Ditemukan 14207 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-06-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN Parigi Nomor 17/Pdt.G/2019/PN PRG
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
YUSRAN
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PKD Olaya
2.Ketua Badan Pemberdayaan Desa BPD Olaya
3.Plt Kepala Desa Olaya
4.Camat Kecamatan Parigi
5.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat BPMD Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
6.Bupati Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
6710
  • Penggugat:
    YUSRAN
    Tergugat:
    1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PKD Olaya
    2.Ketua Badan Pemberdayaan Desa BPD Olaya
    3.Plt Kepala Desa Olaya
    4.Camat Kecamatan Parigi
    5.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat BPMD Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
    6.Bupati Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
    Ketua Badan Pemberdayaan Desa BPD Olaya, bertempat tinggal diKecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong ProvinsiSulawesi Tengah, sebagai Tergugat II;3. Plt Kepala Desa Olaya, bertempat tinggal di Kecamatan ParigiKabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah,sebagai Tergugat III;4.
    Camat Kecamatan Parigi, bertempat tinggal di Kabupaten ParigioIMoutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai TurutTergugat I;Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat BPMD Kabupaten ParigiMoutong Provinsi Sulawesi Tengah, bertempattinggal di Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPMD)Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah ,sebagai Turut Tergugat II;Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN PRG6.
    tahun.Bahwa Penggugat mulai merasa ganjil atas jawaban Panitia PemilihanKepala Desa (P2KD) Desa Olaya tersebut, selanjutnya Penggugat memintamana bukti penetapan tertulis hasil verifikasi serta pemeriksaan danpenelitian berkas, akan tetapi Panitia Pemilinan Kepala Desa (P2KD) DesaOlaya tidak memperlihatkan bukti penetepan tertulis dimaksud.Bahwa tidak puas dengan jawaban tersebut Penggugat selanjutnya mencaritahu aturan yang digunakan untuk menjadi Calon Kepala Desa ke kantorCamat Parigi maupun ke Badan Pemberdayaan
Register : 01-10-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN PURWOREJO Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pwr
Tanggal 2 Februari 2021 — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6113
  • Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Register : 15-09-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 37/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 24 Januari 2018 — Penggugat:
ZULFEN HERI
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK
2.PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG RAWA MEKAR JAYA
12639
  • Penggugat:
    ZULFEN HERI
    Tergugat:
    1.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK
    2.PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG RAWA MEKAR JAYA
    KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASAYARAKATDAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK, berkedudukan diKomplek Perkantoran Tanjung Agung, KecamatanMempura, Kabupaten Siak, ProvinsiDalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :1. JON EFENDI, SH. MH. 2seeee eee eerceenee2. ASRAFLI, S.H.j2 22222 2onnnnn nee nnn eee3. FIKKY BUDIMAN, S.H.;22222"22 222222224. SARI KUSUMA PRIYATININGSIH, S.H.;5. SRI HELFI OKTARIA, S.H.
    Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung KabupatenSiak Nomor: 141/DPMKPKK/2017/294 tanggal 04 Agustus 2017 PerihalHasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Rawa Mekar Jaya, KecamatanSungai Apit, Kabupaten Siak Nomor 3 sepanjang atas nama Zulfen Heri;2.
    Bahwa setelan semua tahapan Penggugat lalui, Panitia Pelaksana atasnama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung KabupatenSiak mengirim surat Nomor: 141/DPMKPKK/2017/294 pada tanggal 05Agustus 2017 Kepada Camat Sungai Apit perihal Hasil Penyaringan BakalCalon Penghulu Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten9.
    Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Kampung Kabupaten Siak Nomor:141/DPMKPKK/2017/294 tanggal 04Agustus 2017 Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Rawa MekarJaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak maka Panitia kampung RawaMekar Jaya mengeluarkan Surat penetapan calon penghulu kampung RawaMekar Jaya tanggal 15 Agustus 2017;13.
    Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung KabupatenSiak Nomor : 141/DPMKPKK/2017/294 tanggal 4 Agustus 2017 perihal HasilPenyaringan Bakal Calon Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya, KecamatanSungai Apit Kabupaten Siak, Nomor 3, sepanjang atas nama Zulfen Heri (videbukti P5 sama dengan bukti T.I1), selanjutnya disebut objek sengketa 1;2.
Register : 13-07-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 23-06-2020
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 6/Pdt.G/2018/PN KLT
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
Ir.Nano Kusharyono,M.E
Tergugat:
1.Direksi P.T Pertamina Regional II Sumbagsel
2.Direktur Lembaga Penyalur Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat AGRIM
7922
  • Penggugat:
    Ir.Nano Kusharyono,M.E
    Tergugat:
    1.Direksi P.T Pertamina Regional II Sumbagsel
    2.Direktur Lembaga Penyalur Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat AGRIM
Register : 05-04-2018 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 01-11-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 76/B/2018/PT.TUN.MDN
Tanggal 15 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : BADARUDDIN
Terbanding/Tergugat I : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK
Terbanding/Tergugat II : PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG TANJUNG KURAS
3523
  • Pembanding/Penggugat : BADARUDDIN
    Terbanding/Tergugat I : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK
    Terbanding/Tergugat II : PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG TANJUNG KURAS
    KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNGKABUPATEN SIAK, berkedudukan di Komplek PerkantoranTanjung Agung Kecamatan Mempura Kabupaten Siak ProvinsiRiau dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :1. NamaJabatan2, NamaJabatan3. NamaJabatan4. NamaJabatan5. NamaJabatan: JON EFENDI,S.H.
Register : 24-09-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 550 K/TUN/2018
Tanggal 15 Oktober 2018 — KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK VS M. SYAFRI D DAN PANITIA KAMPUNG PEMILIHAN PENGHULU DESA SRI GEMILANG KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK;
4125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK VS M. SYAFRI D DAN PANITIA KAMPUNG PEMILIHAN PENGHULU DESA SRI GEMILANG KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK;
    PUTUSANNomor 550 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKAMPUNG KABUPATEN SIAK, tempat kedudukan diKomplek Perkantoran Tanjung Agung, KecamatanMempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jon Efendi, S.H., M.H.
    Mencabut Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat danKampung Kabupaten Siak Nomor 141/DPMKPKK/2017/294tanggal 04 Agustus 2017 perihal Hasil Penyaringan CalonPenghulu Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;2.2. Mencabut Berita Acara Penetapan Calon Penghulu Sri GemilangKecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tanggal 15 Agustus 2017;3. 3.1.
    membayar seluruh biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 Agustus2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TurutTermohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa surat keputusan yang menjadi objek gugatan,yaitu Surat Kepala Dinas Pemberdayaan
Register : 04-04-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 202/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
YAYASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TOBA SAMOSIR
Tergugat:
PT. TOBA PULP LESTARI, Tbk
Turut Tergugat:
1.GUBERNUR SUMATERA UTARA
2.GUNAWATI, SH
364220
  • Penggugat:
    YAYASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TOBA SAMOSIR
    Tergugat:
    PT. TOBA PULP LESTARI, Tbk
    Turut Tergugat:
    1.GUBERNUR SUMATERA UTARA
    2.GUNAWATI, SH
    Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Toba Samosir (Tahun 2016).
    Tahun 2016 tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Yayasan Pemberdayaan Masyarakat TobaSamosir..
    saksi kenal dengan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Toba Samosirdan PT.
    adapun latar belakang berdirinya Yayasan Pemberdayaan MasyarakatToba Samosir (ic.
Putus : 12-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 PK/Pdt/2020
Tanggal 12 Mei 2020 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA, dkk.
19753 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA, dkk.
    KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN PENUKALABAB LEMATANG ILIR (PALI), yang diwakili oleh A.Gani Akhmad, S.H., M.M;3. BUPATI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANGILIR (PALI), yang diwakili oleh Ir. Heri Amalindo, M.M;Dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Dhabi K.Gumayra, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada KantorHukum D & F, berkantor di OPI Boegenville, Blok C, NomorHalaman 1 dari 11 Hal. Put.
Register : 11-07-2023 — Putus : 24-08-2023 — Upload : 13-09-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 629/PDT/2023/PT DKI
Tanggal 24 Agustus 2023 — Pembanding/Penggugat I : Wakil kelompok yang bernama Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia LPPMII Diwakili Oleh : Wakil kelompok yang bernama Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia LPPMII
Terbanding/Tergugat I : Facebook
Terbanding/Tergugat II : Facebook Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Cambridge Analytica
Turut Terbanding/Penggugat II : Wakil kelompok yang bernama Indonesia ICT Institute IDICTI
10263
  • Pembanding/Penggugat I : Wakil kelompok yang bernama Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia LPPMII Diwakili Oleh : Wakil kelompok yang bernama Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia LPPMII
    Terbanding/Tergugat I : Facebook
    Terbanding/Tergugat II : Facebook Indonesia
    Terbanding/Tergugat III : Cambridge Analytica
    Turut Terbanding/Penggugat II : Wakil kelompok yang bernama Indonesia ICT Institute IDICTI
Register : 13-04-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 81/B/2018/PT.TUN.MDN
Tanggal 23 Mei 2018 — Pembanding/Tergugat I : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK
Terbanding/Penggugat : M SYAFRI D
Turut Terbanding/Tergugat II : PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG SRI GEMILANG
495
  • Pembanding/Tergugat I : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK
    Terbanding/Penggugat : M SYAFRI D
    Turut Terbanding/Tergugat II : PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG SRI GEMILANG
Register : 14-05-2013 — Putus : 10-10-2013 — Upload : 18-10-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 13/G/2013/PTUN.SMD
Tanggal 10 Oktober 2013 — - RAKHMAN SETIONO melawan - KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA; - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LOA DURI ILIR KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
10936
  • - RAKHMAN SETIONO melawan- KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;- BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LOA DURI ILIR KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
    KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHANDESAKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan diKomplek Kantor Bupati Gedung Kembar Jalan. Wolter Monginsidi,Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten KutaiKartanegara Provinsi Kalimantan Timur ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. ROKMAN TORANGAN, S.H.,M.H.Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala BagianAdministrasi Hukum Setkab. Kutai Kartanegara ;2. Hj. ASNANI, S.H.,M.H.Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub.
    Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) ;Bahwa obyek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan MasyarakatDan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan PermusyawaratanDesa Loa Duri Ilir yang mana adalah merupakan badan atau Pejabat Tata UsahaNegara, oleh karena kriteria untuk menentukan Badan/Pejabat dapat dikategorikansebagai Badan/Pejabat TUN adalah suatu kriteria/ukuran yang bersifat fungsionalyakni apa saja dan siapa saja yang menyelenggarakan urusan
    Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 411.1/1211/BAPEMASPEMD/IH/2013, tertanggal 28 Maret 2013, tentang Hasil Test Calon Kepala Desa LoaDuri Ilir, Kecamatan Loa Janan (vide bukti T11=P1);2.
    badan atau pejabat tata usaha Negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yangdilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, keputusan tata usaha Negarayang digugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Nomor :411.1/1211/BAPEMASPEMD/III/2013, tertanggal 28 Maret 2013, tentang Hasil TestCalon Kepala Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Pemberdayaan
    Masyarakat danPemerintahan Desa, sehingga haruslah dinyatakan bahwa Kepala Badan Pemberdayaan danMasyarakat dan Pemerintahan Desa dalam hal ini melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1)dan (6) sebagaimana tersebut di atas, sedangkan terhadap obyek sengketa kedua yangdikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Loa Duri Ilir Kecamatan LoaJanan Kabupaten Kutai Kartanegara, haruslah dinyatakan Kepala BPD tersebutmelaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang
Register : 29-08-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 82/PDT/2017/PT PLG
Tanggal 14 Nopember 2017 — Pembanding/Tergugat III : Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Diwakili Oleh : DHABI K GUMAYRA
Pembanding/Tergugat I : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa BPMPD Pemkab PALI Diwakili Oleh : DHABI K GUMAYRA
Pembanding/Tergugat II : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Diwakili Oleh : DHABI K GUMAYRA
Terbanding/Penggugat : CV. ANUGRAH MOTOR
900
  • Pembanding/Tergugat III : Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Diwakili Oleh : DHABI K GUMAYRA
    Pembanding/Tergugat I : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa BPMPD Pemkab PALI Diwakili Oleh : DHABI K GUMAYRA
    Pembanding/Tergugat II : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Diwakili Oleh : DHABI K GUMAYRA
    Terbanding/Penggugat : CV. ANUGRAH MOTOR
Register : 14-12-2012 — Putus : 29-05-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 226/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 29 Mei 2013 — KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
7426
  • KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
    KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYAMANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIKINDONESIA.PAGE Berkedudukan di Jalan Hang Jebat Ill Blok F3Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, Dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya, masingmasingbernama Netty T. Pakpahan, S.H., M.H, SetyadiNugroho,S.H, Dra.
    NorhedayatiAnnisa ;e jazah No. 135/2012, tanggal 16 Juli 2012 atas nama RaudhatulRaima jesssessnscsscnsenocnnObjek Gugatan Memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yangbersifat konkrit, individual dan final ; 222m ene no ne nne nnnBahwa objek gugatan merupakan suatu keputusan tertulis yang diterbitkan ataudikeluarkan oleh Tergugat Il dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata UsahaNegara yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dengantugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan
Putus : 25-08-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719 PK/Pdt/2009
Tanggal 25 Agustus 2014 — DEPARTEMEN KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN BUMN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA WILAYAH II PALEMBANG Cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALEMBANG VS PT WAI HITAM
5520 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEPARTEMEN KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN BUMN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA WILAYAH II PALEMBANG Cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALEMBANG tersebut;
    DEPARTEMEN KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN BUMN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA WILAYAH II PALEMBANG Cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALEMBANG VS PT WAI HITAM
    DEPARTEMENKEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN BUMN REPUBLIKINDONESIA Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANGNEGARA WILAYAH IL PALEMBANG Cq. KANTORPELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARAPALEMBANG, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Lantai III,Jalan Kapten A. Rivai Nomor 4 Palembang, yang diwakili oleh, MuliaP. Nasution, Sekretaris Jenderal a.n Menteri Keuangan RI, dalam hal inimemberi kuasa kepada Indra Surya, SH.
    DEPARTEMEN KEUANGANDAN PEMBERDAYAAN BUMN REPUBLIK INDONESIA Cq.
Register : 08-08-2019 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PN SEKAYU Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sky
Tanggal 30 Juli 2020 — Penggugat:
NURJANAH
Tergugat:
SULMIN
Turut Tergugat:
1.CAMAT BAYUNG LENCIR
2.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Musi Banyuasin
3.Sdr. Badarudin
11253
  • Penggugat:
    NURJANAH
    Tergugat:
    SULMIN
    Turut Tergugat:
    1.CAMAT BAYUNG LENCIR
    2.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Musi Banyuasin
    3.Sdr. Badarudin
Register : 05-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 23-04-2020
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Blb
Tanggal 22 Mei 2019 — DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.CAMAT KECAMATAN PADALARANG
24654
  • DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
    2.CAMAT KECAMATAN PADALARANG
Register : 20-10-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 192/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat:
I Ketut Sukartayasa, SH, S.Kep, M.Sc
Tergugat:
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020
212599
  • Penggugat:
    I Ketut Sukartayasa, SH, S.Kep, M.Sc
    Tergugat:
    Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020
    Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYAMANUSIA (PPSDM) KESEHATAN SELAKU KETUAPANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KONSIL TENAGAKESEHATAN TAHUN 2020, Berkedudukan di Jalan HangJebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHK.05.03/V1I/1927/2020, tanggal 10 November 2020memberikan kuasa kepada :1. SUNDOTO, S.H., MKM., M.Hum. Kepala Biro Hukumdan Organisasi Kementerian Kesehatan;2.
