Penetapan nomor: 493/Pdt.P/2019/PA.TbnTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa, para Pemohon menemui kendala ketika akanmengurus pembaharuan

Kartu Keluarga, pembaharuan KTP Pemohon danuntuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan lainnya, sehingga paraPemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dariPengadilan Agama Tuban.Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon tertulis Nama DJOKO LUKMAN DJATI WAHONO BIN TJAHJO Tempattanggal lahir Pamotan, 26 th dan Pemohon II Tempat tanggal lahir Tuban, 261972, padahal yang benar Nama Pemohon adalah JOKO LUKMAN BINSIRAN Tempat tanggal lahir Rembang, 06 Mei 1966 dan tempat

satu orang yang sama, hal itu dikuatkan dengan bukti P.6 begitupula tempat dan tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tertulis dalam buktiP.2, P.3 dan P.4 adalah pribadi yang satu atau satu orang yang sama hal itudikuatkan dengan bukti P.7 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majlis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon berhak menentukanatau memilin Nama atau. tempat dan tanggal lahir karena memang sangatberalasan yaitu. untuk menguruS pembaharuaan Kartu Keluarga,pembaharuan

Bahwa bila dibandingkan, suratsurat perpanjangan izin sementaraHPH Penggugat dengan surat pembaharuan HPH No.805/KPTSVI/ 1999 tanggal 30 September 1999, yang dicabut oleh objekgugatan, terdapat perbedaan dalam kewajiban pengalihan sahamke badan usaha. Dalam suratsurat perpanjangan izin sementaraHPH, sebelum surat pembaharuan HPH, pengalokasian sahamsaham perusahaan adalah :a. Penggugat sebanyak 49% ;b. BUMD dan BUMN (INHUTANI IV) sebanyak 49% ;Cc.

BUMD 10% ;10.Bahwa Surat Pembaharuan HPH No.805/KPTSVI/1999 tanggal 30September 1999 sebenarnya bertentangan dengan PersetujuanMenteri Kehutanan dan Perkebunan No.624/MENHUTIV/1996tanggal 6 Mei 1996 dan Persetujuan Menteri Keuangan RepublikIndonesia No.S678/MK 016/1997 tanggal 24 Desember 1997Hal.4 dari 30 hal. Put. No.312 K/TUN/200911.tentang Persetujuan Berpatungan antara Penggugat dan PT.INHUTANI IV (BUMN), karena surat pembaharuan HPH tersebuttidak lagi mencantumkan PT.

No.312 K/TUN/2009keterlambatan dalam pembagian saham sebagaimanadiperintahkan oleh Surat Pembaharuan HPH ;15.Bahwa selain itu Penggugat menemukan banyak sekali hambatandan gangguan dalam kegiatan usahanya tersebut dari berbagalpihak untuk merealisasikan kepentingannya masingmasing di arealHPH Penggugat, hambatan dan gangguan tersebut antara lainadalah :a.

Menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanMenteri Kehutanan No.351/MENHUTII/2007 tertanggal 22 Oktober2007 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan No.805/KPTSVI/1999 tanggal 30 September 1999tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Keang NamDevelopment Indonesia di Kabupaten Mandailing Natal, ProvinsiSumatera Utara ;2.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriKehutanan No.351/MENHUTII/2007 tertanggal 22 Oktober 2007tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan No.805/KPTSVI/1999 tanggal 30 September 1999tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Keang NamDevelopment Indonesia di Kabupaten Mandailing Natal, ProvinsiSumatera Utara ;4.

Perjanjian Kredit Nomor : 2011.032 tanggal 30 Maret 2011 denganjumlah Kredit Maksimumum Rp. 6.000.000.000, (Enam milyar rupiah),telah mengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan, terakhirdengan Perjanjian Kredit Nomor : 2013.010 tertanggal 26 April 2013c).

Perjanjian Kredit Nomor : 2011.033 tanggal 30 Maret 2011 denganjumlah Kredit Maksimum Rp. 4.000.000.000, (Empat milyar rupiah)telah mengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan, terakhirdengan Perjanjian Kredit Nomor : 2013.011 tertanggal 26 April 2013;.

Perjanjian Kredit Nomor : 2009/019/KMK NON KUK 30 Januari 2009dengan jumlah Kredit Maksimum Rp. 500.000.000, (lima ratus jutarupiah), telah mengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan,terakhir dengan Perjanjian Kredit Nomor : 2013.012 tertanggal 26 April2013;e).

Perjanjian Kredit Nomor : 2009/020/KI NON KUK tanggal 30Januari 2009 dengan jumlah Kredit Maksimum Rp. 2.720.000.000,(Dua milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) telah mengalamibeberapa kali perubahan dan pembaharuan, terakhir dengan PerjanjianKredit Nomor : 2013.014 tertanggal 26 April 2013;g).

Perjanjian Kredit Nomor : 2009/021/KMK NON KUK tanggal 30Januari 2009 dengan jumlah Kredit Maksimum Rp. 492.000.000,(Empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), telah mengalamibeberapa kali perubahan dan pembaharuan, terakhir dengan PerjanjianKredit Nomor : 2013.015 tertanggal 26 April 2013;10.

YAYASAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN MUSLIMIN, dalam hal inidiwakili oleh Kurator Yayasan Pembaharuan Pendidimn Muslimindahulu Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin (YPPM) dahuluYayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) dahulu LembagaPendidikan Muslimin (LPM) (Dalam Pailit), (Selanjutnya disebut "YPPM(Dalam Pailit))", sebuah Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan,dengan alamat Jl.

Lengkong Kota Bandung, Seluas 12.788 M2 olehYayasan Pembangunan PendidikanMuslimin (YPPM) kepadaTerbantah Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin (YPPM),sebagaimana tercantum didalam Akta Pelepasan Hak atas tanahmilik Negara No.1 Tgt. 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh dandihadapan Yulius Anwar,SH., Notaris di Bandung, adalah tidaksah dan mengandung cacat yuridis, alasannya:Bahwa Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimindengan Akta Pendirian No. 7 Tgt. 25 Mei 2010 yangdibuat dihadapan Yulius Anwar, SH

Bdg., Tgt. 26 Agustus2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapdan pasti (inkrocht von gewijsde).e Bahwa Yayasan Pembaharuan pendidikan Muslimindengan Akta No: 7.

,S.Sos. dan Egga Indragunawan,SH. telah memasukkanpermohonan intervensi kepada Majelis Hakim yang memimpin perkaratermaksud dan pada persidangan tanggal 16 Juni 2011, Majelis Hakimtelah mengabulkan permohonan intervensi kurator dan menggantikankedudukan yayasan Pembaharuan pendidikan Muslimin sebagaiPenggugat;19.Bahwa didalam permohonan intervensi yang kemudian dikabulkan olehMajelis Hakim, pihak berperkara yang digantikan kedudukannya olehkurator hanyalah Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin

Notarisdi Bandung;Akta Yayasan Pembaharuan Pendidikan MusliminNo.7 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat dihadapanYulius Anwar.

Sofyan sebagai Pemberi Kuasa kepada Penggugat Konpensiberdasarkan informasi yang Kami terima dari Bapak Sutisna Sofyan akanmencabut kuasa tersebut ;e Bapak Sutisna Sofyan adalah salah satu pihak organ dalam YPPM Pembaharuan danYPPM Pembangunan yang berdasarkan buktibukti yang ada nyatanyata mengakuibahwa tanah dan bangunan objek a quo merupakan aset dari YPPM Pembaharuan(dalam Pailit) ; e Bapak Sutisna Sofyan adalah salah satu pihak organ dalam YPPM Pembaharuan danYPPM Pembangunan yang berperan dalam

Nomor : 03/PKPU/201 1/PN.Niaga.Jkt.Pst.Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin. Sehingga dengan demikian tanah yangterletak di Jalan Palasari No. 9 atau Jalan Patuha No. 36, Kel.

Pembaharuan Pendidikan Muslimin memperoleh hak prioritasHal 91 dari 147 hal.

Pembinadari Yayasan Pembangunan Muslimin Indonesia adalah Pak Sutisna dan Pak EncepSofandy adalah Ketua Yayasan Pembaharuan Muslimin Indonesia= Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui ada masalah apa dipanggil Polisi, tahutahusaksi diberi Akta ini oleh Ketua Pembina Pak E. Sutisna yang ternyata isinya masalahAkta Pelepasan Hak Atas Tanah dari Pembangunan kepada Pembaharuan.

Alasan saksi dipanggil oleh Polisikarena untuk mempertanggung jawabkan mengenai Masalah Pelepasan tanah dariyayasan Pembangunan kepada Yayasan pembaharuan ;= Bahwa sepengetahuan saksi orangorang yang di Yayasan Pembangunan sama denganorangorang yang di Yayasan Pembaharuan, karena yang melepas Pihak Pertama jugaorang Yayasan Pembangunan dan juga orang Yayasan Pembaharuan dan yangmenerima juga orang Pembangunan dan juga orang Pembaharuan dan ituitu jugaorangnya ; = Bahwa yang saksi lakukan setelah

Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnyasesuai dengan dokumendokumen pribadi anak Para Pemohontersebut,yakni yang benar adalah Nama Pemohon I XXX dan NamaPemohon Il XXX, untuk itu Para Pemohon mohon agar PengadilanAgama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama ParaPemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumendokumen pribadi Para Pemohon;Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan PerubahanNama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum)persyaratan mengurus Pembaharuan

Keluarga dan untukmengurus pembaharuan KK dan untuk mengurus Akta Kelahiran anakHalaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 0237/Pdt.P/2018/PA.Tbn.Para Pemohon yang bernama 1. XXX umur 15 tahun, 2. XXX umur 10tahun ;8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akanmengajukan buktibukti yang berhubungan dengan Pemohonan inidalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaanperkara ini;9.

hadirdalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan paraPemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang halhal yangmenyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 0237/Pdt.P/2018/PA.Tbn.Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa karenaada perbedaan penulisan nama Pemohon dan Pemohon Il di Kutipan Aktanikah dengan dokumen para Pemohon, maka Pemohon dan Pemohon Ilmenemui kendala ketika mengurus Pembaharuan

Kartu Keluarga dan untukmengurus pembaharuan KK dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak ParaPemohon yang bernama 1.

Perubahanbiodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alashukum dalam persyaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga danuntuk mengurus pembaharuan KK dan untuk mengurus Akta Kelahiran anakPara Pemohon yang bernama 1. XXX umur 15 tahun, 2.

No. 650 K/Padt.Sus/201110.11.12.masa kerja Termohon Kasasi sejak Oktober 2003 s/d Maret 2006 sebagaibentuk penyelesaian hubungan kerja di antara Termohon Kasasi denganPemohon Kasasi;Bahwa perlu Pemohon Kasasi jelaskan dihadapan Judex Juris bahwawalaupun PKWT antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi telahdiperpanjang, tetapi perpanjangan dan/atau pembaharuan PKWTtersebut tidak secara otomatis.

PKWTyang dibuat oleh kedua belah pihak saling tumpang tindih dan telahmelebihi ketentuan 1 (satu) kali perpanjangan dan / atau pembaharuan"dengan alasan "Judex Facti tidak menemukan bukti pemberitahuanmaksud perpanjangan dan / atau tenggang 30 (tiga puluh) hari dalammelakukan pembaharuan PKWT sebagaimana dimaksud" sebagai dasarpertimbangan hukum Judex Facti untuk menyimpulkan bahwa PemohonKasasi telah terbukti melakukan pelanggaran UU Ketenagakerjaan dalammelakukan perpanjangan dan/atau pembaharuan

No. 650 K/Padt.Sus/201113.14.15.16.Bahwa dengan demikian sangat tidak beralasan secara hukum apabilaJudex Facti dalam pertimbangan hukum selanjutnya menyatakan bahwa"Tergugat (Pemohon Kasasi) telah terbukti melakukan pelanggaranUndangUndang ketenagakerjaan dalam melakukan perpanjangan dan /atau pembaharuan PKWT....dst";Bahwa Pemohon Kasasi setuju dan sependapat dengan pertimbanganhukum Judex Facti halaman 23 paragraf ketiga yang menyatakan bahwa"ubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat tunduk

Perpanjangan dan/atau pembaharuan PKWT tumpang tindih;b. PKWT telah melebihi ketentuan 1 (satu) kali peroanjangan dan/ataupembaharuan;c. Tidak terbukti adanya pemberitahuan maksud perpanjangan dan/atautenggang waktu 30 (tigapuluh) hari dalam melakukan pembaharuanPKWT dimaksud;Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuanpelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam pasal 59 UU No. 13tahun 2003 yang terbit pada bulan Juni 2004 yakni Kepmenakertrans RINo.

No. 650 K/Padt.Sus/201130.31.32.pembaharuan sehingga bisa disimpulkan PKWT berubah menjadiPKWTT sejak Nopember 2003;Apabila klausul "...maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidakterpenuhinya syarat PKWT tersebut dikaitkan dengan PKWT Oktober2003 dianggap sebagai pembaharuan PKWT periode 1997 s/d 2003,maka penilaian aquo sangat tidak cermat mengingat Judex Facti telahmengakui hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi demi hukum telah berakhir tuntas pada September 2003.

Sebab masa berlaku perpanjanganKeputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 844/KptsVI/1999, tanggal 7Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor : SK.214/MENHUTII/2012, tanggal 3 Mei 2010 tentang Pencabutan Keputusan MenteriHal 15 dari 54 hal, Putusan No.119/G/2012/PTUNJKTKehutanan dan Perkebunan Nomor : 844/KptsVI/1999, tanggal 7 Oktober 1999tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT.

SK.214/MenhutII/2012, tanggal 3 Mei 2012, mencabutKeputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 844/KptsVI/1999, tanggal14.15.7 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. LanjakDeras Jaya Raya di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat; Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka penerbitan Surat KeputusanTergugat No.

Amar Kedua Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan Nomor 844/KptsVI/1999 tanggal 72)3)Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak PengusahaanHutan PT.

Memerintahan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.214/MenhutI/2012, tanggal 3 Mei 2012, Tentang Pencabutan KeputusanMenteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 844/KptsVI/1999, tanggal 7Oktober 1999, Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak DerasJaya Raya di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan4.

Tergugatmenyampaikan bahwa Tergugat tetap pada penyampaian sebelumnyasebagaimana dengan Surat Nomor: 468/NGKHRD/X/2018 dimanaTergugat tidak bersedia melakukan pemotongan iuran anggota SerikatPekerja sebesar 2% dari Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi(UMSK) dan mengenai pemotongan iuran anggota Serikat Pekerjameminta dibahas dalam Perundingan pembaharuan PKB.

dalam pembaharuan PKB yang baru;Dalam hal ini TERGUGAT mempertanyakan konsistensi PARAPENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan, apakah Gugatan ini mengenaipermasalahanPemotongan luran Serikat Pekerja atau masalah Halaman 22 dari 53 halaman, Putusan Nomor: 193/Pdt.SusPHI /2019/PN.Bdg22.23.Pembaharuan PKB yang kasusnya masih berjalan di Instansi lain danmasih menunggu Putusan;Bahwa perlu disampaikan, setelah Pertemuan Perundingan PembaharuanPKB tanggal 19 Oktober 2016, ada Perubahan Usulan kembali dari

Sehingga bagiTERGUGAT pembicaraan dalam Perundingan PKB tanggal 19 Oktober2016 bukan usulan akhir dari Tim Perunding PKB Serikat Pekerja;Bahwa selain itu dalam hal Perundingan Pembaharuan PKB. disepakatisebelumnya sebuah TATA TERTIB Perundingan PKB pada tanggal 21September 2016 dimana tidak disebutkan bahwa apabila ada Pasal yangsudah disepakati dalam Notulen maka langsung bisa dijalankan, bahwakembali lagi mengenai dalil Gugatan ini sangat berhubungan denganPerundingan Pembaharuan PKB PT.NGK Ceramics

(Foto Copy dari Foto Copy);T3 : Fotocopi Notulen Notulen Pertemuan Mediasi Pembaharuan PKB DiDisnaker Kabupaten Bekasi. (Foto Copy dari Foto Copy);T4 : Fotocopi Pasal 7 Ayat 1 PKB Adalah Pasal Yang Dirundingkan DalamMediasi Pembaharuan PKB (Berkas Kronologi Ke Mediator). (Foto Copydari Foto Copy);T5 : Tata Tertib Perundingan Pembaharuan PKB. (Foto Copy dari Asli);T6 : Fotocopi Notulen Pertemuan Tanggal 24 September 2018.

Tergugat juga berpendapat bahwa mengenai PKB Pasal 7ayat 1 sudan masuk pembahasan dalam pembaharuan PKB dengan timPerunding PKB Serikat Pekerja, sehingga baiknya dibahas pada PerundinganPKB. Selain itu dari Tim Peruding PKB Serikat Pekerja tetap pada usulanterakhirnya pada Pasal 7 ayat 1 yaitu Besarnya potongan iuran anggotaserikat pekerja sesuai hasil Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK).

karyawan tetap adalahapabila Penggugat bermaksud mengakhiri sehubungan kerja oleh sebabapapun maka Penggugat harus memberikan sejumlah pesangon serta haklainnya kepada para karyawan tersebut termasuk apabila Penggugat sudahtidak membutuhkannya karena sedang tidak ada order kerja ;16.Bahwa menjadi tugas dan kewajiban Tergugatlan sebagai ManagerPersonalia untuk melakukan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentudan/atau mengontrol pelaksanaan pembaharuan terhadap perjanjian kerjawaktu tertentu yang

atas karyawan Penggugat tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas yang seharusnya dilakukan setiap masa berlakunya perjanjian kerjawaktiu tertentu tersebut telah berakhir dan karyawan masih dibutuhkan untukmengerjakan order pekerjaan yang ada sepertiyang dilakukan dalammasamasa sebelumnya ; (sebelum Tergugat menjabat sebagai Manajer Personalia tugas dan tanggungjawab melakukan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut telahdilakukan oleh pejabat sebelumnya) ;18.Bahwa Tergugat sudah

tidak melakukan pembaharuan terhadap perjanjiankerja waktu tertentu terhadap 50 (limapuluh) orang karyawan tersebut sejaktahun 2012 sehingga secara otomatis / demi hukum sejak tahun 2012 parakaryawan tersebut telah menjadi karyawan tetap Penggugat ; (Bukti P.1)19.Bahwa sebagai akibat kelalaian Tergugat yang tidak menjalankan tugas dankewajibannya melakukan pembaharuan terhadap perjanjian kerja waktutertentu tersebut, pada bulan April 2014 s/d Juli 2014 pada saatPenggugat sudah tidak memerlukan jumlah

karyawan tetap adalahapabila Penggugat bermaksud mengakhiri sehubungan kerja oleh sebabapapun maka Penggugat harus memberikan sejumlah pesangon serta haklainnya kepada para karyawan tersebut termasuk apabila Penggugat sudahtidak membutuhkannya karena sedang tidak ada order kerja ;14.Bahwa menjadi tugas dan kewajiban Tergugatlan sebagai ManagerPersonalia untuk melakukan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentudan/atau mengontrol pelaksanaan pembaharuan terhadap perjanjian kerjawaktu tertentu yang

melakukan pembaharuan terhadap perjanjiankerja waktu tertentu terhadap 50 (limapuluh) orang karyawan tersebut sejaktahun 2012 sehingga secara otomatis/ demi hukum sejak tahun 2012 parakaryawan tersebut telah menjadi karyawan tetap Penggugat ; (Bukti P.1)17.Bahwa sebagai akibat kelalaian Tergugat yang tidak menjalankan tugas dankewajibannya melakukan pembaharuan terhadap perjanjian kerja waktutertentu tersebut, pada bulan April 2014 s/d Juli 2014 pada saatPenggugat sudah tidak memerlukan jumlah pekerja

Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) tertanggal 03 Januari 2006e. Perjanjian Kredit Nomor 2006.001 tertanggal 03 Januari 2006f. Persetujuaan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (l)2006.001,tertanggal 26 Mei 2006g. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (Il)2006.001,tertanggal 25 Mei 2006h. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (Ill)2006.001,tertanggal 24 Mei 2007i. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (IV)2006.001tertanggal 24 Mei 2007j.

tetapdipertahankan untuk menjamin hutang berdasarkan perjanjian ini dandilakukan pembaharuan pengikatannya dan bilamana diperlukandilakukan penambahan nilai hak preferent yang diberikan kepada P:ihakketiga/Bank.Bahwa konsekuensi hukum terhadap Persetujuan Pembaharuan Hutang(novasi) tersebut, maka si Berhutang Baru yang dalam perkara a quoadalah Mulyadi dalam jabatannya selaku direktur dan bertindak untukdan atas nama CV Andin Furniture, terikat secara mutatis mutandisdengan seluruh perjanjian kredit

Bahwa menurut penjelasan dari J Satrio dalam bukunya yang berjudulCessie, Subrogatie, Novatie, Compentatie dan Percampuran Hutang(halaman 102103) disebutkan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal1413 KUHPerdata ada 3 (tiga) macam jalan untuk pembaharuan hutang,yaitu :a.

)tertanggal 03 Januari 2006 pun menegaskan semua jaminan tetapdipertahankan untuk menjamin hutang berdasarkan perjanjian ini dandilakukan pembaharuan pengikatannya dan bilamana diperlukandilakukan penambahan nilai hak preferent yang diberikan kepada P:ihakketiga/Bank.Bahwa konsekuensi hukum terhadap Persetujuan Pembaharuan Hutang(novasi) tersebut, maka si Berhutang Baru yang dalam perkara a quoadalah Mulyadi dalam jabatannya selaku direktur dan bertindak untukdan atas nama CV Andin Furniture, terikat

yang menjadi Hak Tanggungansesual peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa dengan adanyaa kesepakatan sebagaimana tertuang dalamsuatu perjanjian pembaharuan hutang (novasi) maka secara hukum,Para Tergugat rekonpensi/Para Penggugat konpensi terikat dan tundukuntuk melaksanakana isi perjanjian sebagaimana tertuang dalamperjanjian pembaharuan hutang (novasi) berikut perjanjianperjanjian lainyang mengikutinya sepanjang berhubungan dengan isi dan pelaksanaanperjanjian pembaharuan hutang (novasi

Pemohon dan yang tertera pada Akta Nikah seharusnyasesuai dengan dokumendokumen pribadi anak Para Pemohon tersebut,yakni yang benar Nama Pemohon I XXXX, untuk itu Para Pemohon mohonagar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan NamaPemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumendokumen pribadi anak Para Pemohon;Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan namaPemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum)persayaratan Para Pemohon mengurus Pembaharuan

Kartu Keluarga(KK),Pembaharuan KTP Pemohon I, Pembuatan Akta Kelahiran Pemohon lI,dan Pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama c umur5 tahun;Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akanmengajukan buktibukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalampersidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;Penetapan Nomor 0567/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

AFANDI tetapi dalamDokumen anak para Pemohon yang lain, seperti ljazah, Akte Kelahiran, tertulisNama Pemohon XXXX;Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan kepastianhukum akan perubahan biodata para Pemohon tersebut, sebagai persyaratanmengurus pembaharuan Kartu Keluarga, pembaharuan KTP.

Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan biodata paraPemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, Kabupaten Tuban, berdasarkanPenetapan ini;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mengadakanperubahan biodata berupa Nama Pemohon XXXX,, perubahan tersebutsangat diperlukan agar mempunyai kepastian hukum, dan sebagai persyaratanmengurus pembaharuan Kartu Keluarga

Bahwa hingga diajukanya gugatan perkara ini, proses pendaftaranpermohonan Surat Keputusan Pembaharuan Hak Guna Bangunan BadanHukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat belum jugaselesai diproses oleh Turut Tergugat;.

Mastrip No. 82,Kepanjenkidul, Kota Blitar) dalam rangka proses pembaharuan Hak GunaBangunan badan hukum yang diajukan oleh penggugat;7.

Menyatakan pula Para Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum kepada Penggugat karena telah mengakibatkan permohonanpendaftaran pembaharuan hak guna bangunan badan hukum dengan nomorberkas 13328/2019 yang diajukan oleh Penggugat pada Turut Tergugatstatusnya menjadi tertunda;7.

Sehingga berdasarkan haltersebut maka kami selaku Kantor Pertanahan Kota Blitar tidak dapatmelaksanakan permohonan pembaharuan hak terhadap sertipikat tanahyang masih menjadi obyek perkara di Pengadilan. Hal ini dikarenakansesuai dengan pasal dan ketentuan diatas.

MastripNo. 82, Kepanjenkidul, Kota Blitar) berdasarkan Sertifikat Hak GunaBangunan (SHBG) No. 549 luas 1336 M2 atas nama GABUNGANPERUSAHAAN ROKOK (GAPERO), dan berhak mengajukanpermohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan Badan Hukum kepadaTurut Tergugat;2.

Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh beberapa orangdiantaranya ayah kandung Pemohon I yang bernama Abdul Majid dan keluargaPemohon II bernama Fatma;Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat restudari orang tua Pemohon II;Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada pihakyang berkeberatan maupun mengganggu gugat hubungan Pemohon I danPemohon II;Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak lama setelah menikah pada tahun2011 pindah ke Sabu, kemudian dilakukan pembaharuan

nikahatas pernikahan Pemohon I dan Pemohon IJ; Bahwa pembaharuan nikah tersebut dilakukan atas inisiatif tokohtokohagama Islam di Sabu setelah mengetahui pernikahan yang Pemohon I danPemohon II langsungkan di Ende tidak mempunyai bukti, sementara diSabu tidak ada satupun orang yang hadir pada acara pernikahan PemohonI dan Pemohon II tersebut; Bahwa saksi mengetahui jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon IItidak dicatatkan di KUA ketika Pemohon I dan Pemohon II mengalamikendala dalam pengurusan akta

kelahiran anakanak Pemohon I danPemohon II; Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkanpembaharuan nikah, bahkan saksi juga bertindak selaku saksi nikahbersama dengan Darwiyanto;w Bahwa yang bertindak selaku wali nikah saat dilangsungkanpembaharuan nikah adalah imam Masjid An Nur Sabu, yakni bapakKhudhori; Bahwa saat pembaharuan nikah dilangsungkan, Pemohon memberikah mahar berupa seperangkat alat sholat kepadaPemohon Il; Bahwa alasan dilangsungkannya pembaharuan nikah tersebut

Penetapan Nomor 20/Pat.P/2018/PA.KPwali nikah, dikarenakan tidak adanya wali dari Pemohon II; Bahwa dilangsungkannya pembaharuan nikah Pemohon I dan PemohonII adalah inisiatif dari pihak KUA Sabu, berkaitan dengan upayaPemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan istbat nikah kePengadilan Agama dikarenakan tidak adanya orang di Sabu yangmengetahui secara persis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yangdilangsungkan di Ende;Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak hasildari pernikahannya

