Ditemukan 12306 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-01-2017 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PA LAHAT Nomor 34/Pdt.G/2017/PA.Lt Tanggal 13 Februari 2017 — Nurdawati binti Basturi melawan Juli Iskandar bin Anat Syai
27 — 4
27 — 4
Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan AgamaLahat dengan perkara No 409/Pdt.G/2011/PA.Lt, tetapi dicabut karenaPenggugat dan Tergugat rukun kembali;9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Lahat c.q. Majelis Hakim kiranya dapatmemeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudianmemutuskan sebagai berikut:Primer:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;2.
Register : 10-01-2019 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Skg Tanggal 7 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 5
10 — 5
Al Rahman AlJaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu :43, 409, (lto Ls, o 3s, 4939, 79514 Sul GS)Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksidan ijab qabul.Hal. 8 dari 11 hal. Pen.
Register : 15-11-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1197/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 21 Desember 2016 — Pemohon dengan Termohon
15 — 8
15 — 8
Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2016/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 01-03-2010 — Putus : 12-04-2010 — Upload : 12-08-2015
Putusan PA MAJENE Nomor 22/Pdt.G/2010/PA.Mj Tanggal 12 April 2010 — PENGGUGAT - TERGUGAT
26 — 9
26 — 9
dicocokkan denganaslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dan tergugat,oleh karena itu terbukti penggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa penggugat adalah pegawai negeri sipil, maka penggugat telahmengajukan bukti P2 berupa fotokopi Surat Izin dari Kepala Kantor Kementrian AgamaRepublik Indonesia Kabupaten Majene Nomor Kd. 31.02/2/PW. 01/22/2010. bertanggal 20Januari 2010 tentang izin perceraian atas nama Sukmawati, S.Pd Nip. 150 409
Register : 01-12-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1195/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tanggal 12 Januari 2016 — Pemohon dan Termohon
11 — 3
11 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
Register : 08-11-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 21-06-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 0278/Pdt.P/2017/PA.Blcn Tanggal 7 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
13 — 6
13 — 6
Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 409/UMSK/X/2017 yangditerbitkan pada tanggal 27 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala DesaSarigadung, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Buktisurat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinyabukti P.5:6.
Register : 06-07-2012 — Putus : 20-11-2012 — Upload : 01-09-2013
Putusan PA KAJEN Nomor 815/Pdt.G/2012/PA.Kjn Tanggal 20 Nopember 2012 — Pemohon lawan Termohon
11 — 8
11 — 8
Asli Surat Keterangan Nomor ; 045.2/409/VII/2012 yang dikeluarkan olehKepala Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto, KabupatenPekalongan, tanggal , 05 Juli 2012 diberi tanda P3;B. Bukti saksisaksi:1.
Register : 22-05-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0497/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tanggal 22 Juni 2015 — Pemohon dan Termohon
18 — 2
18 — 2
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 04-01-2017 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA.Bkl Tanggal 8 Februari 2017 — Pemohon dan Termohon
15 — 3
15 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 15-11-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 31-03-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 400/Pdt.P/2016/PA.Plh Tanggal 6 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 4
15 — 4
;Fotokopi Surat Keterangan Suamilsteri Nomor : 474.2/409/SKPDU/XV2016 tertanggal 08 Nopember 2016 dikeluarkan oleh Kepala DesaUjung Kecamatan BatiBati telah dicocokkan dengan aslinya dan telahbermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P2.);Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan BatiBatiNomor : 457/Kua.17.112/Pw.01.1/11/2016 tertanggal 10 Nopember 2016telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnyadiberi kode (P3.)
Register : 26-04-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Bkl Tanggal 7 Juni 2017 — Pemohon dengan Termohon
11 — 3
11 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Putusan Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 14-11-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1171/Pdt.G/2014/PA.Bkl Tanggal 12 Mei 2015 — Pemohon dan Termohon
16 — 0
16 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure) 8991 — 27334
- adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
Putusan MA RI No. 409 K/Sip/19832. Putusan MA RI No. 3389 K/Pdt/19843. Putusan No. 21/Pailit/2004/PN.NiagaJkt.PstC. Bagan Yurisprudensi dan Putusan MABerikut bagan yurisprudensi dan putusan MA.Noe tte Te.)
Definisi dan Unsur Keadaan Force MajeureDari yurisprudensi maupun putusan MA dapat diambil kesimpulan bahwa definisiforce majeure atau overmacht adalah keadaan memaksa diakibatkan oleh suatumalapetaka yang secara patut tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus berprestasi(Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983).
Rev3Final Setting Buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa.iA 115Tidak terpenuhinya perjanjian karena force majeure dan bukan karena kelalaiandebitur (Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983).Tidak ada lagi kemungkinankemungkinan/alternatif lain yang legal atau tidakmelanggar peraturan bagi pihak yang terkena force majeure untuk memenuhiperjanjian (Putusan MA RI No.
Baik PN maupun PT menyatakan bahwatergugat Super Radio Company NV telah melalaikan kewajibannya.Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa 1 1 912/13/2010 11:40:29 PM Rev3Final Setting Buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa.iA 1204. kecelakaan di laut, misalnya kapal tenggelam karena ombak besar memukullambung kapal (Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983);5. keadaan darurat (Putusan MA RI No.
Dalam kasus di atas, Direksi Perusahaan Aspal Negara adalahpihak yang berkontrak karena yang diangkut adalah aspal Perusahaan AspalNegara dengan trayek Banabungi/Buton ke Tanjung Priok/Jakarta, sepertitelah disebut dalam Charter Partij.Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984 dalam perkaraPerusahaan Pelayaran Lokal PT Gloria Kaltim melawan Rudy Suardana,menguatkan tentang akibat force majeure sebagai suatu peristiwa yang tidakterduga, yang tidak
Putus : 11-03-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 11 Maret 2013 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT ; SALAM ARIEF SJAHRIAR
60 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
atasmengandung Iodine, yang merupakan salah satu bahan yang dapat digunakandalam proses pembuatan Narkotika jenis Metamfetamina (Sabu), tidak termasukNarkotika maupun Psikotropika;Bahwa barang bukti berupa buku tabungan BCA Nomor Rekening 095 1821 038atas nama Terdakwa Maria Christiana tetap terlampir dalam berkas perkara danbarang bukti lainnya dirampas untuk dimusnahkan;5 Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.2.000, (dua riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 409
038 atasnama Maria Christiana, yang disita dari Terdakwa II;Digunakan untuk perkara atas nama terdakwa FERDIAN SJAHRIAR ;8 Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masingmasing sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 288/PID/2012/PT.DKI, tanggal23 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Jakarta Barat;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 409
warna abuabu hitam nomor Sim Card081 1110 1300, disita dari Terdakwa Salam Arief Sjahriar;1 (satu) unit handphone merek Nokia dan Rekening BCA Nomor Rekening 0951821 038 atas nama Maria Christiana yang disita dari Terdakwa;Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Ferdian Sjahriar;10 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam kedua tingkatPengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 288/PID/2012/ PT.DKI joNo. 409
/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriJakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 288/PID/ 2012/PT.DKI jo No. 409/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Desember 2012Terdakwa
Register : 21-03-2018 — Putus : 18-05-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 47/PDT/2018/PT MND Tanggal 18 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : LEXI RUNDENGAN
Terbanding/Tergugat : PT. CIPUTRA INTERNASIONAL
40 — 23
Terbanding/Tergugat : PT. CIPUTRA INTERNASIONAL
40 — 23
SaranaPinelko, sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi angka 2 huruf ctersebut di atas, yang dengan tegas dinyatakan termuat kembalidalam eksepsi angka 6 huruf c ini, dengan batasbatas sebagaiberikut: Utara : tanah milik Roni Oroh Timur: HGB No. 05/Koka Selatan : HGB No. 37/Pineleng dan sebagian HGB No.409/Koka Barat: sebagian HGB No. 409/Koka dan sebagian HGB No.02/Kokad.
Register : 10-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1189/Pdt.G/2016/PA.Bk Tanggal 19 Desember 2016 — Pemohon dan Termohon
8 — 3
8 — 3
., Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409 K/AG/2010tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan : "Panitera berkewajibanmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal
Register : 09-03-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0358/Pdt.G/2017/PA.Bkl Tanggal 20 April 2017 — Pemohon dengan Termohon
10 — 3
10 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 12-02-2016 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 30-09-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0184/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 29 Maret 2016 — Pemohon dan termohon
8 — 4
8 — 4
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
Register : 07-01-2016 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0040/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 16 Februari 2016 — Pemohon dan Termohon
12 — 4
12 — 4
terhadap Termohon di depansidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
Register : 07-06-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PA BANGKALAN Nomor 0560/Pdt.G/2016/PA.Bkl Tanggal 20 Juli 2016 — Pemohon dengan Termohon
8 — 3
8 — 3
terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409