Ditemukan 16369 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tasrip tasrif tasrim tasri tamrin tarsih tasril tasbih tasrin
Pengadilan PA GARUT Perdata Agama Perceraian
Register : 12-06-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PA GARUT Nomor 1321/Pdt.G/2015/PA.Grt
Tanggal 7 Juli 2015 — Pemohon >< Termohon
13 — 0
  • tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih
Pengadilan PA REMBANG Perdata Agama Perceraian
Register : 25-02-2014 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PA REMBANG Nomor 155/Pdt.G/2014/PA.Rbg
Tanggal 8 Mei 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
9 — 0
  • Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatanPenggugat telah terbukti cukup beralasan, Maka Majelis Haim berpendapat perceraiandipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya, Tasrih bi Ihsan ( pisahlebih baik ) hal ini merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkanpasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974, jo.
Pengadilan PA BAWEAN Perdata Agama Perceraian
Register : 11-01-2010 — Putus : 24-05-2010 — Upload : 16-06-2011
Putusan PA BAWEAN Nomor 014/Pdt.G/2010/PA.Bwn
Tanggal 24 Mei 2010 — JUMAIDAH Binti MUHAMMAD Melawan TOBIN Bin SULLAH
38 — 8
  • bahwa pada tanggal 11 Januari 2010 Penggugat mengajukan gugatanke Pengadilan Agama Bawean dengan demikian Majelis Hakim dapatmempertimbangkannya ; 272222Menimbang, bahwa rumah tangga seperti ini tidak akan bisa mencapai rumahtangga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (salingmenyayangi) sebagaimana yang diharapkan oleh AlQuran Surat ArRum ayat 21 danUndangUndang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 maka Majelis berpendapat rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebaiknya adalah tasrih
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 29-03-2017 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 43/Pdt.G/2017/PTA JK
Armadany Harahap Binti Tagor Muda Harahap VS Faris Riza, SE. Bin Hariry Syamsoeri
44 — 65
  • jugatermasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istriharus tetap hidup dalam rumah tangga, kehidupan antar pribadi tidak lagiterkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimanayang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, dalam perkaraa quo, Majelis Hakim Banding berpendapat, perceraian dipandang lebih baikuntuk menentukan kehidupan berikutnya, Tasrih
Pengadilan PA GARUT Perdata Agama Perceraian
Register : 06-04-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PA GARUT Nomor 766/Pdt.G/2015/PA.Grt,
Tanggal 6 Oktober 2015 — Pemohon><Termohon
11 — 0
  • perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal),maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih
Pengadilan PA GARUT Perdata Agama Perceraian
Register : 23-04-2015 — Putus : 15-05-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan PA GARUT Nomor 928/Pdt.G/2015/PA.Grt
Tanggal 15 Mei 2015 — Pemohon >< Termohon
16 — 12
  • huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 115 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaianHal, 6 dari 9 Put.Nomor 0928/Pdt.G/2015/PA.Grtsesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat(2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih
Pengadilan PA GARUT Perdata Agama Perceraian
Register : 11-09-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan PA GARUT Nomor 2047/Pdt.G/2015/PA.Grt
Tanggal 25 September 2015 — Pemohon >< Termohon
12 — 0
  • perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal),maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih
Pengadilan PA DONGGALA Perdata Agama
Register : 03-02-2016 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 20-09-2019
Putusan PA DONGGALA Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Dgl
Tanggal 14 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 9
  • Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahankedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai solusiterbaik Tasrih bi ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat ArRum ayat21 dan juga ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuanperkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga
Pengadilan PA DONGGALA Perdata Agama Perceraian
Register : 06-02-2013 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 26-03-2013
Putusan PA DONGGALA Nomor 048/Pdt.G/2013/PA.DGL
Tanggal 26 Februari 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
16 — 7
  • Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quodipandang sebagai solusi terbaik Tasrih bi ihsan;Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalamsurat ArRum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor tahun1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan
Pengadilan PA SERANG Perdata Agama Perceraian
Register : 01-07-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 04-02-2014
Putusan PA SERANG Nomor 774/Pdt.G/2013/PA.Srg
Tanggal 11 September 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
8 — 0
  • PemerintahNomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah beralasan Hukumdan rumah tangga telah terbukti tidak ada keharmonisan, sedangkan usahaperdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7tahun 1989 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintahnomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal iniPerceraian a quo dipandang sebagai Tasrih
Pengadilan PA GARUT Perdata Agama Perceraian
Register : 04-02-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan PA GARUT Nomor 299/Pdt.G/2015/PA.Grt
Tanggal 20 April 2015 — Pemohon Termohon
8 — 0
  • Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih bi ihsan, hal ini relevan denganpendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy SyariatilIslamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalamputusan ini yang menyatakan sebagai
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama Perceraian
Register : 02-06-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 0850/Pdt.G/2016/PA.Bjm
Tanggal 27 Oktober 2016 — Penggugat vs Tergugat
6 — 0
  • sesuaidengan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975serta Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usahaperdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasijo.Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah7dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2)serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyatatidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandangsebagai Tasrih
Pengadilan PA KEBUMEN Perdata Agama Perceraian
Register : 16-11-2011 — Putus : 25-01-2012 — Upload : 24-09-2014
Putusan PA KEBUMEN Nomor 2043/Pdt.G/2011/PA.Kbm
Tanggal 25 Januari 2012 — Pemohon dan Termohon
8 — 0
  • Nomor 1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka untukmenyelesaikan problem rumah tangga antara kedua belah pihak perceraian dipandangsebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yangterdapat dalam Kitab Ath Talaq min Asy Syariatil Islamiyati wal Qonun halaman 40 yangdiambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi ;Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkanya melakukan perceraian adalah adanyakehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika
Pengadilan PA DONGGALA Perdata Agama Perceraian
Register : 03-03-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PA DONGGALA Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Dgl
Tanggal 3 Agustus 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
11 — 5
  • Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai solusiterbaik Tasrih bi ihsan;Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam suratArRum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor tahun 1974 dinyatakanbahwa tujuan perkawinan
Pengadilan PA MAMUJU Perdata Agama
Register : 27-03-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 16-05-2019
Putusan PA MAMUJU Nomor 108/Pdt.G/2017/PA. Mmj
Tanggal 3 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 13
  • Pasal 82 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganperubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1)dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagaisolusi terbaik Tasrih bi ihsan:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersiratdalam surat ArRum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-09-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bln
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MAYANG RATNASARI, S.H.
Terdakwa:
DIDIK SUWANDI alias KANYUT bin TUNUT alm
22 — 12
  • ., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, PenuntutUmum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Marcelliani Puji Mangesti, S.H.
    Chahyan Uun Pryatna, S.H.Fendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Bin
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-01-2014 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor NO 03 / Pid. SUS / 2014 / PN. Btl
Tanggal 12 Maret 2014 — LUTFI bin MASRUDIN
22 — 8
  • TASRIH, S.E. Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh ADI RIFANI, S.H.,M.H. sebagai PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingiPenasihat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA SIDANG2425(HARRY GINANJAR, S.H.) (FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. )(DEVITA WISNU WARDHANTL, S.H.)PANITERA PENGGANTI(AM. TASRIH, S.E.)
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Umum
Register : 30-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bln
Tanggal 4 Juni 2020 — Penuntut Umum:
RUSNEN HELDAWATI, SH
Terdakwa:
AHMAD RAZIQIN bin MAHMUL HATRI
38 — 21
  • ,M.H, sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H danAlvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AhmadMakasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwadidampingi Penasihat Hukumnya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Chahyan Uun Pryatna, S.H.
    ,M.HAlvin Zakka Arifin Zeta, S.HPanitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bin
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Umum Penggelapan
Register : 04-08-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PN BATULICIN Nomor 243 / Pid.B / 2016 / PN Bln.
Tanggal 25 Oktober 2016 — H. RAKHDIANSYAH Bin (alm) ABDULLAH SANI
48 — 15
  • ,MH. masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untukumum pada hari : Selasa, tanggal : 25 Oktober 2016, oleh FERDI, SH sebagai Hakim KetuaMajelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, SH.MH, dan ANDI AHKAM JAYADI, SH.MHmasingmasing sebagi Hakim Anggota dan dibantu oleh A.M TASRIH, S.E. sebagai PaniteraPengganti, serta dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO, S.H.MH.
    ANDIAHKAMJAYADI, S.H..MH.Panitera Pengganti,ttdA.M TASRIH, S.E.
Pengadilan PA GARUT Perdata Agama Perceraian
Register : 17-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 16-02-2017
Putusan PA GARUT Nomor 1250/Pdt.G/2016/PA.Grt
Tanggal 28 Juli 2016 — Pemohon >< Termohon
8 — 2
  • tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih