September 2013 tentang Peresmian PemberhentianAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBuleleng.

Tanggal 14 Juli 2009, Putu Suarjana (Penggugat) diresmikanPengangkatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Buleleng MasaKeanggotaan Tahun 20092014 dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor:903/04 A/HK/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Peresmian Pengangkatandan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Buleleng ; b.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 4, Tergugat tanggapi sebagaiberikut : Bahwa tidak benar bilamana dikatakan Keputusan Tergugat Nomor: 1.916/04A/HK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Peresmian PemberhentianAntarwaktu.

Secara kewenangan, prosedur dan substansiKeputusan Tergugat Nomor: 1.916/04A/HK/2013 tanggal 23 September 2013tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Buleleng atas Penggugat yang menjadi ObjekGugatan a quo tidaklah melanggar peraturan perundangundangan yangberlaku sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menangguhkanKeputusan Tergugat Nomor: 1.916/04A/HK/2013 tanggal 23 September 2013tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan

Menyatakan Sah Keputusaan Gubernur Bali Nomor: 1.916/04A/ HK/2013tanggal 23 September 2013 tentang Peresmian Pemberhentian AntarwaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng ;3.

DALAM EKSEPSI:Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;
DALAM POKOK SENGKETA:1.Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2.Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Keputusan Gubernur Bali Nomor 1276/04-A/HK/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung atas nama I Made Sugita, S.Sos., Tanggal 11 Mei 2016;
3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:,br>Keputusan Gubernur

Bali Nomor 1276/04-A/HK/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung atas nama I Made Sugita, S.Sos., Tanggal 11 Mei;
4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 249.500,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menyatakan Sah Keputusan Gubernur Bali Nomor 1276/04A/HK/2016tanggal 11 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung;3.

Bukti P1 : Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1365/04A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang PeresmianPengangkatan Dan Peresmian PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Badung (fotokopi sesuai dengan aslinya);2. Bukti P1.a : Lampiran Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1365/04A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang PeresmianPengangkatan Dan Peresmian PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Badung (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;3.

dan Pengangkatan NiPutu Yunita Oktarini sebagai PAW anggota DPRDBadung 20142019 dan SK Nomor : 1276/04A/HK/2016 tentang Peresmian Pemberhentian MadeSugita sebagai Anggota DPRD Badung (fotokopisesuai dengan aslinya) ;9.

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan keputusan peresmian pemberhentian,terlebin dahulu diterbitkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1275/04A/HK/2016 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung atas namaSdri.

Sejalan denganuraian tentang asas Kepastian Hukum Formal diatas, bila Majelis Hakimmencermati.../57mencermati objek sengketa dengan seksama berupa Keputusan Gubernur BaliNomor 1276/04A/HK/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung atas nama Made Sugita, S.Sos., tanggal 11 Mei 2016 (vide Bukti T1= Bukti P4), meskipuntelah diterbitkan keputusan peresmian pemberhentian antar waktu atas namaPenggugat, namun Penggugat faktanya masih diberikan

Tahun 2013, tanggal 12 April 2013,tentang Peresmian Pemberhentian Saudara NICODEMUS BAWINTOSebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KepulauanTalaud Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu SaudaraNENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kepulauan Talaud;4.

Bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun2013, tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian Pemberhentian SaudaraNICODEMUS BAWINTO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Peresmian PengangkatanPengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO SebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud,Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 379 K/TUN/201 4diproses berdasarkan Surat Pengantar Pimpinan DPRD KabupatenKepulauan Talaud

Bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun2013, tanggal 12 April 2013, tentang Peresmian Pemberhentian SaudaraNICODEMUS BAWINTO Sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dan Peresmian PengangkatanPengganti Antar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO SebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud,diproses berdasarkan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor:10/KPUTLD/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012, perihal Pengganti AntarWaktu

Pemberhentian SaudaraNICODEMUS BAWINTO / Penggugat Sebagai Anggota DPRD KabupatenKepulauan Talaud dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar WaktuSaudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota DPRD KabupatenKepulauan Talaud.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur SulawesiUtara Nomor 77 Tahun 2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang PeresmianPemberhentian Saudara NCCODEMUS BAWINTO/Penggugat Sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dan Peresmian Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Saudara NENDONG RAMLI MANGARO Sebagai Anggota DPRDKabupaten Kepulauan Talaud. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa ini sebesar Rp. 221.000.

OBJEK GUGATAN 5 2722" 27272 2o nnn nnn one nee nn ren cn nnn nee nce nceKeputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 459 Tahun 2014 tanggal 26Agustus 2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe,Halaman 2 dari 44 Halaman Putusan No. 31/G/2014/PTUN.kKditanggal 26 Agustus 2014 khusus terhadap Peresmian PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) Kabupaten Konaweatas nama KADEK RAI SUDIANI, tersebut pada lampiran Il

Menyatakan Batal atau Tidak Sah : Keputusan Gubernur SulawesiTenggara Nomor 459 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014, khususterhadap Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakayatHalaman 8 dari 44 Halaman Putusan No. 31/G/2014/PTUN.kKdiDaerah (DPRD) Kabupaten Konawe atas nama KADEK RAI SUDIANI,tersebut pada lampiran Il nomor urut 29 Surat Keputusan; 3.

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSulawesi Tenggara Nomor 459 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014,khusus terhadap Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan PerwakilanRakayat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe atas nama KADEK RAISUDIANI, tersebut pada lampiran Il nomor urut 29 Surat Keputusan; 4. Mewajibkan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata Usaha NegaraTentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe atas nama PENGGUGATDrs. ABD.

Bahwa dalil Penggugat angka 12 yang menyatakan Tergugat dalammengeluarkan obyek gugatan telah melanggar Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) adalah dalil yang tidak benar dankeliru karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Gubernur SultraNomor : 459 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKonawe telah terlebih dahulu meneliti dan mencermati seluruh dokumenterkait dengan usulan peresmian pemberhentian dan pengangkatananggota

DPRD Kabupaten Konawe yang telah diproses dengan baikdan berjenjang sesuai tugas dan kewenangan masingmasing, yaitu : Surat Bupati Konawe Nomor :171/769/2014 tanggal 2 Agustus 2014perihal Rekomendasi Usulan Peresmian, Pemberhentian danPengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Konawe; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor :174/KPUKNW/027.433526/VIIV2014 tanggal 18 Agustus 2014perihal Usulan Peresmian, Peresmian dan Pengangkatan anggotaDPRD Kabupaten Konawe 2 222222 22 2 Berita Acara

Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat TUN telah menerbitkanatau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara yang merupakanObjek Sengketa daripada gugatan ini, yaitu berupa Keputusan GubernurPapua Nomor 155.2/398/Tahun 2014, tanggal 14 November 2014tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kepulauan Yapen Periode Tahun 20142019;2.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaanKeputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/398/Tahun 2014 tanggal 14November 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Periode Tahun 20142019, sepanjang Lampiran Nomor Urut 8 (delapan) atas nama: PetrusHerman Mansarai, Lampiran Nomor Urut 12 (dua belas) atas nama:Frans Gerit K.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/398/Tahun2014 tanggal 14 November 2014 tentang Peresmian Keanggotaan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Periode Tahun20142019, sepanjang Lampiran Nomor Urut 8 (Delapan) atas nama:PETRUS HERMAN MANSARAI, Lampiran Nomor Urut 12 (Dua belas)atas nama: FRANS GERIT K. MAMBAI, Lampiran Nomor Urut 16 (Enambelas) atas nama: YAN SANGGEMI, dan Lampiran Nomor Urut 21 atasnama: ELVIS HOGO RAPAMI;3.

secara keliru memaknai posisi Gubernur dalammenerbitkan surat keputusan peresmian anggota DPRDkabupaten/kota.

Apalagi namanama yang tercantum dalam suratkeputusan peresmian objek sengketa adalah namanama yang telahlolos dalam perkara di Mahkamah Konstitusi RI dan telah ditetapkanoleh KPU RI sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan YapenPeriode 20142019 cfm Surat Edaran KPU Nomor: 421/KPU/V/2014Halaman 28 dari 30 halaman.

Sudirman Ruslan, SE dan Peresmian PengangkatanSdr. Dedi Antoni, SE sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2014 2019 tanggal 6Februari 2018, sampai Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukumb. Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera SelatanNomor : 105/KPTS/I/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Sdr.Sudirman Ruslan, SE dan Peresmian Pengangkatan Sdr.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur SumateraSelatan Nomor : 105/KPTS/I/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Sdr.Sudirman Ruslan, SE dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Dedi Antoni, SEsebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BanyuasinMasa Jabatan Tahun 2014 2019 tanggal 6 Februari 2018 ; 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, memulihkan harkat, martabatdan hak Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin ;5.

Perkara : PDS 07/AMBON /05 / 2011, Terdakwa didakwa sebagai berikut DAKWAAN :PRIMAIR :Bahwa terdakwa NELSON KADMAER selaku anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara Pergantian Antar Waktu periode 20002004 yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Maluku Nomor : 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Maluku Tenggara, dengan :1.

Menetapkan agar barang bukti berupa :1) Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatandan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002,2) Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatandan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003,3) Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRDkabulaten Maluku Tenggara

,4) Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRDkabulaten Maluku Tenggara,175) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentangPeresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab.

Menetapkan agar barang bukti berupa :1) Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang PenjabaranKegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002,2) Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang PenjabaranKegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003,3) Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian KeanggotaanDPRD Kabupaten Maluku Tenggara

Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian KeanggotaanDPRD kabupaten Maluku Tenggara,265) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,6) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentangPeresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu AnggotaDPRD Kab.

Nomor: 161.643175 Tahun 2014, tentang Peresmian PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi KalimantanTimur, Tanggal 9 Juni 2014, An. Pdt. YEPTA BERTO, S.Th ;2. Nomor : 161.643179, Tahun 2014, tentang Peresmian PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi KalimantanTimur, tanggal 9 Juni 2014, An. MM. Rini Puspa Nereng, S.Sos ;3.

Nomor : 161.643175 Tahun 2014, tentang Peresmian PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur,Tanggal 9 Juni 2014, An. Pdt. YEPTA BERTO, S.Th ; 2. Nomor : 161.643179, Tahun 2014, tentang Peresmian Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 9 Juni2014, An. MM. Rini Puspa Nereng, S.Sos ; 3.

Nomor : 161.643177 Tahun 2014, tentang Peresmian PemberhentianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal9 Juni 2014, An. Arthya Fathra Martin, SE ; B. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berupa : 1. Nomor : 161.643178 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014 tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Ir.Apolos Agustinus, menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ; 2.

Daud Patiung, menggantikan Maria Margaretha Rini Puspa,S.Sos (vide bukti T12) e eesBahwa obyek sengketa aquo bukti P2 = T7, P4= T8, T3, , T10 dan T12 adalahmerupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat/ Pembanding sebagai Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal angka 9 UndangUndang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Kali atas UndangUndang No.5tahun 1986 berupa Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan

Daud Patiungmenggantikan Maria Margaretha Rini Puspa, S.Sos., berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana tercantum pada konsideran mengingatdalam surat keputusan obyek sengketa aquo bersifat konkrit karena tidak abstrak, memuatsecara jelas tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timurperesmian Pengangkatan Antar Waktu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur;bersifat individual artinya bahwa surat keputusan obyek sengketa aquo menunjuk namapara Penggugat

Bahwa PENGGUGAT selaku Anggota DPR Papua yang memahamidan mengetahui prosedur tentang Peresmian dan PengangkatanPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagaimana dilakukanpada periode 20142019 yakni Peresmian dan PengangkatanPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua HARUSLAH melaluiHalaman 8 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.pembahasan dan pengesahan Tata Tertib DPR Papua TERLEBIHDAHULU.

TERGUGAT secara terbuka sedang memerintahkanGubernur untuk segera mengusulkan peresmian pengangkatanHalaman 11 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.

Sejauh ini belum pernah terjadi peresmian pengangkatanPimpinan DPRP dilakukan tanpa Peraturan DPRP tentang Tata TertibDPRP;B. Alasanalasan Menurut Hukum:Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019atas nama :1. Jhony Banua Rouw, sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, SH., MH,sebagai Wakil Ketua; 3.

JKT.161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019 atas nama :1. Jhony Banua Rouw, sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, S.H.,M.Hsebagai Wakil Ketua; 3.

Bukti P3 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor: 161.915399 Tahun 2019, tanggal 18 Oktober 2019,Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Papua Masa Jabatan Tahun 20192024 (Fotokopi);4. Bukti P4 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor: 161.915398 Tahun 2019, tanggal 18 Oktober 2019,Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 20142019(Fotokopi dari fotokopi);5.

Menyatakan batal Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1998/04-A/HK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Nengah Pradana Putra, S.Sos.
3.

Mewajibkan kepada Gubernur Bali untuk mencabut Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1998/04-A/HK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Nengah Pradana Putra, S.Sos.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 261.500 (dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

tidak melampaui batas waktu Sembilan puluh(90) hari sebagaimana ditentukan oleh Undangundang (Pasal 55 UndangundangTSViy, 5 tein, 1.8 mmmBerdasarkan alasanalasan seperti telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memanggil kedua belah pihak selanjutnyamemeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi : 1.2.3.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Bali No. 1998 / 04A /HK/2013, Tentang Peresmian

Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem yang ditujukan kepadaI Nengah Pradana Putra, S.Sos. tanggal 7 Oktber 2013 ; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Bali No.1998...Putusan No.22/G/2013/PTUN.DPS1998 / 04A / HK / 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu(PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem yangditujukan kepada I Nengah Pradana Putra, S.Sos. tanggal 7 Oktober 2013 ; 4.

(Penggugat) diresmikanPengangkatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Karangasem MasaKeanggotaan ...Putusan No.22/G/2013/PTUN.DPS16Keanggotaan Tahun 20092014 dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor881/04A/HK/2009 tentang Peresmian Pengangkatan dan PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karangasem ; .

Bupati Karangasem ; Surat Bupati Karangasem Nomor 171.2/2529/T.Pem Tanggal 23 Juli 2013,perihal Mohon Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Karangasemdiantaranya atas nama I Nengah Pradana Putra S.Sos (Penggugat) ; Surat Bupati Karangasem Nomor : 171.2/2666/T.Pem Tanggal13 Agustus 2013, perihal Pembatalan PAW (Pengganti Antar Waktu) Anggotag.DPRD ...Putusan No.22/G/2013/PTUN.DPS19g.

Surat Gubernur Bali Nomor 171.1/14910/Bid JU/BKBP Tanggal20 Agustus 2013, surat perihal Pembatalan Pemberhentian Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Karangasem ; Sehingga sudah terang dan jelas seluruh dokumen tersebut diatas adalah sebagaidasar Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor 1998/04A/HK/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atasnama Penggugat, yang dijadikan Objek dalam perkara a quo ;

Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.245 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan atas nama Andi Ansar Chalid;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.245 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan atas nama Andi Ansar Chalid ;4.

Bahwa...............Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)yang dicalonkan sebagai Calon DPRD Kabupaten Mojokerto, kemudian terpilihsebagai Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Periode Tahun 20092014berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.416750112009tertanggal 21 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMojokerto tahun 2009;Bahwa Penggugat menempati nomor urut ketujuh dengan jumlah suara

Putut WahyudiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto;10 Bahwa usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan yangditerbitkan Tergugat Nomor 171.416/421/011/2013 tanggal 30 September 2013tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Mojokerto.

internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD danART, dan dalam Penjelasannya rnenyebutkan bahwa Perselisihan Partai Politik,meliputi antara lain:Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;Pelanggaran terhadap hak Anggota Partai Politik;Pemecatan tanpa alasan yang jelas;Penyalahgunaan kewenangan;Pertanggungjawaban keuangan;Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;Dengan demikian penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor171.416/421/011/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Peresmian

kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.416/421/011/2013tanggal 30 September 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto;104 Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikanjawabannya tertanggal 31 Oktober 2013, sebagai berikut :I.

Bukti........4 Bukti P4 : Photokopi Keputusan Gubenur Jawa Timur Nomor171.416/421/011/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Wnggota DPRD KabupatenMojokerto, tanggal 30 September 2013 (photokopi dari photokopi);36375 Bukti P5 : Photokopi Surat dari Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum Universitas mayjen Sungkono tanggal 13 September 2013 Nomor:08/LKBHUNIMAS/IX/2013 Perihal : Mohon Penundaan PAW Sdr PututWahyudi.

Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KepulauanYapen sebagaimana dimaksud dalam dictum ke satu mulai tanggalpengucapan sumpah/janji Sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah;. Individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada Calon TerpilihAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Kepulauan Yapen Periode Tahun20142019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan GubernurPapua a quo;9.

Final, karena objek sengketa berlaku definitif dan menimbulkan suatu akibathukum dimana berdasarkan Keputusan tersebut Peresmian KeanggotaanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Yapen berdasarkanKeputusan Gubernur Papua dalam perkara a quo akan dilakukanpelantikan/pengucapan sumpah/janji sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kepulauan Yapen dan akan terus berjalan apabila tidak adagugatan ini;10.Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdatadengan dikeluarkannya Keputusan

sebanyak 6 (Enam) orang,sehingga disarankan agar segera mengambil langkah kongkrit untukdilakukan perbaikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dengan melibatkan pihak terkait guna dilakukan perbaikanDokumen Usul Peresmian Anggota DPRD hasil penetapan KPU KabupatenKepulauan Yapen tentang calon terpilin Pemilu Legislatif tahun 2014;14.Bahwa Berdasarkan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor:270/120/KPUKY/IX/2014 tanggal 09 September 2014 tentang PengusulanNamanama Calon Terpilih

Daerah Kabupaten KepulauanYapen Tahun 20142019;Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur PapuaNomor: 155.2/398/Tahun 2014 tanggal 14 November 2014 yang berisitentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kepulauan Yapen Tahun 20142019;Mewajibkan kepada tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baruTentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kepulauan Yapen Periode Tahun 20142019 danmencantumkan nama Para Penggugat;Menghukum tergugat

Bahwa karena gugatan para pengguat dalam perkara a quo yangmenempatkan keputusan Tergugat (Gubernur Papua) Nomor:155.2/398/tahun 2014 tentang peresmian keanggotaan DPRDKabupaten kepulauan yapen periode 20142019 tersebut,sebagai objek sengketa, maka gugatan para penggugat secaranyatanyata telah salah dalam menempatkan objek sengketadalam perkara tersebut, dengan demikian terbukti sebagaigugatan yang bersifat error in objekto;7.

tetap anggota DPRD Kota Batu pada Pemilu 2004 ;X Bahwa hasil Rapat Pleno KPU Kota Batu tersebut di atas disampaikan lebih lanjutkepada KPU Provinsi Jawa Timur ; XI Bahwa pada tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat, KomisiPemilihan Umum Provinsi Jawa Timur mengadakan rapat pleno dalam rangka merubahrekomendasi penetapan hasil perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggotaDPRD Kota Batu, yang pada pokoknya memutuskan Komisi Pemilihan Umum ProvinsiJawa Timur merekomendasikan peresmian

surat Kepada Gubernur Jawa Timur( Tergugat ) tertanggal 26 Agustus 2004 Nomor : 270/13/422.011/2004 PrihalPermohonan Pemrosesan Pergantian Calon Terpilih anggota DPRD Kota Batu, yangpada intinya juga merekomendasikan Pergantian Calon terpilih Anggota DPRD Kota Batu ( Sesuai Rekomendasi KPU ) ; XIV Bahwa atas adanya rekomendasi dari KPU Jawa Timur dan surat dari Wali KotaBatu tidak ada alasan bagi Gubernur Jawa Timur ( Tergugat ) untuk tidakmenerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian

No. :171.422/46/011/2004 tentang Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu MasaJabatan 20042009 ; IV Menghukum Tergugat ( Gubernur Jawa Timur ) untuk menerbitkan Surat KeputusanGubernur Jawa Timur tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kota Batu, denganperubahan sebagaimana rekomendasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa TimurNo. 270/648/KPUJtm/VIII/2004 tanggal 27 Agustus 2004 ; V Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara ini ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat

No.31 Tahun 2002, Tentang : Partai Politik ; Bukti T5 :Keputusan Menteri Dalam Negeri No.155 Th.2004, tanggal 31 Mei 2004, Tentang :Tata cara Peresmian Pengucapan Sumpah / Janji Anggota dan Penetapan PimpinanSementara DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ;Bukti T6:Surat Walikota Batu No.270/1027/422.011/2004, tanggal 1 Juli 2004, Perihal :Peresmian NamaNama Calon Anggota DPRD Kota Batu Periode 20042009 ;Bukti T7:Surat KPU Kota Batu No.270/281/KPU Batu/2004, tanggal 10 Juni 2004, Perihal :Penyampaian

Nissom dari keanggotaan PartaiSerikat Indonesia merupakan masalah internpartai tersebut, akan tetapi gugatan Penggugat adalah mengenai pembatalan terhadapkeputusan tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kota Batuyang mencantumkan nama Sdr.

PUTUSANNomor 51 P/HUM/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadapKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 171/533/RO.ADM PUMGST/2012.Tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian atas nama HudaiyahDjeber dan Pengesahan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu atas nama MukhtarBarmawi,ST., sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ParigiMoutong Masa Bhakti 20092014, pada tingkat

Menyatakan Batal atau Tidak Sah surat Keputusan Gubernur Sulawesi TengahNomor : 171/533/RO.ADM PUMG.ST/2012 bertangggal 01 Oktober 2012Tentang Peresmian, Pemberhentian Atas Nama Hudaiyah Djeber dan PengesahanPengangkatan Pengganti Antar Waktu atas Nama Mukhtar Barmawi,ST sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Masa Bhakti20092014.(Bukti P1)3.

Bahwa surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 171/ 533/RO.ADMPUMG.ST/2012 bertangggal 01 Oktober 2012 Tentang Peresmian, PemberhentianAtas Nama Hudaiyah Djeber dan Pengesahan Pengangkatan Pengganti Antar Waktuatas Nama Mukhtar Barmawi,ST sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Parigi Moutong Masa Bhakti 20092014.

Mewajibkan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah mencabut surat KeputusanGubernur Sulawesi Tengah Nomor : 171/533/RO.ADM PUMG.ST/2012bertangggal 01 Oktober 2012 Tentang Peresmian, Pemberhentian Atas NamaHudaiyah Djeber dan Pengesahan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu atas NamaMukhtar Barmawi,ST sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Parigi Moutong Masa Bhakti 20092014.(Bukti P1)5.

Menyatakan Pemohon tetap menjadi Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutongberdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 171.2/363/RO.ADMDEMG.ST/2009 bertanggal 31 Agustus 2009 Tentang Peresmian Pemberhentiandan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten ParigiMoutong masa Bhakti 20092014.(Bukti P2)6.

S.Sos9 GAINAU de GAMES, SHJuga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkatberdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 1712378 Tahun 1999 tanggal 04Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:10...) ADAM RAHAYAAN. S.Ag11.(2) Drs. HH MAHMUDTAMHER12.3) STEVEN TAPOTUBUN, S.Ip (Almarhum)13.(4) Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA14.(5) MOZES SAVSAVUBUN15.(6) Drs. PAULUS VENCETAPOTOBUN16.(7) Nn.

NOTANUBUN20.(11)WILHELMUS BARENDS21.12) VICTOR SAVSAVUBUN22.(13)MUCHSIN AWAD AZIS23.(14)HARRY SARKOL24.(15)YOSEP ULI RAHAIL25.(16)NOHO RENUAT (Almarhum)26.(17)HIRONIMUS RENYUT27.18) TONY KAREL RETRAUBUN, SHJuga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkatberdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30November 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:28.(1) SAFARUDIN VAKAUBUN, SE29

S.Sos9 GAINAU de GAMES, SHJuga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkatberdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 1712378 Tahun 1999 tanggal 04Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:10.11) ADAM RAHAYAAN. S.Ag11.(2) Drs. HH MAHMUDTAMHER12.33) STEVEN TAPOTUBUN, S.Ip (Almarhum)13.(4) Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA14.(5) MOZES SAVSAVUBUN15.(6) Drs. PAULUS VENCETAPOTOBUN16.(7) Nn.

,Pengangkatan dan Peresmian PemberhentianKeanggotaan DPRD kabulaten Maluku Tenggara;Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2386 Tahun1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang Peresmian,Pengangkatan dan Peresmian = PemberhentianKeanggotaan DPRD kabulaten Maluku Tenggara ;Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000tanggal 23 Desember 2000 tentang PeresmianPengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab.Malteng ;Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentiandan

Peresmian Pengangkatan Antar Waktu AnggotaDPRD Kab.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 150 Tahun 2020 tertanggal 24 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa dan Peresmian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019-2025 Memberhentikan Sadaruddin dan Meresmikan Khaeruddin;

3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 150 Tahun 2020 tertanggal 24 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 2019-2025 Memberhentikan Sadaruddin dan Meresmikan Khaeruddin;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat serta mengembalikan kepada posisi jabatan semula;

5.

telah mengajukan Gugatan tertanggal 25 Februari 2020yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram padatanggal 25 Februari 2020 .dibawah Register Perkara Nomor : 08/G/2020/PTUNMTRdan telah diperbaiki pada tanggal 19 Maret 2020;OBYEK SENGKETABahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanTata Usaha Negara berupa : Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 150 Tahun2020 tertanggal 24 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Anggota BadanPermusyawaratan Desa Dan Peresmian

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 782 Penggugatsebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Burung KecamatanBuer Kabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 20192025, denganpertimbangan berita acara penetapan oleh panitia pengisian keanggotaanBadan Permusyawaratan Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer tanggal 18Februari 2019 kemudian diusulkan peresmiannya oleh Kepala Desa LabuhanBurung Kecamatan Buer dengan surat Nomor : 041/005/II/2019 tanggal 18Februari 2019 hal usulan peresmian

BuktiT14 Daftar hadir Rapat Internal BPD Labuahan Burungtanggal 20 Desember 2019 (fotokopi sesuai denganaslinya);15 BuktiT15 Keputusan Bupati Sumbawa No. 150 tahun 2020tentang Pemberhentian Anggota BadanPermusyawaratan Desa dan Peresmian AnggotaBadan Permusyawaratan Desa Antar waktu DesaLabuhan Burung, Kecamatan Buer KabupatenSumbawa, masa keanggotaan 20192025 (fotokopisesuai dengan aslinya);16.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 150 Tahun 2020tertanggal 24 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Anggota BadanPemusyawaratan Desa Dan Peresmian Anggota Badan PemusyawaratanDesa Antarwaktu Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer KabupatenSumbawa Masa Keanggotaan 20192025 Memberhentikan Sadaruddin danMeresmikan Khaeruddin;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sumbawa Nomor :150 Tahun 2020 tertanggal 24 Januari 2020 Tentang Pemberhentian AnggotaBadan Pemusyawaratan Desa Dan Peresmian Anggota BadanPemusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Labuhan Burung Kecamatan BuerKabupaten Sumbawa Masa Keanggotaan 20192025 MemberhentikanSadaruddin dan Meresmikan Khaeruddin;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulinkan nama baik Penggugat sertamengembalikan kepada posisi jabatan semula;Halaman 35 dari 37 Hal.

Bahwa; pada sekira tanggal 15 Desember 2010 Penggugat mengetahuiadanya fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor171.405/1080/011/2010 tentang Peresmian Pemberhentian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogoatas nama Drs.

Bahwa yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dalam perkaraNomor 01/Pdt.G/2011/PN.PO adalah Perbuatan melawan hukum terkaitdengan keputusan Tergugat V tanggal 30 November 2010 Nomor171.405/1080/011/2010 tentang peresmian Pemberhentian AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo atas nama Drs. Saifudin(Penggugat);2.

Nomor171.405/1080/011/2010 tentang Peresmian Pemberhentian Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Ponorogo atas nama Drs.

Bahwa yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dalam perkaraNomor 01/Pdt.G/2011/PN.PO adalah Perbuatan melawan hukum terkaitdengan keputusan Tergugat V tanggal 30 November 2010 Nomor171.405/1080/011/2010 tentang peresmian Pemberhentian Antar35Waktu Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo atas nama Drs.

30 Nopember 2010 Nomor171.405/1080/011/2010 tentang Peresmian Pemberhentian Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Ponorogo atas nama Drs.

Gambir, Kecamatan Gambir,Jakarta Pusat;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 65 P/HUM/2017DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 27Oktober 2017 dan diregister dengan Nomor 65 P/HUM/2017 telah mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Presiden Nomor100/P Tahun 2015 tentang Peresmian

Langsung ke Mahkamah Agung; atauHalaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 65 P/HUM/20171.9.Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiaberwenang untuk mengadili perkara uji materiil Keputusan PresidenNomor 100/P Tahun 2015 tentang Peresmian Pergantian AntarwaktuAnggota Dewan Perwakilan Daerah Dan Majelis PermusyawaratanRakyat Masa Jabatan Tahun 20142019, bertentangan denganketentuan Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012tentang Pemilihan Umum;2.

Keputusan Presiden Nomor 100/P Tahun2015 tentang Peresmian Pergantian Antarwaktu Anggota DewanPerwakilan Daerah Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat MasaJabatan Tahun 20142019 (bukti P1), dinyatakan dicabut;Bahwa oleh karena Keputusan Presiden Nomor 100/P Tahun 2015tentang Peresmian Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan PerwakilanDaerah Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan TahunHalaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 65 P/HUM/201720142019 (bukti P1), telah dinyatakan tidak sah dan batal

Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan Presidententang Peresmian Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan PerwakilanDaerah Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014 2019, atas nama dr. Naomi patioran, Sp.M., mewakili Provinsi KalimantanTimur sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah;9.

Menghukum Termohon membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini;10.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti berupa:1.Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/P Tahun 2015tentang Peresmian Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan PerwakilanDaerah Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 20142019, atas nama H.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12-6638 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 September 2013 atas nama Pasiruddin Daulay;2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12 -6639 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 September 2013 atas nama Ance;3.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:161.126638 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12September 2013 atas nama Pasiruddin Daulay;2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:161.126639 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSumatera Utara Tanggal 12 September 2013 atas nama ANCE;3.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:161.126638 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12September 2013 atas nama Pasiruddin Daulay;2.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:161.126638 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12September 2013 atas nama Pasiruddin Daulay;2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:161.12 6639 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSumatera Utara Tanggal12 September 2013 atas nama ANCE;3.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:161.126638 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12 September2013 atas nama Pasiruddin Daulay;2.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:161.126638 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12 September2013 atas nama Pasiruddin Daulay;2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:161.126639 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera UtaraTanggal 12 September 2013 atas nama Ance;3.