MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Anang Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar perda Kabupaten.Sidoarjo No.6 tahun 2012 tentang pengelolahan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan " ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 68.000.

Menyatakan terdakwa Anang Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Melanggar perda Kabupaten.Sidoarjo No.6 tahun 2012tentang pengelolahan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan " ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Dendasebesar Rp. 68.000. (enam puluh delapan ribu rupiah ) Subsidair 2 (dua) hari kurungan3. Menetapkan barang bukti berupa : KTP dikembalikan kepada terdakwa4.

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentramdan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohondan Termohon sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yangdisebabkan karena: Termohon tidak jujur dalam pengelolahan ekonomi; Keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohondan Termohon; Pemohon dan kedua anaknya diusir oleh Termohon dari Tempat tinggalbersama;5.

Termohon tidak jujur dalam pengelolahan ekonomi;b. Keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon danTermohon;c.

suami istri dan sudah dikaruniai 2 anak bernama Anak I, (umur6 tahun), bernama Anak II, (umur 5 tahun); yang saat ini tinggal dan diasuh olehPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi Il yangsaling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon danTermohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkanketerangan saksi dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaranantara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Termohon tidak jujurdalam pengelolahan

Sinar Belantara Indah harus memenuhikewajibannya yang meliputi kegiatankegiatan penanaman, pemeliharaan,pemungutan, pengelolahan dan pemasaran sesuai dengan Rencana KerjaPengusahaan Hutan Tanaman Industri serta Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor : S.425/MENHUTVI/BPHI/2004 tanggal 3 Maret 2004tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (RKUPHHkK) pada hutan tanaman atas nama PT.

SRL;Bahwa atas dasar ke2 (dua) Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, PT.Sinar Belantara Indah sejak tahun 1997 melakukan kegiatankegiatanPenanaman di atas areal + 6.200 (enam ribu dua ratus) hektar tersebutberupa penanaman karet Acasia maupun tanaman kehidupan berupa kelapasawit yang dilanjutkan dengan pemeliharaan, pengelolahan, pemungutandan pemasaran ;Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 sekira pukul 10.00wib di rumah saksi Sangkot Siagian als Wak Uteh Dusun Bagan Toreh DesaSei Meranti

Sinar Belantara Indah harus memenuhikewajibannya yang meliputi kegiatankegiatan penanaman. pemeliharaan,pemungutan, pengelolahan dan pemasaran sesuai dengan Rencana KerjaPengusahaan Hutan Tanaman Industri serta Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor : S.425/MENHUTVI/BPHI/2004 tanggal 3 Maret 2004tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (RKUPHHkK) pada hutan tanaman atas nama PT.

SRL ;Bahwa atas dasar ke2 (dua) Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, PT.Sinar Belantara Indah sejak tahun 1997 melakukan kegiatankegiatanPenanaman di atas areal + 6.200 (enam ribu dua ratus) hektar tersebutberupa penanaman karet Acasia maupun tanaman kehidupan berupa kelapasawit yang dilanjutkan dengan pemeliharaan, pengelolahan, pemungutandan pemasaran ;Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 sekira pukul 10.00wib di rumah saksi Sangkot Siagian als Wak Uteh Dusun Bagan TorehDesa Sei

Menyatakan terdakwa Bambang Dwi Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Melanggar perda Kabupaten.Sidoarjo No.6 tahun 2012tentang pengelolahan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/Kkebersihan " ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Dendasebesar Rp. 99.000. (sembilan puluh sembilan ribu rupiah ) Subsidair 3 (tiga) hari kurungan3. Menetapkan barang bukti berupa : KTP dikembalikan kepada terdakwa4.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ferry Tavip Herusyaditelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar perda Kabupaten.Sidoarjo No.6 tahun 2012 tentang pengelolahan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan " ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 68.000.

Menyatakan terdakwa Ferry Tavip Herusyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Melanggar perda Kabupaten.Sidoarjo No.6 tahun 2012tentang pengelolahan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan " ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Dendasebesar Rp. 68.000. (enam puluh delapan ribu rupiah ) Subsidair 2 (dua) hari kurungan3. Menetapkan barang bukti berupa : KTP dikembalikan kepada terdakwa4.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DIMAS EKO LAKARSARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar perda Kabupaten.Sidoarjo No.6 tahun 2012 tentang pengelolahan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan " ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar

Menyatakan terdakwa DIMAS EKO LAKARSARIT telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Melanggar perda Kabupaten.Sidoarjo No.6 tahun 2012tentang pengelolahan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan " ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Dendasebesar Rp. 99.000. (sembilan puluh sembilan ribu rupiah ) Subsidair 3 (tiga) hari kurungan3. Menetapkan barang bukti berupa : KTP dikembalikan kepada terdakwa4.

Bahwa pada tahun atau tepatnya tanggal 24 September 2013, BadanPengusaha Kawasan Perdagangan Bebas Batam selaku pihak yangmengatur Hal Pengelolahan seluruh areal tanah di pulau Batamsebagaimana diatur Keppres No. 43 Tahun 1971 Jo Permendagri No.43Tahun 1997 tentang Hak Pengelolahan Tanah bagian tanah tanahHal 1 dari 14 Putusan No. 210/Pdt.G/2014/PN.Btmtertentu milik Negara yang diberi kewenangan kepada Badan Otorita,telah mengeluarkan izin Prinsip No. B 18700 /KA / 9 / 2013 kepada PT.

B10454 / A3 Al.1/ 9 / 2014, tertanggal 23September 2014, yang ditanda tangani oleh Direktur Pengelolahan LahanBP Kawasan Batamibu. Emmy Aviastuti;Bahwa pada tanggal 19 Febuari 2013, jauh sebelum tergugat memiilikilahan lokasi tersebut, tergugat telah membuat pernyataan yang padapokoknya menyatakan antara lain bahwa:1) Atas dasar terbitkan gambar penetapan lokasi PT. Tri Tuynggal Kusumalahan seluas 522,69 M2 dan lebar 87,88 M2. Kami ( pihak tergugat)bersedia mengalinkan lokasi kami atas nama PT.

perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengelolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP( Surat Ijin Usaha Perikanan ) sebagaimana dimaksud Pasal 92 Jo.

SLFA4658 GT.38,39,pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2013 pukul 18.15 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 bertempat di perairanTeritorial Indonesia Wilayah Pengelolahan Perikanan Republik Indonesia atausekitar 11 Myl utara Pulau Berhala Kab.

Deli Serdang Bedagai Provinsi SumateraUtara pada posisi 03 58 000 N/ 99 30 00 E atau setidak tidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMedan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai pasal 84 ayat (2)KUHAP , setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolahan perikananRepublik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengelolahan dan pemasaran ikan yang tidakmemiliki SIUP ( Surat Ijin Usaha Perikanan

Menyatakan terdakwa LIN tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang dengansengaja diwilayah pengelolahan perikanan Republik Indonesia melakukanusaha perikanan dibidang penangkapan ikan, yang tidak memiliki SIUP( Surat Ijin UsahaPerikanan )2.

di Pulau Batam menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas + 330 (tigaratus tiga puluh) Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dariKawasan Hutan Taman Buru Pulau Rempang seluas +7.560 (tujuh ribu limaHalaman 3 dari 21 Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2019/PN Btmratus enam puluh) Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi, Di Provinsi Kepulauan Riau;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat(1) huruf h UU RI Nomor 32 tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolahan

fungsi Lingkungan Hidup;e Mencapai' keserasian, keselarasan, dan keseimbanganLingkungan Hidup;e Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasimasa depan;e Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkunganhidup sebagai bagian dari hak azasi manusia;e Mengendalikan femanfatan sumber daya alam secara bijaksana;e Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;e Mengantisipasi isu Lingkungan global; Bahwa berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan

pengawasan, dan penegakan hukum;e Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yangmerupakan kesatuan utuhmenyeluruh dan saling mempengaruhidalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitaslingkungan hidup;e Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untukmemelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkunganhidup; Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan SetiapOrang berdasarkan Undangundang republik Indonesia Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan

Lingkungan fisik berupa relief atau topografi, iklim, tanahdan air, sedangkan lingkungan biotik adalah manusia, hewan, dantumbuhan; Bahwa berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidupyang dimaksud dengan : Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yangmenimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifatfisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampauikriteria baku kerusakan lingkungan hidup

bernama SYAIFUDDIN bin MOHAMMAD ARIF dilokasi yang beralamat di daerah Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ada melakukan pengolahan limbahB3 tanpa ijin dan selanjutnya Saksi bersama rekan saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan sehingga akhirnya melakukanpenangkapan di lokasi tersebut;Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu adalah 7 (tujuh)drum @ 200 (dua ratus) liter diduga limbah cat, 18 (delapan belas) drum @200 (dua ratus) liter tiner hasil pengelolahan

sampai penuh;Bahwa perijinan yang dimilik oleh Terdakwa yakni hanya berupa SIUP danTDP dengan nama usaha UD WAHYU ABADI serta nama pemilik usahaSYAIFUDDIN;Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam sehari cairan tinner yangdihasilkan sebanyak kurang lebih 400 liter yang membutuhkan bahan bakulimbag cat dalam bentuk cair sebanyak kurang lebih 1000 liter;Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) drum @ 200 (dua ratus) liter didugalimbah cat, 18 (delapan belas) drum @ 200 (dua ratus) liter tiner hasil pengelolahan

SYAIFUDDINtersebut;Bahwa Tata cara pengelolahan Limbah cat dalam bentuk cair tersebutberawal dari bahan dasar berupa Limbah cat dalam bentuk cair, dimasukkankedalam tungku untuk dibakar dengan suhu 85C yang mana untuk tungkudibagian atas pipa penyulingan untuk diarahkan kearah kolam air agarSupaya mencair uap dari proses suling tersebut dan untuk hasil penyulingantersebut dimasukkan kedalam Jerigen kapasitas 20 liter setiap jerigen danapabila akan dilakukan pengiriman maka hasil tersebut dimasukkan

kedalamDrum Plstik warna biru ukuran masingmasing 200 liter;Bahwa bahan bakar untuk proses pembakaran tersebut denganmenggunakan bahan bakar Elpiji ukuran tabung 12 Kg;Bahwa sehubungan dengan saksi yang telah melakukan pengelolahan atasLimbah cat dalam bentuk cair yang berlokasikan di Dsn.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Terdakwa telahdiamankan oleh pihak Kepolisian Polres Jombang atas dugaan telahmelakukan pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)tanpa ijin berupa limbah cat untuk diolah menghasilkan tiner di di DusunBudug Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang;Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu adalah 7(tujuh) drum @ 200 (dua ratus) liter diduga limbah cat, 18 (delapanbelas) drum @ 200 (dua ratus) liter tiner hasil pengelolahan

• MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sulton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar perda kabupaten Sidoarjo No. 6 tahun 2012 tentang pengelolahan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) hari kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) KTP

MENGADILI :

1.Menyatakan terdakwa MAIYAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar perda Kab.Sidoarjo No.6 tahun 2012 tentang pengelolahan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan " ;

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAIYAR oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 49.000.

Menyatakan terdakwa Aspihan Maha Bin M Said Maha tidak terbuktisecara sah melakukan tundak pidana seperti yang di dakwakan dalamDakwaan Kedua Pasal 109 jo Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan LingkunganHidup;2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan pemidanaanyang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN Pbm3.

PDM40/Euh.2/03/PBM1/2019 :Kesatu : Melanggar Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) Undangundang RINomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan LingkunganHidup ;AtauKedua: Melanggar Pasal 109 jo Pasal 36 Ayat (1) Undangundang RINomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan LingkunganHidup;Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2019/PN PbmMenimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraAlternatif dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim tentangdakwaan mana

Perkara : PDM39/E.2/PBM1/07/2009 tertanggal 25 Juli 2019, dimana Penuntut Umum berhasilmembuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwatelah melakukan tindak pidana Telah melakukan pengelolahan limbah B3 tanpaizin* sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) jo Pasal116 Ayat (1) dan jo Pasal 119 Undangundang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup, oleh karena itu, tidaklahmenyimpang apabila Majelis Hakim akan menguraikan

Melakukan Pengelolahan Limbah B3 ;2. Tanpa izin ;Ad.1. Unsur Melakukan Pengelolahan Limbah B3 Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan yangdiperoleh dari keterangan saksisaksi, para Ahli, Keterangan terdakwa, surat dandiperkuat dengan keberadaan barang bukti dimana PT.

