Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.

Bjm,tanggal 15 September 2021 dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwatanggal 22 September 2021;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 27 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan NegeriBanjarmasin pada tanggal 27 September 2021 sesuai dengan AktaHalaman 68 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2021/PT BJMPenerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor11/Akta.Pid.Sus/Tipikor/

2021/PN Bjm, dan Memori banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 September 2021;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukanKontra Memori Banding tanggal 13 Oktober 2021 yang diterima oleh PaniteraPengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Oktober 2021 sesuaidengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor11/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjm, dan Kontra Memori banding tersebuttelah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal

Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Bjm dengan Nomor Suratnya W15U1/3197/Pid/Tipikor/IX/2021tanggal 19 Oktober 2021, yang mana masingmasing surat isinya untukmempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP serta tanpa adaketerangan apakah Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwatersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untukkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin padaHari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami ANDI ISNA RENISHWARICINRAPOLE, SH.MH., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, UNGGULAHMADI, SH., MH., Hakim Tinggi dan ERANY KISWANDANI, SH., Hakim AdHoc Tipikor masingmasing

Adanya Kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam PutusanPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Medan ;Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan secaraterperinci alasanalasan Permohonan Peninjauan Kembali ini, sebagai berikut :. Adanya Novum1.

Bahwa sementara itu Putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan TinggiMedan pada Tingkat Banding terhadap Pemohon dengan NomorPutusan 01/Pid.SusTPK/2015/PTMdn, tanggal 24 April 2015 denganamar putusannya : menghukum Terdakwa Tumpal Enryko Hasibuan,AP.,MSi., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)bulan ;.

Rudolf Manurung (sebagai Wakil KetuaP2T Kabupaten Toba Samosir) ;Sehingga penetapan Pidana Penjara yang dijatunkan kepadaPemohon oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Medan lebihtinggi adalah tidak tepat. Dimana seharusnya Pemohon dijatuhiPidana Penjara lebih rendah ;c.

Adanya Kekhilafan atau Suatu Kekeliruan yang Nyata dalam PutusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan.Hal. 79 dari 95 hal. Put. Nomor 190 PK/Pid.Sus/2015. Bahwa sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) poin (c) KUHAP disebutkanbahwa Terpidana/Pemohon dapat mengajukan Peninjauan Kembalidengan salah satunya didasari oleh apabila putusan itu dengan jelasmemperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yangnyata ;.

Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Banding (Pengadilan Tipikor padaPT Medan) telah membuat pertimbangan hukum yang keliru tanpadidasarkan kepada faktafakta persidangan yang sesungguhnya, yaitu :Pertimbangan hukum pada halaman 75 alinea 3 yaitu : .......

kembali atau tidak pernah diperiksa olehInspektorat ataupun BKPSDMD;Halaman 45 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP Bahwa seingat saksi, SK Pemberhentian Sementara itu diserahkanlangsung kepada Penggugat; Bahwa saksi menerangkan tembusan SK Pemberhentian SementaraPenggugat ini tidak disampaikan kepada BKN dan BKN Regional VII; Bahwa saksi menerangkan tidak menyampaikan tembusan SKtersebut, karena apabila kita melaporkan SK Pemberhentian SementaraPenggugat dan Penggugat terkena kasus Tipikor

otomatisakan diblok oleh sistem BKN sehingga nanti kita tidak dapat mengaktifkankembali yang bersangkutan; Bahwa setahu saksi, BKN tidak tahu ada SK tersebut karena tidakkami sampaikan ke BKN; Bahwa saksi menerangkan BKN Pusat dan BKN Regional VII pernahbeberapa kali datang ke BKPSDMD Pemprov Kepulauan Babel, biasanyaBKN Regional VII melakukan Monev dan BKN Pusat melakukanPengawasan dan Pengendalian ke kantor BKPSDMD Pemprov KepulauanBangka Belitung, tetapi kita tetap tidak melaporkan untuk kasus Tipikor

; Bahwa saksi membuat SK Pemberhentian Sementara formatnyatidak secara menyeluruh dibuat Sama persis dengan format BKN tetapi kamisesuaikan, jadi tidak sama 100% (Seratus persen); Bahwa saksi menyampaikan SK Pemberhentian SementaraPenggugat ke DPPKAD karena itu terkait dengan gaji yang bersangkutansebesar 75% (tujuh puluh lima persen); Bahwa saksi mengetahui putusan Tipikor dari Penggugat ini sudahinkracht dari laporan dari Dinas yang bersangkutan; Bahwa saksi yang memproses SK Pengaktifan Kembali

,yaitu Surat yang pertama berisi nama 6 (enam) orang, dan surat kedua padaBulan November berisi 19 (Sembilan belas) nama termasuk namaPenggugat; Bahwa saksi diminta untuk menginventarisir namanama datadatanama PNS yang terkena Tipikor sejak saksi masuk di BKPSDMD dariTahun 2017; Bahwa saksi menerangkan kalau surat permintaan permintaan dataatau putusan ke Pengadilan Negeri itu baru pada Tahun 2018, sebelumnyaHalaman 49 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGPdata itu saksi dapat dari staf

dan atasan saksi yang memang sudah lamabertugas di sana; Bahwa saksi tidak tahu apakah semua nama yang tercantum di surattersebut sudah masuk semua nama PNS Provinsi Kepulauan BangkaBelitung yang terkena kasus Tipikor atau tidak; Bahwa saksi tidak tahu apabila ada nama PNS yang terkena kasustipikor tetapi belum dibuka namanama tersebut karena terkadangkepegawaian tidak pro aktif melaporkan kepada saksi; Bahwa saksi menerangkan, draft SK PTDH saksi serahkan langsungke Biro Hukum untuk dikoreksi,

Ifani Dewi) ;Pendidikan : S2; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1 Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember0 Ce2 Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal18 Januari 2015.3 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejaktanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 20154 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal

18 Februari 2015 s/d 19 maret 2015; 5 Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06April 2015.6 Diperpanjang Ketua Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejaktanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015.7 Penahanan Mejalis Hakim sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei2015; 222 n nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ene cnnne8 Diperpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak

tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 09 Juli 2015 No.157/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 23 Juli2015 s/d tanggal 21 Agustus 2015;10 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 13 Agustus 2015 No.178/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 22Agustus 2015 s/d tanggal 20 September 2015; 11 Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Tinggi Jakartatanggal 15 September 2015 No.226/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 15September 2015 s/d tanggal 14 Oktober 2015; 12 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 05 Oktober 2015 No.237/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI sejak tanggal 15Oktober 2015 s/d tanggal 13 Desember 2015;13 Perpohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 18 Nopember 2015 No.W10.U0/53353 /HK.O7.XI.2015 untukmemperpanjang masa

Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkandipersidangan Pengadilan Negeri Pontianak, yang pada pokoknya mohonsupaya Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1. Menyatakan terdakwa Ir.

mempelajari berkas perkara untukPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masingmasingtanggal: 09 Maret2015 Nomor : W17/U1/614/Pid.Sus/TP.Korupsi/III/2015;Tanda Terima Memori Banding dari Penasihat HWukumTerdakwatanggal 23 Maret 2015 dibuat dan ditanda tangani oleh PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPontianakRachmad Sudarman, S.H, M.H ;Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Maret2015, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan MajelisHakim Tipikor

Pontianaksebagaimana tersebut pada Akta Permintaan Banding Nomor02/Akta.Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.PTK dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal O6Februari 2015 ;Menimbang, bahwa dengan demikian Permintaan Banding dari PenuntutUmum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut caracara sebagaimana yang ditentukan undangundang, sehingga permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan TinggiPontianak (Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara,Salinan Putusan Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Pontianak (Majelis Hakim tingkat pertama) Nomor 37/Pid.Sus/TP.Hal.54 dari 57 hal.

