Ditemukan 9068 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata
Register : 11-10-2018 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 78/Pdt.Bth/2018/PN Sim
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
SULIATI
Tergugat:
1.PT.BANK TABUNGANPENSIUNANNASIONAL Tbk MUR Cabang Pematangsiantar
2.KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
3.SHOLATMIN WIJAYA
4.SARBANI
44 — 10
  • seluruhkewajiban sebagaimana klausul sebagai berikut :Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiriPenanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketikadansekaligus lunas dari jumlahjumlah yang terhutang olehDEBITUR berdasarkan Penanjian Kredit, baik karena hutangpokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengansurat juru sita atau suratsurat lain yang berkekuatan hukumserupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITUR dan/atauPENJAMIN: 1) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan Pailit
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 21-01-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amp
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
I KETUT KARYA
Tergugat:
1.MORRISH KIMBEL HARVEY
2.I PUTU GEDE ANDHY BANGSAWAN, SH., M.KN
3.NYOMAN CARINA PARISKA PRIBADI, SH., M.KN
Turut Tergugat:
3.I KADEK JONI WAHYUDI, SH., M.KN
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARANGASEM
204 — 253
  • Serta pada saat itu Penggugat dan Tergugat juga tidak dalam pengampuan (gila, cacat, sedang pailit olehpengadilan dll):c) Adanya Suatu Hal Tertentu.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 05-05-2021 — Putus : 09-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 232/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 9 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : Ir. Sinta Tjandra Gunawan. Diwakili Oleh : Makmur Ginting, SH. MH
Pembanding/Penggugat II : drh.Hartono. Diwakili Oleh : Makmur Ginting, SH. MH
Pembanding/Penggugat III : England Rhys Can, S.E., MSc. Diwakili Oleh : Makmur Ginting, SH. MH
Pembanding/Penggugat IV : Canyon Keanu Can. Diwakili Oleh : Makmur Ginting, SH. MH
Terbanding/Tergugat : H. Moch. Ruddy Ferdian,
Terbanding/Turut Tergugat I : Direktur Utama PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk,
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Negara KPKLN Bogor,
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Bogor,
106 — 103
  • 2016Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 44 ayat (2) dan Pasal45 huruf b yang berbunyi:Halaman 45 dari 84 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT.BDG.10.3.10.4.10.5.10.6.10.7.Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a merupakanpihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkankompetensi yang dimilikinya.Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkan hasilpenilaian dari Penilai dalam hal:b.Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, danLelang Eksekusi Harta Pailit
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 29-12-2015 — Putus : 01-07-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 541/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Brt.
Tanggal 1 Juli 2016 — PARA PEMOHON , PARA TERMOHON
155 — 56
  • Kedaung Industrial tetapi saya khawatir dalam waktudekat bisa ada gugatan pailit;Bahwa sejak berkhir masa tugas saya sebagai Komisaris tidak adamelakukan perikatan dengan pihak ketiga;Bahwa sejak berkahirnya masa tugas Komisaris dan Direktur tidak adaperikatan dengan pihak ketiga, sehingga usaha PT.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 08-09-2011 — Putus : 31-01-2012 — Upload : 02-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 31 Januari 2012 — - BURHANUDIN als BURE DKK VS - WALIKOTA SAMARINDA
81 — 34
  • pertambangan operasiproduksi yang kegiatannya berada di wilayahkabupaten / kota dan / atau wilayah lautsampai dengan 4 (empat) mil ;Pasal 119 : IUP atau JUPK dapat dicabut oleh Menteri,gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengankewenangannya apabilaa. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhikewajiban yang ditetapkan dalam JUP atau IUPKserta peraturan perundang undangan ;b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini ;Cc. pemegang JIUP atau JIUPK dinyatakan pailit
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-07-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 12-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
DJOHAN TJAHJANA
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang
389 — 441
  • Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele)berdasarkan suatu penetapan pengadilan.f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karenaperaturanperundang undangan yang berlaku.5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 15-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/PDT.SUS/2011
KETUA PRIMER KOPERASI ANGKATAN UDARA II (PRIMKOPAU II) LANUD ADISUCIPTO YOGYAKARTA; KAHONO SUMARTO, DAN D. SUCIWANTA WAHYU WIDODO
34 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila terjadi kondisi Pihak Pertama pailit sehingga harusmengurangi jumlah personel yang bekerja di lingkungan PihakPertama, maka kerjasama ini dapat diputus ;4. Sesuai Pasal 1 ayat 2, apabila terjadi pemutusan kerjasama,maka Pihak Pertama tidak ada kewajiban untuk membayartunjangan dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua, PihakKedua tidak berhak menuntut tunjangan dalam bentuk apapunkepada Pihak Pertama ;Hal. 11 dari 71 hal. Put. No. 418 K/PDT.SUS/20115.
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata
Register : 19-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Tbt
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
1.SUTRISNO
2.WARNIATI
Tergugat:
1.PT.Permodalan Nasional Madani PNM Cabang Pematang Siantar
2.Kepala PNM Unit Layanan Modal Mikro UlaMM Dolok Masihul
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
4.KRISTINA SIPAYUNG
5.Notaris PPAT Denilah Shofa Nasution SH,Mkn
220 — 21
  • Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakanputusan/penetapan pengadilan, dokumendokumen lain yangdipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalamperaturan perundangundangan.f) Pasal 5 PMK 93/2010 Jo PMK No. 27/PMK.06/2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang:Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: LelangEksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang EksekusiPengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit,Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 19-04-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor - Tingkat Kasasi: 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/K/2021/PN.Smg Tingkat Pertama: Nomor 4/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain/2021/PN.Smg Jo Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg Jo Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg
Tanggal 19 April 2021 — -Perdata Khusus Dr. ARIYANTO, S.H., C.N., M.H. melawan DEDI SUWASONI, S.H., M.Kn dan AGUNG PRIBADI, SH.,MH.H
330 — 121
  • - Tingkat Kasasi: 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/K/2021/PN.Smg Tingkat Pertama: Nomor 4/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain/2021/PN.Smg Jo Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg Jo Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. KALTIM JAYA MINERAL vs. BUPATI PENAJAM PASER UTARA, DK
107 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;Padahal, yang dimaksud dengan kewajiban di dalam Pasal 119 UUMinerba di atas adalah persyaratan yang telah diatur dan ditentukandalam PP 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara(PP 23/2010) bagian ParagrafKedua tentang Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksipasal 23, 24, 25, 27 dan bukan persyaratan dalam Lampiran III HurufB angka 16 IUP Eksplorasi Pemohon Peninjauan Kembali;Halaman 55 dari 71 halaman.
Pengadilan PN PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-02-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Pdg
Tanggal 5 Oktober 2016 — HAMDY NEGA LAWAN Direksi PT. Bank Mega, Tbk , dkk
80 — 11
  • OlehPengadilan Negeri dinyatakan pailit ; (ii). Meminta penundaanpembayaran hutanghutangnya (surseance van betaling) ; (iii). Meninggaldunia (bagi Debitur perorangan) ; (iv).
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-02-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 68/Pdt.G/Plw/2016/PN Pkl
Tanggal 16 Februari 2017 — MOHAMAD MACHFUDZ (PELAWAN) MELAWAN OEMAR SAID HADY (TERLAWAN I), PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk (TERLAWAN II), Departemen Keuangan RI c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah IX Semarang c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan (TERLAWAN III)
72 — 24
  • Perkara perdata khusus yaitu perkara perdata yang diatur melalui peraturanperundangundangan khusus (sesuai tabel) ; Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PailitPKPU) ; Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ; Arbitrase (Arbt) ; Perkaraperkara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ; Perkaraperkara pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ; Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) ; Perkara Partai Politik (Parpol) ; Perkara Keterbukaan Informasi Publik
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 196/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 24 Februari 2016 — BUDI SETIAWAN
117 — 97
  • Anggaran2010, mempunyai kewajiban hukum sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPasal 11 : (1) Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaanadalah sebagai berikut : a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundanganuntuk menjalankanusaha/kegiatan sebagai penyediabarang/jasa. b. memilikikeahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakanbarang/jasa. c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 20-05-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 242/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 22 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat I : H. CECEP MAHYUDIN
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
Terbanding/Tergugat III : Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan
Terbanding/Tergugat I : Hj. ENTAT SUTATIAH MUNAWAROH
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BOGOR
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., DSP. Unit Cibadak
Turut Terbanding/Penggugat II : EMI SRI MULYANI
45 — 30
  • somasi lagi mengakhiri perjanjian kredit danmenuntut pembayaran dengan seketika tanpa harus menunggujatuh tempo dan sekaligus lunas dari jumlahjumlah yang terhutangoleh debitur berdasarkan perjanjian kredit (berikut perubahannya),baik karena hutang pokok, bunga, provisi dan karenanyaHalaman 17 dari 64 Putusan Nomor 242/Pdt/2019/PT.BDG.pemberitahuan dengan surat juru sita atau suratsurat lain yangberkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana debitur: 1)oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-11-2017 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1839 K/PID.SUS/2017
Tanggal 2 Nopember 2017 — ARIS RUSLAN BIN JUNAIDI
100 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pailit dan likuidasi10.