    Kepala Bagian Hukum,Organisasi dan Humas pada Sekretariat BadanPengembangan dan Pemberdayaan Sumber DayaManusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan,Halaman 1 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUNJKT10.11.12.13.HERY HERMAWANTO, SKM, M.Kes.
    Kepala Sub Bagian AdvokasiHukum DAN Hubungan Masyarakat pada SekretariatBadan Pengembangan Dan Pemberdayaan SumberDaya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;HENDRA NORMANSYAH, S.H., M.H. Kepala SubBagian Hukum dan Humas pada Sekretariat KonsilTenaga Kesehatan Indonesia, Badan PPSDMKesehatan;TEZA EKA SETYAWATY, S.H. Perancang PeraturanPerundangUndangan Pada Biro HWukum DanOrganisasi, Kementerian Kesehatan;WAWAN NOFIYANTO, S.H.
    Perancang PeraturanPerundangUndangan Pada Sekretariat BadanPengembangan dan Pemberdayaan Sumber DayaManusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;NURHADI BOWOLEKSONO, S.H. PerancangPeraturan PerundangUndangan Pada SekretariatBadan Pengembangan dan Pemberdayaan SumberDaya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;Halaman 2 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUNJKT14. DIMAS BAGUS, S.H.
    (fotokopi dari fotokopi);Surat Dewan Pengurus Pusat Ikatan PenataAnestesi Indonesia kepada Kepala BadanPengembangan dan Pemberdayaan Sumber DayaManusia Kesehatan Kemenkes RI Nomor0715/DPPIPAI/SP/VI/2020, tanggal 9 Juni 2020,Perihal : Usulan Nama Calon Anggota KonsilMasingMasing Tenaga Kesehatan. (fotokopi darifotokopi);Undangan Rapat dari Kepala Badan PPSDMKesehatan Nomor : KT.05.03/V1I/0970/2020, tanggal12 Juni 2020, Perihal : Undangan Rapat.
Register : 16-06-2022 — Putus : 14-07-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PT MDN
Tanggal 14 Juli 2022 — Pembanding/Terdakwa II : MASRENI SIREGAR
Terbanding/Penuntut Umum : FERRY M JULIANTO,SH
12928
  • Padang Lawas Utara, Desa Pamuntaran atas nama Kelompok SEROJA;
  • Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) TA. 2016 Kec. Padang Bolak Julu Kab. Padang Lawas Utara, Desa Padang Bujur atas nama Kelompok SERASI dengan Jumlah Pinjaman Rp. 60.000.00,-;
  • Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) TA. 2016 Kec. Padang Bolak Julu Kab.
    Padang Lawas Utara, Desa Sipupus Lombang atas nama Kelompok PAJAR TAZAHIZI;
  • Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) TA. 2015 Kec. Padang Bolak Julu Kab. Padang Lawas Utara, Desa Sipupus Lombang atas nama Kelompok SEPAKAT
  • Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) TA. 2015 Kec. Padang Bolak Julu Kab.
    Padang Lawas Utara, Desa Batugana atas nama Kelompok BUNGA SAKURA;
  • Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) TA. 2017 Kec. Padang Bolak Julu Kab. Padang Lawas Utara, Desa Batugana atas nama Kelompok WIRIT YASIN AL-IMAN;
  • Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) TA. 2017 Kec. Padang Bolak Julu Kab.
    LOTING dengan jumlah pinjaman Rp. 54.500.000,-;
  • Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) TA. 2016 Kec. Padang Bolak Julu Kab. Padang Lawas Utara, Desa Pamuntaran atas nama Kelompok INPRES dengan jumlah pinjaman Rp. 7.000.000,-;
  • Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) TA. 2016 Kec. Padang Bolak Julu Kab.
    Padang Lawas Utara, Desa Pamuntaran atas nama Kelompok ANGGREK;
  • Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) TA. 2015 Kec. Padang Bolak Julu Kab.
Register : 05-08-2019 — Putus : 16-08-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN MARISA Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Mar
Tanggal 16 Agustus 2019 — Pemohon:
ISHAK HUSAIN
4410
  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran atas nama ISHAK yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Palu dan Kartu Keluarga atas nama ISHAK HUSAIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato batal dikarenakan pemberian informasi yang tidak
    benar;
  • Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga Atas nama ISHAK HUSAIN, Lahir di Pohuwato tanggal 31 Desember 1977;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Palu dan Kantor Dinas Kependudukan,
    Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato;
  • Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
  • Bahwa Dasar Hukum~ yang~ digunakan oleh Kantor DinasKependudukan,Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwatiadalah : Undang Undang Nomor ;23 Tahun Administrasi Kependudukan pasal 52ayat ( 1 ) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon,ayat ( 2) PencatatanPerubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib dilaporkanoleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan AktaPencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak
    pengimputan dataBerdasarkan halhal tersebut diatas kami bermohon kiranya Bapak KetuaPengadilan Negeri Marisa memberi surat keputusan berupa Penetapansebagai berikut :PRIMIAR :1.2.Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebutMemberi Izin kepad pemohon untuk merubah nama pemohon dan tanggallahir pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala kantor CatatanSipil Palu serta tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Kartu Keluargaatas nama Pemohon yang. dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan,Capil dan Pemberdayaan
    Kependudukan,Capil dan PemberdayaanMasyarakat Kabupaten Pohuwato Batal dikarenakan kesalahanPenginputan DataMemerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Pohuwato untuk Menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, AktaKelahiran serta Kartu Keluarga Atas Nama ISHAK HUSAINMemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untukmengirimkan sehelai salinan penetapan ini telah berkekuatan hukum tetapkepada kantor Catatan Sipil Palu dan Kepala kantor Dinas Kependudukan,Capil dan Pemberdayaan
    Masyarakat KabupatenPohuwato, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa diperintahkan untukmengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan MasyarakatPalu dan Kabupaten Pohuwato, untuk dicatatkan dalam daftar register yang telahdisediakan untuk itu;Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannyapetitum poin 2 (dua) dari permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 102Ayat (3) huruf c Peraturan
    Menyatakan bahwa Akta Kelahiran atas nama ISHAK yang dikeluarkanoleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan MasyarakatPalu dan Kartu Keluarga atas nama ISHAK HUSAIN, yang dikeluarkanoleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan MasyarakatKabupaten Pohuwato batal dikarenakan pemberian informasi yang tidakbenar;3.
Register : 06-02-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Idm
Tanggal 9 Agustus 2018 — SH
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KUWU DESA JATIBARANG
2.AGUS DARMAWAN
3.KEPALA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD KABUPATEN INDRAMAYU
4.BUPATI INDRAMAYU
5015
  • SH
    Tergugat:
    1.PANITIA PEMILIHAN KUWU DESA JATIBARANG
    2.AGUS DARMAWAN
    3.KEPALA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD KABUPATEN INDRAMAYU
    4.BUPATI INDRAMAYU
    KEPALA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) KABUPATENINDRAMAYU, yang berkedudukan di Jin. Gatot Subroto No. 08 Indramayu.Selanjutnya mohon disebut SeDaQAl...............ccccseeeeeeeeeeee eens TURUT TERGUGAT I.4. BUPATI INDRAMAYU, yang berkedudukan di Jin. Mayjen Sutoyo No. 1 ELemahabang Kabupaten Indramayu.