Ditemukan 1350 data
50 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
acara Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP...) terungkap fakta bahwa Pengadilan Tinggi a quo tidakdengan sungguhsungguh memeriksa dan mengadili perkara a quo yangdimohon banding, karena kata telah menggambarkan yang digunakanoleh Pengadilan Tinggi a quo dalam pertimbangan hukumnyamenunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi a quo tidak memeriksa danmengadili perkara a quo berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan dengan pertimbanganpertimbangan yuridis, melainkandengan menggunakan kajian akademis
, sehingga berdasarkan sifatnya,sebuah kajian akademis tidak pernah memberikan kepastian, melainkanmemuat halhal yang selalu membuka perdebatan baru karena tidakadanya kepastian, sedangkan keputusan hukum sebagaimana sifatnyawajib memberikan kepastian.Kenyataan tersebut di atas diperkuat oleh pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi aquo yang menyatakan bahwa Dari segi keadilan dan kemanfaatannya, bahwaMajelis Hakim Tingkat Pertama.......... dinilai sudah cukup untuk mencerminkanjiwa dan semangat yang
140 — 80
kesehatan pertama bagi korbandan upaya pencegahan penanganan kesehatan.Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 606/Pid.B/2014/PN.KpnSaksi dan tim yang ada juga tidak pernah mendapatkan pembelajaranatau pelatihan tentang tatacara penanganan kesehatan pertama bagikorban.Semua yang tergabung dalam panitia bidang kesehatan tersebut tidakada yang mempunyai keahlian dibidang kesehatan akan tetapi ada pihakdiluar dari panitia yang mendampingi yaitu dari KSRPMI Kampus ITNMalang akan tetapi juga tidak memiliki jenjang akademis
PD,Riwayat akademis Ahlai adalah lulus Fakultas Kedakteran UNAIRSurabaya dan tahun 2001, kamudian tahun 2005 melanjutkan pendidikandokter spesialis penyakit dalam di UNAIR tahun 2005 lulus tahun 2011,dan kursus mahir HD (Kemodialisis) tahun 2012.
121 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 221 PK/Pid.Sus/2015Nara sumber yang diharapkan dapat membantu Penyusunan Master PlanKota Medan ini terdiri dari Pakar/Akademis/Pemerhati/Kota yangmemahami dan mengerti permasalahan yang akan dihadapi, dihadapi danmengatasi permasalahan di Kota Medan, adapun nara sumber tersebutadalah: Ahli Perencanaan Jalan dan Transportasi berpengalaman 15 tahun danberpendidikan S2 dibidang Transportasi; Ahli Hidrogeologi minimal berpengalaman 15 tahun dan berpendidikanS2 bidang Geologi; Ahli Sosiologi / pengembangan
minimal 7 tahun;Tim SurveyTim Survey terdiri dari 42 orang dengan asumsi 2 orang melaksanakansurvey di 1 (satu) Kecamatan dan dengan melibatkan pihak Kecamatandan Kelurahan serta Kepala Lingkungan;Konsultan Lokal (Dalam Kota)Dalam pelaksanaan pekerjaan diharapkan pihak konsultan yang menangturut melibatkan konsultan lokal (konsultan yang berada di kota Medan);Nara Sumber dan Tim Teknis PemerintahNara sumber yang diharapkan dapat membantu Penyusunan Master PlanKota Medan ini terdiri dari Pakar / Akademis
WANCINO
Tergugat:
BUPATI KATINGAN
Intervensi:
EMAN
277 — 134
Bukti T31Raya Tahun Akademis 1986/1987 tertanggal 31 Agustus1986 (foto kopi sesuai dengan asli)Visi dan Misi Eman tertanggal September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli)Keputusan Badan Permusyawaratan Desa PetakBahandang Nomor: 09/BPDPB/XI/2019 tentangPenetapan Calon Kepala Desa Terpilin Pemilinan KepalaDesa Petak Bahandang Kecamatan Tasik PayawanKabupaten Katingan tertanggal 27 November 2019 (fotokopi sesuai dengan asli)Surat Pengantar Nomor : 141/118/Pem/XI/2019 yangditujukan kepada Bupati Katingan
101 — 48
Misalnya selembar ijazah melahirkan hak bagi orangyang memiliki nama yang tertulis dalam ijazah tersebut untukmenggunakan gelar akademis atau hak sebagai lulusan dari satu tingkatpendidikan tertentu. Bahwa, yang dimaksud dengan surat yangmenimbulkan perikatan yang dimaksud dengan Pasal 263 ayat (1) adalahsemua bentuk perikatan baik perikatan yang lahir karena perjanjianmaupun perikatan yang lahir karena undangundang sebagaimana diaturdi dalam KUHPerdata.
63 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Termohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding bahwa teoriteori PPN yang dikemukakan ahliperpajakan sebagaimana di atas lebih bersifat akademis dan akanbermanfaat dalam hal perencanaan atas pembuatan suatuundangundang, sementara Indonesia telah memilikiUndangUndang PPN dan peraturanperaturan terkaitnya sehinggaanalisa atas sengketa ini harus sepenuhnya didasarkan padaundangundang dan peraturan yang berlaku akan PemohonPeninjauan Kembali semula Terbanding tanggapi sebagai berikut
AMRIL ABDI,SH
Terdakwa:
YUNUS TRIANTO Als ABU NUKUT Als GAJ AHMADA BIN SALAM
213 — 106
permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidakselesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidanatersebut.Menimbang, bahwa dalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuansebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa sesuai naskah akademis
1.Aryanti Savitri
2.Bobbi Suba
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang
374 — 181
verifikasi danvalidasi data terdapat dokumen buku nikah dan ijazah SD SMP SMAyang tertera nama Eddy Suba.Merujuk pada Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalamAdministrasi Kependudukan pada petunjuk pengisian data keluargapada point 41, nama lengkap ayah diisi nama ayah kandung pemohonsecara lengkap sesuai dengan surat keterangan lahir atau akte lahiratau ijazah, dan/atau dokumen identitas lainnya tanpa pencantumangelar akademis
60 — 8
dipanggil ke sekolah begitupun dengan orangtuanya karena mereka membolos, jika diurutkan diantara Para Anak yangpaling sering membolos yaitu Anak KHALID ADIT Als KHALID Bin HARI,Anak JANGKUNG PRIHATONO Als JANGKUNG Bin RIYADI dan terakhirAnak ANANG HERIYANTO Als ANANG Bin ALI;Bahwa orang tua Anak sangat prihatin terhadap Para Anak karena merekamembolos tanpa sepengetahuan orang tua, dari rumah mereka pakai bajusekolah memakai seragam;Bahwa Para Anak tidak pernah berbuat onar disekolah;Bahwa nilai akademis
1320 — 539
Jadi tidak disitu ukurannya;Bahwa ini sering orang multitafsir terkait dengan asas keseimbangan tapidalam Saya memahami naskah akademis UU 37/2004, ini merupakanbahan pembicaraan saat ini dalam proses perubahan UU 37/2004 dankami terlibat disana, tujuannya adalah agar tidak adanya satu tindakanyang dilakukan oleh Debitor ataupun oleh Kreditor untuk mengkondisikansuatu keadaan yang sifatnya untuk menciptakan PKPU atau Pailit, ataukalau yang sering kita sebut itu dalam bahasa seharihari misalnyatagihan
42 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Termohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding bahwa teoriteori PPN yang dikemukakan ahli perpajakansebagaimana di atas lebih bersifat akademis dan akan bermanfaat dalamhal perencanaan atas pembuatan suatu undangundang, sementaraIndonesia telah memiliki UndangUndang PPN dan peraturanperaturanterkaitnya sehingga analisa atas sengketa ini harus sepenuhnyadidasarkan pada Undangundang dan peraturan yang berlaku akanPemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tanggapi sebagaiberikut
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : TOMY MARWANTO, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : MOCH ISKANDAR, SH
340 — 108
Indonesia yang Disempurnakan yangberlaku sejak 31 Juli 2009@ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 50 Tahun 2015 tanggal 26 November 2015 tentang PedomanUmum Ejaan Bahasa Indonesia ;@ Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Kemenkumham Nomor1788 Tahun 2015 tentang Permedikbud Nomor 50 Tahun 2015,khususnya tentang Tanda Baca pada huruf B nomor 10 yang mengaturpenggunaan tanda koma (,) yang mengatakan bahwa tanda koma (,)dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis
88 — 20
Akademis;Bahwa sebelum saksi Drs.H.A.Rahim Abd. Hamid sudah tinggal di JlPallantikan bersama dengan saksi;Bahwa tidak benar saksi meminta kunci rumah ke Terdakwa karena semuakunci rumah saksi yang pegang sampai kunci pagar;Bahwa tidak ada kesepakatan/musyawarah sebelum berangkat ke rumahJI. Skarda atas permintaan Terdakwa;Bahwa Ir. Agus Rahim, Ir. Asrul Rahim, dan Hj.
503 — 446
Menurut naskah akademis RUU tentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis) , batasan ini tidakmemberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindakpidana terorisme. Meskipun sulit untuk menentukan batas perbuatan permulaanpelaksanaan, sebagian ahli Hukum Pidana Internasional menganggap batasanini terlalu sempit sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimalterhadap percobaan tindak pidana terorisme.
68 — 42
(detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV)Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak menanggapinya;Ahli BOPAR AGUS MALAU, SE, di bawah sumpah Keterangannya padaBAP Penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Ahli disumpah, dan memberikan pendapat sesuai keahliannya pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa keahlian AHLI di bidang alat dan sistem pembayaran,,.Dapat AHLI jelaskan bahwa gelar akademis AHLI adalah sarjana Ekonomi(SE), Saat ini AHLI bekerja di Bank Mandiri sebagai Assistant
17 — 3
Tnk18.Dalam posita Nomor 12 Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwaselama anak dalam pengasuhan Tergugat, Penggugattid ak mengetahui(meragukan) apakah si anak masih dapat melanjutkan pendidikannya,hal tersebut adalah tidak benar karena hingga saat ini anak Penggugatdan Tergugat masih bersekolah, terlebih lagi Tergugat adalah seorangyang bergelar akademis cukup baik, yang mana hal tersebut pasti akanmenjadi motivasi yang akan diberikan oleh Tergugat kepada anaknya.19.Dalam posita Nomor 15 Gugatan
38 — 15
Tingkat Pertama telah kelirusehingga menyebabkan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima,kekeliruan itu terjadi karena kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalammemberikan pendapat hukumnya di halaman 40 alinea ke3 dengan halaman40 alinea ke4 dan halaman 41 alinea ke1 dan alinea ke2, yang tidak sesuaidengan penalaran hukum baik secara induktif logis maupun secara deduktiflogis, sehingga mengakibatkan pertimbangan hukum tersebut bersifatunbivalensi (standard ganda/mendua) dan tidak akademis
HARI NAURIANTO,SH
Terdakwa:
1.PAISAL ALS ISAL BIN HAMZAH
2.ROGANDA ALS GANDA BIN MARHADEN
66 — 22
25 September 2017,berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti digunakan oleh ParaTerdakwa sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana tersebut maka oleh MajelisHakim menetapkan untuk dimusnahkan ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaanmeringankan Para Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Para Terdakwa selaku mahasiswa tidak memberikan contoh yang baikbagi dunia akademis
120 — 39
Tempat lahir Bekonang,tanggal lahir 01 Juni 1947, Jenis kelamin lakilaki,Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal JalanPramuka No. 19, Rt. 004, Keurahan Sempaja Selatan,33Kecamatan Samarinda Utara, Propinsi KalimantanTimur, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;bahwa saksi kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat, dan tidak adahubungan keluarga ;bahwa saksi sebagai Tim Penilai dari Ahli Akademis ;bahwa Ketua Tim penilai Pemaparan Rencana Strategis Bagi Calon SekretarisDaerah Kabupaten
19 — 3
Tnk18.Dalam posita Nomor 12 Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwaselama anak dalam pengasuhan Tergugat, Penggugattid ak mengetahui(meragukan) apakah si anak masih dapat melanjutkan pendidikannya,hal tersebut adalah tidak benar karena hingga saat ini anak Penggugatdan Tergugat masih bersekolah, terlebih lagi Tergugat adalah seorangyang bergelar akademis cukup baik, yang mana hal tersebut pasti akanmenjadi motivasi yang akan diberikan oleh Tergugat kepada anaknya.19.Dalam posita Nomor 15 Gugatan