Ditemukan 2293 data
82 — 16
., M.Si Bin ISKANDAR sebagai Kepala SubBagian (Kasubag) Sosial Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat DaerahKabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Musabagoh Tilawatil Quran (MTQ) KeXXV Tingkat Provinsi Sumatera Selatan diKabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun 2012 telah mengetahui jika terdapat kelebihanuang dan/atau selisih Uang yang diperuntukan guna Pembayaran Sewa Kamar hotel padaKegiatan Musabagoh Tilawatil Quran (MTQ) KeXXV
SUBSIDAIR :wnn Bahwa Terdakwa ERVAN FEBRIANSYAH SE., M.Si Bin ISKANDAR sebagai Kepala SubBagian (Kasubag) Sosial Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten OganKomering Ulu (OKU) yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) MusabagohTilawatil Quran (MTQ) KeXXV Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 di Kabupaten OganKomering Ulu (OKU)Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan KomeringUlu Nomor : 07/ KPTS/SETDA/V/2012 Tentang
Laporanpertanggung jawaban berikut buktibukti pembayaran lainnya tetap tertera nominal uang sebesarRp. 13.600.000, (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), disebabkan Saksi SUJARWO BinSUTRISNO SUWARNO hanya langsung menandatangani saja ketika dimintai tandatangani olehSaksi JUSMANBin NANGYU pada bukti pembayaran dan buktibukti lainnya tersebut, sehinggaterdapat selisih sebesar Rp. 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah).Bahwa Terdakwa ERVAN FEBRIANSYAH SE., M.Si Bin ISKANDAR sebagai Kepala SubBagian
ATAUKEDUA :wn Bahwa Terdakwa ERVAN FEBRIANSYAH SE., M.Si Bin ISKANDAR sebagai Kepala SubBagian (Kasubag) Sosial Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten OganKomering Ulu (OKU) yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) MusabaqohTilawatil Quran (MTQ) KeXXV Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 di Kabupaten OganKomering Ulu (OKU) Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan KomeringUlu Nomor : 07/ KPTS/SETDA/V/2012 Tentang
Nama Hotel Pembayaran Pembayaran SewaSelisihSewa Kamar yang (Rp)KamarBerdasar sebenarnyakan SPJ (Rp) dipergunakan (Rp)Bukit Indah Lestari 150.570.000 150.570.000 0Mutiara Gading 120.200.000 112.200.000 8.000.000Kencana 85.960.000 70.760.000 15.200.000Sekar Sunja 79.920.000 79.920.000 0Redante 1 27.200.000 27.200.000 0Redante 2 59.600.000 59.600.000 0Arjuna 51.200.000 40.800.000 10.400.000Nirata 49.800.000 43.600.000 6.200.000 e Bahwa Terdakwa ERVAN FEBRIANSYAH SE., M.Si Bin ISKANDAR sebagai Kepala SubBagian
56 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
HAVID KURNIA, M.Si. selaku Kepala SubBagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan SekretariatDaerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor:821.2/Kep.079BKD/2008 tanggal 25 Januari 2008 merangkap selaku KuasaBendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Bandung periode Januari2009 sampai dengan Desember 2009 berdasarkan Keputusan WalikotaBandung Nomor: 954/Kep.005KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentangPenunjukan Pejabat yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana
HAVID KURNIA, M.Si. selaku Kepala SubBagian Pembendaharaan dan Kas Daerah, juga diberi tugas dalam jabatanfungsional selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkanKeputusan Walikota Bandung Nomor: 954/Kep.005KEU/2009 tanggal 5Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat yang Menandatangani SuratPenyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana di LingkunganPemerintah Kota Bandung TA. 2009, yang diberi tugas dan kewenanganuntuk:1. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;2.
HAVID KURNIA, M.Si. diangkat selaku Kepala SubBagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian KeuanganSekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan WalikotaBandung Nomor: 821.2/Kep.079BKD/2008 tanggal 25 Januari 2008,dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Pembendaharaandan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Bandungberdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor: 458 Tahun 2008tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi padaSekretariat Daerah dan Sekretariat
24 — 20
Kepala Subbagian SengketaHukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;5. KABUL SUTRIYONO, SH. Kepala Subbagian Hak AsasiManusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah ;6. SIGIT CATUR HARJANTO, SH. Kepala SubbagianOrganisasi Dan Administrasi pada RSD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah ;7. Dr. ELYSA, Kepala Subbagian Hukum dan Humas padaRSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah ; 8. IRA KUSUMA DEWI, SH. Staf pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ; 9.
182 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum , Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan (Kemendikbud);4. MUHAMAD RAVII, S.H., M.M., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Il, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan (Kemendikbud);5. AHMAD MUDZAFFAR, S.H., M.H., Kepala SubBagian Bantuan Hukum Ill, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan (Kemendikbud);6.
67 — 21
Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatansejak bulan Maret 2002 sampai dengan 7 Januari 2009 ;Bahwa tugas Kabag Tata Usaha antara lain menyelenggarakankoordinasi penyusunan program dan rencana kerja dinas,pengelolaan urusan keuangan, surat menyurat, kearsipan,perlengkapan, rumah tangga, protokol, dan penyusunanlaporan tahunan ;halaman 37 dari 53 halamanPutusan Nomor 110/Pid.Sus/2010/PT.Bjm.38Bahwa Kepala Bagian Tata Usaha membawahi Sub BagianProgram, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan SubBagian
Taberanie dan saksi Nufrin Yapada, Spt., MP., keBappeda Propinsi untuk dilakukan pembahasan dengan TimAnggaran kemudian oleh Tim Anggaran, RKAP tersebutdiminta untuk = diperbaiki lagi dengan menyesuaikanAnggaran yang diperoleh ;Bahwa dengan alasan waktu) yang sangat mendesak, saksiTaberanie menyuruh saksi Nufrin selaku' staff di subbagian program yang bertugas merekap usulan kegiatan yangbersumber dari APBD yang diajukan oleh subdin subdin,untuk memperbaiki RKAP sebagaimana pembahasan dengan TimAnggaran
67 — 25
Nama : Lestari,Jabatan :Kepala Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan, Kantor Wilayah DJP Jawa BaratJabatan : Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, KPPPratama Cikarang Utara;8.
213 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;Halaman 1 dari 60 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/20173. Purihitajati Widodo, S.H., M.H.;Kepala Subbagian Konsultasi dan Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan danPerikanan;4. Moh. Hosni Mubarak, S.H.;Kepala Subbagian Peraturan Bidang Perikanan Tangkap,Pengolahan dan Pemasaran, Biro Hukum dan Organisasi,Kementerian Kelautan dan Perikanan;5. Mukti Ali, S.H.
SAID LATURUA
Tergugat:
WALIKOTA AMBON
Intervensi:
RIFALLY AZHAR, SE, M.Si
261 — 131
., Jabatan Kepala SubBagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;3) M. LUHULIMA, S.H., Jabatan Staf Sub BagianFasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukumdan HAM Sekretariat Kota Ambon;4) TATY H. RAHARENG, S.H., Jabatan Staf SubBagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;5) M.
., Jabatan Staf SubBagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;7) ALEXANDER F. da COSTA, S.H., Jabatan StafSub Bagian Perundangundangan SekretariatKota Ambon;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada PemerintahKota Ambon, beralamat di Kantor Pemerintah KotaAmbon, Jalan Sultan Hairun No.1 Ambon, ProvinsiMaluku, domisili elektronik: jacko123440@yahoo.com;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT,RIFALLY AZHAR, S.E., M.Si.
