RONOWATI TJANDRA, Dosen Akuntansi dan Perpajakan AA YKPN dan Asessor BAN PT:No Nama Barang Bukti Jumlah Nomor BB1. Nota Beban tahun 2016 12 Set E.12. Nota Penjualan tahun 2016 12 Set E.23. Rekapitulasi Pembelian 2016 1 Buku E.34. Laporan Keuangan 2016 1 Buku E.45. Rekapitulasi Nota Beban 2016 1 Buku E.56. Rekapitulasi Nota Penjualan 2016 1 Buku E.67. SPT PPh Badan tahun 2016 PT. PAS 1 Set E.78. Eksternal Harddisk Putih SEAGATE 1 TB 1 Unit E.89. CPU Dazumba 1 Unit E.910.

(Perpajakan)(kode setoran: 510).

(Perpajakan)Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal masalah perpajakan dariCV.

(Perpajakan)13.

(Perpajakan)h.

(Perpajakan)

Bangetayu Asri Ill, RT. 010, RW.001, Kelurahan Bangetayu Wetan/Genuk, Kota Semarang;Agama : Islam;Pekerjaan : Karyawan Swasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSemarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo.Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Putusan Nomor 1482 kK/Pid.Sus/2018Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKota Semarang tanggal 18 Desember 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Ari Kusrini terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah turut serta melakukan tindak pidana Perpajakan yang dilakukansecara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo.Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo.

Pasal 43 ayat (1)UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan jo. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983sebagaimana dirubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009 jo.

sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A ayat (1) huruf a jo Pasal 43 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal64 KUHP, dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;2.

Virora Cipta Indonusa;Bahwa menurut Mejelis Hakim perbuatan perpajakan dilakukan oleh PT.Virora Cipta Indonusa, bukan oleh Terdakwa.

Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 UndangUndang Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pidana dendasebesar Rp17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluhdua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) subsidair6 bulan penjara. Keberatan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti salahmenerapkan hukum pembuktian dalam hal menyatakan Terdakwa tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana perpajakan.

Terungkap fakta dipersidangan, awalnya Terdakwa sudah mempunyai niat buruk/niat jahatuntuk melakukan tindak pidana Perpajakan dengan modus operandiTerdakwa melakukan pemalsuan identitas di dalam Akta PendirianPerusahaan PT. Virora Cipta Indonusa dengan menggunakan nama ANDRYKURNIAWAN dalam kedudukan selaku Komisaris;Hal. 23 dari 37 hal. Put.

No. 2628 K/Pid.Sus/2016Bahwa Terdakwa selaku Komisaris PT Virora Cipta Indonusa dalammelakukan aksinya dengan cara Kartu Tanda Penduduk (KTP) milikTerdakwa diganti namanya menjadi ANDRY KURNIAWAN, sedangkan fotoyang dipajang atau ditempelkan dalam KTP adalah foto wajah Terdakwa.Nama Terdakwa yang sebenarnya adalah DJOKO PRANGGONO aliasANDRY KURNIAWAN;Bahwa niat jahat Terdakwa sudah sejak awal terlihat hendak melakukantindak pidana perpajakan dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr.

Galang Kreasi Sempurna;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriJakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU :ATAUKEDUAPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1)UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto UndangUndangNomor 28 Tahun 2007

No. 2115 K/PID.SUS/2019(1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto UndangUndangNomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Selatan tanggal 19 November 2018 sebagai berikut:1.

Judex facti juga telahmelaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undangundangdan judex facti tidak pula melampaui batas kewenangannya; Bahwa putusan judex facti / Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yangmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahMenyuruh melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secaraberlanjut sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, telah tepatdan benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya

No. 2115 K/PID.SUS/2019Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Memperhatikan Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1)UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan juncto UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun = 1983,sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8Tahun

No.1517 K/Pid.Sus/2012Andi Wijaya (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang menyuruh melakukan,yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantumelakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja menyampaikanSurat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidaklengkap, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan caracara antara lain : Bahwa PT. Sagitarius Anggada Hutama (yang selanjutnya disingkat menjadiPT.

Sagitaurus Anggota Hutama) yang menyuruhmelakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yangmembantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengajatidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapatmenimbulkan kerugian pada pendapatan negara, perbuatan tersebut Terdakwalakukan dengan caracara antara lain : Bahwa PT. Sagitarius Anggada Hutama (yang selanjutnya disingkat menjadiPT.

, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yangmembantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengajamenyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidakbenar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam 39 Ayat (1) huruf cjo.

Berdasar keterangan Ahli Perpajakan DARUSSALAM, saksi berpendapatKalau pelunasan ke PT. PTS, PT. KDJ dan PT. LKP tidak wajar. UntukHal. 79 dari 113 hal. Put. No.1517 K/Pid.Sus/2012melunasi tagihan atas pembelian PT. SAH mengeluarkan cek. Semua cekpelunasan untuk PT. Kembang Duta Jaya (PT.KDJ), dari PT. WahanaTehnika Serasi (PT. WTS) dan dari PT.

di bidang perpajakan, sangarlah berbahaya dan tidak bersifat preventifdalam rangka mengamankan tindak pidana perpajakan dalam sistemperpajakan nasional yang bersifat self assement yang menekankan padaautensitas dan kejujuran para wajib pajak.

INTERTEX Masa Januari 2000 sampai dengan Maret 2001yaitu lebih kurang sejumlah Rp649.881.500,00 (enam ratus empat puluhsembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 39 ayat (1) huruf c UndangUndang No.6 Tahun 1983, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

SAPTOASIH SUMIATI DARMAYATUN, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaMenyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c UndangUndang No.6 Tahun1983, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.16 Tahun2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masingmasing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalaniTerdakwa, dan denda

ANGIN PRAYITNO Aul, M.A. dan NOERUDDIN, S.H.)itu sendiri dalam meloloskan dan/atau mensahkan konfirmasi (vide : buktiTDK4) atas FAKTUR Pajak atas nama Wajib Pajak Badan Hukum minkTERDAKWA tersebut dalam mendapatkan restitusi";Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, maka perkara yang didugasuatu tindak pidana Perpajakan ini tidak dapat dikenakan kepada satusubyek (Pemohon Kasasi/Terdakwa) saja.

dan guna mencapai peningkatan pendapatan Negaradi bidang pajak, maka sangat urgen dilakukan upaya prevensi melaluipenjatuhan pidana denda yang berlipat kali guna mengedepankan sifatpenjeraan;Bahwa salah satu aspek penjeraan yang menjadi misi dari UndangUndang Perpajakan adalah bagaimana supaya pengusaha kena pajakyang melakukan tindak pidana perpajakan dijatunkan pidana dendaberkalilipat dari jumlah pajak yang diselewengkan sehingga dapatmelahirkan ketakutanketakutan sebab para pelaku tidak bisa

jera hanyakarena pidana penjara semata, oleh karena itu, Majelis HakimMahkamah Agung berpendapat agar setiap tindak pidana perpajakanharus diparalelkan pidana penjara dengan pidana denda yang berlipatkali;Bahwa berhubung tindak pidana perpajakan yang dilakukan Terdakwaatas nama korporasi yaitu PT.

Menyatakan terdakwa PHOA TUNG HENG Alias HENY, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana " Perpajakan yang dilakukan secara bersama-sama " ;2.

INDRIASWATL :Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik danketerangan saksi tersebut benar ;Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengandugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukanCV Putri Pertiwi Sejati tahngun pajak 2007 ;e Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagaipembukuan dan pelaporan pajak CV Putri Pertiwi Sejati ;e Bahwa saksi mempercayakan permasalahan perpajakan CV Subur Sejahterakepada Terdakwa, karena Saksi tidak tahu masalah perpajakan ;Bahwa saksi menerima faktur pajak

Bahwa Ahli menjelaskan pernah berpengalamansebagai Ahli dalam perkara tindak pidana dibidang perpajakan, Saksi Ahli pernah ditunjuksebagai Ahli pada perkara tindak pidanadibidang perpajakan kasus Asian Agri, KasusBogor, Kasus Bandung Cibeunying.e Bahwa UndangUndang perpajakan yangberlaku di Indonesia saat ini adalah :Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangundangNomor 16 Tahun 2009 (UU KUP)Undangundang Nomor 7 Tahun

Nomor 16 Tahun 2000.eBahwa yang menjadi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan UndangundangKetentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 16 Tahun 2000,secara singkat dapat di sebutkan antara lain:1.

Perubahanperubahan dan masaberlakunya adalah sebagai berikut :1.Undangundang Nomor 6 tahun 1983 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak1 Januari 1984 sampai dengan 31 Desember 19942.Perubahan Pertama Undangundang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undangundang nomor 9 tahun 1994 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 20003.Perubahan Kedua Undangundang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undangundang nomor 16 tahun 2000 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1Januari 2001

PUTRI PERTIWI SEJATI yangmampu mengerjakan pembukuan, membuat laporan keuangan danpekerjaan yang berhubungan dengan perpajakan. ERMA ARIANImengangkat terdakwa PHOA TUNG HENG alias HENI untukmenangani pekerjaan pembukuan dan perpajakan setelah TerdakwaHalaman 41 dari 53 halaman Putusan No 132/Pid.Sus/2015/PN SmgPHOA TUNG HENG alias HENI menawarkan diri untuk melakukanpekerjaan tersebut.

ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 7 November2019;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri JakartaUtara karena didakwa dengan dakwaan TUNGGAL, yaitu:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 junctoUndangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan

No. 3246 K/Pid.Sus/2019Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Utara tanggal 28 Januari 2019 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa HARYANTO SIMARMATA alias HARYANTOSIMAMARTA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Perpajakan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 39 Ahuruf a yuncto Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983Juncto Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;Menjatuhnkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARYANTOSIMARMATA alias HARYANTO SIMAMARTA, selama 3 (tiga) tahundengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementaradengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;Membayar denda sebesar 2 (dua) xX Rp19.293.334.704,00 =Rp38.586.669.408,00 (tiga puluh delapan miliar

Negeri Jakarta Utara Nomor 1337/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 7 Februari 2019 harus diperbaiki mengenai penjatuhanpidana kurungan pengganti denda kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 juncto Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

MAYA PERKASA ABADIuntuk menyetor ke kas Negara;Bahwa menurut saksi dalam system administrasi perpajakan, pelaporanterdakwa pun termasuk WP yang tidak patuh antara lain : ps 21 (pajakpenghasilan pribadi), ps.25 (Badanbulanan), ps 23 (badan) tidak membuatSPT tahunan tahun 2008 tahun 2009, padahal sebelum tahun 2008 berdasarkansystem perpajakan saksi ketahui terdakwa / Direktur PT.

MAYA PERKASAABADI tahun 2008 dan tahun 2009 dianggap data perpajakan, dan dianggaptidak disampaikan karena PT.

sesuai denganketentuan atau peraturan perpajakan.

No. 6 Tahun 1983 TentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah dirubahbeberapa kali diubah terakhir dengan UU.

.6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.

Lahir : Cirebon;Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/17 Mei 1965;Jenis Kelamin > Lakilaki:Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Garuda Nomor 4, RT 31, Gatot SubrotoIll atau Jalan Garuda Nomor 69, RT 31, GatotSubroto, Banjarmasin;Agama : Khatolik;Pekerjaan : Direktur CV Hasrat;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriBanjarmasin karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 39Ayat (1) huruf c, dan g UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Terbukti bersalah melakukan tindak pidana perpajakan yaitu Dengansengaja menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan dan SPT MasaPPN Tahun 2001 yang isinya tidak benar serta memungut PPN tetapi tidakmenyetorkan ke kas Negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (1)huruf c, dan g UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanHal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 208 PK/Pid.

Sus/2018Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2000; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALBERTUS IRWAN TJAHJADIOEDI selama 4 (empat) tahun dengan perintan Terdakwa supayaditahan: Denda Rp52.734.882.276,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus tigapuluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuhpuluh enam rupiah); Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; Membayar uang pengganti sebesar Rp10.683.720.569,00 (sepuluhmiliar enam ratus delapan

Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Wiliam Suliawan Bin Edy Suliawan dan Terdakwa II Edy Suliawan Bin Harnen Suliawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tidak menyampaikan surat pemberitahuan PPN dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungutnya sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 39 ayat (1) huruf c, jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 DAN kedua Pasal 39 ayat (1) huruf i, jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009.;2.

Bgl (Perpajakan)

Kapten Tendean Km.6,5 RT/RW. 005/002Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan GadingCempaka Bengkulu;Halaman 1 dari 125 Halaman Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2015/PN Bgl (Perpajakan)14. Agama : Islam;15. Pekerjaan : Kuasa Direktur PT.

Menyatakan terdakwa WILIAM SULIAWAN BIN EDY SULIAWAN DanEDY SULIAWAN BIN HARNEN SULIAWAN J terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan secarabersamasama sebagaimana dalam dakwaan KESATU pasal 39 ayat (1)huruf c, jo pasal 43 ayat (1)Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 16 tahun 2009 dan KEDUA pasal39 ayat (1) huruf i, jo pasal 43 ayat (1). 2.

IYUSHARGANDASAPUTRA, S.E.Pjs KepalaUrusan PajakPT.PERKEBUNAN NUSANTARAVII (Persero) Halaman 7 dari 125 Halaman Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2015/PN Bgl (Perpajakan)DUN TF OMeIIITIaall OUlALLOr !

Renno Putra dapat dibatalkan demi hukum atau hasil penelitianpemeriksaan tidak benar;Setelah mendengar nota pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum ParaTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan pengajuan Para Terdakwa olehPenyidik perpajakan sudah menyalahi ketentuan perpajakan danterlalupremature karena Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan SKP danperhitungan pajaknya berbedabeda antara Kantor Pajak Bengkulu, KanwilPajak Lampung dan terdakwa sendiri, sehingga Penasihat Hukum ParaTerdakwa memohon :e Menyatakan

Tahun 2011 :Halaman 41 dari 125 Halaman Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2015/PN Bgl (Perpajakan)10.11.12.13.14.15.Invoice No. 025/ABRM/RGT/VIII/11 tgl. 09082011, PPn. Invoice No. 019/ABRM/RGT/II/11 tgl.08022011, PPn30,578,500.