No. 905 K/PID.SUS/20091 (satu) unit pompa air 2 inci merk Yanmar TS 50 dalam keadaan rusak ;1 (satu) unit mesin penggerak untuk penggilingan merk Ratna Diesel R.220 rusak ringan ;1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pendayagunaan danPengembangan Alsintan melalui Upaya Pelayanan Jasa Alsintan UPJAproyek SPLOECEF INP 22 tanggal 05 Maret 2000 ;1 (satu) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan danHortikultura Nomor : .

HK.050.98.71 tanggal 02 Desember 1998 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pendayagunaan dan Pengembangan Alat danMesin Pertanian ;1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP)tanggal 09 April 2003 sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) atas nama JUSUF TEROK, SE.

HERYANTO HASAN, menerangkan di bawah sumpah sebagaiberikut :Bahwa di persidangan saksi telah menerangkan benar Terdakwa telahmenyerahkan Alsintan kepada JUSUF TEROK dan telah dibuatkanSurat Perjanjian Kerjasama Pendayagunaan Alat PengembanganAlsintan melalui Upaya Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) merek SPLOECF INP 22 tanggal 05 Maret 2000.

Saksi JUSUF TEROK (Terdakwa dalam berkas tersendiri),menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :Bahwa benar saksi telah menerima Alsintan dari Terdakwa sehinggadibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Pendayagunaan AlatPengembangan Alsintan melalui Upaya Pelayanan Jasa Alsintan(UPJA) merek SPLOECF INP 22 tanggal 05 Maret 2000.

Danapabila tidak dibuatkan Berita Acara Serah Terima secara resmi atautertulis maka tugas dan tanggung jawab yang ada pada Terdakwa sebagaiKepala Dinas Pertanian Pangan Kotamadya Manado masih ada padaTerdakwa termasuk Surat Perjanjian Kerjasama Pendayagunaan AlatPengembangan Alsintan melalui Upaya Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)merk SPLOECF INP 22 tanggal 05 Maret 2000.

Bahwa pada awalnya dimana pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulanOktober 2013 saksi MUHAMMAD ROZALI HASIBUAN bertemu dengan terdakwaZUL ACHIR SYAFUDDIN HARAHAP, dimana pada pertemuan tersebut terdakwamenyampaikan bahwa aka nada pembukaan penerimaan CPNS padaPemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara, terdakwa mengatakan bahwadirinya dapat mengurus peserta seleksi ujian CPNS agar lulus ujian dan menjadiCPNS di Kabupaten Padang Lawas Utara melalu rekannya yang akan mengurusdi Kementerian Pendayagunaan

Paluta Nomor: 810/289/K/2013, tanggal10 September 2014; Surat Kementrian Pendayagunaan aparatur Negara dan reformasiBirokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RI) nomor : R/594/M.PANRB/12/2013, tanggal 18 Desember 2013;Halaman 8 dari 13 halamanPutusan Nomor 564/Pid/2017/PT MDNNegeri Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 810/418/k/2013,tanggal 20 Desember 2013Terlampir dalam berkas perkara;4. Menetapkan agar terdakwa ditahan dalam penahanan Rutan;5.

Paluta Nomor: 810/289/K/2013, tanggal 10September 2014;Halaman 9 dari 13 halamanPutusan Nomor 564/Pid/2017/PT MDN Surat Kementrian Pendayagunaan aparatur Negara danreformasiBirokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RI) nomor : R/594/M.PANRB/12/2013, tanggal 18 Desember 2013; Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 810/418/k/2013,tanggal 20 Desember 2013;Terlampir dalam berkas Perkara;5.

Paluta Nomor: 810/289/K/2013,tanggal 10 September 2014;Surat Kementrian Pendayagunaan aparatur Negara dan reformasiBirokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RI) nomor : R/594/M.PANRB/12/2013, tanggal 18 Desember 2013;Halaman 12 dari 13 halamanPutusan Nomor 564/Pid/2017/PT MDN Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor810/418/k/2013, tanggal 20 Desember 2013;Terlampir dalam berkas Perkara;3.

Khamim, MM. selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatanPengawas Sekolah Madya Rumpun Mata Pelajaran PPKn/IPS SLTP memiliki tugassebagaimana dinyatakan dalam :e Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Jabatan Fungsional PengawasSekolah dan Angka Kreditnya pada Bab VI Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 5 danangka 8 yang menyatakan sebagai berikut :e Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 5 yakni melaksanakan penilaian,pengolahan, dan analisis

data hasil belajar/bimbingan siswa dankemampuan guru.e Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 8 yakni memberikan arahan dan bimbingankepada guru tentang pelaksanaan proses belajar mengajar/bimbingansiswa.e Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnyapada Bab II pasal 7 huruf a dan huruf c yang menyatakan sebagai berikute Pasal 7 huruf a yakni menyusun program

pengawasan, melaksanakan programpengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan danmembimbing dan melatih profesional guru;e Pasal 7 huruf c yakni menjunjung tinggi peraturan perundangundangan, hukum,nilai agama dan etika.e Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 30Desember 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah danAngka Kreditnya menurut Bab VII Pasal 14 huruf b angka 4 yangmenyatakan

data hasil belajar/bimbingan siswa dankemampuan guru.e Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 8 yakni memberikan arahan dan bimbingankepada guru tentang pelaksanaan proses belajar mengajar/bimbingansiswa.e Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 201013Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnyapada Bab II pasal 7 huruf a dan huruf c yang menyatakan sebagai berikute Pasal 7 huruf a yakni menyusun program

/TUN/2016Kasasi, sehingga telah salah pula menerapkan hukumnya dalammempertimbangkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi; Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta)dalam pertimbangan hukumnya telah menerapkan PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan PelaksanaanUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PeraturanDaerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 serta menerapkanasas lex posterior derogate legi prior, dengan mengesampingkan SuratEdaran Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Republik IndonesiaNomor SE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 26 April 2004; Bahwa penerapan asas /ex posterior derogate legi prior (dalam perkaralain) diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, akantetapi dalam pemeriksan perkara ini mengesampingkan Surat EdaranMenteri Pendayagunaan Aparatur Negera Rl NomorSE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 26 April 2004 merupakan suatupelanggaran hukum yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur

AparaturNegara RI Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 26 April 2004,maka penerapan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan AparaturNegara RI (MENPAN RI) Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 26April 2004 tersebut tidak dapat dikaitkan dengan Undang Undangatau.

Peraturan lainnya, meskipun Surat Edaran MenteriPendayagunaan Aparatur Negara RI (MENPAN RI) Surat EdaranMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Rl NomorSE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 26 April 2004 tersebut sebagaiHalaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 197 K/TUN/2016penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa;3.

Bahwa dari fakta fakta tersebut di atas, terbukiti bahwa Judex Facti (in casuPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung) telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku; Bahwa demikian pula, Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketaa quo telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap SuratEdaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Rl NomorSE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 26 April 2004 dan bertentangan denganAsas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;5.

TAK dalam kegiatan 05031/SP2DGU/XII/2014 5.645.000,pendayagunaan para penyandang 09 Desember 2014cacat dan eks trauma di jakarta13. belanja cetak dalam kegiatan 05031/SP2DGU/XII/2014 310.000,pendidikan dan pelatihan 09 Desember 2014ketrampilan berusaha bagi ekspenyandang penyakit sosial 14. perjalanan dinas dalam daerah pada 05031/SP2DGU/XII/2014 864.000, kegiatan pendayagunaan para 09 Desember 2014penyandang cacat dan eks trauma15. perjalanan dinas dalam daerah 07446/SP2DGU 864.000,dalam kegiatan

pendayagunaan NIHIL/X1I/2014 31para penyandang cacat dan eks Desember 2014trauma.Total 52.883.000, Bahwa masih dalam tahun 2014, terdakwa DHEDEN ADE SAPUTRA, A.Md(selaku bendahara pengeluaran) menerima perintah dari saksi Drs.

TAK dalam kegiatan 05031/SP2DGU/XII/2014 5.645.000,pendayagunaan para penyandang 09 Desember 2014cacat dan eks trauma di jakarta13. belanja cetak dalam kegiatan 05031/SP2DGU/XII/2014 310.000.

TAK dalam kegiatan pendayagunaan 05031/SP2DU/XII/2014 5.645.000,para penyandang cacat dan eks 09 Desember 2014trauma di jakarta13. belanja cetak dalam kegiatan 05031/SP2DU/XII/2014 310.000,pendidikan dan pelatihan ketrampilan 09 Desember 2014berusaha bagi eks penyandangpenyakit sosial14. perjalanan dinas dalam daerah pada 05031/SP2DU/XII/2014 864.000,kegiatan pendayagunaan para 09 Desember 2014penyandang cacat dan eks trauma15. perjalanan dinas dalam daerah dalam 07446/SP2DGU 864.000,kegiatan pendayagunaan

TAK dalam kegiatan pendayagunaan 05031/SP2DU/XII/2014 5.645.000,para penyandang cacat dan eks 09 Desember 2014trauma di jakarta13. belanja cetak dalam kegiatan 05031/SP2DU/XII/2014 310.000,pendidikan dan pelatihnan ketrampilan 09 Desember 2014berusaha bagi eks penyandangpenyakit sosial14. perjalanan dinas dalam daerah pada 05031/SP2DU/XII/2014 864.000,kegiatan pendayagunaan para 09 Desember 2014penyandang cacat dan eks trauma15. perjalanan dinas dalam daerah dalam 07446/SP2DGU 864.000,kegiatan pendayagunaan

Sesuai dengan formasi Jabatan Pengendali Dampak Lingkunganyang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ;b. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untukjenjang jabatannya.Ketentuanketentuan tersebut menunjukkan bahwa formasi jabatanuntuk pengangkatan Pengendali Dampak Lingkungan harus telahditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan formasiHal. 9 dari 36 hal. Put. No. 139 K/TUN/2008.

Jadi imi merupakan bentukpemaksaan kehendak Tergugat terhadap Penggugat ;Ketentuan Pasal 21 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara. No. 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan FungsionalPengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya (bukti P15),mengatur sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untukpertama kali dalam Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli, harusmemenuhi syaratsyarat sebagai berikut :a.

Dengandemikian pengangkatan Penggugat dalam jabatan Pengendali DampakLingkungan tidak memenuhi syarat material sesuai dengan ketentuanPasal 21 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor. 47/KEP/M.PAN/8/2002 tersebut.Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 139 K/TUN/2008.18.3.1.Tergugat tidak memenuhi prosedur juridis formal dalam rangka mengangkatPenggugat untuk menduduki Jabatan Fungsional Pengendali DampakLingkungan.a.

Aparatur Negara dan setelah mendapatpertimbangan teknis Kepala BKN.Selain itu, ketentuan Pasal 22 Keputusan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Nomor. 47/KEP/M.PAN/8/2002 (bukti P15) menegaskan bahwapengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengendali DampakLingkungan harus :a.

Sesuai dengan formasi Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan yangditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.b.

Menyatakan barang bukti berupa:1. 2 (dua) lembar fotokopi surat tertanggal 5 Mei 2017 yangditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia; Kementrian Dalam NegeriRepublik Indonesia; Ketua KPU Republik Indonesia; SekretarisJenderal KPU Republik Indonesia dan ditembuskan kepada antaralain Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta; Ketua KPU ProvinsiSulawesi Tengah di Palu dan Sekretaris KPU Provinsi SulawesiTengah Palu yang ditandatangani oleh Sdr.

Putusan Nomor 613 K/Pid/2019 2 (dua) lembar fotokopi surat tertanggal 5 Mei 2017 yangdiajukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Republik Indonesia, Kementrian Dalam Negeri RepublikIndonesia, Ketua KPU Republik Indonesia, Sekretaris JenderalRepublik Indonesia dan ditembuskan kepada antara lain BawasluRepublik Indonesia di Jakarta, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengahdi Palu yang ditandatangani oleh Sdr.

Putusan Nomor 613 K/Pid/2019 2 (dua) lembar fotokopi surat tertanggal 5 Mei 2017 yangdiajukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Republik Indonesia, Kementrian Dalam NegeriRepublik Indonesia, Ketua KPU Republik Indonesia, SekretarisJenderal KPU Republik Indonesia dan ditembuskan kepadaantara lain Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta, Ketua KPUProvinsi Sulawesi Tengah di Palu, yang ditandatangani oleh Sdr.Andriadi selaku Ketua Aliansi Rakyat Pengawal PembangunanSigi (ARPPS)

Putusan Nomor 213 K/TUN/2020penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Bahwa sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tentang Penegakan HukumTerhadap

Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, agar dijatuhi sanksi berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, danjuga berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tentangPelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang terbuktimelakukan

tindak Pidana Korupsi, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)dan pejabat yang berwenang (PyB) diminta untuk melakukan monitoringdan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani olehAparatur Sipil Negara, mengambil langkah tegas untuk memberhentikandengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang terbukti secara hukummelakukan tindak pidana korupsi serta melaporkan hasil pelaksanaantersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri;Bahwa secara

padatanggal 21 Mei 2019 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambitelah mengirim Nota Dinas kepada Gubernur Jambi melalui SekretarisDaerah Provinsi Jambi perihal Mohon Penandatangan KeputusanGubernur Jambi tentang Pemberhentian Penggugat (vide bukti T8).Dengan demikian, secara implisit Berita Acara Rapat dan Nota Dinasdipandang sebagai usulan dari Sekretaris Daerah kepada TermohonKasasi/Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian ;Bahwa sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan

Putusan Nomor 369 K/TUN/2020Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadapPegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, agar dijatuhi sanksi berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, danjuga berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan

Nomor 20 Tahun 2018 tentangPelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang terbuktimelakukan tindak pidana korupsi, Pejabat Pembina Kepegawaian danPejabat yang Berwenang diminta untuk melakukan monitoring danevaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani olehAparatur Sipil Negara, mengambil langkah tegas untuk memberhentikandengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang terbukti secara hukummelakukan tindak pidana korupsi serta melaporkan hasil pelaksanaantersebut kepada Menteri Pendayagunaan

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : a)2 (dua) lembar Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tanggal 17 Mei 2019. b) 1 (satu) lembar Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : S.KEP/771/1094/PANPEL.BKN/ V/2019 tanggal 24 Juni 2019. c) 1 (satu) lembar Surat Badan Kepegawaian Negara tanggal 24 Juni 2019. d) 1 (satu) lembar Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : CV 26-30/V 144-3/99 tanggal 4 November 2019.

f) 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 3 September 2020. g) 1 (satu) lembar struk atau tanda bukti pengiriman Nomor Z761-CRM BCA Magelang 3 tanggal 31 Januari 2021. h) 1 (satu) lembar struk atau tanda bukti pengiriman Nomor ZK4L-CRM Giant SPM PKL 1 tanggal 11 Februari 2021. i) 1 (satu) lembar struk atau tanda bukti pengiriman Nomor ZK4L-CRM Giant SPM PKL 1 tanggal 14 Februari 2021.

Kedungpring memiliki tugas tugas sebagaimanadinyatakan dalam :Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor91/KEP/M.PAN/10/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang JabatanFungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya pada Bab VIHalaman 3 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBYPasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 yakni melaksanakan penilaian,pengolahan, dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dankemampuan guru;Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi

Kedungpring memiliki tugas tugas sebagaimanadinyatakan dalam :Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor91/KEP/M.PAN/10/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang JabatanFungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya pada Bab VIPasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 yakni melaksanakan penilaian,pengolahan, dan analisis data hasil belajar / bimbingan siswa dankemampuan guru;Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 30 Desember

2010Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnyapada Bab Ill pasal 7 huruf a dan huruf c yang menyatakan sebagaiberikut :Pasal 7 huruf a yakni menyusun program pengawasan, melaksanakan programpengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan programpengawasan dan membimbing dan melatih profesional guru;Pasal 7 huruf c yakni menjunjung tinggi peraturan perundangundangan, hukum,nilai agama dan etika.Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan

Lamongan yang memiliki tugas sebagai berikut :Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor91/KEP/M.PAN/10/2001 Pasal 8 ayat (1) huruf b Angka 5 yakni :Melaksanakan penilaian, pengolahan, dan analisis data hasil belajar /bimbingan siswa dan kemampuan guru;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Pasal 7 huruf a yakni menyusun programpengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakanevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan

Perbuatan Terdakwa berupa menguruskan usulan PAK milik guruguru,dan membuatkan Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau Penelitian Tindakan Kelas(PTK) dan mengutip sejumlah dari guruguru yang menguruskan usulanPAK kepada Terdakwa adalah bertentangan dengan tugas dan kewajibanTerdakwa untuk membimbing dan melatih profesional guru, sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010....2.

NomorBKPP.803/02/3/2019, tanggal 3 Januari 2019 oleh Tergugat, dengan tidakmempertimbangkan/memperhatikan asasasas umum Pemerintahan yang baiksebagaimana diamanatkan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan serta Tergugat mengabaikan Peraturan Menteri Pendidikan DanKebudayaan Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 tentang PenataanLinieritas Guru Bersertifikat Pendidik yang dengan tegas disampaikan olehKementerian Pendayagunaan

KabupatenTimor Tengah Selatan Nomor : BKPP.803/1029/3/2018 tentang Hasil NilaiSeleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan peserta yang berhak mengikutiSeleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerahkabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan isi surat Poin 2 huruf b dancsebagai berikut : 22a nono nono nn nn nn ne nn nn nn ncncncneeHalaman 7 dari 69 halaman Putusan No. 30/G/2019/PTUN.KPGPoin 2 huruf b : Peserta yang memenuhi nilai ambang batas dan masukperingkat sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan

Bahwa sebagaimana Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/646/S.SM.01.00/2018 tanggal 30 November 2018, dengan tegasmenyampaikan ; Sehubungan dengan akan dilaksanakan SeleksiKompetensi Bidang (SKB) pengadaan CPNS Tahun 2018, khusus yangberkaitan dengan penggunaan Sertifikasi pendidik berdasarkanPERMENDIKBUD No. 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas GuruBersertifikat, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :6.1.

Dasar (SKD) Dan Seleksi KopetensiBidang (SKB) Serta Peserta Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Calon PegawaiNegeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Timor Tengah Selatan FormasiTahun 2019. 3 222222 22 222 nen n nnn nn ene n eneBahwaPenggugat dinyatakan Tidak Lulus Karena pada kolom SeleksiKompetensi Bidang(SKB) hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pengadaan CPNSD tahun 2018,Nilai Sertifikat Pendidik Penggugat tidak diakomodir sebagaimana instruksiKementerian Pendayagunaan

Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 TahunHalaman 20 dari 71 halaman.

Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun2012.e Bahwa dapat kami sampaikan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 terdiri dari 17 Pasal dan tidak satupun ketentuanyang mengatur akibat hukum dari penandatanganan suatu SuratKeputusan oleh PIt.e Bahwa demikian juga Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturHalaman 25 dari 71 halaman.

, bukan kewenangan Pit.+ Bahwa hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:(1) Judul Peraturan:Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas InstansiPemerintah(2) Judul Lampiran:Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorHalaman 31 dari 71 halaman.

AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80Tahun 2012 berisi tentang Pedoman Tata Naskah Dinas InstansiPemerintah.Bahwa dengan demikian, berdasarkan associatednya, PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 berisi tentang PedomanTata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.Asas ejusdem generisBahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012Halaman 32

Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi.

dinas dalam daerah 07446/SP2DGU NIHIL/ 864.000,dalam kegiatan pendayagunaan XII/2014 para penyandang cacat dan eks 31 Desember 2014trauma.Total 52.883.000, Bahwa masih dalam tahun 2014, terdakwa Drs.

pendayagunaan para NIHIL/XII/2014 31penyandang cacat dan eks trauma.

pendayagunaan X1I/2014 31 Desemberpara penyandang cacat dan eks 2014trauma.Total 52.883.000, terdakwa Drs.

dinas dalam daerah dalam 07446/SP2DGU 864.000,kegiatan pendayagunaan para NIHIL/X1I/2014 31penyandang cacat dan eks trauma.

TAK dalam kegiatan pendayagunaan 05031/SP2DU/XII/2014 5.645.000,para penyandang cacat dan eks 09 Desember 2014trauma di jakarta13. belanja cetak dalam kegiatan 05031/SP2DU/XII/2014 310.000,pendidikan dan pelatihan ketrampilan 09 Desember 2014berusaha bagi eks penyandangpenyakit sosial14. perjalanan dinas dalam daerah pada 05031/SP2DU/XII/2014 864.000,kegiatan pendayagunaan para 09 Desember 2014penyandang cacat dan eks trauma15. perjalanan dinas dalam daerah dalam 07446/SP2DGU 864.000,kegiatan pendayagunaan

Tanah Terlantar maka Tergugatharuslah terlebih dahulu meneliti letak, luas, status hak atau dasar penguasaan atastanah dan keadaan fisik tanah yang dikuasai Pemegang Hak dan keadaan yangmengakibatkan tanah terlantar ;Bahwa kenyataannya hingga saat ini Tergugat tidak bisa menjelaskan dalam objekgugatan ini tentang luasan tanah yang benarbenar ditelantarkan dan juga penyebabtanah ditelantarkan ; Bahwa dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 TentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah

TanahTerlantar ; 26 Bahwa Objek Sengketa diterapkan berlaku surut sehingga melanggar PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanahterlantar.

Pemerintah ini ditetapkan, sehingga pengitungan 3 tahun dalam Pasal 6tidak berlaku surut dan tidak mengikat terhadap perbuatanperbuatan hukum ataufaktafakta yang terjadi sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan ;27 Bahwa Objek Sengketa melanggar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RINomor 4 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan TanahTerlantar; Bahwa dalam Pasal 9 menjelaskan tentang Panitia C yang menyatakan:Setelah data hasil identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud

(foto kopi dari foto kopi) ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. (fotokopi dari foto kopi);Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara PenertibanTanah Terlantar.

Bukti T10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. (fotokopi dari foto kopi);11. Bukti T11 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara PenertibanTanah Terlantar. (foto kopi dari foto kopi );12.

akan tetapi tidak hadir;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli KAMAL FAISAL SILAWANE, mekanismepengangkatan pegawai honorer (K2) menjadi Pegawai Negeri Sipil, melaluiujian/test tertulis berupa tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang yangdiselenggarakan oleh Panselnas dan panitia instansi Kabupaten Kepulauan Sulakemudian hasil tes dibawa ke Panselnas untuk diperiksa hasil tes/ujian tertulistesebut dan kemudian Panselnas/Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi mengumumkan hasil kelulusan tes/ujian

tertulis melaluimedia online setelah itu, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sulamembuat pengumuman kelulusan hasil ujian tes/tertulis sebagaimana telahdipublikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi, bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian/tes tertulis dariKategori 2 (K2) untuk melaporkan diri ke Badan Kepegawaian, danPengembangan Sumber Daya Manusia untuk pemberkasan usul penetapan NIP(Nomor Induk Pegawai).

Aparatur Negara danReformasi Birokrasi ;Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasimenetapkan formasi secara nasional dan mengirimkan rincian alokasiformasi kepada PPK/Pemerintah Kab.

Kep.Sula kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi untuk mendapat penetapan/persetujuan;Setelah mendapat persetujuan Kementrian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi kemudian PPK menetapkan formasiCPNSD Kab. Kep.

Sula ; Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PNTteHal. 21 dari...Kemudian surat Keputusan Penetapan formasi diumumkan melaluipapan pengumuman pada BKPSDM (Badan kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia)Kep.Sula;Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasimenetapkan jadwal pendaftaran online pelaksanaan tes/ujian seleksiCPNSD yang disampaikan kepada Gubernur untuk dikoordinasikan kekabupaten/kota;PPK/Pemerintah Kab.Kep.Sula membentuk tim pelaksana CPNSD danmenginput rincian

Aparatur Negara bernamajoko bukanlah pegawai pada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negaramelainkan sebagai pedagang ayam potong dan uang saksi korban yangdiserahkan kepada terdakwa, terdakwa pergunakan untuk keperlaunterdakwa sendiri.e Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kuranglebih Rp.97.000.000.

Oleh karena terus didesak saksi korban terdakwa menyuruhsaksi Suswanto Kadi untuk mengaku bernama Joko sebagai merupakan salahsatu. pejabat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara denganmengatakan jika anak dan menantu saksi korban akan segera bekerja sebagaiPNS dan masih dalam proses.

Oleh karena terus didesak saksi korbanterdakwa menyuruh saksi Suswanto Kadi untuk mengaku bernama Joko sebagaimerupakan salah satu pejabat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negaradengan mengatakan jika anak dan menantu saksi korban akan segera bekerjasebagai PNS dan masih dalam proses.

Bahwa untuk mendukung kebohongannya tersebutterdakwa telah menyuruh saksi Suswanto Kadi untuk mengaku sebagai pejabatdari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara yang mengatakan kepada saksikorban jika surat pengangkatan anak dan menantu saksi korban akan segerakeluar.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta tidakberwenang untuk menandatangani Surat Penetapan Pabean(SPP) Nomor SPP Nomor SPP001290/BC.07/2014 tanggal 11November 2014 sebagaimana dimaksud dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 Juncto PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, sehinggatidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak, dengan demikian

Lainlain keputusan yang menyebabkan pengeluarannegara; Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim juga mengutip satu PasalPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas InstansiPemerintah, pada Lampiran, Bab V huruf E. KewenanganPenandatanganan, butir 1 dan 2, menyatakan:1.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta tidakberwenang untuk menandatangani Surat Penetapan Pabean(SPP) Nomor SPP Nomor SPP001290/BC.07/2014 tanggal11 November 2014 sebagaimana dimaksud dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 Juncto PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, sehinggatidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak, dengan demikian

dapat dibuktikan sebagai berikut:(1) Judul Peraturan:Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80Tahun 2012Tentang Pedoman Tata Naskah DinasInstansi Pemerintah;(2) Judul Lampiran:Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman TataNaskah Dinas Instansi Pemerintah;(3) Judul Bab:Bab V Pejabat Penanda Tangan Naskah Dinas: Bahwa berdasarkan struktur Peraturan MenteriPendayagunaan

Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun2012 berisi tentang Pedoman Tata Naskah Dinas InstansiPemerintah;Asas ejusdem generis:Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor80 Tahun 2012 khusus mengatur tentang Pedoman TataNaskah Dinas Instansi Pemerintah;Artinya, sesuai genusnya, keseluruhan substansi normadalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80Tahun

Hasil Integrasi Seleksi Kemampuan Dasar dan Kemampuan Bidang;Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 810/4287/415.41/2018,tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri SipilDaerah CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang TahunAnggaran 2018, tertanggal 31 Desember 2018, dengan jelas dantegas nama Penggugat dinyatakan Lulus ; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi/MenpanRB Nomor 61 Tahun2018, dan dikuatkan juga oleh Panitia Seleksi Nasional

perihal AkreditasiPerguruan Tinggi yang secara tegas untuk tidak dirubah A, B atauC, sehingga Akreditasi C yang dimiliki dalam ljasah Penggugatadalah sudah sesuai dengan Surat MenpanRB Nomor 36 Tahun2018 ; Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat, dengan tidakmencantumkan dalam halaman Pengumumannya di awalHalaman 12 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBYPengumuman Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNSD) Kabupaten Jombang 2018, yang sesuai denganPeraturan Menteri Pendayagunaan

Landasan Hukum Seleksi Pengadaan CPNSD ; Bahwa dalam pelaksanaan tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri SipilDaerah adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria PenetapanKebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CalonPegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

Dalam persiapan seleksi PegawaiNegeri Sipil secara nasional dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasionaldibawah Koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi sesuai dengan Lampiran Permenpan RB Huruf gangka 5 huruf a yang berbunyi pelaksanaan Seleksi Calon PegawaiNegeri Sipil secara nasional dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasionaldibawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi yang secara teknis dilakukan oleh Kepala BadanKepegawaian Negara

Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PeyjabatPembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasipendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidakmemenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka PejabatPembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusanyang bersangkutan ; 779722 nnn nnnMenimbang, bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang KriteriaPenetapan Kebutuhan Pegawai