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 10-04-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 112/Pdt.G/2018/PN Smn
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Tn DIMAS BUDI SATYA
2.Ny MAYA NILAMSARI
3.Ny SUTARTINAH
4.Tn SUWADI
Tergugat:
1.PT BPR Natasha Bintang Utama
2.Tn Aloysius Yossi Aribowo,ST,SH,,M.Kn
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Yogyakarta
4.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Sleman
158 — 38
  • Yang dikarenakan Peminjam/ Para Penggugat meninggaldunia, diberhentikan dari pekerjaan, tersangkut hukumanpidana,dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar;b. Bank/ Tergugat berhak untuk menggadai ulangkan kredit inikepada pihak ketiga lainnya, segala sesuatu sematamata menurutpertimbangan yang dipandang baik oleh Bank/ Tergugat.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 18-01-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 4 April 2016 — PT. ASMIN KOALINDO TUHUP
642 — 389
  • pembayaran utang antara masingmasing Para Kreditordengan Perseroan, untuk Utang Perseroan sebelum Tanggal Putusan PKPU Sementara menjadi tidakberlaku lagi dan batal demi hukum sejak Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi oleh Majelis Hakim.Syarat atau ketentuan pembayaran baru yang berlaku adalah sebagaimana yang diatur dalam bagian 8Perjanjian Perdamaian jni.6 Apabila Rencana Perdamaian gagal mendapatkan dukungan jumlah suarayang dimaksudkan dalam Pasal 281 ayat (1) UUK, Perseroan langsung menjadi pailit
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata
Register : 14-05-2014 — Putus : 27-10-2014 — Upload : 15-11-2014
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 5_PDT_G_2014_PNBkt_Kabul_27102014_Yayasan
Tanggal 27 Oktober 2014 — Drs.H.Metriadi Syamwis Dkk (P) >< Kuratul'Aini St Asali Dkk (T)
185 — 59
  • tersebut kurang disetujui oleh merekayang duduk didalam Kepengurusan;Bahwa ada masalah lagi dalam perubahan akta pendirian tersebut yaitumodal yang dimasukkan didalam akta perubahan tersebut hanyaRp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), asetaset lain tidakdimasukkan didalam perubahan akta tersebut, saya dan lainnya sepertiBurahim Esde tidak setuju;Bahwa kemudian perubahan akta tersebut jadi didaftarkan ke Notarisberdasarkan masukan dari Saksi, agar Yayasan Masjid Raya bukittinggitidak dinyatakan pailit
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 26-05-2017 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN SUMEDANG Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Smd
Tanggal 10 Januari 2017 — H Otong Hasan, BA dkk sebagai Penggugat dan PT Bank BJB dkk Sebagai Tergugat
71 — 29
  • DanPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang bunyinya :Penyidik, penuntutumum, atau hakim berwenangmemerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiranHarta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakanhasil tindak pidana dari:a) Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepadapenyidik;b) tersangka; atauCc) terdakva.Pasal 98 UndangUndang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan,yang berbunyi :Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
787 — 301
  • Tentang : Pemilihan Umum
  • beratlainnya;mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakantugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presidenserta bebas dari penyalahgunaan narkotika;bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia;telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yangberwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaranegara;tidak sedang memiliki tanggungan utang secaraperseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjaditanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;tidak sedang dinyatakan pailit