Ditemukan 794 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 05-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1199/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SATYA KISMA USAHA
2615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sally M Jones dan Shelley CRhoadesCatanach dalam bukunya Principles ofTaxation for Business and Investment Planning 2010Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah,;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyatuntuk membayar;Halaman 22 dari 36 halaman.
    Jones dan Shelley C.
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HEULANG
15654 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa prinsip perlakuanyang sama atau adil (equal treatment) sudah sesuai denganstandar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapatdikatakan baik (good tax);Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayar;
    c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomianNegara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, Mc GrawHill/Inwin, halaman3237 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalahsebagai berikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yangberada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut;Halaman 26 dari 36
Register : 28-02-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HAULANG;
2813 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa prinsip perlakuanyang sama atau adil (equal treatment) sudah sesuai denganstandar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapatdikatakan baik (good tax);Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayar
    ;Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 450/B/PK/PJK/2017c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman3237 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalahsebagai berikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yangberada
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1541/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HEULANG
3725 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa prinsip perlakuanyang sama atau adil (equal treatment) sudah sesuai denganstandar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapatdikatakan baik (good tax);Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayar;
    c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman3237 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalahsebagai berikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yangberada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut.Halaman 26 dari 37
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SARANA TITIAN PERMATA
1912 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa prinsip perlakuanyang sama atau adil (equal treatment) sudah sesuai denganstandar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapatdikatakan baik (good tax).Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayarc
    ) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegarad) Pajak yang baik seharusnya adilHalaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 475 B/PK/PJK/2016j.Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of Taxation forBusiness and Investment Planning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman 3237 menyebutkan beberapa kriteriapajak yang adil adalah sebagai berikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomisyang berada
Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1809/B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI
2511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1809/B/PK/PJK/201 7yang sama atau adil (equal treatment) sudah sesuai denganstandar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapatdikatakan baik (good tax).Bahwa Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah;b) Pajak yang balk seharusnya mudah ~ untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat
    untukmembayar;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Bahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of Taxation for Businessand Investment Planning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin,halaman 3237 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adiladalah sebagai berikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yangberada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut.b
Register : 09-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 345 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. STEELINDO WAHANA PERKASA;
258 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 345/B/PK/PJK/20176. 5.sama atau adil (equal treatment) sudah sesuai dengan standaryang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakanbaik (good tax).Bahwa Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk
    membayarc) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian negarad) Pajak yang baik seharusnya adilBahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman 3237 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalah sebagaiberikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yangberada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut.b)
Putus : 27-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1195/B/PK/PJK/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SATYA KISMA USAHA
3118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1195/B/PK/PJK/20167.5.9.dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16Bayat (1) UndangUndang PPN menganut prinsip equaltreatment;Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equaltreatment) sudah sesuai dengan standar yang harusdipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik(good tax);Bahwa Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanachdalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment
    Planning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwinhalaman 22 menulis:a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyatuntuk membayar;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagiperekonomian negara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Bahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley CRhoadesCatanach, dalam bukunya Principles ofTaxation for Business and Investment Planning 2010Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman
Putus : 06-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1812/B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI
2211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanachdalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwinhalaman 22 menulis:a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayarc) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegarad) Pajak yang baik seharusnya adilSelanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles
Putus : 25-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1806/B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI
2413 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalam bukunya Principles of Taxation forBusiness and Investment Planning 2010 Edition,McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyatuntuk membayarc) Pajak yang baik seharusnya efisien bagiperekonomian negarad) Pajak yang baik seharusnya adilSelanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya
Register : 01-12-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1252 B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN MILANO;
3312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:(a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintah;(6) Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar ;(c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian negara(d) Pajak yang baik seharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam
Putus : 02-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 /B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DASA ANUGRAH SEJATI
14848 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sally M Jones dan Shelley CRhoadesCatanach dalam bukunya Principles of Taxation forBusiness and Investment Planning 2010 Edition, McGrawHill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintahHalaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 249 /B/PK/PJK/2016b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayarc) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegarad) Pajak yang baik seharusnya adilSelanjutnya
    Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of Taxation for Businessand Investment Planning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin,halaman 3237 menyebutkan beberapa kriteria pajak yangadil adalah sebagai berikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yangberada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut.b) Keadilan horisontal, Wajib Pajak yang memiliki basispajak yang sama seharusnya mendapat perlakuan pajakyang samac) Keadilan
Putus : 04-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211/B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
197 Berkekuatan Hukum Tetap
  • setiap Kemudahan dalam bidang perpajakan, jikabenarbenar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perludijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dantujuan diberikannya kemudahan tersebut.Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat (1) menganutprinsip equal treatment.Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equal treatment) sudahsesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajakdapat dikatakan baik (good tax).Bahwa Sally M Jones dan Shelley
    C RhoadesCatanach dalam bukunyaPrinciples of Taxation for Business and Investment Planning 2010Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 211/B/PK/PJK/2016a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayarc) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian negarad) Pajak yang baik seharusnya adilBahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley
Register : 28-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HAULANG;
36399 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa prinsip perlakuan yangsama atau adil (equal treatment) sudah sesuai dengan standaryang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakanbaik (good tax).Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalam bukunyaPrinciples of Taxation for Business and Investment Planning 2010Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar
    ;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara;d) Pajak yang baik seharusnya adilSelanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman3237 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalahsebagai berikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yangberada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut;Halaman 24 dari 34
Register : 23-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HAULANG;
2429 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa prinsip perlakuanyang sama atau adil (equal treatment) sudah sesuai denganstandar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapatdikatakan baik (good tax).Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayarHalaman
    27 dari 38 halaman Putusan Nomor 416/B/PK/PJK/2017c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegarad) Pajak yang baik seharusnya adilSelanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman3237 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalahsebagai berikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yangberada pada penguasaan
Register : 17-11-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1161 B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN MILANO;
3014 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa prinsip perlakuan yang sama atauadil (equal treatment) sudah sesuai dengan standar yang harusdipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (good tax).Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalam bukunyaPrinciples of Taxation for Business and Investment Planning 2010Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:a. Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintah;b.
    Pajak yang baik seharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman 3237menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalah sebagaiberikut:Halaman 22 dari 33 halaman.
Register : 10-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1944 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SARANA TITIAN PERMATA;
3115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa prinsipperlakuan yang sama atau adil (equal treatment) sudahsesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuahsistem pajak dapat dikatakan baik (good tax).Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwinhalaman 22 menulis:Halaman 28 dari 39 halaman.
    Putusan Nomor 1944/B/PK/PJK/2017a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyatuntuk membayarc) Pajak yang baik seharusnya efisien bagiperekonomian negarad) Pajak yang baik seharusnya adilSelanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of Taxation forBusiness and Investment Planning 2010 Edition, McGrawHill/Irwin, halaman 3237 menyebutkan beberapakriteria pajak
Register : 18-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 932 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HEULANG;
3713 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa prinsip perlakuanyang sama atau adil (equal treatment) sudah sesuai denganstandar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapatdikatakan baik (good tax);Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayar
    ;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman3237 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalahsebagai berikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yangberada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut;Halaman 25 dari 35
Putus : 04-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240/B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DASA ANUGRAH SEJATI
14136 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a. Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintah;b. Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar;c. Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian negarad.
    Pajak yang baik seharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman 3237menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalah sebagaiberikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yang beradapada penguasaan Wajib Pajak tersebut;Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 240/B/PK/PJK/2016b) Keadilan horisontal, Wajib
Putus : 11-02-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1008/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SAJANG HEULANG
7013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa prinsipperlakuan yang sama atau adil (equal treatment) sudahsesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuahsistem pajak dapat dikatakan baik (good tax);Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22menulis:a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayar;c
    ) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of Taxation forBusiness and Investment Planning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman 3237 menyebutkan beberapa kriteriapajak yang adil adalah sebagai berikut:Halaman 26 dari 37 halaman.