Ditemukan 14323 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 08-03-2022 — Putus : 24-08-2022 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 145/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 Agustus 2022 — Penggugat:
RENI
Tergugat:
1.Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP-PERINDO)
2.SAIFUL HAMID
Turut Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP-PERINDO)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW-PERINDO) Provinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (DPD-PERINDO) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
41 — 32
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 15-10-2012 — Upload : 18-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 15 Oktober 2012 — DR. H. A. EFFENDY CHOIRIE vs DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
76 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ayat (3) yang berbunyi: Dalam hal anggotaPartai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat,pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian darikeanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundangundangan;Bahwa tindakan Tergugat tersebut juga melanggar Pasal 16 ayat (2) UU No. 2Tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik, yang berbunyi: tata cara pemberhentian keanggotaanpartai politik
    yang diundangkan pada tanggal 15Januari 2011 menyatakan:1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana diaturdidalam AD ART;2 Penyelesaian perselisihan internal partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat dilakukanoleh mahkamah partai politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik;3 Susunan mahkamah partai atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat 2disampaikan oleh pimpinan partai politikkepada Kementerian;4 Penyelesaian perselisihan internal
    Perkara yang diajukan oleh Penggugat a quoadalah mengenai keberatan terhadap keputusan Partai Politik (Pasal 32UU No. 2 Tahun 2008 jo. Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011) yang jelasmasuk dalam ranah perselisihan partai politik yang penyelesaiannyatunduk pada aturan khusus yakni ketentuan partai politik (perkara yangspesifik dan terbatas, termasuk tenggang waktunya) yakni perdata khususbukan perdata biasa (pada umumnya).
    Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART;2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;3 Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud padaayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(2
    ;Bahwa, terhadap perselisihan partai politik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal32 ayat (5) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011, harus diselesaikan terlebihdahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa, terhadap perkara tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politiksebagaimana tercantum dalam putusan Nomor ...... tanggal .....
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Khusus
Register : 28-02-2023 — Putus : 14-04-2023 — Upload : 11-05-2023
Putusan PN MARTAPURA Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mtp
Tanggal 14 April 2023 — Penggugat:
KHALIK
Tergugat:
1.1. Ketua Umum DPP Partai NasDem, Cq. Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Kalimantan Selatan, Cq.Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Banjar
2.Ketua DPRD Kabupaten Banjar
3.Ketua KPU Kabupaten Banjar
174 — 6
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-03-2022 — Putus : 13-09-2022 — Upload : 07-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 153/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 September 2022 — Penggugat:
RISMAWATI SIMARMATA
Tergugat:
1.MEGAWATI SOEKARNO PUTRI
2.YASONNA LAOLY
3.RAPIDIN SIMBOLON
4.RAMLAN SILALAHI
69 — 0
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata Khusus
Register : 25-08-2022 — Putus : 15-11-2022 — Upload : 18-11-2022
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj
Tanggal 15 Nopember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
142 — 21
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata Khusus
Register : 25-10-2023 — Putus : 22-12-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt
Tanggal 22 Desember 2023 — Penggugat:
Eril Anwar
Tergugat:
1.DPC Partai Gerindra Bukittinggi
2.DPD Partai Gerindra Sumatera Barat
3.DPP Partai Gerindra
42 — 17
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Perdata Khusus
Register : 02-10-2023 — Putus : 30-11-2023 — Upload : 30-11-2023
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Liw
Tanggal 30 Nopember 2023 — Penggugat:
B DONNY KURNIAWAN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (DPK PKP)
2.Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan (DPP PKP)
3.Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP)
42 — 14
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus
Register : 16-01-2024 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 11/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Mtr
Tanggal 21 Maret 2024 — Penggugat:
SUHERMAN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Nusa Tenggara Barat
3.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Lombok Barat
25 — 8
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus
Register : 22-12-2023 — Putus : 15-02-2024 — Upload : 15-02-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 294/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mtr
Tanggal 15 Februari 2024 — Penggugat:
Adhar
Tergugat:
1.DPW PARTAI BERINGIN KARYA ATAU BERKARYA
2.DPP PARTAI BERINGIN KARYA ATAU BERKARYA
30 — 7
Pengadilan PN LABUHA Perdata Khusus
Register : 21-08-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 06-11-2023
Putusan PN LABUHA Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lbh
Tanggal 23 Oktober 2023 — Penggugat:
1.Ronny Golf
2.RIZAL UBAID ISKANDAR ALAM
Tergugat:
2.I. Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kepengurusan Ketua Umum Dr. H. Yussuf Solichien M, MBA., Ph.D
3.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan
4.Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Halmahera Selatan
68 — 0
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Khusus
Register : 24-03-2023 — Putus : 30-05-2023 — Upload : 12-06-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna
Tanggal 30 Mei 2023 — Penggugat:
H. AZHAR MJ ROMENT
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Darul Aceh
2.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
3.Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh
4.Tgk H Muhibbusabri A Wahab
5.Eddi Shadiqin
142 — 11
Pengadilan PN BATURAJA Perdata Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN BTA
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
SAHRIL ELMI
Tergugat:
DEWAN PENGGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
214 — 47
Pengadilan PN BINJAI Perdata Khusus
Register : 28-02-2018 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PN BINJAI Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Bnj
Tanggal 26 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
183 — 29
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Khusus
Register : 06-01-2014 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 1/Pdt.Sus/2014/PN.BNA
Tanggal 6 Februari 2014 — Penggugat:
H. SYAHRUL NURFA, SH
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS KABUPATEN PIDIE JAYA PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)
2.DEWAN PENGURUS PROPINSI ACEH PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)
3.DEWAN PENGURUS NASIONAL PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)
142 — 31
Pengadilan PN KETAPANG Perdata Khusus
Register : 09-11-2023 — Putus : 15-02-2024 — Upload : 16-02-2024
Putusan PN KETAPANG Nomor 38/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Ktp
Tanggal 15 Februari 2024 — Penggugat:
Tn. SAHID
Tergugat:
1.DPN/DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP)
2.DPP/DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) PROVINSI. KALIMANTAN - BARAT
3.DPK/DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) KAYONG UTARA, PROVINSI. KALIMANTAN - BARAT
Turut Tergugat:
1.KETUA DPRD KABUPATEN. KAYONG UTARA, PROVINSI. KALIMANTAN - BARAT
2.NUR SAHIDIN
28 — 6
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus
Register : 27-06-2022 — Putus : 26-09-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PN GORONTALO Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gto
Tanggal 26 September 2022 — Penggugat:
Sri Masri Sumuri
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan
133 — 19
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Khusus
Register : 07-12-2023 — Putus : 30-01-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN RABA BIMA Nomor 76/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Rbi
Tanggal 30 Januari 2024 — Penggugat:
IPA SUKA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)
2.DEWAN PINPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA) NUSA TENGGARA BARAT
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT ( DPP) PARTAI PERINDO ( PERSATUAN INDONESIA)
Turut Tergugat:
ZULKIFLI MAMAN
15 — 6
Pengadilan PN BIREUEN Perdata Khusus
Register : 23-02-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 24-04-2024
Putusan PN BIREUEN Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Bir
Tanggal 23 April 2024 — Penggugat:
M. Nur M. Isa
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Daerah Aceh
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh
3.Ataillah
Turut Tergugat:
1.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupate Bireuen
2.Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen
3.Bupati Kabupaten Bireuen
4.Gubernur Aceh
26 — 9
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Partai Politik
Register : 19-01-2018 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 31-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 21/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 25 Januari 2018 — PARTAI ISLAM DAMAI AMAN (IDAMAN) ; KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
400 — 310
  • Adapun kelengkapan berkas pendaftaran lengkap versi KPUadalah sebagai berikut :1.surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkatpusat yang dibuat dengan menggunakan (formulir Model FPARPOL)dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;surat keterangan yang menyatakan Partai Politik tingkat pusat telahterdaftar sebagai badan hukum, yang dikeluarkan oleh KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia;surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi,
    tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan (formulir Model F1Parpol)yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat disertai capbasah, dilampiri :1) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkatpusat;2) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkatprovinsi;Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.3) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkatkabupaten/kota;4) daftar susunan pengurus Partai
    Politik tingkat kKecamatan (sejumlahkekurangan tingkat kecamatan di Sipol sudah diperbaiki ketikaperbaikan pasca putusan Bawaslu;salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang:1) Pengurus Partai Politik tingkat pusaty;2) Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan3) Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;4) surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politiktingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;5) salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politiktingkat
    pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentangpenyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politiktingkat provinsi dan kabupaten/kota;surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000(seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk padakepengurusan
    Partai Politik tingkat kabupaten/kota;rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota (SoftcopySipol dan Hardcopy);surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tandagambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;salinan AD dan ART Partai Politik;Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN.JKT.16.10. nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemiludengan ukuran
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-06-2022 — Putus : 08-09-2022 — Upload : 01-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 343/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 September 2022 — Penggugat:
RHONNY SAPULETTE
Tergugat:
1.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
2.Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA)
3.Drs.SISWADI Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA) /sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku,
4.ACHMAD OHORELLA , S.IP
45 — 0