BUDI SURYADI
Tergugat:
Menteri Keuangan Republik Indonesia
467 — 546
Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUNJKT.11.LZ.13.adanya Nomor Surat dan tanggal, untuk menerima Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia A quo;Bahwa, mengutip Keputusan Menteri Keuangan A guo, Penggugatdirekomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin karena pada saatmenjabat sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internalsekaligus sebagai Pejabata penandatanganan Surat PerintahMembayar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama PekanbaruSenapelan, karena telah melakukan perbuatan berupa:... telah melanggar
Budi Suryadi (NIP 19710502 199803 1 003)Penata Tingkat (Golongan III/d) Kepala Kantor Pelayanan,Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Duri pada KantorPelayanan Pajak Pratama Bengkalis, direkomendasikan untukdijatuhi hukuman disiplin karena pada saat menjabat sebagaiKepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal sekaligussebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayarpada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelantelah melakukan perbuatan berupa:1) Bersikap tidak jujur, tertib dan cermat
Bahwa, berdasarkan uraian di atas, Objek Sengketa telah menguraikanwaktu terjadinya pelanggaran, yakni pada saat Penggugat menjabatsebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal sekaligussebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada KantorPelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan ;5. Lebihlanjut, hubungan antara perbuatan pelanggaran dengan ketentuanyang dilanggar juga telah dijelaskan dalam konsiderans menimbangtersebut.
NUR WAHYU NUGROHO yangdilakukan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepala SubBagian Kepegawaian Badan Karantina Pertanian keduabelah pihak tidak dapat dirukunkan kembali.c. Bahwa berdasarkan pertimbangan Hasil Rapat TimPembinaan Etika dan Disiplin Pegawai BadanKarantina Pertanian tanggal 12 Agustus 2010menyetujui permintaan izin cerai yang diajukan olehSdr. RIYA HERWANTI.d. Bahwa berdasarkan hasi terakhir, merukunkankembali rumah tangga kedua belah pihak = dirumahmertua drh.
64 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Kepala SubBagian Peraturan PerundangUndangan pada Direktoratjenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;FITRIANA DINARWATI, S.H., Analis Hukum pada Biro Hukumdan Organisasi Setjen Kemenkes RI;AMIEN GEMAYEL, S.H., Analis Hukum pada Biro Hukum danOrganisasi Setjen Kemenkes RI;INDAR RATRI PROBO ARUM, S.H., Analis Hukum pada BiroHukum dan Organisasi Setjen Kemenkes RI;VERA ASMAHANI, S.Fam., Analis Hukum pada Biro Hukumdan Organisasi Setjen Kemenkes RI;kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Kesehatan selakuPenerima
93 — 30
.; KkKewarganegaraan Indonesia;pekerjaan Aparatur Sipil Negara; jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Hukumdan Perundan undangan Kabupaten Luwu Utara;Semuanya memilin alamat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara,JALAN SIMPURUSIANG NOMOR 27, MASAMBA, KABUPATEN LUWUUTARA, PROVINS!
84 — 43
Sub Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan HERI SUSANTO, SH,KepalaSub Seksi Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman SIGITPRAMULIANTO,S.Sit.Staf Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kabupaten Sleman,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Maret2012 ,Tergugat Vv datang menghadap diwakili kuasanya HERYDWIKURYANTO,SH.M.Hum,Kepala Bagian Hukum Setda ,Kabupaten Sleman, DEDIWIDIANTO,SH,M.Ec.Dev,M.Ec Kepala Subbagian
Bantuan Hukum SetdaKab.Sleman,C.WIBISONO TANGGONO,SH Staf Subbagian Bantuan HukumSetda,Kab.Sleman,ARIS JUNI KURNIAWAN,SH.