Namun demikian saksi bernama RidwanMuhammad bin Muhammad dan Khudhori bin Shobiran secaraeksplisit menyampaikan keterangan bahwa proses pembaharuan nikahtersebut dilakukan bukan karena adanya keraguan akan sah tidaknyapernikahan Pemohon dan Pemohon II sebelumnya, melainkan hanyaHalaman 10 dari 16 hal.

tahun) ;Fotocopy Surat Perpanjangan Kontrak yang dibuat pada tanggal 02 Januari s/d Juni 2012 ( 6 bulan ) ;Fotocopy Surat perjanjian harian lepas yang dibuat pada 01 Juli 2012 ;Fotocopy Surat Perpanjangan Kontrak yang dibuat pada tanggal 01 Agustus2012 s/d Januari 2013 ;: Fotocopy Surat Pembaharuan Kontrak untuk periode 01 Februari s/d 31 Juli2013 ;: Fotocopy Surat Pembaharuan kontrak untuk periode 01 Agustus 2013 s/d 31Januari 2014 ;: Fotocopy Surat Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja yang dibuat

pada 31Januari 2014 ;: Fotocopy Surat Perjanjian Pembaharuan kontrak untuk periode 01 Februari2014 s/d 31 Juli 2014 ;: Fotocopy Rincian saldo dari Jamsostek yang dikeluarkan pada tanggal 08Maret 2015 ;: Fotocopy Surat Pembaharuan Kontrak untuk periode 01 Oktober 2014 s/d 31Maret 2015 ;: Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak yang dibuat pada tanggal 01 Juli 2009 s/dDesember 2009 ;Fotocopy Surat Peerjanjian Kontrak yang dibuat pada 01 Juli 2009 s/d O1 Juli2010 ;halaman 19 dari 33 hal, Putusan No. 191/

Pdt.SusPHI/2015/PN.BdgP 6b :P 6c :P 6d :P 6e :P6f :P 7P 7a :P7c :P 7e :Fotocopy Surat Perpanjangan Kontrak yang dibuat pada tanggal 01 Juli 2010untuk periode 01 Juli 2010 s/d Juli 2011 ;Fotocopy Surat Pembaharuan kontrak yang dibuat untuk periode 01 Juli 2011s/d O01 Juli 2012 ;Fotocopy Surat kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja yang dibuat pada 31Juli 2013 ;Fotocopy Saldo JHT yang dikeluarkan oleh Jamsostek pada tanggal 08 Maret2015 ;Fotocopy Surat Pembaharuan Kontrak untuk masuk waktu 6 bulan periodeMaret

perjanjian kerja yang dibuat pada tanggal O01Mei 2013 s/d 30 Oktober 2013 ;Fotocopy Surat Pembaharuan Perjanjian kerja yang dibuat pada tanggal 01Nopember 2013 s/d 31 April 2014 ;Fotocopy Surat Pembaharuan Perjanjian kerja yang dibuat pada tanggal 01Mei 2014 s/d 31 Desember 2014 ;Fotocopy Data Pribadi untuk Penggugat Supriyadi ;: Fotocopy Surat Pembaharuan Perjanjian Kerja yang dibuat pada tanggal 19Oktober 2012 s/d 30 April 2013 ;Fotocopy Surat Pembaharuan Perjanjian Kerja yang dibuat untuk periodetanggal

20 April 2013 s/d 20 Oktober 2013 ;halaman 21 dari 33 hal, Putusan No. 191/Pdt.SusPHI/2015/PN.BdgP 10cP 10dP 10eP 10fP11:P llaP 11bP 1lcP 1ldP 1leP llfP llgP 1lhP1li:: Fotocopy Surat Pembaharuan Perjanjian Kerja untuk periode 20 Oktober 2013s/d 30 April 2014 ;: Fotocopy Surat Pembaharuan Perjanjian Kerja untuk periode 20 April 2014 s/d 20 Oktober 2014 ;: Fotocopy Surat Pembaharuan Perjanjian Kerja untuk periode 20 Oktober 2014s/d 30 April 2015 ;: Fotocopy Formulir Penilaian untuk Penggugat ;Fotocopy