1. Menyatakan Terdakwa Akhirudin Sembiring tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;
2. Menempatkan terdakwa Akhirudin Sembiring pada lembaga rahabilitasi medis dan sosial di Loka Rehabilitasi Deli Serdang selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;

tertanggal 30 Mei 2016 pada pokoknya mengajukanpermohonan agar terdakwa direhabilitasi atau apabila PutusanPengadilan Negeri Ambon dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggimohon agar hukuman yang dijatuhkan disesuaikan selama terdakwadalam tahanan dengan alasan terdakwa mempunyai tanggunganseorang isteri dan 3 orang anak disamping itu terdakwa menyesaliperbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukumterdakwa telah pula dilampirkan Rekommendasi Rahabilitasi

Narkoba pada BNN (Badan Narkotika Nasional), yangmana sampai saat ini berdasarkan keterangan saksi ahli dr Nismamenyatakan bahwa Terdakwa menjadi pasien pada PuskesmasKramatjati dan Terdakwa menjalani program Rumatan Metadon yangditangani oleh ahii.e Bahwa ketika ditangkap Terdakwa membawa Narkotika sebanyak0,02 Gram yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 untuk digunakansendiri.e Bahwa Pasal 54 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 menyatakanbahwa Pecandu Narkotika dan penyalahguna Narkotika wajibmenjalani Rahabilitasi

Dan Pecandunarkotikakedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rahabilitasi Sosial,meskipun demikian pada dasarnya SEMA No. 4 Tahun 2010memberikan batasan mengenai pengenaan pidana terhadappenyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sehinggan menurutPenuntut Umum dengan melakukan penafsiran Ekstensif terhadapSEMA tersebut dihubungkan dengan unsur ke tiga dalam pasal 112ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki, menyimpan,menguasaiatau menytediuakan NarkotikaGolongan yang bersifat

Bahwa pasien tersebut disarankan untuk menjalani rahabilitasi;Perbuatan terdakwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 127 ayat 1 huruf a Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menyerahkan barangbukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotikajenis sabusabu dengan berat 0,3 gram beserta bungkusnya;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi dibawahsumpah bernama

No.120/Pid.Sus/3PN.SRGSetelah mendengar keterangan kedua orang tua Terdakwa yang pada pokoknyamengemukakan masih sanggup untuk =mengasuh Terdakwa denganSetelah memperhatikan laporan dari petugas Pemasyarakatan dan halhal yangterjadi dipersidangan , serta Surat Keterangan Pasien No.206/SDB/X/2012 yangdikeluarkan Panti Rahabilitasi Narkoba Sapta Daya Banten;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaanPenuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 20 Februari 2013 nomor RegPerkara

selamaditahan di Badan Narkotika Nasional Prop Sulawesi Tengah, Para Terdakwa pernah41di lakukan assemen oleh Tim Assesmen Terpadu sehingga Para Terdakwadirehabilitasi;Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut diatas bahwa paraTerdakwa selama proses pemeriksaan ditingkat penyidikan pada Badan NarkotikaNasional Propinsi Sulawesi Tengah dilakukan direhabilitasi sebagaimana BeritaAcara Rehabilitasi sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan 18 Juni 2014 danperpanjangan Berita Acara perpanjangan Rahabilitasi

tersangka masih dalam tahapcobacoba/rekreasional, sedangkan Terdakwa Galib Abbad alias Galib Status Napzaada sedikit masalah dan diperlukan beberapa intervensi atau bantuan, TerdakwaAnwar Pattajaling alias Nuar dalam kondisi ketergantungan pada tingkat sedang,Intervensi/oantuan masih diperlukan, Terdakwa Arfian alias Aping status Napza adamasalah dan tergolong sedang sehingga butuh beberapa bantuan/intervensi danSEMA No 4 tahun 2010 tentang Penempatan korban penyalahgunaan Narkotika didalam Lembaga Rahabilitasi

Medis dan Rahabilitasi Sosial maka berdasarkan alasanhukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa layak danpatut untuk dijatunkan pidana sebagaimana pasal 103 huruf a dan b UndangUndangNo 35 tahun 2009 berupa rehabilitasi dengan jangka waktu dan tempat rehabilitasisebagaimama diktum putusan ini;Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanantersebut harus dikurangkan dari pidana yang

.9Tahun 2004 jo UndangUndang No. 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No.5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan :"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannyadirugikan olah suatu) Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa diserta tuntutan ganti rugi atau rahabilitasi

Bahwa pada 18 Juni 2012 Bendahara Pengeluaran Pembantu BPBDKabupaten Simeulue melakukan penyetoran atas jasa giro kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2011sebanyak 5 (lima) kali sebesar Ro27.726.745,00 (dua puluh tujuh juta tujuhratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).Berdasarkan rekening koran giro kegiatan rahabilitasi dan rekonstruksiBPBD Kabupaten Simeulue Nomor 000352301 0003414307, jasa giropada bulan Juli 2012 sampai dengan Desember 2012

Mulyadinsyah Total Rp18.000.000,00 Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 atas nama Kepala Badan NasionanalPenanggulangan Bencana (BNPB) Deputi Bidang Rehabilitasi danRekonstruksi mengirim surat kepada Bupati Simeulue perihal teguran ataspenyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibahkegiatan rahabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Deputi BidangRehabilitasi dan Rekonstruksi mengharapkan agar Bupati Simeuluemenginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue agarsegera mengembalikan

Saranapemerintah yang melakukan pengunduran diri sebesar Rp4.503.000,00(empat juta lima ratus tiga rupiah) ke rekening rahabilitasi dan rekonstruksiBPBD Simeulue;Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, melalui Kantor Pos dan GIRO unitSinabang Bendahara Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBDKabupaten Simeulue telah menyetorkan uang atas sisa kelebihan danaHal. 19 dari 74 hal.

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Bendahara Pengeluaran PembantuBPBD Kabupaten Simeulue melakukan penyetoran atas jasa giro kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2011sebanyak 5 (lima) kali sebesar Ro27.726.745,00 (dua puluh tujuh juta tujuhratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).Berdasarkan rekening koran giro kegiatan rahabilitasi dan rekonstruksiBPBD Kabupaten Simeulue Nomor 000352301 0003414307, jasa giropada bulan Juli 2012 sampai dengan Desember

Saranapemerintah yang melakukan pengunduran diri sebesar Rp4.503.000,00 (empatjuta lima ratus tiga rupiah) ke rekening rahabilitasi dan rekonstruksi BPBDSimeulue;Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, melalui Kantor Pos dan Giro UnitSinabang Bendahara Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD KabupatenSimeulue telah menyetorkan uang atas sisa kelebinan dana kegiatan rehabilitasidan rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Simeuluesebesar Rp174.059.764,00 (seratus tujuh puluh empat

BASO OPU selaku Kepala Tata Usaha padaSMPN 7 Makassar bertindak sebagai Sekretaris Panitia pada pelaksanaankegiatan Rahabilitasi Ruang Kelas dan Pembangunan Perpustakaan TahunAnggaran 2012 pada SMPN 7 Makassar berdasarkan Keputusan KepalaSMPN 7 Makassar Nomor: 421.3/089/ SMPN.07/11/2012 Tentang PenetapanPanitia Pembangunan Sekolah Program Bantuan Rahabilitasi Ruang BelajarSMP Tahun 2012 pada hari, tanggal serta jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar antara bulan Pebruari

ANTISASMITA sebagai bahan pertanggungjawabanterhadap anggaran pelaksanaan rehabilitasi pada SMPN 7 Makassartersebut sehingga pada akhirnya bendahara panitia yakni Per.ANTISASMITA dalam membuat laporan pertanggungjawabankeuangan pelaksanaan kegiatan rahabilitasi tersebut terdapat notapembelian bahan meterial yang direkaya dengan cara bendaharapanitia yakni Per.

BASO OPU selaku Kepala Tata Usaha padaSMPN 7 Makassar bertindak sebagai Sekretaris Panitia pada pelaksanaankegiatan Rahabilitasi Ruang Kelas dan Pembangunan Perpustakaan Tahun Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2013/PN.Mks Hal 23 Anggaran 2012 pada SMPN 7 Makassar berdasarkan Kepuiusan KepalaSMPN 7 Makassar Nomor: 421.3/089/ SMPN.07/II/2012 Tentang PenetapanPanitia Pembangunan Sekolah Program Bantuan Rahabilitasi Ruang BelajarSMP Tahun 2012 pada hari, tanggal serta jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi

ANTISASMITA sebagai bahan pertanggungjawabanterhadap anggaran pelaksanaan rehabilitasi pada SMPN 7 Makassartersebut sehingga pada akhirnya bendahara panitia yakni Per.ANTISASMITA dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuanganpelaksanaan kegiatan rahabilitasi tersebut terdapat nota pembelianbahan meterial yang direkaya dengan cara bendahara panitia yakni Per.ANTISASMITA menulis sendiri sejumlah bahan material pada sebuahnota kemudian mendatangi beberapa toko penjual bahan bangunandiantaranya Toko

ANTISASMITA dalam membuat laporan pertanggungjawabankeuangan pelaksanaan kegiatan rahabilitasi tersebut terdapat notapembelian bahan meterial yang direkaya dengan cara bendahara panitiayakni Per. ANTISASMITA menulis sendiri sejumlah bahan material padasebuah nota kemudian mendatangi beberapa toko penjual bahanbangunan diantaranya Toko Cakalang Jaya, Tok Bintang Mas dan TokoCahaya Bangunan untuk meminta stempel toko dalam nota tersebut gunauntuk dijadikan bendahara panitia yakni Per.

Dan terdakwa harus menjalani pengobatan melalui rahabilitasi demikesembuhannya tahapan kecanduan narkotika sesuai dengan Surat KeteranganRehabilitasi Fountain .Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas telah mebuktikanterdakwa telah kedapatan menggunakan narkotika Golongan I jenis ganja bagi dirisendiri;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalah Guna NarkotikaGolongan I Bagi Diri Sendiri telah terbukti.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalah Guna NarkotikaGolongan I Bagi

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang terlalu ringan karenatidak membuat efek jera bagi terdakwa sebagai pelaku, dan sangat bertentangandengan program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giatgiatnyamemberantas penyalahgunaan, penggunaan dan peredaran obatobat terlarangtermasuk Narkotika, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memutuskanhukuman dari 3(tiga) tahun menjadi diserahkan untuk menjalani pengobatan danperawatan melalui rahabilitasi

halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND DapalanSDN.Inpres10 Essang 4.225.036 5.841.000 587.198 136.153 10.789.387SDK.Kalvari11 Dapalan 3.221.972 4.016.250 447.276 96.050 7.781.548SDN.Inpres12 Kakarotan 2.712.463 3.703.875 372.520) 91.596 6.880.45413 SDK.Rintulu Awit 3.044.618 4.105.500 351.377 99.021 7.600.516SDK.Pintu Elok14 Lahu 3.393.318 4.373.250 469.636 104.963 8.341.167120.344.286TOTAL DISETOR Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Malensang telah menyalahi Petunjukpelaksanaan program Nasional Rahabilitasi

Essang 4.225.036 5.841.000 587.198 186.153 10.789.387SDK.Kalvari11 Dapalan 3.221.972 4.016.250 447.276 96.050 7.781.548 halaman 24 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND SDN.Inpres12 Kakarotan 2.712.463 3.703.875 372.520 91.596 6.880.45413 SDK.Rintulu Awit 3.044.618 4.105.500 351.377 99.021 7.600.516SDK.Pintu Elok14 Lahu 3.393.318 4.373.250 469.636 104.963 8.341.167120.344.286TOTAL DISETOR Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Malensang telah menyalahi Petunjukpelaksanaan program Nasional Rahabilitasi

Essang 4.225.036 5.841.000 587.198 136.153 10.789.387SDK.Kalvari11 Dapalan 3.221.972 4.016.250 447.276 96.050 7.781.548SDN.Inpres12 Kakarotan 2.712.463 3.703.875 372.520 91.596 6.880.45413 SDK.Rintulu Awit 3.044.618 4.105.500 351.377 99.021 7.600.516SDK.Pintu Elok14 Lahu 3.393.318 4.373.250 469.636 104.963 8.341.167 halaman 36 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MND TOTAL DISETOR 120.344.286 Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Malensang telah menyalahi Petunjukpelaksanaan program Nasional Rahabilitasi

Rp Rp Rp Rpad Theodorus Peret 3.062.259 3.793.125 424.990 AB OLae6 7.371.970RpTOTAL 149.221.666 Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta dan menerimapembayaran setoran potongan dari para kepala sekolah tersebut yangselanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadinya telah menyalahi Petunjukpelaksanaan program Nasional Rahabilitasi ruang kelas rusak berat SD tahun2012, yang mana dana bantuan rehabilitasi ruang kelas yang diberikan, dilakukandengan cara swakelola oleh Tim Pelaksana Rehabilitasi

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum jumlah potongan biayapengurusan, potongan biaya perencanaan dan pengawasan, serta potonganpajak yang diterima oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp 767.415.446, (tujuhratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu empat ratus empat puluhenam rupiah);halaman 61 dari 74 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2016/PT MNDMenimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta dan menerimapembayaran dengan potongan telah menyalahi Petunjuk pelaksanaan programNasional Rahabilitasi

Tergugat memakaibarang terlarang tersebut dan penyebab masalah tersebut Tergugat seringdalam keadaan tidak stabil dan sering melakukan halhal kasar kepadaPenggugat dan bahkan sering berkatakata kasar kepada orangtuaPenggugat dan juga Tergugat tidak bisa mengurus rumah tanggasebagaimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga salah satunya tidakbisa membiayai atau menafkahi Penggugat dan anak Penggugat danTergugat karena penyebab barang terlarang tersebut dan sampai sekarangini Tergugat masih dalam tahap Rahabilitasi

dalamtahanan sementara;Menimbang, bahwa terdakwa di dalam Nota Pembelaannya mohon agar dilakukanrehabilitasi atas dirinya dengan alasan terdakwa ingin sembuh dari ketergantungan narkotikaserta untuk pemulihan dirinya dari ketergantungan narkotika tersebut;Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan terdakwa tersebutdi atas, dipertimbangkan senbagai berikut:e Bahwa sesuai SEMA No: 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, KorbanPenyalahgunaan, Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rahabilitasi

pemulihan akibat dari ketergantungannarkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan hukum beruparehabilitasi sosial terhadap diri terdakwa tersebut dipandang tepat dan adil bagi terdakwa;Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika jo SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, KorbanPenyalahgunaan, Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rahabilitasi

melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua ;

bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

satu) bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga penuntut umum;

sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya berpendapat bahwa Terdakwa hanyalah pemakai atau penyalahgunanarkotika yang ketika dilakukan penangkapan tidak ditemukan sedikitpun sabusabu di tubuh Terdakwa, di tempat Terdakwa ditangkap hanya ditemukan alatuntuk mengisap sabu berupa pipet dan bong yang sebelumnya pernah digunakanoleh Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa sebagai penyalah guna narkotikaseharusnya tidak dipenjara tetapi dilakukan rehabilitasi baik rehabilitasi medismaupun rahabilitasi

yangterbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah menyalah gunakan narkotika untuk dirisendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalamdakwaan alternatif kedua;Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapatdengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagaipenyalahguna narkotika seharusnya tidak dipenjara tetapi dilakukan rehabilitasibaik rehabilitasi medis maupun rahabilitasi