99 — 35
.: Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA, BagianBantuan Hukum II Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan.10.NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNama: DEWI SRI, S.H.: Kepala Subbagian Bantuan Hukum JIB, BagianBantuan Hukum HI Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan.: PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H.: Kepala Subbagian Bantuan Hukum UIC, BagianBantuan Hukum II Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan.: KINGSOSPOL SIREGAR, S.H.: Kepala
Subbagian Bantuan Hukum IIID, BagianBantuan Hukum II Biro Bantuan Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Keuangan.: AGUS AMIWIJAYA, S.H., M.H.: Kepala Seksi Bantuan Hukum, Sub DirektoratPeraturan dan Bantuan Hukum, DirektoratPenerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.: TRISONO: Kepala Seksi Penyidikan I, Bidang Penindakan danPenyidikan, Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiTipe A Tanjung Priok.: HEYKAL HAFREZAL.Halaman 3 dari 109 halaman Putusan Nomor : 42/G/2014
73 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:"48. (1) Tunduk pada subbagian (6), nilai pabean atas barang adalahnilai transaksi barang jika barang tersebut dijual untuk ekspor ke Kanadakepada seorang pembeli di Kanada dan harga yang dibayarkan atauyang harus dibayar atas barang dapat ditentukan...(4)Nilai transaksi ditentukan dengan memastikan harga yang dibayarkanatau seharusnya dibayar untuk barang tersebut pada saat barang dijualuntuk ekspor ke Kanada dan dengan menyesuaikan (5) Harga yangdibayarkan
atau harus dibayar sesuaidengan subbagian;(5) Harga yang dibayarkan atau harus dibayar dalam penjualan baranguntuk ekspor ke Kanada disesuaikanHalaman 26 dari 38 halaman.
Terbanding/Tergugat : PT. Perusahaan Listrik Negara Persero d.h. Perusahaan Umum Listrik Negara
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN
60 — 30
Sukendar : Kepala Subbagian Bantuan Hukum ;6. Fahresha Muchtar: Kepala Subbagian BantuanHukum II7. Moch. Sapto Setiawan: Kepala Subbidang UsahaEnergi, Logistik Kawasan dan Pariwisata lia1;8. Annisa Siswanti : Analis Hukum;9. Yogi Sayogi P : Analis Hukum;10. Anton H.G.
153 — 50
,Kepala Subbagian SengketaHukum dan HAM pada BiroHukum Setda Provinsi JawaTengah;Jalan Pahlawan Nomor 9Semarang jHalaman 2 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.SmgNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAGUS CAHYONO,SH:;Kepala Subbagian BantuanHukum pada Biro Hukum SetdaProvinsi Jawa Tengah;Jalan Pahlawan Nomor 9QSEMALANG j=n neeIRA KUSUMA DEWLSH;Staf pada Biro Hukum SetdaProvinsi Jawa Tengah;Jalan Pahlawan
BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H., M.H.
Terdakwa:
GALUH DAYU HARDIYAT WEDATA SANJAYA
27 — 6
LAB. 5680/NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat danditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Dra.Fitryana Hawadan Filantari Cahyani, A.Md yang bertindak sebagai pemeriksa pada SubBagian Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabayadengan nomor barang bukti 11250/2020/NNF yang disita dari dalampenguasaan terdakwa maka diperoleh kesimpulan : 11250/2020/NNF seperti tersebut dalam (lI) adalah benarKristal Matamfetamina terdaftar dalam golongan nomor urut 61Lampiran
154 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalammenerapkan hukum pembuktian, dan cara mengadili serta melampauibatas kewenangan judex facti dalam memeriksa dan memutus perkara,oleh karena itu permohonan Pemohon Kasasi, tidak memenuhi syaratdan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253Ayat (1) KUHAP dan karena itu harus dinyatakan ditolak;Bahwa namun demikian pertimbangan hukum dan putusan judex facti aquo masih perlu diperbaiki karena ternyata Terdakwa Jafaruddin, S.Pd.bin Adam sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai Staf pada SubBagian
77 — 31
NTB), FATIMAH RITAWATI SIREGAR, SH.M.Si(Kabag Bantuan Hukum dan HAM), dan AANG RIZAL ZAMRONI, SH.MH (Kepala SubBagian Sengketa Hukum) beralamat dijalan Pejanggik Nomor 12 Mataram berdasarkanSurat Kuasa Khusus dari Dr.TGH.M.ZAINUL MAJDI, Gubernur Nusa Tenggara BaratNomor:180/52/KUM Tanggal 27 Januari 2017, dan HENDRIK SELALAU, SH., GEDEGUNAWAN WIBISANA, SH., MANSHUR, SH. KETUT KASNA DEDI, SH.