Selama ini,berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor : 003/PUUIV/2006 pemahamankata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebabkanperbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan bukan saja karenaperbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara secara nyata akan tetapi hanya dapat menimbulkan kerugian sajapun sebagai kemungkinan atau potential loss, jika unsur perbuatan tindakpidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan.

Dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan Negara telahbergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanyaperbuatan.

Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasidari : 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan 2) penyalahgunaan kewenangan dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasisebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU Tipikor.

Oleh karena dipraktikkan secara berbedabeda menurut Mahkamah pencantuman kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telahsecara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhakatas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabayaserta dihadiri olehJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSidoarjo dan Terdakwa yang didampingi Tim Penasihat Hukumnya.Halaman155dari156 Putusan No. 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SbyHakim Anggota Hakim Ketua Majelis mn) T.T.DMOCHAMAD MAHIN, SH., MH ROCHMAD, SHT.T.DSAMHADI, SH., MHPanitera PenggantiT.T.DYANID INDRAH, SH., MHHalaman156dari156 Putusan No. 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby

Lestariyono, M.Sidan Terdakwa menjadi pesakitan yang disidangkan di Pengadilan TindakPidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya ;Bahwa pada tanggal 04 Juli 2012, para Kepala Desa yang tergabungdalam Forum Komunikasi Kepala Desa dan Para Gabungan KelompokTani (GAPOKTAN) se Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan,Provinsi Jawa Timur telah membuat surat pernyataan, yang padapokoknya menerangkan bahwa :> Bahwa pemberian uang oleh Gapoktan kepada Kepala Desa masingmasing sebesar Rp20.000.000 tersebut

,M.H selaku Wakil PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Aktatanda terima memori banding, pada hari Kamis tanggal, 17 Oktober 2013(vide bukti terlampir) ;> Selain itu juga oleh karena hakhak Terdakwa merasa dilanggar karenadianggap tidak membuat memori banding sehingga tidakdipertimbangkannya memori banding Terdakwa dalam perkara a quo olehJudex Facti tingkat banding, maka Terdakwa juga mengirimkan suratlaporan pelanggaran atas hakhak Terdakwa dalam perkara a quo

kepadaKetua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, KetuaHal. 54 dari 59 hal.

No. 1293 K/PID.SUS/2016Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Ketua MahkamahAgung RI di Jakarta, serta kepada Ketua Komisi Yudisial di Jakarta (videsurat terlampir) ;Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sudah terbantahkan pula apayang jadi pertimbangan Judex Facti tingkat banding dalam perkara a quo,oleh karenanya unsur ke4 dalam dakwaan Subsidiar juga tidak terpenuhidan tidak terbukti ;Oleh karena unsurunsur dari dakwaan Subsidair tidak terbukti, makaTerdakwa haruslah dinyatakan

Pasal 18 UndangUndang Tipikor, Terdakwa berpendapat Judex Facti seharusnya menyatakanTerdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Penuntut Umum.2.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahanan Rutan sejaktanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Acehtanggal 28 September 2017 Nomor : 149/Pen.Pid/2017/PT.BNA. serta berkas perkaradan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Juli 2017 Nomor :87/Pid.Sus/2017/PN Idi serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut

PUTUSANNo. 41 K/PID/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SARNI bin TO SAMIDI ;tempat lahir : Madiun ;umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 10 Oktober 1953 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Desa Pilangkenceng, Rt 13 Rw 06,Kecamatan Pilangkenceng, KabupatenMadiun ;agama : Islam ;pekerjaan : Kepala Desa :Termohon Kasasi

Seharusnya Hakim Judex Facti mengkolaborasikan dua sistem hukumyang diaktualisasi baik perdata dan pidana akan terlihat abstrak hukum TindakPidana Korupsi yang berselubung perdata, Hakim Judex Facti salahmenerapkan hukum dengan sistem masih bergaya klasik yang tidak melihathukum dalam persfektip yang bernuasa tidak berpola pikir mendukung upayapemberantasan Korupsi dalam setiap perkara yang ditangani meskipunbajunya perdata tetapi substansi ada pidana khusus (Tipikor);Bahwa Putusan Hakim Judex Facti

Penetapan penahanan oleh wakil ketua Pengadilan Tinggi Banda Acehtanggal 29 Nopember 2018 Nomor 971/Pen/.Pid/2018/PT.BNA.sejak tanggal8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 29 Nopember 2018 Nomor :269/Pen.PID/2018/ PT BNA, sertaberkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 5Nopember 2018 Nomor :288/Pid.Sus/2018/PN Jth dan suratsurat yangbersangkutan dengan

Putusan NomorMembaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Negeri Bengkulu tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal tanggal bulan Maret 2019 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu

Iskandar;Bahwa berdasarkan alasan yuridis di atas, Pemohon Kasasi memohon keharibaanBapak Ketua Majelis Sidang Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, berkenankiranya: Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh No. 99/Pid/2013/PTBna. tanggal 03 Juli 2013, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri SigliNo. 289/Pid.B/2012/PNSgi. tanggal 23 April 2013;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Hal. 7 dari 9 hal. Put.

membiayai apabila Terdakwa dihukumseberat hukuman tersebut, apalagi istri Terdakwa tidak ada berpengasilantetap hanya pengasilan paspasan maka untuk itu mohon Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingakat Banding untukdapat dikurangi hukuman karena untuk dapat hidup bersamasama dengananak bayi tersebut dan karenanya untukdapat mencari biaya / nafkahkehidupan anak bayi tersebut.Berdasarkan kepada alasanalasan/ halhal tersebut diatas mohon MajelisHakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor

., M.H.PANITERA PENGGANTI,Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh : D.t.o.PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA, Tjut NasrullahT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Hal 11 dari 11 hal Put. No. 143/PID/2017/PT BNA

,H.PANITERA PENGGANTIDto.Abdul JalilUntuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNIP. 19611231 1985030129halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pid/2019/PTBNA

Sejak tanggal: 18 April 2013 s/d 27 Mei 2013;Penuntut Umum :3Penuntut Umum tgl: 20 Juni 2013,No.PRINT. 03/03.3.30.4/Ft. 1/06/2013; Sejaktanggal : 20 Juni 2013 s/d 09 Juli 2013.Penahanan Hakim :4 Penahanan Hakim PN Tipikor Smg. tanggal : 26 juli 2013 No: 97/VII/Pen.H/2013.jo.

No: 95/pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. sejak tanggal : 26 juli 2013s/d 24 Agustus 2013.5 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua PN Tipikor Smg. tgl: 97/VILI/Pen.H/2013.Jo.No: 95/Pid Sus/2013/PN Tipikor.Smg; tanggal : 20 Agustus 2013.Sejak tanggal : 25 Agustus 2013 s/d 23 Oktober 2013;6 Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarangtertanggal : 16 Oktober 2013.

No. 321/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg. sejaktanggal : 24 Oktober 2013 s/d 22 Nopember 2013;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkaraTelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Ahli, Keterangan Terdakwa serta Barang Buktiyang

Kepala Desa DefinitifKecamatan Kersana;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;;1 Merintahkann agar terdakwa tetap beradadalam tahanan;2 Membebankan~ kepada terdakwa agarmembayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi pada hari : Jum at, tanggal : 25 Oktober 2013, oleh kami NOOR EDIYONO,SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, ERINTUAH DAMANIK, SH.MH. dan KALIMATULJUMRO, SH. masingmasing Hakim karir dan Hakim Ad Hoc Tipikor

2014.Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire, sejaktanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016 di Rutan AbepuraJayapura.Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Rutan Abepura, sejak tanggal 15Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Rutan Abepura, sejak tanggal 14 April2016 s/d tanggal 12 Juni 2016;Perpanjangan ke1 oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Tingkat Banding diRutan Abepura, sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;Perpanjangan ke2oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diRutan Abepura, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 11 Agustus 2016 ;Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak melakukan penahananterhadap Terdakwa;2.

Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire,sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016 di Rutan AbepuraJayapura;Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Rutan Abepura, sejak tanggal 15Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura di Rutan Abepura, sejak tanggal 14 April2016 s/d tanggal 12 Juni 2016;Perpanjangan ke1 oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Tingkat Banding diRutan Abepura, sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;Perpanjangan ke2 oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diRutan Abepura, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 11 Agustus 2016;Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak melakukan penahananterhadap Terdakwa;Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat HukumnyaFREDDY A.

,M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiJayapura sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari : JUMAT, tanggal 05 Mei 2017 oleh Ketua Majelisdengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOMMY I.K.MEDELLU,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Nabire, terdakwa .

Menanggapi memori banding Penasehat Hukum para Terdakwa padapoint 2, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan pendapat Putusan yangdikeluarkan oleh Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama sudah sesuaidengan ketentuan pasal 197 (1) KUHAP dan dirasa telah memenuhirasa keadilan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat DesaNibung Terjun, Kecamatan Permata Kacubung Kabupaten Sukamarayang seharusnya bisa merasakan manfaat yang besar dari proyekpengadaan PLTS tersebut, namun sampai saat ini masyarakat Desatersebut

masih menggunakan mesin Genset untuk pencahayaandimalam hari, karena hasil proyek pengadaan PLTS tersebut banyakyang sudah tidak bisa dipakai lagi oleh masyarakat Desa Nibung TerjunKabupaten Sukamara.Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi tingkat banding membaca dan mencermati dengan seksama berkasperkara serta Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri PalangkaRaya Nomor : 28 / Pid.SusTPK / 2016 / PN Plk tertanggal 07 November 2016dan memperhatikan memori banding

dari Penasehat Hukum para Terdakwaserta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis HakimTipikor tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sependapatdengan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama padaPengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan perbuatan para Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa majelis hakim Tipikor tingkat banding tidaksependapat

,MH Hakim Tinggi TIPIKOR dan GATUT SULISTYO, SH.

,MH Hakim AdHoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masingmasing selaku HakimHakimAnggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayatanggal 2 Desember 2016 Nomor: 12/Pid.SusTPK/2016/PT.PLK dan putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 31 Januari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi olehkedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh HARLY M.SIMANJUNTAK, SH Panitera

Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin No.22/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJUM. tanggal 04 Juli 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut:> Menyatakan Terdakwa Drs. BAMBANG WIJANARKO bin WASTOHal. 39 dari 65 hal. Put.

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 4 Juli 2013, Nomor : 22/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut ;Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;4.

No.261 PK/Pid.Sus/2014Tinggi Banjarmasin Nomor : 14/Pid.Sus/2013/PT.TPK.BJM. tanggal 17September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 04 Juli 2013 Nomor :22/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BuUM.;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa Drs. BAMBANG WIJANARKO bin WASTO(almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana KORUPSI;2.

sendiri atau orang lain atau suatu badantidaklahterbukti secara sah dan meyakinkan ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas kami Penasihat HukumPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon kepada Majelis HakimAgung RI yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk membatalkanPutusan Mahkamah Agung RI No.176 K/Pid.Sus/2014 tanggal 26 Februari2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.14/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM tanggal 17 September 2013 jo Putusan Pengadilan NegeriBanjarmasin No.22/Pid.Sus/Tipikor

/2013/PN.BJM tanggal 4 Juli 2013 ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Mengenai alasanalasan ke1 dan ke2 :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaalasanalasan Peninjauan Kembali tersebut bukan merupakan buktibukti baruyang bersifat menentukan (Novum) yang terdiri atas bukti PK1 sampai denganbukti PK5, yang telah pernah diajukan dalam Nota Pembelaan di tingkatpertama (Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara No.22/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.BJM

Tanah Mesjid No. 163 Kota Ternate KotaTernate;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS / Mantan KA BAPPEDA Provinsi MalukuUtara;Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :1.2.Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;Pembantaran Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2014sampai dengan 4 September 2014 ;Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal23 September 2014;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18September 2014

No. 741 K/Pid.Sus/2016sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan pasal 197 ayat (1)huruf k KUHAP, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal197 ayat (2) KUHAP, putusan Majelis Hakim tersebut batal demihukum;Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi MalukuUtara dalam memutuskan~ perkara telah melakukanDISKRIMINASI dalam hal penahanan dimana Terdakwa tidakditahan pada dua tingkat peradilan sedangkan Ramdani, SE.yang merupakan bendahara pengeluaran yang disidangkansecara terpisah di tahan

UndangUndang Nomor 20 Tahun2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMaluku Utara Nomor : 02/Pid.SusTPK/2015/PT.TTE, tanggal 26 Februari 2015yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor : 27/Pid.SusTPK/2014/PN.Tte, tanggal 23 Januari 2015 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya

TinggiMaluku Utara Nomor : 02/Pid.SusTPK/2015/PT.TTE, tanggal 26 Februari 2015yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor : 27/Pid.SusTPK/2014/PN.Tte, tanggal 23 Januari 2015 tersebut :MENGADILI SENDIRI1.

,HakimHakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai HakimHakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olen HakimHakim Anggotatersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,Tid / MS. Lumme, S.H. Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.Ttd / Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.Panitera Pengganii,Ttd / Dr. H.

terindikasi adanya dugaan perbuatan melawan hukumDILUAR PERMASALAHAN PERDATA yang diduga dilakukan olehPENGGUGAT, dan dalam kenyataan tidak menutup kemungkinan selainmelakukan Perbuatan Hukum Perdata berupa Wanprestasi seseorang dan atau siapasaja bisa melakukan Perbuatan melawan hukum Pidana, termasuk yang dilakukanoleh PENGGUGAT terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan saat iniPENGGUGAT menjadi TERSANGKA dan DITAHAN oleh penyidik dan PenuntutUmum atas perbuatannya walaupun belum diputus oleh Pengadilan Tipikor

sangat merugikan Bank Pemberi Kredit qqTergugat I karena prosedur yang benar disimpangi oleh Penggugat antara lainternyata diketahui SPK ASLI/KONTRAK KERJA ASLI tidak ada atau dengan katalain tidak diakui oleh penerbit SPK (Oleh PemkabPemkab yang mengeluarkan),karena ternyata memang tidak pernah ada SPK yang dikeluarkan oleh Pemkabpemkab tersebut yang dijadikan jaminan ke Tergugat I dan II sebagai syaratpemberian Kredit Pola Keppres dan bahkan SPK tersebut terungkap dalampersidangan di pengadiian Tipikor

Tapi apabiiapenerima kuasa bertindak melebihi apa yang dikuasakan yang bertanggungjawab adalahpenerima kuasa;e Apabiia ada pelanggaran SOP mengaktbatkan potensi merugikan Bank /merugikan keuangan Negara tidak bisa serta merta dikatakan telah melakukan tindakpidana korupsi, dan pengertian tersebut adalah (salah), kalau tindak pidana Perbankantapi diadili sebagai tipikor berarti melanggar asas Lex Spesialis (Pasal 14 UU Tipikor);e Apabila di satu sisi melanggar Undangundang Perbankan, disatu sisi adakerugian

Bahwa pada saatPutusan Pengadilan Negeri/Tipikor Medan tersebut dijatunkan, UndangUndang yang berlaku dibidang kepegawaian adalah UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 jo.

bahwa meskipun Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 2Nopember 2016, namun oleh karena di dalam Pasal 8 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 menyatakan bahwaPemberhentian seorang pegavai negeri berdasarkan peraturan iniditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranyamendapat kekuatan pasti , maka Tergugat harus menetapkanpemberhentian Penggugat terhitung akhir bulan Juli 2013, yang berartiterhitung mulai akhir bulan dimana putusan Pengadilan Negeri/Tipikor

pembagiankeadilan menurut Aristoteles yaitu Keadilan Komulatif yakni perlakuan terhadapseseorang yang melihat jasa yang dilakukannya yaitu setiap orang mendapathaknya; Keadilan Distributif yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai denganjasanya yang telah dibuat yaitu setiap orang mendapat kapasitas denganpotensi masingmasing dan Keadilan Findikatif yakni perlakuan seseorangsesuai kelakuannya, yaitu sebagai balasan kejahatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa dengan mencermati Putusan PengadilanNegeri/Tipikor

berkeyakinantuntutan Penggugat agar Tergugat mencabut objek sengketa a quo punharuslah dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai prinsip geen bevoegdheid zonderverantwoordelijkheid / there is no authonty wthout responsibility (tidak adakewenangan tanpa pertanggung jawaban), pembatalan dan pencabutan objeksengketa a quo tidaklah menghilangkan kewajiban hukum Penggugat untukmempertanggungjawabkan Perbuatan Penggugat yang telah terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diputus oleh PengadilanNegeri/Tipikor

Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 08 Februari 2012,Nomor : 03/Pen.Pid/ /Tipikor/2012/PT.Bkl. sejak tanggal 07Februari 2012 s/d tanggal 07 Maret 2012;10.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor : 03/Pen.Pid/Tipikor/ 2012/PT.BkI. tanggal 28 Februari 2012 sejaktanggal 08 Maret 2012 s/d tanggal 06 Mei 2012 ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor :02/PEN.PID/TIPIKOR/2012/PT.BKL tanggal 14 Maret 2012 tentang PenunjukanMajelis

Rutan.Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua/Penuntut Umumsejak Tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan Tanggal 13 Nopember 2014 denganTahanan Rutan.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan TIndak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura sejak Tanggal 14 Nopember 2014 sampai denganTanggal 13 Desember 2014 dengan Tahanan Rutan.Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura sejak Tanggal 27 Nopember 2014sampai dengan Tanggal 16 Desember 2014 dengan Tahanan Rutan.Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

,Advokat &Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kampung Timor Nomor.226Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 23 Desember 2014 yang telah diregister oleh Kepaniteraan PengadilanNegeri/Pengadilan Tipikor/ PHI pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Nomor.W 30.UI/19/HK 02.04/01/2015.IIllPada pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca dan meneliti :Penetapan Ketua Pengadilan

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura, masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari KAMIS tanggal = 21 Januari 2016, oleh Hakim Ketua Majelistersebut, dan di dampingi oleh Hakimhakim Anggota , dibantu oleh SUYATMI,S.H..M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.Hakim Ketua Majelis,IDA BAGUS DJAGRA, S.H.