;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 109 jo Pasal 36 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1)dan jo Pasal 119 Undangundang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup dan Pasal 109 joPasal 36 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup dan Pasal 191 ayat(2) Undangundang Nomor 8 Tahun

LU 1000000 BT yang merupakan Wilayah Pengelolahan PerikananRepublik Indonesia, maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinangberwenang untuk memeriksa dan mengadili dengan sengaja di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan dibidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP) Sebagaimana

PKFA 7773 telah melakukan kegiatan penangkapanikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring trawl yang diopersikan denganmenggunakan satu unit kapal Selanjutnya pada hari selasa tanggal , 11 juni 2013 sekirapukul 07.55 WIB KM PKFA7773 yang dinahkodai oleh terdakwa pada posisi koordinat03 3406 LU 1000000 BT yang merupakan Wilayah Pengelolahan PerikananRepublik Indonesia yang terletak berdekatan dengan perairan selat malaka.

yaiu : Pasal 92 jo Pasal 26Ayat (1), JO Pasal 79 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUndang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan .AtauKe Dua:wonnnene Bahwa Mr Aung Wlim selaku Nahkoda KM PKFA 7773 pada hari Selasa tanggal 11Juni 2013 sekira pukul 07.55 WIB atau setidak tidak nya pada waktu lain pada tahun 2013bertempat di selat Malaka yang termasuk Perairan Laut Indonesia yang berada pada posisikoordinat 03 3406 LU 1000000 BT yang merupakan Wilayah Pengelolahan

LU 1000000 BT yang merupakan Wilayah Pengelolahan PerikananRepublik Indonesia yang terletak berdekatan dengan perairan selat malaka.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Nur Lailatul Fitriyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar perda Kabupaten.Sidoarjo No.6 tahun 2012 tentang pengelolahan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan " ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 68.000.

Menyatakan terdakwa Nur Lailatul Fitriyah telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Melanggar perda Kabupaten.Sidoarjo No.6 tahun 2012tentang pengelolahan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan " ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Dendasebesar Rp. 68.000. (enam puluh delapan ribu rupiah ) Subsidair 2 (dua) hari kurungan3. Menetapkan barang bukti berupa : KTP dikembalikan kepada terdakwa4.

Baguala KotaAmbonSpecimen : UrineTanggal pemeriksaan i 28 November 2019Tanggal pengelolahan sampel : 28 November 2019Perameter pemeriksaan Methamphetamine dan amphetamine, hasilpemeriksaan (+) Positif.peers Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalampasal 114 ayat ( 1 ) Undangundang RI.

Baguala KotaAmbonSpecimen : UrineTanggal pemeriksaan : 28 November 2019Tanggal pengelolahan sampel : 28 November 2019Perameter pemeriksaan Methamphetamine dan amphetamine, hasilpemeriksaan (+) Positif..eoneencen= Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal112 ayat ( 1 ) Undangundang RI.

BagualaKota AmbonSpecimen : UrineTanggal pemeriksaan i 28 November 2019Tanggal pengelolahan sampel : 28 November 2019Perameter pemeriksaan Methamphetamine dan amphetamine, hasilpemeriksaan (+) Positif. Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saudara RONALD MALESI,yakni pada hari Minggu, 24 November 2019 sekitar pukul 20.00 witditempat putar mobil angkut kudamati.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SRI SUNDARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar perda Kabupaten.Sidoarjo No.6 tahun 2012 tentang pengelolahan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan " ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 99.000.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar perda Kabupaten.Sidoarjo No.6 tahun 2012 tentang pengelolahan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan " ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 99.000.

menyampaikankeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebutsebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, yang pada pokoknya sebagaiberikut : Dasar kepemilikan Penggugat/Pembanding diawali adanya suratpemindahan hak milik tanah dari bernama Musa dan Abubakar kepada M.Muldjabar ( ayah kandung Penggugat/Pembanding ) pada tahun 1960 an( bukti P 4 ) dan diteruskan pengelolaannya oleh Penggugat / Pembandingpada tahun 1980 an sampai sekarang yang kemudian dimintakan suratketerangan pengelolahan

No. 79/B/2014/PTTUN.Mks.adanya pengelolahan tanah seluas kurang lebih 3 hektar tersebut ; e Bahwa berdasarkan Surat Pemindahan Hak Milik / Surat PerjanjianPenjualan Tanah tertanggal 01 September 1960 dan surat buktiP 4 inilah yang mendasari Penggugat/Pembanding mempunyaiKepentingan dan mempunyai nilai materil atas tanah tersebut yangharus dilindungi oleh hukum, karena tanah tersebut masih dikuasaioleh Penggugat /Pembanding ;e Bahwa terbitnya sertifikat Hak Milik No. 6676/1995 an.

• MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar perda kabupaten Sidoarjo No. 6 tahun 2012 tentang pengelolahan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) hari kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu