Tahun 2013 tentang Pengesahan YayasanMenteri Hukum Dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13 Mei2 Tanda daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor. 01/TDLPKPERINDAG/VIUI/13 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian DanPerdagangan Pemerintah Kota Banjarmasin tertanggal 2 Agustus 2013;3 Salinan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan tanggal 26 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris HennyRupiyanti,SH.,; 4 Anggaran Dasar Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan

sebagai berikut : 1 Pemerintah mengakui LPKSM yang = memenuhi syarat sebagaiberikut :a Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota: danb Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalamanggaran dasarnya.2 LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatanperlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia;Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan seksama buktibukti Suratyang diajukan Penggugat, dalam bukti yang berupa Tanda daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK

untuk mengajukan gugatan melalui Peradilan Umum untuk kepentinganperlindungan konsumen ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor59 Tahun 2001 disebutkan Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten / Kota dan b. bergerak dibidang perlindungan konsumensebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.Menimbang, bahwa terkait bukti surat Penggugat P6 berupa Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPK

) yang baru dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi UMKM Kota Gorontalo pada tanggal 28 Maret 2016, sedangkan Gugatan perkara aquoterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 10 Agustus 2015, dapatdipahami dan dimaklumi oleh Majelis Hakim karena berkaitan dengan prosedur pengajuanpermohonan untuk mendapatkan TDLPK memerlukan waktu, sehingga kedudukan YLKIGorontalo sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat tidak perludipersoalkan dalam perkara

Bahwa penerima kuasa adalah lembaga pelaksana dari Undangundangnomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatursecara khusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf ( c ) UUPK yangberbunyi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yangmemenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal iniLPKNI telan mendapat status badan hukum Nomor AHU:0000485.AH.01.08 Tahun 2018 Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK) Nomor 530/130/619/VII/sek/Disperindag/2018,dengan

selainprofesi Advokat, dapat juga NonAdvokat yang dapat menjadi Kuasa untukberacara dalam persidangan Perdata di Pengadilan Negeri, termasuk jugaDireksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh suatu badan hukum;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah memberikankuasa kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat(LPKNI) yang telah terdaftar dalam berbentuk badan hukum atau yayasan denganNomor AHU: 0000485.AH.01.08 Tahun 2018 dan Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPK

,berdasarkan adanya Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan olehPERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang masih berlaku dan masingmasing telah pula memiliki Berita Acara Sumpah pada Pengadilan Tingkat Bandingsedangkan sebagian lagi adalah Direksi/pengurus atau karyawan dari LembagaPerlindungan Konsumen Nusantara Indonesia yang telah berbadan hukumberdasarkan status badan hukum Nomor AHU: 0000485.AH.01.08 Tahun 2018Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor530/130/619/

AHU2588.AH.01.04.20138 TDLPK No.01/TDLPK.PERINDAG/VIII/13 berdasarkan Undangundang No. 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44 ayat (3) huruf d dan PeraturanPemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat, yang dalam hal ini diwakili oleh SEHATNO SAMIADOEN,REDY JURMONO SLAMET dan RUSDI ISWANDI adalah Direktur dan JajaranPengurus YLPKK baik diri sendiri maupun bersamsama berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2016 yang telah didaftarkan diKepaniteraan

Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukanmelalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK;Pasal 3:1. Kewenangan penerbitan TDLPK berada pada menteri;2. Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan TDLPK sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati / Walikota;3.

Bupati/Walikota dapat melimpahkan kembali kewenangan sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) kepada Kepala Dinas;Hal 76 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.PbmSelanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia disebutkan pada pokoknyabahwa :permohonan TDLPK bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berstatusBadan Hukum atau Yayasan dilampiri dokumendokumen diantaranya berupacopy akta notaris pendirian badan hukum atau yayasan yang

AHU2588.AH.01.04.20138 TDLPK No.01/TDLPK.PERINDAG/VIII/13 berdasarkan Undangundang No. 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44 ayat (3) huruf d dan PeraturanPemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat, yang dalam hal ini diwakili oleh SEHATNO SAMIADOEN,REDY JURMONO SLAMET dan RUSDI ISWANDI adalah Direktur dan JajaranPengurus YLPKK berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2016yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih

PN.PbmMenimbang, bahwa selain hal tersebut untuk membuktikan daligugatannya dan menegaskan legal standing dari YLPKK sebagaimana yangdisyaratkan oleh peraturan perundangundangan yang telah diuraikan di atasmaka Penggugat tidak mengajukan Akta pendirian Yayasan LembagaPerlindungan Konsumen Kalimantan, Anggaran Dasar lembaga perlindungankonsumen Kalimantan (YLPKK), Anggaran rumah tangga Yayasan LembagaPerlindungan Konsumen Kalimantan kantor pusat Banjarmasin, tanda daftarlembaga perlindungan konsumen (TDLPK

Utrdalam anggaran dasarnya (Dalam akta Pendirian.Red), Sedangan dalamayat (2) menyatakan bahwa Pengakuan LPKSM sebagaimana dalamayat (1) dilakukan melalui Pendaftaran dan Penerbitan Tanda DaftarLembaga Perlindungan Konsumen (TDLPk);6.

Bahwa PENGGUGAT dalam hal int YPKAMPERAMALANG/YAPERMA telah mendapat status badan hukum berupa SKMENHUMKAM AHU: 03970.50.10.20142014 Jakarta dan TDLPK (TandaDaftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor510/843/421.113/2014 dari Pemerintah Kabupaten Malang Jawa Timurdan Status Lembaga adalah Badan Hukum YAYASAN, dengandemikian YPKAMPERA MALANG/YAPERMA telah memenuhi yang dipersyaratkan Undang undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku,sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku usaha yang diduga

beberapa persyaratan sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 59 Tahun 2001, menyebutkan Pemerintah mengakuiLPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut : (a) terdaftar pada PemerintahKabupaten/Kota, dan (b) bergerak dibidang perlindungan konsumensebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh kuasaPenggugat berupa P.10 Fotocopi Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK

Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) No : 517/02/ LPK/1/2010 tertanggal 8 Januari 2010, dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian danPerdagangan Kota Surakarta;4.

Fotocopy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) PusatNomor 510/421.113/2014 yang dikeluarkan di Malang pada tanggal 11September 2014, diberi tanda P3;5. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pengurusan Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Amanat PerjuanganRakyat Malang (YAPERMA), diberi tanda P4;6. Fotocopy Tanda Terima Berkas Surat Permohonan Legalisir TDLPK KantorCabang Depok kepada Walikota Depok tertanggal 23 Mei 2017, diberi tanda P5a;7.

Fotocopy Tanda Terima Berkas Surat Permohonan Legalisir TDLPK KantorCabang Depok kepada Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian KotaDepok tertanggal 23 Mei 2017, diberi tanda P5b;8. Fotocopy Buku II MARI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan huruf F.

RI No. 302/MPP/Kep/10/2001 tanggal24 Oktober 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) menyatakan dalam ayat (1)Bahwa Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syaratuntuk bergerak dibidang Perlindungan Konsumen sebagaimanatercantum dalam anggaran dasarnya (Dalam akta Pendirian.Red),Sedangan dalam ayat (2) menyatakan bahwa Pengakuan LPKSMsebagaimana dalam ayat (1) dilakukan melalui Pendaftaran danPenerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPk

Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini YPKAMPERAMALANG/YAPERMA telah mendapat status badan hukum berupa SKMENHUMKAM AHU: 03970.50.10.20142014 Jakarta dan TDLPK(Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor510/843/421.113/2014 dari Pemerintah Kabupaten Malang JawaTimur dan Status Lembaga adalah Badan Hukum YAYASAN, dengandemikian YPKAMPERA MALANG/YAPERMA telah memenuhi yang dipersyaratkan Undang undang dan Peraturan Pemerintah yangberlaku, sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku usahayang di

Bukti P3Fotocopy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK )Pusat Nomor 510/421.113/2014 yang dikeluarkan di Malang Padatanggal 11 September 2014.4. BuktiP4Foto Copy SK Pengangkatan Pengurusan Lembaga PerlindunganPutusan no.353/pdt.g/2020/Pn.Jkt.Sel Halaman 28 dari 36Konsumen Swadaya Masyarakat ( LPKSM ) Yayasan AmanatPerjuangan Rakyat Malang ( YAPERMA ) yang bersidang di PN.jakSeldengan menggunakan hak gugat organisasi;5.

RI No. 302/MPP/Kep/10/2001 tanggal 24 Oktober 2001Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat (LPKSM) menyatakan dalam ayat (1) Bahwa Pemerintahmengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak dibidangPerlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggarandasarnya (Dalam akta Pendirian.Red), Sedangan dalam ayat (2)menyatakan bahwa Pengakuan LPKSM sebagaimana dalam ayat (1)dilakukan melalui Pendaftaran dan Penerbitan Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPk

Bahwa Penggugat dalam hal ini Yayasan Perlindungan Konsumen AmanatPerjuangan Rakyat Malang (YPKAmpera/Yaperma) telah mendapat statusbadan hukum berupa SKMENHUMKAM AHU: 03970.50.10.20142014Jakarta dan TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen)Nomor : 510/843/421.113/2014 dari Pemerintah Kabupaten Malang JawaTimur dan Status Lembaga adalah Badan Hukum Yayasan, bernamaYayasan Perlindungan Konsumen AMPERA Malang dengan demikian YPKAmpera/Yaperma telah memenuhi yang di persyaratkan Undang undangHalaman

Pelaku usaha wajid menyesuaikan klausula baku yangbertentangan dengan Undangundang ini.BAB IX tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat pada pasal 44Ayat (1) yang berbunyi : Pemerintah mengakui lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 331/PDT /2018/PT.MKSDalam hal ini Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan(YLPKK) telah memenuhi syarat sebagai LPKSM denganditerbitkannya TDLPK, Surat Keputusan Menkumham.Ayat

YLPKK telah memenuhi syaratsebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian, TDLPK, dan SuratKeputusan Menkumham Republik Indonesia.1) Menimbang TERGUGAT / TERBANDING dalam melakukan eksekusiHak Tanggungan diatur dalam Pasal 6 UndangUndang No. 4 tahun 1996tentang Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)No. 00029/2013 tanggal 21 Januari 2013 dan Sertifikat Hak Tanggungantersebut diterbitkan oleh TERGUGAT III / TERBANDING Ill berdasarkanAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 411/APHT

mengenai LPKSMdiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakatdan Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganRepublik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 tentangPendaftaran Lembaga Per lindungan Konsumen SwadayaMasyarakat, dimana menurut kedua ketentuan diatas, terdapat2 (dua) syarat untuk mendapat pengakuan sebagai LPKSMyaitu:a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota denganmemiliki Tanda Daftar Lembaga Per lindunganKonsumen (TDLPK

pendiriannya tunduk dengan ketentuan dalamUndangUndang Nomor 8 Tahun 1985 tentang OrganisasiKemasyarakatan jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun = 1985tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas);Menimbang, bahwa dalam AD/ART LPK Penggugat jugadisebutkan dengan jelas bahwa maksud dan tujuanOrganisasinya adalah menciptakan = sistem perlindungankonsumen dan LPK Penggugat juga telah terdaftar dengandimilikinya Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen(TDLPK

Pemerintah juga telah mengakui Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Kalimantan dengan menerbitkan Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPK) dengan Nomor 01/TDLPKPERINDAG/VIII/13, dan berlaku di seluruh Indonesia, serta telahdisahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Propinsi KalimantanSelatan dengan Nomor AHU2588.AH.01.04. Tahun 2013 (Vide P2);Halaman 3 dari 28 hal.Put.

KuasaHukum Penggugat hanya terdaftar pada Dinas Perindustrian,Perdagangan, Pertambangan, dan Energi (Disperindagtamben) KotaKediri dengan Nomor Register TDLPK/503.5/481/419.43/2012 tanggal1 Mei 2012.

Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN Jmbsecara khusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c ) UUPK yang berbunyiLembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhisyarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telahmendapat status badan hukum Nomor AHU: 0000485.AH.01.08 Tahun 2018Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor530/130/619/VIl/sek/ Disperindag/2018, dengan demikian telah memenuhiketentuan berdasarkan Undangundang.Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2001 tentang LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam Pasal 1 angka (3),Pasal 3 huruf (d), Pasal 7 ;47c.ldentitas dan Legal Standing LPKSM adalah Yayasan LPKSM RI (YPTKRI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki tanda daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPK) No. 289/D.18/Perindag/VIII/2019 dariDinas Peridustrian dan Perdagangan Kota Manado dan telah memenuhisyarat sebagaimana diatur dalam perundangundangan pada Pasal 44ayat(2

bergerak dibidang PerlindunganKonsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya ;Menimbang, bahwa untuk mengetahul mengenai suatu LembagaPerlindungan Konsumen telah terdaftar atau tidak, tentu harus dibuktikandengan dokumendokumen antara lain :Akta Pendirian Yayasan atau Badan Hukum oleh Notaris, Surat PengesahanMenteri Hukum dan HAM, Berita Negara RI. memilik NPWP, MempunyaiSurat Keterangan Terdaftar Pajak, mempunyai Surat Keterangan Domisili,mempunyai Struktur Pengurus Harian LPKRI mempunyai TDLPK

Konsumen perorangan maupun = sekelompok konsumendipersidangan harus pula memenuhi persyratan berupa dokumendokumenagar supaya diketahui apakah LPK RI Sulawesi Utara TELAH TERDAFTARATAUKAH BELUM antara lain Surat Pengesahan Pendirian Badan hukum/Yayasan Akta Pendirian Yayasan atau Badan Hukum oleh Notaris, SuratPengesahan Menteri Hukum dan HAM, Berita Negara RI. memilik NPWP,Mempunyai Surat Keterangan Terdaftar Pajak, mempunyai Surat KeteranganDomisili, mempunyai struktur harian LPKRI, mempunyai TDLPK

RI No. 302/MPP/Kep/10/2001 tanggal 24 Oktober2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat (LPKSM) menyatakan dalam ayat (1) Bahwa Pemerintahmengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak dibidangPerlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggarandasarnya (Dalam akta Pendirian.Red), Sedangan dalam ayat (2)menyatakan bahwa Pengakuan LPKSM sebagaimana dalam ayat (1)dilakukan melalui Pendaftaran dan Penerbitan Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPk

Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat (LPKSM) YAPERMA telah mendapat status badanhukum berupa SKMENHUMKAM AHU: 03970.50.10.20142014 Jakartadan TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor :510/843/421.113/2014 dari Pemerintah Kabupaten Malang Jawa Timurdan Status Lembaga adalah Badan Hukum YAYASAN, dengandemikian LPKSM YPKAMPERA MALANG/YAPERMA telah memenuhiyang di persyaratkan Undang undang dan Peraturan Pemerintah yangberlaku, sehingga dapat mengajukan

ayat 1dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula bakuyang bertentangan dengan Undangundang ini.Hlm 75 dari 81 Him Put.Nomor.180/Pdt/2019/PT.MKSi)BAB IX tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat pada pasal 44 Ayat (1) yang berbunyi : Pemerintahmengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatyang memenuhi syarat.Dalam hal ini Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan (YLPKK) telah memenuhi syarat sebagai LPKSMdengan diterbitkannya TDLPK

(Vide pasal 46 ayat 1 ) dalam huruf c Yayasan LembagaPerlindungan Konsumen Kalimantan atau YLPKK telah memenuhisyarat sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian, TDLPK, danSurat Keputusan Menkumham Republik Indonesia.3. Bahwa PENGGUGATpada sidang pertama sudah menyampaikan datadata tersebut dibawah ini:= Akta pemberian yang dibuatt oleh notaris Heny Rupiyanti.

,SH No:201 tanggal 26 Januari 2013 Pengusaha kepemilikan HUKUM dan HAM No: AHU2588.AH.01.04.Tahun 2013Hlm 77 dari 81 Him Put.Nomor.180/Pdt/2019/PT.MKS Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK)No:01/TDLPKPERINDAG/VIII/13 yang dikeluarkan oleh PemerintahanKota Banjarmasin tanggal 2 Agustus 2013 yang dikeluarkan olehpemerintah kota Banjarmasin.4.

Bahwa dalam Keputusan Mentri Perindustrian dan PerdaganganNo:302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) disebutkan dalam pasal 4 ayat(2) yang berbunyi: TDLPK sebgaiman dimaskud dalam ayat (1) berlakudiseluruh wilayah Republik Indonesia5.

Bentuk dalam Hukum Pengesahan Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo : AHU2588.AH.01.04 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen(TDLPK)No. 01/TDLPK.PERINDAG/VIII/13 tanggal 2 Agustus2013 Akta Pemberian yang dibaut oleh Notaris HenyRupiyanti.

menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagaiPara Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan NegeriWonosari pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa Penggugat adalah pelaksana dari Undang Undang Nomor 8 tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara khusussebagaimana Pasal 46 ayat 1 huruf c UUPK yang berbunyi LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya yang memenuhi syarat, yaitu yangberbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapatstatus badan hukum TDLPK

Bahwa lembaga Penggugat adalah pelaksana dari UndangUndang Nomor8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secarakhusus sebagaimana Pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyiLembaga Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaituyang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telahmendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HakAzasi Manusia.

Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT Perlindungan Indonesia Raya;2) Fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPk),Nomor 519/1175/35.73.31 1/2009, tertanggal 30 Desember 2009;3) Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia NomorAHU01458.40.20.2014 Tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerseroan Terbatas PT Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia;4) Fotokopi Laporan Kegiatan LPK Nasional Indonesia Tahun 2014,tertanggal 2 September 2014:5) NPWP : 02.239.913.3652.000

Tahun2010 tanggal 25 Pebruari 2010 Tentang Pengesahan Perkumpulan dantelah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 82tanggal 12 Oktober 2010, Tambahan Berita Negara Republik IndonesiaNomor 49.Bahwa Pemohon juga telah mendapat pengakuan dari PemerintahProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta untuk melakukan kegiatandibidang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen berdasarkanTanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) denganNomor 00103/TDLPK/2012 tertanggal 27 Juni 2012.Bahwa berdasarkan

(Bukti P11);Fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen denganNomor 00103/TDLPK/2012 tertanggal 27 Juni 2012. (Bukti P12):Halaman 27 dari 52 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/201914.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota PerkumpulanLembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat AdamscoNomor 18 tanggal 20 November 2017.

RI No. 302/MPP/Kep/10/2001 tanggal 24 Oktober2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat (LPKSM) menyatakan dalam ayat (1) Bahwa Pemerintahmengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerakdibidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalamanggaran dasarnya (Dalam akta Pendirian.Red), Sedangan dalam ayat(2) menyatakan bahwa Pengakuan LPKSM sebagaimana dalam ayat(1) dilakukan melalui Pendaftaran dan Penerbitan Tanda DaftarLembaga Perlindungan Konsumen (TDLPk

);Bahwa Penggugat dalam hal ini Yayasan Perlindungan KonsumenAmanat Perjuangan Rakyat Malang (YPKAMPERA/YAPERMA) telahmendapat status badan hukum berupa SKMENHUMKAM AHU:03970.50.10.20142014 Jakarta dan TDLPK (Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen) Nomor : 510/843/421.113/2014 dariPemerintah Kabupaten Malang Jawa Timur dan Status Lembagaadalah Badan Hukum YAYASAN, bernama Yayasan PerlindunganKonsumen AMPERA MALANG dengan demikian YPKAMPERA/YAPERMA telah memenuhi yang dipersyaratkan Undangundang

Sekalipun dalam kop(kepala) surat gugatannya, YPKNAS mencantumkan Akta Notaris, Nomor SKMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPK) yang dikeluarkan oleh Instansi terkaitsebagaimana disyaratkan dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen dan juga PP No 59 tahun 2001 Tentang LPKSM ;MOHON PERIKSA Pasal 46 ayat (1) huruf (c) UndangUndang No. 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen;Bahwa memperhatikan pasal. ayat 1 jo pasal. 2 ayat 1 dan 2 jo

1Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 302/MPP/Kep/10/2001,yang pada pokoknya menegaskan : 13bahwa LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui olehPemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen ;bahwa Pemerintah mengakui berdirinya setiap LPSKM yang memenuhi syaratuntuk bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalamanggaran dasar pendiriannya ;bahwa penqakuan pemerintah terhadap LPKSM dilakukan melalui pendaftarandan penerbitan TDLPK

, bahwa guna menguatkan dalildalil gugatannya di persidangan,Penggugat mengajukan buktibukti berupa fotocopy suratsurat sebagai berikut :1 Fotocopy Akta Pendirian yayasan Perlindungan Konsumen Nasional No.18 , tertanggal11 Pebruari 2011, bukti P1 ;2 Fotocopy Akta Perubahan Pendirian Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional No.14,tertanggal 10 Agustus 2011, bukti P2 ;3 Fotocopy Sususan Pengurus yayasan perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS),4 Fotocopy tanda daftar lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK