Ditemukan 16369 data
13 — 0
tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih
9 — 0
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatanPenggugat telah terbukti cukup beralasan, Maka Majelis Haim berpendapat perceraiandipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya, Tasrih bi Ihsan ( pisahlebih baik ) hal ini merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkanpasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974, jo.
38 — 8
bahwa pada tanggal 11 Januari 2010 Penggugat mengajukan gugatanke Pengadilan Agama Bawean dengan demikian Majelis Hakim dapatmempertimbangkannya ; 272222Menimbang, bahwa rumah tangga seperti ini tidak akan bisa mencapai rumahtangga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (salingmenyayangi) sebagaimana yang diharapkan oleh AlQuran Surat ArRum ayat 21 danUndangUndang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 maka Majelis berpendapat rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebaiknya adalah tasrih
44 — 65
jugatermasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istriharus tetap hidup dalam rumah tangga, kehidupan antar pribadi tidak lagiterkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimanayang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, dalam perkaraa quo, Majelis Hakim Banding berpendapat, perceraian dipandang lebih baikuntuk menentukan kehidupan berikutnya, Tasrih
11 — 0
perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal),maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih
16 — 12
huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 115 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaianHal, 6 dari 9 Put.Nomor 0928/Pdt.G/2015/PA.Grtsesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat(2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih
12 — 0
perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal),maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih
19 — 9
Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahankedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai solusiterbaik Tasrih bi ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat ArRum ayat21 dan juga ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuanperkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga
16 — 7
Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quodipandang sebagai solusi terbaik Tasrih bi ihsan;Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalamsurat ArRum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor tahun1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan
8 — 0
PemerintahNomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah beralasan Hukumdan rumah tangga telah terbukti tidak ada keharmonisan, sedangkan usahaperdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7tahun 1989 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintahnomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal iniPerceraian a quo dipandang sebagai Tasrih
8 — 0
Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih bi ihsan, hal ini relevan denganpendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy SyariatilIslamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalamputusan ini yang menyatakan sebagai
6 — 0
sesuaidengan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usahaperdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasijo.Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah7dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2)serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyatatidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandangsebagai Tasrih
8 — 0
Nomor 1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka untukmenyelesaikan problem rumah tangga antara kedua belah pihak perceraian dipandangsebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yangterdapat dalam Kitab Ath Talaq min Asy Syariatil Islamiyati wal Qonun halaman 40 yangdiambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi ;Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkanya melakukan perceraian adalah adanyakehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika
11 — 5
Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai solusiterbaik Tasrih bi ihsan;Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam suratArRum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor tahun 1974 dinyatakanbahwa tujuan perkawinan
18 — 13
Pasal 82 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganperubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1)dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagaisolusi terbaik Tasrih bi ihsan:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersiratdalam surat ArRum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan
MAYANG RATNASARI, S.H.
Terdakwa:
DIDIK SUWANDI alias KANYUT bin TUNUT alm
22 — 12
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, PenuntutUmum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Marcelliani Puji Mangesti, S.H.
Chahyan Uun Pryatna, S.H.Fendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bin
22 — 8
TASRIH, S.E. Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh ADI RIFANI, S.H.,M.H. sebagai PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingiPenasihat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA SIDANG2425(HARRY GINANJAR, S.H.) (FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. )(DEVITA WISNU WARDHANTL, S.H.)PANITERA PENGGANTI(AM. TASRIH, S.E.)
RUSNEN HELDAWATI, SH
Terdakwa:
AHMAD RAZIQIN bin MAHMUL HATRI
38 — 21
,M.H, sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H danAlvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AhmadMakasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwadidampingi Penasihat Hukumnya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Chahyan Uun Pryatna, S.H.
,M.HAlvin Zakka Arifin Zeta, S.HPanitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bin
48 — 15
,MH. masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untukumum pada hari : Selasa, tanggal : 25 Oktober 2016, oleh FERDI, SH sebagai Hakim KetuaMajelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, SH.MH, dan ANDI AHKAM JAYADI, SH.MHmasingmasing sebagi Hakim Anggota dan dibantu oleh A.M TASRIH, S.E. sebagai PaniteraPengganti, serta dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO, S.H.MH.
ANDIAHKAMJAYADI, S.H..MH.Panitera Pengganti,ttdA.M TASRIH, S.E.
8 — 2
tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih