DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAYA LANDAK PLANTATION

INDONESIA PLANTATION SYNERGY

23/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta,Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2402/PJ/2019, tanggal 22 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT INDONESIA PLANTATION

Indonesia Plantation Synergy, NPWP: 02.763.790.9725.000,Alamat: Jalan Gardania Blok F Nomor 150 RT. 4 Swarga Bara, Sangatta(Utara), Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Maret 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanHalaman 2 dari 8 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAYA LANDAK PLANTATION;

./2015, tanggal 13 Maret 2015;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DAYA LANDAK PLANTATION, beralamat di Jalan M.T.Haryono Nomor 23 A RT 004 RW 014, Parit Tokaya, Pontianak,Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Sandraseram Govindasamy,jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put57985/PP/M.IVA/16/2014, tanggal 2 Desember 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP684/WPuJ.13/2013,tanggal 18 November 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2011 Nomor 00007/207/11/701/12, tanggal 13 Desember2012, atas nama PT Daya Landak Plantation

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP684/WPJ.13/2013, tanggal 18 November 2013, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor00007/207/11/701/12, tanggal 13 Desember 2012, atas nama PTDaya Landak Plantation, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)02.374.051.7701.000 adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman 3 dari 6 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT INDONESIA PLANTATION SYNERGY

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2900/PJ/2019tanggal 8 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT INDONESIA PLANTATION

Indonesia Plantation Synergy, NPWP: 02.763.790.9725.000,Alamat: Jalan Gardania Blok F Nomor 150 RT. 4 Swarga Bara, Sangatta(Utara), Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahnukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 April 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 17 Juli 2019, dengan disertai alasanalasannya yang diterima

Indonesia Plantation Synergy,NPWP: 02.763.790.9725.000, Alamat: Jalan Gardania Blok FNomor 150 RT. 4 Swarga Bara, Sangatta (Utara), Kabupaten KutaiTimur, Kalimantan Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BRIDGESTONE KALIMANTAN PLANTATION

PT SIMPANG KIRI PLANTATION INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

SIME DARBY PLANTATION INDO AGRO;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, tersebut;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa PT Adei Plantation & Industry, tersebut;

PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY

Pasal 26 UndangUndang RI Nomor18 Tahun 2004tentang Perkebunan ;ATAUKEDUABahwa Terdakwa PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY (PT ADE),Badan Usaha yang didirikan berdasarkan Berita Negara RI tanggal 18 PebruariHal. 22 dari 99 hal. Put.

Menyatakan Terdakwa PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY bersalahmelakukan Tindak Pidana Dengan sengaja melakukan perbuatanmengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, bakumutu air laut atau kntena baku kerusakan lingkungan hidup ;2. Menjatuhnkan Pidana Denda terhadap Terdakwa PT ADEI PLANTATION &INDUSTRY sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;3.

Koperasi Petani Sejahtera dengan PT Adei Plantation & Industri ;Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 eksemplar Perjanjian Kerja SamaPembangunan dan Pengelolahan Perkebunan Kelapa Sawit denganpola Kemitraan Modal KKPA PT Adei Plantation & Industri denganKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Kecil KecamatanPelalawan, Kabupaten Pelalawan tanggal 17 Desember 2012 ;Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 eksemplar Keputusan BupatiPelalawan Nomor KPTS.25/ DISHUTBUNPPP/2013/427 Tanggal 8Agustus 2005 tentang

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Primair Jaksa Penuntut Umum;Membebaskan Terdakwa PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY daridakwaan Alternatif Ketiga Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa PT ADEI PLANTATION AND INDUSTRY telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKarena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria bakukerusakan lingkungan hidup;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanadenda sebesar

Fotokopi yang dilegalisir berupa 1 eksemplar PT Adei Plantation &Industri Memorandum 08 Oktober 2012 Private & ConfidentialHal. 54 dari 99 hal. Put. Nomor 2042 K/Pid.Sus/201510.11.12.Promotion & Salary Increment To: Mr. K.R.

KUTAI SAWIT PLANTATION3.PT. KALPATARU SAWIT PLANTATION4.PT. MALAYA SAWIT KHATULISTIWA5.PT. KOTA BANGUN PLANTATION6.PT. SAWIT KHATULISTIWA PLANTATION7.PT. MAHAKAM SAWIT PLANTATION

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN (SP-BUN) PT CAHAYA ANUGERAH PLANTATION tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN (SP-BUN) PT CAHAYA ANUGERAH PLANTATION lawan PT CAHAYA ANUGERAH PLANTATION

AMP PLANTATION,

RANAH ANDALAS PLANTATION; SUPRIJAL ALI

RANAH ANDALAS PLANTATION, berkedudukan di JalanJoni Anwar No.121 Lapai, Kota Padang, dalam hal ini memberikuasa kepada HARRY MEDIANTONO, SM, Akt, Kepala BagianPersonalia PT. Ranah Andalas Plantation,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawan:SUPRIJAL ALI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggaldi JIn. Jorong Kapalo Koto Bidar Alam Kec.

Sangir Jujuan SolokSelatan,Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalildalil :1.Bahwa pada Tahun 2005 Penggugat bekerja pada perusahaan perkebunankelapa sawit PT Ranah Andalas Plantation

RANAHANDALAS PLANTATION tersebut tidak dapat diterima;Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 068 K/PDT.SUS/201 1Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011 oleh Dr.

ADEI PLANTATION INDUSTRY

ADEI PLANTATION & INDUSTRY, berkedudukan di Jalan LintasTimur Km.88 Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Propinsi RiauTermohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulusebagai Penggugat/pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusahadi muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Adei Plantation &Industry sejak tanggal 01 Februari 2000 s/d 17 September 2007, selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh)bulan. Dan menerima Upah terakhir sebesar Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;Bahwa berdasarkan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugattersebut, maka Penggugat mengajukan pengaduannya kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan diPangkalan Kerinci tertanggal 18 September 2008.

Adei Plantation & Industry, agar pihak PengusahaPT. Adei Plantation & Industry membayar hak pihak pekerja sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3)Undangundang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa :Uang pesangon 9 x Rp.1.200.000, Rp.10.800.000, Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.1.200.000, Rp. 4.800.000,Hal. 1 dari 9 hal. Put.

ADEI Plantation & Industry.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SERIKAT PEKERJA TINGKAT PERUSAHAAN (SPTP) PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY Kebun Mandau tersebut;

SERIKAT PEKERJA TINGKAT PERUSAHAAN (SPTP) PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY Kebun Mandau VS PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY

PUTUSANNomor 159 PK/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:SERIKAT PEKERJA TINGKAT PERUSAHAAN (SPTP)PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY Kebun Mandau, diwakilioleh David Van Nobel Nainggolan dan Nofriadi, beralamat diSimpang Intan KM 101 Perum PKS PT ADEI P&l DesaTengganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, dalamhal

Robert Siburian, S.H. & Associates, beralamat di JalanTuanku Tambusai Nomor 301, Pekanbaru, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 Januari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;MelawanPT ADEI PLANTATION & INDUSTRY, diwakili oleh PresidenDirektur Thomas Thomas, berkedudukan di Kantor PusatKomplek Pertokoan Taman Anggrek Blok B2B5, Jalan TuankuTambusai Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasakepada Khairuddin, S.H., dan Ir. Kasian Manullang, Sr.

dan pembelian beras oleh Tergugat dapat dilaksanakankarena sesuai dengan Perjanjian Bersama yang dibuat dan ditanda tanganioleh Organisasi FSPP SPSI Riau, KSBSI Provinsi Riau, SPTP BUN PTPN Vdan FSB Solidaritas Indonesia Riau yang mengikat seluruh pekerjaan/buruhdi wilayah Provinsi Riau;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SERIKAT PEKERJA TINGKATPERUSAHAAN (SPTP) PT ADEI PLANTATION

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali SERIKAT PEKERJA TINGKAT PERUSAHAAN (SPTP)PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY Kebun Mandau tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Agungpada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr.

HARIADI VS PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY

. & Partners,berkantor di Jalan Lingkar (300 M dari Lampu Merah)Pangkalan Kerinci, Kabupaten PelalawanRiau berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019;Pemohon Kasasi;LawanPT ADEI PLANTATION & INDUSTRY, diwakili oleh ThomasThomas (Presiden Direktur), berkedudukan di Jalan LintasTimur Gang Jujur RT 001/RW 006, Kelurahan Pkl.

PT AMP PLANTATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMP PLANTATION

388/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU5035/PJ/2018, tanggal 10 Desember 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT AMP PLANTATION

Membatalkan KEP00126/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018perinal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor: 00004/109/09/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 MasaPajak Juli 2009, atas nama PT AMP Plantation, NPWP: 01.266.975.0092.000, dengan alamat di Ds. Tapian Kandis, Tapian KandihPelembayan, Kab. Agam Sumatera Barat, dengan alamat korespondensidi Gedung B&G Tower Lantai 9, JI.

Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00126/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018perinal Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak karena Permohonan Wajib, atas nama: PT AMP Plantation,NPWP:01.266.975.0092.000, dengan alamat di Ds. TapianKandis, Tapian Kandih Palembayan, Kab.

AMP PLANTATION

AMP PLANTATION, beralamat di Desa Tapian Kandis,Kelurahan Tapian Kandih, Kecamatan Palembayan, KabupatenAgam, Sumatera Barat dan alamat korespondensi di GedungB&G Tower lantai 8, Jalan Putri Hijau Nomor 10 Medan 20111,dalam hal ini diwakili oleh Low Kim Seng, selaku Direktur PTAMP Plantation;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai

AMP Plantation); dan2. dipergunakan/dipakai dalam rangka menghasilkan barang jadi berupaCrude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) di PT.

AMP Plantation;Bahwa pemakaian sendiri TBS ini nyatanyata digunakan untuk kegiatanproduksi selanjutnya dan mempunyai hubungan langsung dengan kegiatanusaha Pemohon Banding, tidak digunakan untuk kepentingan pengusahasendiri, pengurus, atau karyawan (tidak digunakan untuk tujuan konsumtif);Bahwa dengan demikian, merupakan hal yang tidak tepat apabilaTerbanding menganggap bahwa telah terjadi pemakaian sendiri (ataupenyerahan) TBS dari Unit Perkebunan (Kelapa Sawit) Pemohon Bandingkepada Unit Pengolahan

AMP Plantation, NPWP 01.266.975.0092.000, beralamat di DesaTapian Kandis, Kelurahan Tapian Kandih, Kecamatan Palembayan,Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan alamat korespondensi di GedungB&G Tower lantai 8, Jalan Putri Hijau Nomor 10 Medan 20111, denganperhitungan menjadi sebagaimana tersebut di atas (pada halaman 2);adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali

AMP PLANTATION

AMP PLANTATION, tempat kedudukan di Desa TapianKandis, Kel. Tapian Kandih, Kec. Palembayan, Kabupaten Agam,Sumatera Barat dan alamat korespondensi di Gedung B&G Towerlantai 8, JI.

AMP Plantation); dan2. dipergunakan/dipakai dalam rangka menghasilkan barang jadi berupaCrude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) di PT.

AMP Plantation;Bahwa pemakaian sendiri TBS ini nyatanyata digunakan untuk kegiatanproduksi selanjutnya dan mempunyai hubungan langsung dengan kegiatanusaha Pemohon Banding, tidak digunakan untuk kepentingan pengusahasendiri, pengurus, atau karyawan (tidak digunakan untuk tujuan konsumtif);Bahwa dengan demikian, merupakan hal yang tidak tepat apabilaTerbanding menganggap bahwa telah terjadi pemakaian sendiri (ataupenyerahan) TBS dari Unit Perkebunan (Kelapa Sawit) Pemohon Bandingkepada Unit Pengolahan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65790/PP/M.VIA/16/2015, Tanggal 17 November 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1990/WPUJ.19/2014tanggal 29 September 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Desember 2012 Nomor 00055/407/12/092/14 tanggal 26 Februari 2014,atas nama PT.AMP Plantation

AMP Plantation (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dan telah diterima secara langsung olehPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) pada tanggal 15Desember 2015 sesuai dengan bukti Tanda Terima TempatPelayanan Surat Terpadu Direktorat Jenderal Pajak Nomor201512150229.2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMP PLANTATION

387/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU5014/PJ/2018, tanggal 10 Desember 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT AMP PLANTATION

Membatalkan KEP00102/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17 Januari 2018perinal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor: 00003/109/07/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 MasaPajak Oktober 2007, atas nama PT AMP Plantation, NPWP:01.266.975.0092.000, dengan alamat di Ds. Tapian Kandis, TapianKandih Pelembayan, Kab. Agam Sumatera Barat, dengan alamatkorespondensi di Gedung B&G Tower Lantai 9, JI.

Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00102/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 17 Januari 2018perinal Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak karena Permohonan Wajib, atas nama: PT AMP Plantation,NPWP:01.266.975.0092.000, dengan alamat di Ds. TapianKandis, Tapian Kandih Palembayan, Kab.