Para Pemohon yang selanjutnyaperjanjian perkawinan dapat berakibat hukum kepada pihak ketiga;Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan mengajukanpermohonan ini, Pengadilan menilai bahwa Para Pemohon denganpermohonanan yang diajukan memohon agar perjanjian perkawinan ParaPENNO.197/Pdt.P/2019/PN.SmgHalaman5 dari 7Pemohon yang tidak dicatat oleh catatan sipil untuk disahkan selanjutnyadicatatkan di catatan sipil ;Menimbang, bahwa Para Pemohontelah 3 (tiga) tahun lebihsebagai suamiisteri maka telah terjadi percampuran

Hal yang sama juga diatur didalamKompilasi Hukum Islam (Inpres RI Nomor Tahun 1991) Pasal 86 ayat (1) Pada dasarnyatidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

Menghukum Tergugat II dalam kedudukan percampuran hartaselaku istri dari Tergugat untuk ikut serta menanggung kerugiansecara tanggung renteng akibat perbuatan Tergugat kepadaPenggugat;10.Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugimaterial kepada Penggugat sebesar US$ 380,534.10 (tiga ratusdelapan puluh ribu lima ratus tiga puluh empat Dollar AmerikaSerikat dan sepuluh sen) secara tunai dan sekaligus:Halaman 2 dari 25 hal. Put.

kerugian material Penggugat adalah sebesar US$380,534.10 (tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluhempat Dollar Amerika Serikat dan sepuluh sen):Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini danmembayar ganti rugi kepada Penggugat;Menghukum Tergugat II dan Tergugat III dalam keikutsertaannyadengan Tergugat dalam mengelola usaha dan pembelian unitban dari Penggugat untuk ikut serta menanggung kerugiansecara tanggung renteng kepada Penggugat:Menghukum Tergugat II dalam kedudukan percampuran

Menghukum Tergugat II dalam kedudukan percampuran harta selakuistri dari Tergugat untuk ikut serta menanggung kerugian secaratanggung renteng akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat;7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materialkepada Penggugat sebesar US$ 380,534.10 (tiga ratus delapan puluhribu lima ratus tiga puluh empat Dollar Amerika Serikat dan sepuluhsen) secara tunai dan sekaligus;8.

Dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa Hanya Warga NegaraIndonesia dapat mempunyai hak milik;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPA tersebut makawarga negara asing tidak mempunyai hak milik, namun dalam Pasal 21 ayat (3) UUPAdisebutkan bahwa Orang asing yang sesudah berlakunya Undangundang ini memperolehhak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikianpula Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya

Jika sesudahjangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karenahukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hakhak pihak lain yangmembebaninya tetap berlangsung;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA tersebut makabagi orang asing atau berkewarganegaraan rangkap, apabila memperoleh suatu hak milikkarena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, diberi kesempatantetap mempunyai hak miliknya itu satu tahun

Bahwa untuk menghindari percampuran harta bersama antara Pemohondan Termohon dengan harta bersama yang nanti akan diperolen Pemohondan calon isteri kedua Pemohon serta memberikan kepastian hukum atas hakhak Pemohon dan Termohon terhadap harta bersama tersebut pada positapoin 7, maka harta bersama Pemohon dan Termohon perlu ditetapkan olehPengadilan;9.

tanggal 01 Juni 2015, telah mengajukan halhal sebagai berikut ;1 Bahwa semasa hidup TJONG HON PIAUW menikah pertama kali dengan YOSEPHAANGGRAENI, pada tanggal 1791997 (tujuh belas september sembilan ratussembilan puluh tujuh), sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :489/1/PPA/97, tanggal 1791997, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil ProvinsiDaerah Khusus Ibu Kota Jakarta ;Bahwa Perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa mengadakan Perjanjian Kawin danoleh karena itu terjadi percampuran

berkedudukan di Kabupaten Cianjur ;Bahwa kemudian TJONG HON PIAUW menikah lagi untuk kedua dan terakhirkalinya dengan SITI NURSIAH pada tanggal 972006 (sembilan juli dua ribu enam),sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 97 2006 (sembilanjuli dua ribu enam), nomor : 2577/1/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota JakartaBahwa perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa mengadakan Perjanjian Kawin danoleh karena itu terjadi percampuran

yang lahir pada tanggal 04April 2016 ;Bahwa setahu saksi bahwa anaknya yang lahir tersebut sudah dilakukanpengakuan sebagai anak ;Bahwa benar adik saksi yang bernama Andy Widjanarko telah meninggaldunia di Surabaya pada tanggal 12 Mei 2020 karena sakit ;Bahwa sebelum pemohon dengan adik saksi tersebut melakukanpernikahan telah dibuat Surat Perjanjian Perkawinan ;Bahwa setahu saksi bahwa Perjanjian Perkawina tersebut diperjanjikanantara adik saksi yaitu Andy Widjanarko dengan pemohon bahwa tidakada percampuran

harta antara Pemohon dengan suaminya tersebut ;Bahwa bilamana ada pencaharian masingmasing maka tidak masukdalam percampuran kekayaan antara pemohon dengan adik saksi ;Bahwa setahu saksi bahwa adapun tujuan diajukannya permohonan iniadalah supaya Pemohon diberikan hak sebagai wali dari anaknya yaituJocelyn Audy Widjanarko yang lahir pada tanggal 04 April 2016 tersebutSupaya pemohon dapat mewakili anaknya tersebut didalam melakukanperbuatan hukum ;Bahwa sebelum pemohon dengan adik saksi Andy Widjanarkomelakukan

Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam(i) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan hartaisteri karena perkawinan.(ii) Harta ister!

Sama saja talakraj'i atau talak bain sughra atau bain kubro tujuannya adalah untuk menjaganasab dan memelihara dari percampuran dan menjaga hak suami pertama.Apabila akad nikah diadakan pada masa iddah, maka keduanya harus dipisah.Ulama berdalil dengan firman Allah QS AlBagarah 2:235 "Dan janganlah kamuberazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya."

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Perjanjian Kawin aquoterdapat klausul yang mengatur harta bersama Penggugat dan Tergugatsebagai suami istri,sebagaimana dikutip sebagai berikut:Antara suami istri tidak akan terjadi percampuran harta maupun barangbarang,hakhak atau utangutang,dari sebab itu segala percampuran dariharta benda,percampuran dari keuntungan dan kerugian atau penghasilandan pendapatan tidak akan terjadi.Suami istri tetap memiliki harta yang dibawa olehnya masingmasing kedalam

telahdikabulkan dan Penggugat telah membayar uang iwadh Rp. 10.000,(Sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, maka dapatlah dinyatakanjatuh talak satu Khuli dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuaidengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telahdikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang Harta BawaanPenggugat yang berada di bawah penguasaan Tergugat dapatdipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa menurut hukum, pada prinsipnya tidakada percampuran

antara harta bawaan suami dengan harta bawaanisteri, dimana hartaharta tersebut tetap menjadi hak dan dikuasaipenuh oleh masingmasing pihak, sepanjang para pihak tidakmenentukan lain dalam perjanjian perkawinan, hal ini sesuai denganPasal 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa di dalam sidang tidak terbukti adanyaperjanjian percampuran antara Harta Bawaan Penggugat denganHarta Bawaan Tergugat, oleh sebab itu berdasarkan keteranganPenggugat yang berkesesuaian dengan keterangan saksi, makadapatlah

Bahwa atas Perkawinan Penggugat dan Turut Tergugat telah dibuatkan AktaPerjanjian Pranikah (Perjanjian Perkawinan) berdasarkan Surat PerkawinanNo: 1, Tertanggal 1 Oktober 1997,Perjanjian yang dibuat dihnadapan R.SabarPartakoesoema, SH, Notaris di Kota Bandung, yang Telah disahkan di KantorCatatan Sipil Kotamadya Tingkat II Bandung, tertanggal 4 Desember 1997.Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Akta Perjanjian Perkawinanditentukan bahwa antara Suami Istri tidak akan terjadi percampuran hartabaik

dari barangbarang, hakhak maupun hutanghutang demikian pulasegala percampuran dari keuntungan dan kerugian atau dari Penghasilandan pendapatan tidak akan terjadi.4.

Kendaraa roda dua sejumlah 2 buah;10.Bahwa untuk menghindari percampuran harta bersama antara Pemohondan Termohon dengan harta bersama nanti akan diperoleh Pemohondan calon istri kedua Pemohon serta memberikan kepastian hukum atashakhak Pemohon dan Termohon terhadap harta bersama tersebut padaposita poin 9, maka harta bersama Pemohon dan Termohon perluditetapkan oleh pengadilan;11.Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di

tidak akan ada percampuran harta benda, juga tidak akan ada percampuranlaba dan rugi serta tidak akan ada percampuran penghasilan danpendapatan dari masingmasing pihak. Kemudian Pasal 2 ditentukan Hartabenda yang dimiliki dan dibawa masingmasing pihak pada waktu perkawinandilangsungkan dan atau yang akan diperoleh kemudian menjadi hak milikmasingmasing pihak, demikian pula tentang hutanghutang yang terjadi padawaktu sebelum dan sesudah kawin menjadi tanggungan masingmasingpihak.

barangbarang tidak bergerak serta menggunakandengan bebas pencaharian atau penghasilan lainnya yang diperoleh denganCara apapun juga, sedang pihak isteri dengan ini diberi kuasa yang tak dapatdicabut kembali oleh pihak suami untuk melakukan segala tindakan mengenaipengurusan dan pemilikan, dengan tidak diperlukan bantuan pihak suami ;Menimbang, bahwa dari perjanjian kawin tersebut sudah jelas keduabelah pihak sebelum melangsungkan perkawinan telah sepakat mengadakanperjanjian untuk tidak akan ada percampuran

harta benda, dan tidak akanada percampuran laba dan rugi serta tidak akan ada percampuranpenghasilan dan pendapatan, baik yang dimiliki dan dibawa masingmasingpada waktu perkawinan dilangsungkan maupun harta benda yang diperoleh28setelah perkawinan serta hutanghutang yang terjadi / timbul pada waktusebelum dan sesudah perkawinan menjadi tanggungan masing masing ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan LIE, SUKORINI DIAHPURNOMOWATI (telah mininggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2009 /bukti T 8)

Selain itu, mengingat ketentuan Pasal 86 ayat (1) KHI yangmenjelaskan :Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isterikarena perkawnan.Maka dengan demikian harta bawaan yang dimiliki oleh mantan istrimerupakan hak mutlak yang dipegang oleh istri (pihak penggugat) dantidak bercampur karena sebab perkawinan.

Percampuran antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriGorontalo telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Gto, tanggal10 Desember 2019, dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat:Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Penggugat:Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar;3.

Putusan Nomor 102 K/Ag/2015menunjukkan percampuran harta antara H.

Tahenre) dan yang ada pada pokokpermasalahan dalam posita gugatan sebagai suatu fakta hukum yangdiajukan oleh Termohon Kasasi adalah terjadi percampuran harta antara istripertama dan kedua (vide gugatan Termohon Kasasi), bukankah dalam Pasal94 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa harta bersama dari perkawinanseorang suami yang mempunyai istri lebin dari seorang, masingmasingterpisah dan berdiri sendiri;Bahwa dari Pasal 94 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa harta bersamadari perkawinan seorang suami yang mempunyai

almarhum SUAMI PEMOHONtelah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :ANAK PERTAMA , Perempuan lahir di Jakarta tanggal 05 Maret 1988(Bukti P3) ;ANAK KEDUA , Perempuan lahir di Jakarta tanggal 13 Februari 1992(Bukti P4) ;ANAK KETIGA , Lakilaki lahir di Jakarta tanggal 03 Desember 1993(Bukti P5) ;Bahwa dengan demikian sepeninggal Almarhum SUAMI PEMOHON,Pemohon dan ketiga anakanak adalah ahli waris yang sah dari AlmarhumSUAMI PEMOHON:Bahwa semasa hidupnya almarhum SUAMI PEMOHON dan Pemohon telahterjadi percampuran

Hal itu disebabkan adanya PerjanjianKawin No. 25 a quo yang dalam Pasal 1 diatur bahwa : "Diantara keduabelah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut tidak akanterdapat percampuran harta benda, baik percampuran hakhak maupunpercampuran hutanghutang....dst" jo Pasal 2 nya yang mengatur :Demikian pula harta kekayaan yang diperoleh masingmasing pihakdengan cara bagaimanapun juga selama masa perkawinan, termasuk(tetapi tidak terbatas) warisan, atau hibah wasiat serta hasilhasil danpendapatan

Bahwa Penggugat Intervensi selaku Kreditur dan Pihakyang telah menerima penyerahan agunan Tergugat mengetahui tentangadanya Perjanjian Kawin No. 25 tanggal 17 Februari 2015 antaraPenggugat dengan Tergugat yang dibuat di hadapan Notaris Tatang, SHNotaris di Tangerang yang mengatur bahwa di antara Penggugat danTergugat tidak akan terdapat percampuran harta benda.

Bahwa dengan adanya Perjanjian Pranikah antara Tergugatdengan Penggugat sebagaimana butir 13 dan 14 di atas, maka secarakeperdataan, tidak lagi terjadi percampuran harta antara Tergugatdengan Penggugat. Dengan demikian, apa yang didalilkan olehPenggugat pada butir 3 tidaklah tepat.

Dengan fakta bahwa tidak adanyapercampuran harta, maka tidak ada pula percampuran hutang, sehinggaharta Penggugat dan harta Tergugat adalah harta yang terpisah.Sebagaimana fakta tersebut, maka Penggugat seharusnya terlebihdahulu membuktikan bahwa benar terdapat kontribusi Penggugat padapembangunan bangunan yang berada di atas Sertiflkat Hak Milik No.4553/Caturtunggal luas 439 m2 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman an. Maya Henrieta Camelia.

Dengan fakta hukum sebagaimana butir 13 dan 14 di atas,dengan adanya Perjanjian Pranikah antara Tergugat dengan Penggugat,maka secara keperdataan, tidak lagi terjadi percampuran harta antaraTergugat dengan Penggugat. Dengan demikian, apa yang menjadi dasargugatan Penggugat ini juga menjadi tidak tepat. Seharusnya Penggugattidak mengajukan gugatan pembagian harta gonogini pada PengadilanAgama sebagaimana perkara a quo.

pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi mengenal Pemohon karena mengurus dan menjadi saksipada saat pembuatan akta perjanjian harta perkawinan No 02, tertanggal11 September 2011, jam 09.09 Wib, yang di buat di hadapan LISASUJANTO SH, Mkn, Notaris di Tangerang;Bahwa Akta Perjanjian Harta Perkawinan tersebut dibuat sebelumpemohon melangsungkan perkawinan ;Bahwa Akta Perjanjian Harta Perkawinan tersebut dibuat agar tidak adapercampuran harta kekayaan dalam perkawinannya dengan istri secaramutlak, baik percampuran