Yani Nomor 170 RT 008/003Semarang Tengah, Semarang, sehingga pajak dihitung kembali sebagaiberikut:Penghasilan Netto (Rp 1.694.804.221,00)Kompensasi Kerugian Rp 2.830.380.263,00Penghasilan Kena Pajak (Rp 4.525.184.484 00)PPh terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 533.799.557,00PPh yang lebih dibayar Rp 533.799.557,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan

tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi lebin bayar sebesar Rp533.799.557,00; dengan perinciansebagai berikut:Penghasilan Netto (Rp 1.694.804.221,00)Kompensasi Kerugian Rp 2.830.380.263,00Penghasilan Kena Pajak (Rp 4.525.184.484 00)PPh

6.811.371.867,00 dengan perincian dalam di bawah ini: Uralan Semula Ditambah Menjadi(Rp) (Dikurangi) (Rp)Penghasilan Netto 51.076.003.229,00 0,00 51.076.003.229,00Kompensasi Kerugian 31.798.601.644,00 0,00 31.798.601.644,00Penghasilan Kena Pajak 19.277.401.585,00 0,00 19.277.401.585,00PPh Terutang 5.036.251 .526,00 0,00 5.036.251.526,00Kredit Pajak 433.973.238,00 0,00 433.973.238,00PPh Kurang (Lebih) Bayar 4.602.278.288,00 0,00 4.602.278.288,00Sanksi Administrasi 2.209.093.579,00 0,00 2.209.093.579,00Jumlah PPh

Nomor 1145/B/PK/PJK/2016Bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi Peredaran Usaha hanyasebesar Rp 7.472.719.470,00 yang berasal dari penelitian SSP Pemungut PPNsebesar Rp 747.271.947,00;Bahwa dari SSP lembar ke6 yang telah distempel "Sesuai Dengan Aslinya"oleh Bank CIMB Niaga sebagai bank tempat pembayaran, telah dilakukanpenelitian sebagai berikut: Nama penyetor dalam SSP dari BUT Chevron Indonesia Company NPWP01.001.262.3081.000 (Pemungut Pajak) yaitu Ruby Della telah diteliti danSPT Tahunan PPh

/MP3 padaportal DJP karena diketahui bahwa terdapat pembayaran PPN kepadaPemungut PPN untuk masa Desember 2008 sebesar Rp 747.271.947,00 yangtelah dilaporkan di dalam SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2007 dan 2008,demikian juga rincian Faktur Pajak atas SSP PPN senilai Rp 747.271.947,00telah dilaporkan di dalam SPT Masa PPN Masa September 2007, November2007, Maret 2008, April 2008, dan November 2008, dengan demikian, DPPsebesar Rp 7.472.719.470,00 tersebut tidak menjadi bagian Pelaporan SPTTahunan PPh

Badan00016/206/09/056/11 tanggal 22 November 2011 tersebut, di mana Terbandingmenghitung sanksi administrasi sebanyak 24 (dua puluh empat) bulan, dimanaoleh Terbanding atas Nomormenurut Pemohon Banding seharusnya adalah 20 (dua puluh) bulan, sehinggadengan demikian akan mengubah penghitungan pajak yang terhutangsesungguhnya;Kesimpulan;Bahwa berdasarkan penjelasanpenjelasan di atas, berikut Pemohon Bandingsajikan perhitungan PPh Badan, berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan,SKPKB, SKDJP dan Permohonan

Badan Tahun 2007 dan Tahun Pajak 2008;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapatterdapat cukup bukti yang mendukung alasan Pemohon Bandingbahwa penghasilan tersebut telah dilaporkan dalam SPT PPh BadanTahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak 2008, sehingga alasanTerbanding yang menganggap ada penjualan yang belum dilaporkanoleh Pemohon Banding tidak dapat dipertahankan;Bahwa Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas PenghasilanNetto Tahun Pajak 2009 sebesar Rp 7.472. 719.470,00 dari

331.986301,00Jumlah PPh yang kurang / (lebih) di bayar 20000. (Rp1.635.081.051,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 10 Mei 2019 dengan disertai alasanalasannya yangHalaman 2 dari 8 halaman.

Rp 228.403.5584 00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan. ....0...00.0000000 0. cece ee eee cc ce eeeeeeeeeeees Rp2.331.986.301,00Jumlah PPh yang kurang / (lebih) di bayar ooo... cece eens (Rp1.535.081.051,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini

Biaya Amortisasi (4,101,601.00)Total Penyes uaian Fiskal Positif: (4,101,601.00)Jumlah (Rugi) Neto (cfm Pemohon Banding) (137,548,497.00)Kompensasi Kerugian PPh Terutang Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan (cfm KEP Keberatan) Jumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111124.15/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum

VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dengan perhitunganpajaknya sebagai berikut:(133,446 ,896.00 Penghasilan Neto USD )Kompensasi Kerugian USD Penghasilan Kena Pajak USD 0.00Pajak Penghasilan (PPh) terutang USD 0.00Kredit Pajak USD 0.00PPh Kurang/(lebih) Bayar USD 0.00Sanksi Administrasi USD 0.00Jumlah PPh ymh/(lebih) dibayar USD 0.00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Mei 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2012, Nomor: 00001/506/12/091/15, tanggal 29 September 2015,dengan segala akibat hukumnya;Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2012 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagaiberikut: Keterangan Jumlah(USD)Penghasilan Neto Kompensasi Kerugian 0.00Penghasilan Kena Pajak 0.00PPh Terutang 0.00Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan 0.00Pajak yang kurang (lebih) dibayar 0.00Sanksi Administrasi 0.00Jumlah PPh

bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar USD 0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Penghasilan Neto USD (133,446,896.00)Kompensasi Kerugian USD Penghasilan Kena Pajak USD 0.00Pajak Penghasilan (PPh

) terutang USD 0.00Kredit Pajak USD 0.00PPh Kurang/(lebih) Bayar USD 0.00Sanksi Administrasi USD 0.00Jumlah PPh ymh / (lebih) dibayar USD 0.00Halaman 6 dari 9 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak2007 atas Penyesuaian Fiskal Positif berupa biaya selisin kurs sebesarRp7.787.412.579,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketaberupa Koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2007 atasPenyesuaian Fiskal Positif berupa biaya selisin kurs sebesarRp7.787.412.579,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta,buktibukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casuPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telahmelaksanakan pemenuhan dan penenunaian kewajiban perpajakan yangdilakukannya

Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Nomor 00056/406/14/052/16 tanggal 25 April 2016Tahun Pajak 2014, atas nama: PT Mahkota Indonesia, NPWP:01.000.090.9.052000, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 21, Pulogadung,Jakarta 14250, sehingga jumlah pajak yang lebih dibayar dihitung kembalisebagai berikut: Uraian Jumlah(Rp)Penghasilan Neto 13,005,025,000Kompensasi kerugian Penghasilan Kena Pajak 13,005,025,000Pajak terutang 3,251,256,250Kredit Pajak 7,081,379,560Jumlah PPh

karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp3.830.123.310,00; dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Neto Rp 13.005.025.000Kompensasi kerugian Rp Penghasilan Kena Pajak Rp 13.005.025.000Pajak terutang Rp 3.251.256.250Kredit Pajak Rp 7.081.379.560Jumlah PPh

Putusan Nomor 1593/B/PK/Pjk/2019datanya sebagai berikut : Uraian Menurut WP Beda Waktu Belum dipotong(Rp) (Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 1.586.912.946 288.971.788 144.914.639Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 94.505.194 17.338.307 8.694.877Kredit Pajak 61.994.867 PPh Kurang/(Lebih) Bayar 32.510.327 8.694.877Sanksi Administrasi 15.115.284 4.173.540(lebih) vier asi Narus!

48.115.284 12.868.417 Bahwa beda waktu adalah pembayaran PPh Pasal 23 atas invoiceyang dicatat pada bulan Maret dilakukan pemotongan dan pelaporan padabulan April 2006 atas Invoice Astra Graphia dan United Tractor dengan nilaiDasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 288.971.788 dan Pajak terutangRp 17.338.307;Bahwa belum dipotong adalah invoice yang tercatat pada perkiraanbiaya Pemohon Banding yang belum dipotong PPh Pasal 23, dengan dasarpengenaan pajak sebesar Rp 144.914.639 dan Pajak terutang sebesarRp

8.694.877;Bahwa untuk itu kewajiban yang belum Pemohon Banding lakukanadalah pemotongan PPh Pasal 23 atas invoice yang mengandung objek 23dan ditambah denda sebanyak 48%, sehingga jumlah PPh yang masihharus dibayar adalah Rp 12.868.417.Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding tersebut, PemohonBanding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim peradilan pajakuntuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dikarenakan:1.

Ada13 Invoice yang Pemohon Banding catat pada perkiraan biaya yangmerupakan objek PPh Pasal 23.2. Sehingga jumlah PPh yang masih harus Pemohon Banding bayar adalahRp 12.868.417.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Juli 2012;Halaman 2 dari 9 halaman.

adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP079/WPJ.14/BD.06/2012tanggal 17 Februari 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakMaret 2006 Nomor 00142/203/06/725/10 tanggal 24 November 2010, atasnama PT Prima Traktor Indonusa, NPWP 01.957.920.0725.001, beralamatdi Jalan Mulawarman No. 21 RT. 23 RW. 007, Manggar, Balikpapan 76116,dengan perhitungan PPh

adalahsebagai berikut:Penghasilan Netto .............. cc cccccccceceecceeee eee eeee Rp3.743.064.677,00Kompensasi Kerugian .................cccceeceeccecee eee eees Rp3.743.064.677,00Penghasilan Kena Pajak ................. ccc Rp 0,00PPR Terutanng 2.00.00... cccccccccce ee eeceeeeseeeeeeeeean ees Rp 0,00Kredit Pajak 00.0.0 cccccccccccceeceetstssaeeeeeeeees Rp 353.715.938,00PPh Kurang/(Lebih) Bayar...................ccceeeees (Rp 353.715.938,00)Sanksi AdMInistraSi ........... eee e eee eees Rp 0,00Jumlah PPh

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP1196/WPJ.07/2015tanggal 9 April 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00008/206/12/056/14 tanggal 28 April 2014, atas nama: PT Metito Indonesia,NPWP 01.794.017.2056.000, beralamat di Jalan Ampera Raya Nomor 18A,Cilandak Timur, Jakarta Selatan, sehingga penghitungan jumlah PPh

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2103/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang permohonanKeberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas BumiNomor 00004/246/13/081/16 tanggal 6 Desember 2016 untuk Masa PajakJanuariDesember 2013;4.

Mengadili dan memutuskan bahwa jumlah PPh Pasal 26 ayat (4) yangkurang dibayar untuk Masa Pajak JanuariDesember 2013 adalah Nihil;Atau, jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesiaberpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 3 September 2019 yang pada intinya PutusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta

Ketiga, karena adadua /ex spesialis atas UndangUndang PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasaPasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A ayat (4), sehinggaberdasar prinsip lex consumen derogat legi consumte karena ketentuanPSC lebih mendominasi pemajakan BUT Talisman (Jambi MerangLimited) ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UndangUndang PPh. Pemberlakuan ini sekaligusHalaman 5 dari 8 halaman.

mengedepankan prinsipJudicial activism diketahui bahwa dalam Plan of Development (POD) dandokumen korespondensi Menteri Keuangan Nomor S443a/MK01 2/1982tanggal 6 Mei 1982 dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor3985A/39/M.DJM/88 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan darikontrak/perjanjian antara BUT Talisman (Jambi Merang Limited) denganPemerintah Republik Indonesia dapat diketahui bahwa bagi hasil netoantara para pihak adalah sebesar 85:15, yang hanya dapat terpenuhidengan penerapan tarif PPh

Putusan Nomor 752/B/PK/Pjk/2020Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar USD4,669,690.00, dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak/ PKP USD 31,551,958.00Pajak Penghasilan (PPh) Terutang USD 6,310,392.00Kredit Pajak USD 3,155,196.00PPh yang Tidak/ Kurang Dibayar USD 3,145,478.00Sanksi Administrasi USD 1,514,494.00Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar USD 4,669,690.00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali

...ccccccesesecceecceceeeeeseseseseseeeneeseeneeeees Rp34.095.759.465,00PPR Terutang .........cececcccccceeeeceececneeeeecnneeeeeeeseeeeeeecnseeeeesesseeeesensaes Rp 8.523.939.750,00Kredit Pajak ......... 00. ccc ccc ccc ce ec ee cee ene nee cee nee eee eae cee eee aeeeeaeae eee enes Rp 9.255.476.648,00Pajak yang tidak/Kurang iDayal ...............ccccccccececeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeenes Rp (731.536.898,00)Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP ............ccccccecccccceeeeeseeeneneees Rp 0,00Jumlah PPh

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak2012 yang terdiri dari;1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp9.782.052.405,00 berupa;a. Cash Rebate sebesar Rp6.824.309.346,00:b. Equalisasi HPP sebesar Rp2.438.663.940,00;c. Margin Keuntungan sebesar Rp519.079.119,00;2. Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan sebesar(Rp2.438.663.940,00) berupa;a. Koreksi negatif pembelian impor produk sebesar(Rp522.786.361 ,00);b.

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa KoreksiPenghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2012 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.

dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi lebin bayar sebesar Rp/31.536.898,00; dengan perinciansebagai berikut:Penghasilan Nt scrcvccscccccscsveccecsxezenscesseveiwecennergensveeeexteetveseweseemereeseeneiere Rp34.095.759.465,00KOMPENSASI KELUGiAN ...........ccc cece cecceccecececeececeseseseeseseecseeaaeseseesseeeaeeeees Rp 0,00Rp34.095.759.465,00Rp 8.523.939.750,00Penghasilan Kena Pajak ...PPh

Terutang ................000 Kredit Pajak .................c cee ceeeee eee ee eee wee Rp 9.255.476.648,00Pajak yang tidak/kurang dibayar ............. sie Rp (731.536.898,00)Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP .0........ oc eccccceeeeeeesseseseceaeaeaeeeaes Rp 0,00Jumlah PPh yang masih haruS dibayar ..............cccccccsescccececececeecceeeeeesees Rp (731.536.898,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali

Putusan Nomor 1617/B/PK/Pjk/2018Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadilisengketa banding ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruhbanding Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak 16,364,885.00PPh terutang 1,636,488.50Kredit Pajak 1,636,488.50PPh Kurang (Lebih) Bayar NIHILSanksi Administrasi Jumlah PPh yang masih lebih dibayar NIHIL Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00006/245/06/081/12 tanggal14 Desember 2012 untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006; dan;4. Mengadili dan memutuskan bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang kurangbayar untuk Masa Pajak Januari s.d.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Sengketa Perbedaan Tarif PPh Pasal 26 ayat (4)UndangUndang PPh atas Branch Profit Tax dimana Tarif PPh Pasal 26ayat (4) UndangUndang PPh atas Brach Profit Tax menurut Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) adalah sebesar 20%sedangkan menurut Pemohon Banding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) adalah sebesar 10% dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori

PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, Karena dalam perkara aquo berupa perlakuan atas Perbedaan Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UUPPh atas Branch Profit Tax dimana Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPhatas Branch Profit Tax sebesar 20% dan oleh Pemohon Bandingsebesar 10% yang secara yuridis fiskal telah dilakukan

karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar USD 0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut :16,364,885.0Dasar Pengenaan Pajak USD 0PPh terutang USD 1,636,488.50Kredit Pajak USD 1,636,488.50PPh Kurang (Lebih) Bayar USD NIHILSanksi Administrasi USD Jumlah PPh