Dengan demikian ditingkat banding ini kekurangan tersebut telah dilakukan koreksi;Bahwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianakmempertimbangkan bahwa unsur melawan hukum ( yaitu yang bersifat general,universal atau umum ) yang terkandung dalam dakwaan primair yaitu pasal 2ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, tidak terbukti, selanjutnya telah dipertimbangkan bahwasemua unsur dalam dakwaan subsider telah terpenuhi, maka terdakwadinyatakan

Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon atasdugaan tindak pidana korupsi ( Tipikor ) Pengelolaan AnggaranRutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP KotaBitung Tahun 2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Bitung No. PRINT02/ P.1.14/ Fd.1/ O1/ 2021tertanggal 21 Januari 2021 Jo Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Bitung No. PRINTO1/ P1.14/ Fd.1/ O1/ 2021tertanggal 15 Januari 2021.

Ahli Michael Baramah,M.H Bahwa wewenang Praperadilan diatur mulai dari Pasal 77 KUHAPnamun masih terbatas, setelah adanya putusan MahkamahKonstitusi No. 2i tahun 2014, maka penetapan tersangka menjadikewenangan Praperadilan; Bahwa penyelesaian perkara Tipikor melalui koordinasi APIPAPHadalah penyelesaian yang lebih baik karena untuk membuatterang suatu perkara; Apakah penyidikan Tipikor yang dilakukan APH tanpa koordinasidengan dengan APIP sah atau tidak, ahli serahkan kepadakebijaksanaan Hakim;

Bahwa jika saksi atau tersangka diperiksa tanpa membawadokumen tidak ada masalah dan tidak mengakibatkan cacathukum pemeriksaan itu; Bahwa dokumen pengadaan seharusnya ada sebelum adapenetapan tersangka; Bahwa Pasal 12 huruf undanggudang No. 20 Tahun 2001 tentangTipikor adalah delik formil, sedangkan Pasal 3 UU Tipikor adalahdelik materil; Bahwa keterlibat Pejabat dalam Pasal 12 huruf merupakanketerlibatan langsung maupun tidak langsung;Halaman 59 dari 85 Putusan No.1/Pid.Pra/2021/PN BitBahwa buku

catatan yang diperlihatkan kepada ahli berupa buktiT.11 dapat menjadi bukti petunjuk bila bersesuaian dengan buktilain; Bahwa penyebutan Pasal 12 huruf semula juncto dengan pasal 3UU Tipikor lalu dirubah menjadi Pasal 12 huruf atau Pasal 3 UUTipikor dalam sangkaan Termohon menurut ahli tidak ada masalah; Bahwa bila setelah ditetapkan tersangka baru kemudian dicarialatalat bukti maka penetapan tersebut cacat hukum; Bahwa apabila didalam Undanggundang melarang pengadaanbarang/jasa menggunakan bendera

Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka atas suatauTindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengelolaan Anggaran Rutin danBelanja Modal Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung Tahun2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala KejaksaanNegeri Bitung No. Print02/P.1.14/Fs.1/01/2021 tanggal 21 Januari2021 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri NegeriBitung No.

AnakKabupaten Empat Lawang (DPMDP3A);e Bahwa selanjutnya setelah saksi Makhdani, saksi Median dan saksiUmar Hasim keluar dari gedung kantor Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Empat Lawang (DPMDP3A) kemudian diamankan olehanggota Polres Empat Lawang, sedangkan saksi Kemas Junaidi BinKemas Nungcik yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres EmpatLawang bersama saksi Fathony Anhar langsung masuk kedalamruangan kerja terdakwa dan berkata : kami dari Tipikor

Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2017/PN.Plg.e Bahwa selanjutnya setelah saksi Makhdani, saksi Median dan saksiUmar Hasim keluar dari gedung kantor Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Empat Lawang (DPMDP3A) kemudian diamankan olehanggota Polres Empat Lawang , sedangkan saksi Kemas Junaidi BinKemas Nungcik yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres EmpatLawang bersama saksi Fathony Anhar langsung masuk kedalamruangan kerja terdakwa dan berkata : kami dari Tipikor

Kemudian saksi KEMAS JUNAIDI, SH Bin KEMAS NUNGCIKdan saksi FATHONY ANHAR, SH masuk kedalam ruangan danberkata kami dari Tipikor Polres Empat Lawang, ini surat tugas kamikemudian saksi KEMAS JUNAIDI, SH Bin KEMAS NUNGCIKmemeriksa ruangan terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu ) buahtas berwarna hitam merek ERUO POLO milik terdakwa yangditemukan di samping kursi;Bahwa, saksi ada membuka isi tas tersebut dan ditemukan amplopbesar yang diduga berisi uang dari penyerahan kepala desa yang barusaja meninggalkan

Kepala Desa se Kecamatan TalangPadang untuk memenuhi permintaan terdakwa;Bahwa, Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp.32.500.000,00 (tigapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian disimpan di Tas EUROPOLO milik Terdakwa;Bahwa, seingat Terdakwa, sekitar + 5 (lima) menit setelah SaksiMakhdani, Saksi Median dan Saksi Umar Hasim keluar dari Gedungkantor DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang, Saksi Kemas Junaidi danSaksi Fathony Anhar dari Polres Empat Lawang masuk keruang kerjaTerdakwa dan berkata kami dari Tipikor

Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkankepada Bupati/Walikota se Aceh untuk :1) menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masa penyidikantindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedangmenjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masahukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yangberwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggidan Mahkamah Agung)

Tertanggal 02Juni 2014, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Putusan Nomor : 14/TIPIKOR/2014/PTBNA.

Gubernur Aceh Nomor : 800/24172 tanggal 17September 2018 perihal PNS yang terlibat tindak pidana umumdan Tipikor, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi berstempelbasah);Halaman 25 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor13.14.15,16.17.18.19.20.21.22.23.24.21/G/2019/PTUN.BNABukti T 13Bukti T 14Bukti T 15Bukti T 16Bukti T 17Bukti T 18Bukti T 19Bukti T 20Bukti T 21Bukti T 22Bukti T 23Bukti T 24Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tentangPelaksanaan Pemberhentian

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor1/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bna tanggal 02 Juni 2014 Penggugat terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secaraHalaman 42 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor21/G/2019/PTUN.BNAbersamasama dengan dijatuhnkan Hukuman pidana penjara selama 1 (satu)Tahun dan denda Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah), (vide Bukti P5);4.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor14/PID.Tipikor/2014/PTBNA tanggal 15 Agustus 2014, Penggugat terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dengan dijatuhkan Hukuman pidana penjara selama 2 (dua)Tahun dan denda Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah), (vide Bukti P6);5.

;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Semarang tanggal O01Desember 2014, No. 149/Pen.Pid.SusTPK/2014/Pn.Smg., tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara pidana tipikor atas nama Terdakwa ANDHI HARTOBin H.

Tipikor. Smg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : ANDHI HARTO Bin H.

Salinan PUTUSANNomor : 152 / PID / 2015 / PTBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : NOVA AZHARI Bin ISMADDIN ISMAIL ;Tempat lahir : Lhokseumawe ;Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 28 November 1981 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Gampong Gla Meunasah Baro,

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 04Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015 ;10.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015 ;PENGADILAN TINGGITipikor tersebut:Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan NegeriTakengon tanggal 11 Juni 2015, Nomor. 17/Pid.Sus/2015/PN Tkn, serta suratsurat lainyang berkenaan dengan perkara ini.Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa PenuntutUmum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 16 Januari 2015, No RE Menimbang

MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan SuratPenetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 7September 2015, Nomor.152/Pen.Pid/2015/PTBNA, telah ditunjuk untuk memeriksadan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan manadiucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum olehKetua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dandibantu oleh SUTARTINI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon sejak tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 29Desember 2014:4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari2015;5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14Februari 2015:6.

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret2015;7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Ambon sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April2015;Hal. 1 dari 42 hal. Put. Nomor 57 K/Pid.Sus/20178. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidanakorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 April 2015 sampaidengan tanggal 07 Juni 2015;9.

Hakim Pengadilan Tipikor Medan tanggal 12 November 2015 No.110/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn sejak tanggal 12 November 2015 s/d 11 Desember 2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Medan tanggal 17 November2015 No.110/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d 09 Februari2016 ;.

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Januari 2016No.44/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Mdn sejak tanggal 10 Februari 2016 s/d 10 Maret 2016 ;Halaman 1.Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorpusiNomor : 110/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn.Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :M.Syarifuddin, SH Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor M.Syarifuddin, SH dan Rekanyangberalamat di Jalan Tamtama No.20 Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal24 November 2015, yang telah terdaftar pada Pengadilan TIPIKOR

Panitera Muda Tipikor Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal dan hari itu jugakepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanMemori Banding tanggal 24 Desemmber 2015 yang diterima oleh PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu padatanggal 28 Desember 2015, dan Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Plh.

PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu pada tanggal 31 Desember 2015;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi, kepada Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umun,, telahdiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana AktaPemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Plh.

PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu masingmasing pada tanggal 2 Desember 2015;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, sertatelah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, makapermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membacaberkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan TindakPidana

BinSOSRO SUMARTOsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor 9 /TIPIKOR/2014/ PTY tanggal 10 Juni 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWonosari;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 01/ Pid.sus/ 2014/ P.Tpkor.Yk,tanggal 3 April 2014 yang dimintakan banding tersebut;Memerintahkan agar

No. 9/TIPIKOR/2014/PT.Y. yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juli 2014, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Wonosari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 08 Juli 2014 dari Penuntut Umumtersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Yogyakarta pada tanggal dan hari itu juga;Membaca

yangmenjadi tanggung jawabnya;Halhal yang meringankan:Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Wonosari serta membatalkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi YogyakartaNomor 9/TIPIKOR

1981 tentang Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Wonosari tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Yoyakarta Nomor 9/TIPIKOR

Tipikor.

Barabai ;7 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor: 02 / Pid.Sus / TIPIKOR / 2011 / PN.BJM., tanggal 03 November2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :148Menyatakan Terdakwa NARYONO, SE., Bin KARTO DASL., terbukti melakukanperbuatan yang didakwakan, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;

O01 /Akta.Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 NovemberHal. 59 dari 68 hal. Put.

No. 2251 K/Pid.Sus/201266Bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan pertimbanganyng disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alatpembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasarpenentuan kesalahan TerdakwaSetelah kami mempelajari putusan 02/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm., tanggal03 November 2011, kami berpendapat Majelis Hakim dalam putusannya tidakmempertimbangkan keterangan saksi saksi baik saksi fakta maupun ahli yangdiajukan oleh Penuntut Umum

Barabai aktif yang masih dibutuhkantenaganya;e Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumtersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 02 / Pid.Sus / Tipikor/ 2011 / PN.Bjm., tanggal 03 November2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan MahkamahAgung akan mengadili

48Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 200472dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARABATI tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 02 / Pid.Sus / Tipikor

.;7 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000, ( dua riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PKP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2012 dari

kuasa Terdakwayang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasitersebutberdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Agustus 2012 sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang pada tanggal 07 September 2012;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus

2012 serta memori kasasinya telah diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang padatanggal 07 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi padapokoknya sebagai berikut :Bahwa, menurut hemat Pemohon Kasasi, Pengadilan Negeri Pangkalpinang

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.Ttd.Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.Ttd.MS. Lumme, SH.Ttd.Dr.

secara seksama berkas perkara iniyang meliputi Berita Acara Pemeriksaan serta salinan resmi Putusan PengadilanNegeri Makassar tanggal 30 April 2014 No. 62/Pid.Sus/2013/ PN.Mks, danMemori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikandalam pertimbangan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Keberatankeberatan Jaksa Penuntut Umum,dalam Memori bandingnya tersebut yang pada pokoknya: > Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor

Makassar yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas namaTerdakwa Jafar Bin Dg Mile telah memutus dengan amar putusannyamenyatakan Terdakwa Jafar Bin Dg Mile terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ; > Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas namaTerdakwa Jafar Bin Dg Mile telah menjatuhkan hukuman pidana lebihrendah dari pada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ; >

Bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya haruslahbersifatPreventif, Korektif dan Edukatif dan bertujuan untuk mencapai asasKepastian..63Kepastian hukum, asas Keadilan dan asas Kemanfaatan; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tipikor membaca secaracermat dan teliti berkas perkara, berita acara tingkat penyidikan, berita acarasidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassaryang memuat keterangan para saksi, keterangan para ahli, keteranganTerdakwa, memori banding dari

Makassartanggal 30 April 2014 No. 62/Pid.Sus/2013/PN.Mks, Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalamputusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana yangdidakwakan kepadanya dakwaan kesatu subsidair dan pertimbangan Hakimtingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dandiambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengailan Tinggi Tipikor

Untung Saronohalaman 7 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN SgnizesWiyono Sukarno sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalamperkara Tipikor atas nama Drs. Kushardjono No.79/Pidsus/2011/PN.TIPIKOR.SMG tanggal 21 Maret 2012, halaman199, JPU menuntut bahwa: 1. Terdakwa Drs. Kurhadjono bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama, 2. TerhadapTerdakwa Drs.

No. 80/Pid.Sus/2011/PN.Tpk.Smg tanggal 21 Maret 2012 tidakdapat dibebankan kepada orang lain termasuk kepada Pemohon,mengingat dalam dakwaan dan atau tuntutan dalam perkara a quotidak dikonstruksikan sejak awal dengan dakwaan penyertaan.Sehingga perkara tersebut tidak bisa dilakukan penyidikan ulang aliasnebis in idem;Bahwa terlebih lagi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalamperkara Tipikor atas nama Drs.

Fotokopi dari fotokopi Putusan Perkara No.1361K/Pidsus/2012 tanggal 18September 2012 jo No. 78/Pid.Sus/2011/PN Tipikor. Smg tanggal 21 Maret2012 atas nama H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, diberi tanda P3;4. Fotokopi dari fotokopi Putusan Perkara No.1552K/Pidsu/2012 tanggal 14Oktober 2012 jo No. 19/Pid.Sus/2011/PN Tipikor. Smg tanggal 21 Maret2012 atas nama Sri Wahyuni, SE.,MM., diberi tanda P4;5.

Panitera Muda Tipikor Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal dan hari itu jugakepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanMemori Banding tanggal 24 Desemmber 2015 yang diterima oleh PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu padatanggal 28 Desember 2015, dan Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Plh.

PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu pada tanggal 31 Desember 2015;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi, kepada Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, telahdiberi kKesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana AktaPemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Plh.

PaniteraHalaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2016/PT.PALMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu masingmasing pada tanggal 2 Desember 2015;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, sertatelah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, makapermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membacaberkas perkara

Adalah Pengurus Serikat Pekerja Danamon,yang berkantor pusat di Gedung Bank Danamon Prapatan Lantai 2, JalanPrajurit KKO Usman Harun d/h Jalan Prapatan No. 50 Jakarta 10110, danberkantor Cabang Bengkulu di Jalan Salak Raya No. 105 Panorama LingkarTimur Bengkulu 38226, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri/PHI/Tipikor Bengkulu dengan register tanggal 08 November 2018Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.SusPHI/2018/PN

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telan memperhatikan bukti Surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 26Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosSalinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar di berikan kepada TERGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluHalaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.SusPHI/2018/PN BglAn. PaniteraPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl