Panjang lintasan saluranmenurut kontrak adalah 61.5 meter namun berdasarkan hasil tinjauanlapangan didapat panjang 51,50 meter ;c Hasil tinjauan lapangan pada pekerjaan 3, Drainase dan Dueker sebelahSelatan GOR Kedupok, ditemukan perbedaan ukuran tampng saluran/drainase terhadap kontrak ;e Bahwa ada beberapa sampel/contoh campuran yang diajukan uji laboratorium terkaitkandungan campuran material bangunan dengan perincian :10a Sampel pasangan untuk pekerjaan 2, saluran baru dan normalisasi salurandiambil

2012 sebayak 4 sampel masingmasing padapasangan batu kalidan pasangan plesteran ;b Sedangkan sampel pasangan pada pekerjaan 3, Drainase dan Dueker sebelahselatanGOR Kedupok, sampel telah diambil dan diujikan di Lab Jurusan FisikaUM sebagi kelengkapan sampel yang diambil tahap pertama sebagaimanadicantumkan dalam laporan verifikasi pertama yang dibuat pada bulan April2012 ;Bahwa hasil uji sampel campuran pasangan sebagaimana termuat dalam laporan hasilPerhitungan Pekerjaan yang dibuat berdasarakan tinjauan

Panjang lintasan saluranmenurut kontrak adalah 61.5 meter namun berdasarkan hasil tinjauanlapangan didapat panjang 51,50 meter ;c Hasil tinjauan lapangan pada pekerjaan 3, Drainase dan Dueker sebelahSelatan GOR Kedupok, ditemukan perbedaan ukuran tampng saluran/drainase terhadap kontrak ;e Bahwa ada beberapa sampel/contoh campuran yang diajukan uji laboratorium terkaitkandungan campuran material bangunan dengan perincian :aSampel pasangan untuk pekerjaan 2, saluran baru dan normalisasi salurandiambil

2012 sebayak 4 sampel masingmasing padapasangan batu kalidan pasangan plesteran ;Sedangkan sampel pasangan pada pekerjaan 3, Drainase dan Dueker sebelahselatanGOR Kedupok, sampel telah diambil dan diujikan di Lab Jurusan FisikaUM sebagi kelengkapan sampel yang diambil tahap pertama sebagaimana18dicantumkan dalam laporan verifikasi pertama yang dibuat pada bulan April2012 ;Bahwa hasil uji sampel campuran pasangan sebagaimana termuat dalam laporan hasilPerhitungan Pekerjaan yang dibuat berdasarakan tinjauan

Oleh karena itu, Majelis Hakimmenilai bahwa hubungan anak para Pemohon, untuk menghindarkanmudharat, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinanditunda untuk menunggu anak para Pemohon mencapai usia 16 dan19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yangdikandung dalam kaidah fighiyah/teori hukum Islam yang berbunyi:Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarikkemaslahatan.Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baikdalam tinjauan yuridisnormatif maupun dalam

tinjauan utilitis,permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikandispensasi kepada anak para Pemohon, untuk melangsungkanperkawinan;Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalahperkara perdata yang diajukan secara voluntair, dengan demikianseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankankepada para Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;MENETAPKANMengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;2.

Gila (le athe rilicll jyArtinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarikkemaslahatan.Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baikdalam tinjauan yuridisnormatif maupun dalam tinjauan utilitis,permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasikepada anak Pemohon, Novita binti Selamet, yang hingga penetapan inidibacakan berusia 18 tahun 3 bulan, untuk melangsungkan perkawinandengan calon suaminya Sayidin bin Rudiman;Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalahperkara

Negara a quo, Apakah Pemberhentian Penggugat / Terbanding sebagai KepalaDesa Rembangkepuh terkait dengan proses Pencalonan dan Pengangkatan Jabatan PerangkatDesa lainnya tersebut yang menurut Tergugat / Pembanding bahwa Penggugat / Terbanding tidakmelaksanakan Kewajiban Kepala Desa dan/ atau melanggar larangan bagi Kepala Desa , makaperberhentian Penggugat / Terbanding sebagai Kepala Desa tersebut apakah melanggar peraturanperundang undangan maupun Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ; Tinjauan

2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor : 7 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, makaTergugat / Pembanding berwenang menerbitkan objek sengketa a quo dan menurut Majelis HakimBanding pertimbangan tersebut sudan benar dan tepat , dan untuk tidak mengulang kembalipertimbangan tersebut maka diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum tersendiri di tingkatbanding ini ; ee pees eee eee tenE re : Tinjauan

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati, Berita Acara Rapat ( vide bukti T14),Surat Peringatan ke III ( vide bukti T21), Nota Dinas ( T27) dan Pembahasan Pemberhentian KepalaDesa Rembangkepuh ( T36 ), maka Tergugat / Pembanding pada gilirannya menerbitkan SuratKeputusan Obyek Sengketa a quo, maka menurut Majelis Hakim Banding, bahwa fakta hukum tersebutmenunjukan bahwa tindakan Tergugat / Pembanding tersebut telah memenuhi azasazas umum pemerintahan yang baik ; a anna nan nnn won no enna nnn en Tinjauan

Butondan Adia Banda binti Jhon Banda untuk menghindarkan mudharat,maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditundauntuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patutPenetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Nla Halaman 10 dari 12 Haldikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidahfighiyah/teori hukum Islam yang berbunyi:celled) Gila (le acts rutdall 5sArtinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarikkemaslahatan.Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baikdalam tinjauan

yuridisnormatif maupun dalam tinjauan utilitis,permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasikepada anak Pemohon, La Rangga Buton bin Labasiru Buton, yanghingga penetapan ini dibacakan berusia 16 tahun, untuk melangsungkanperkawinan dengan calon istrinya Adia Banda binti Jnon Banda;Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalahperkara perdata yang diajukan secara voluntair, dengan demikian seluruhbiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;Mengingat

Oleh karenaitu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon dan calonistrinya untuk menghindarkan mudharat, maka manfaat yangdiperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menungguPemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan,sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fighiyah/teorihukum Islam yang berbunyi:Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarikkemaslahatan.Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baikdalam tinjauan yuridisnormatif maupun dalam tinjauan

(tinjauan dari aspek personality)2.

(tinjauan dari aspeksosiologis)3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 di Jakarta pernahmengkonsumsi obatobat terlarang jenis shabushabu sebanyaksatu kali. Hal ini menunjukan bahwa Terdakwa tidak memilikiefek jera, bahkan sebaliknya terkesan adanya sikapmenyepelekan segala perintah dari pimpinan Satuan danperintah Panglima TNI untuk melarang keras prajurit TNI terlibatdalam penggunaan obatobat terlarang.

(tinjauan dari aspekfilosofis)Dengan keadaankeadan tersebut diatas, merupakan halhal yangmenjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untukmejatuhkan pidana tambahan Pemecatan kepada Terdakwa dalamkasus aquo, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untukdipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan14Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubahPutusan

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalamdaftar catatan perkara (Pasal 209 KUHAP)Perkara Nomor 301/Pid.C/2018/PN RapCatatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan NegeriRantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaancepat, dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap > Taslim;Tempat lahir : Tinjauan (Kisaran);Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Oktober 1975;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Aek Paing Atas Kelurahan

pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisahrumah hinggasekarang lebih dari 3 bulan; Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon mencintaiperempuan lain bernama Masriyati; Bahwa Mejelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan faktafakta tersebut,maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan landasan hukumditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari sudut perundangundanganmaupun tinjauan

magoshidus syari sehingga dapat diambil suatuberkesimpulan (natijah) apakah perkawinan antara Pemohon dengan tersebutlayak dipertahankan ataukah tidak;Menimbang, bahwa menurutketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa;Menimbang, bahwa dari tinjauan syariah, perkawinan dalam syariatIslam ditegakkan

Tinjauan Filosofisa. Bahwa hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatudekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatudalam pangkuan. Seorang ibu waktu menyusui, meletakkan anak dipangkuannya, dan melindunginya dari segala yang menyakiti, sangatlaherat hubungannya dengan pengertian tersebut. Sedangkan menurutistilah berarti tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atauanak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinyasendiri;b.

Tinjauan Hukum Islama. Bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allan SWT. kepadasuamiisteri/ayahibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baikkeselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh keduaorang tuanya dari halhal yang akan menjerumuskan anak ke dalamneraka, kedua orang tualah yang paling bertanggungjawab terhadapkeselamatan anaknya duniaakhirat dan melindungi mereka dari halhalyang tidak baik.

Tinjauan Yuridisa. Bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskanPemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (duabelas) tahun adalah hak ibunya;b. Bahwa pun Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang padapokoknya menegaskan Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkanhadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, makakedudukannya digantikan oleh :1.

sehingga hak dan kewajiban anak dalam undangundang ini sangatdiutamakan, di mana hal ini tetap harus dilakukan meskipun antara ibu danayahnya telah terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihananak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut, yang dalam hal inibukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatanakhiratnya;Menimbang, bahwa meski ANAK binti TERGUGAT belum mumayyiz ataubelum berumur 12 (dua belas) tahun yang karenanya secara hukumsebagaimana pertimbangan tinjauan

Tinjauan Yuridis Tentang Dewasa.Dewasa dalam sistem hukum nasional, mengenai pengaturan"kedewasaan" dalam sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesiamenentukan batas usia kedewasaan yang berbedabeda, antara lain:. Menurut UndangUndang.a. Burgerliik Wetboek (BW) Pasal 330 ayat (1) yang menentukan batasusia kedewasaan 21 tahun masih berlaku, tidak dicabut;b. Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanmemberikan indikasi pengaturan mengenai kedewasaan seseorangyaitu 18 tahun;c.

Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Nomor 01/2004 Yang Dibuat NotarisTanggal 09092004.1.

Tinjauan Yuridis Akta Hak Tanggungan Nomor 296/ 2004 Yang DibuatPPAT Tanggal 09102004;1.Bahwa Akta Perdamaian Nomor 09102004 dibuat tanggal09102004 adalah perjanjian awal yang terkait dengan AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 296/2004 dibuat tanggal09102004, bahwa Akta Pemberian Hak Tanggunganmerupakan Akta PPAT yang diatur dalam UndangUndangNomor 14 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang diadopsidari Hipotik diatur dalam KUHPerdata (BW), yang mengatur usiadewasa diatur sebagaimana Pasal 330 ayat

Tinjauan Yuridis Risalah Lelang Nomor 208/2008.Tinjauan Yuridis Risalah Lelang Nomor 208/2008 tanggai 25052008 yangdilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Semarang, adalah sebagai berikut:1.Bahwa pelaksanaan lelang telah dilakukan KPKNL (Tergugat IV)dilakukan dengan benar dari pengumuman lelang, menetapkanharga atau nilai limit yang wajar atas barang yang akan dilelangdan mentaati tata tertib lelang, membayar bea lelang, biayaadministrasi, dan pajak atau pungutan lainnya, syarat

tahun dan selama itu pula tidak terjalinkomunikasi yang baik selayaknya suami istri yang rukun dan harmonis;4. bahwa Pemohon sudah dinasehati oleh Majelis Hakim agar rukun kemballakan tetapi Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannyadengan Termohon dan tetap bertekad untuk menceraikan Termohon;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan faktafakta tersebut,Majelis Hakim terlebin dahulu perlu mengemukakan landasan hukumditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari sudut perundangUndanganmaupun tinjauan

No 841/Pdt.G/2020/PA.Kjndiambil suatu) kesimpulan apakah perkawinan Pemohon dan Termohontersebut layak untuk dipertahankan ataukah tidak;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari tinjauan syariah, perkawinan dalam syariatIslam ditegakkan adalah

Gila (cle ards aulaall jyArtinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarikkemaslahatan.Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baikdalam tinjauan yuridisnormatif maupun dalam tinjauan utilitis,permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasikepada anak Pemohon, Intan Febriana Listu Ayu binti Nardi, yang hinggapenetapan ini dibacakan berusia 17 tahun 8 bulan, untuk melangsungkanperkawinan dengan calon suaminya Joko Kuncoro Setio Karyo bin Hadiri;Penetapan No. 3/Pdt.P

dan Tergugat bertempattinggal serumah selama 2 (dua) hari dan berpisah tempat tinggalselama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;e bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak adahubungan lahir maupun batin; bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihakkeluarga namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan faktafakta tersebut,Majelis Hakim terlebin dahulu perlu mengemukakan landasan hukumditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari sudut perundangundanganmaupun tinjauan

Putusan Nomor: 2228/Pdt.G/2013/PA.Ngj.Menimbang, bahwa dari tinjauan syariah, perkawinan dalam syariatIslam ditegakkan adalah untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah sebagaimana disebut oleh syariat Islam dalam alQuran surat alRum ayat 21, sehingga diharapkan dalam perkawinan yangseperti itu akan memungkinkan untuk tumbuh suburnya sikap pribadi suami istriyang taat pada perintahperintah agama yang pada gilirannya akan melahirkanketurunan yang mempunyai kepribadian yang

Gila (cle ards aulasli iaArtinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridisnormatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan denganmemberikan dispensasi kepada anak Pemohon, ROY S. NANI bin SAIFUL NANI, yanghingga penetapan ini dibacakan berusia 17 tahun 3 bulan, untuk melangsungkanperkawinan dengan calon istrinya, MARYAM U.

Termohon berpisahtempat tinggal, dimana Termohon pergi/meninggalkan Pemohon dansampai sekarang sudah 3 tahun tidak pernah kembali dan selama itu pulatidak terjalin Komunikasi yang baik selayaknya suami istri;3. bahwa Pemohon sudah tidak sanggup mempertahankan perkawinandengan Termohon dan ingin bercerai;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan faktafakta tersebut,Majelis Hakim terlebih dahulu) perlu mengemukakan landasan hukumditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari sudut perundangUndanganmaupun tinjauan

magashid alsyariah (filsafat hukum Islam) sehingga dapatdiambil suatu) kesimpulan apakah perkawinan Pemohon dan Termohontersebut layak untuk dipertahankan ataukah tidak;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari tinjauan syariah, perkawinan dalam

Oleh karenaitu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan keduanaya, untukmenghindarkan mudharat, maka manfaat yang diperoleh jikaseandainya perkawinan ditunda untuk menunggu adik Pemohon dananak Pemohon Il mencapai usia 19 dan 16 tahun, patutdikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalamkaidah fighiyah/teori hukum Islam yang berbunyi:Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarikkemaslahatan.Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baikdalam tinjauan yuridisnormatif maupun

dalam tinjauan utilitis,permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikandispensasi kepada adik Pemohon dan anak Pemohon Il, untukmelangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalahperkara perdata yang diajukan secara voluntair, dengan demikianseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankankepada para Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;MENETAPKANMengabulkan permohonan Pemohon dan

Tinjauan Yuridis.1) Tinjauan Yuridis terhadap dakwaan dan pembuktian tindakpidana.Bahwa dalam surat dakwaan, Terdakwa didakwa bahwapada pada bulan Februari 2016 di Taman Konda JakartaSelatan telah menyalahgunakan narkotika golongan bagi dirisendiri.Secara hukum dalam pemeriksaan perkara ini tidakpernah ada saksi atau alat bukti yang dapat mendukungbuktibahwa Terdakwa pada pada bulan Februari 2016 di TamanKonda Jakarta Selatan telah melakukan tindak pidana.

Sedangkan bukti hasil uji laboraturium yangmenyatakan urine/darah/rambut positif mengandung zatnarkotika hanyalah merupakan alat bukti akibat pengunaannarkotika saja, yang tidak bisa menjelaskan kapan, dimana,dan bagaimana penggunaan narkotika itu dilakukan.Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor: 87K/PM II08/AD/II1/20172) Tinjauan Yuridis terhadap tuntutan pidana.Bahwa tuntutan penjatuhan pidana tambahan pemecatandari dinas militer haruslah didasari ketentuan hukum pidanayang dilanggar disertai

Terhadap Tinjauan Yuridis.1) Tinjauan Yuridis terhadap dakwaan dan pembuktian tindakpidana.Bahwa dalam surat dakwaan, Terdakwa didakwa bahwa padapada bulan Februari 2016 di Taman Konda Jakarta Selatan telahmenyalahgunakan narkotika golongan bagi diri sendiri.Secara hukum dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernahada saksi atau alat bukti yang dapat mendukung bukti bahwaTerdakwa pada pada bulan Februari 2016 di Taman KondaJakarta Selatan telah melakukan tindak pidana.

Dalam perkara Terdakwa yang harusdibuktikan adalah kapan, dimana, bagaimana perbuatanpenyalahgunaan narkotika itu dilakukan, dalam hal ini harus ada 2(dua) alat bukti yang sah yang diatur dalam undangundang.Sedangkan bukti hasil uji Jlaboraturium yang menyatakanurine/darah/rambut positif mengandung zat narkotika hanyalahmerupakan alat bukti akibat pengunaan narkotika saja, yang tidakbisa menjelaskan kapan, dimana, dan bagaimana penggunaannarkotika itu dilakukan.2) Tinjauan Yuridis terhadap tuntutan

Jadiapabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan menyalahgunakannarkotika dan dipidana namun tidak ada pidana tambahanpemecatan, maka Ankum akan mengusulkan PDTH secaraadministrasi.Mejelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa terhadap tinjauan yuridis yang disampaikan PenasihatHukum Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan apa yangdiuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di atas yaitu untukmemidana Terdakwa wajib ada dua alat bukti yang sah sesuaidengan ketentuan Pasal 183 dan

dengan Tergugat,namun saksi Mardiyah menerangkan setiap kali terjadi pertengkaran Penggugatselalu pulang ke rumah saksi dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat; Bahwa kedua saksi telah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagimendamaikan Penggugat dan Tergugat kemballi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan faktafakta tersebut,terlebih dahulu perlu dipertimbangkan beralasan atau pun tidaknya gugatan tersebutdari tinjauan

disyariatkannya suatu hukum (magoshidus tasyri) maupun dari tinjauanperaturan perundangundangan, sehingga dapat diambil suatu keputusan tentang layaktidaknya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yangbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari tinjauan

Tinjauan Dari Segi Hukum:Dalam gugatan konvensi, Tergugat Rekonvensi pada pokoknyamenginginkan agar Penggugat Rekonvensi membayar Rp1.666.273.600,00(satu miliar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribuenam ratus rupiah) dan melaksanakan akta jual beli terhadap satu unit rukokepada Tergugat Rekonvensi;Tuntutan hukum Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi tidakmencerminkan nilainilai keadilan dikarenakan hanya berdasarkansubjektifitas Tergugat Rekonvensi, dan tidak berdasarkan

melakukan perdagangan, karena merasa ketakutan akan dituntutoleh konsumen; Pengusaha maupun pelaku usaha akan menghentikan kegiatan bisnis,sehingga mengakibatkan bertambahnya penggangguran, kasuskasushubungan insutrial, dan tindak kejahatan, serta lumpuh kegiatanperekonomian dan lumpuhnya pembangunan infrastruktur;Oleh karenanya agar bentuk keadilan demikian tidak terwujud, makadiperlukan peranan hukum dalam menciptakan dan melahirkan nilainilaikeadilan yang sesungguhnya;Berdasarkan harapan tersebut, tinjauan

Berdasarkan /egal standingdimaksud, maka pengertian pembeli dapat dimaknai secarakonstitutif sebagai konsumen (vide Pasal 1 angka (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);Berdasarkan tinjauan hukum tersebut, maka unsur subyek hukumnyatelah terpenuhi, diantaranya adanya kesepakatan, dan kecapakanantara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalammelaksanakan pengikatan jual beli satu unit ruko dimaksud (videPasal 1320 angka (1), dan angka (2) Kitab Undang Undang

Penggugat Rekonvensi denganTergugat Rekonvensi bukanlah sematamata karena kesalahanPenggugat Rekonvensi, melainkan adanya prestasi yang belumdiselesaikan oleh pihak ketiga;Oleh karenanya, sangat tidak adil jika Penggugat Rekonvensi yangharus menanggung mutlak kesalahan tersebut, sementara kesalahantersebut akibat kesalahan pihak ketiga;Namun karena pihak ketiga tersebut tidak dimaksudkan sebagaipihak berperkara dalam gugatan konvensi, maka perkara a quomenjadi tidak jelas (obsuur libel);Berdasarkan tinjauan

Tanggung Jawab Hukum:Merujuk berdasarkan tinjauan hukum yang telah diuraikan berdasarkanhubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi tersebut di atas, maka hubungan hukum antara PenggugatRekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bersumber pada PPJB a quo,dan setelah PPJB a quo ditinjau berdasarkan hukum, maka PPJBa quo menjadi tidak sah karena tidak terpenuhinya prinsip suatu haltertentu sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 1320 angka (3)Kitab Undang Undang Hukum Perdata