Siliwangi Km. 35, Desa Benda, Kec.Cicurug, SukabumiJawa Barat yang merupakan yurisdiksi PengadilanHubungan Industrial/Tipikor Pada Pengadilan Negeri Klas 1 A KhususBandung;Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004sebagaimana dimaksud diatas, maka Pengadilan HubunganIndustrial/Tipikor Pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Bandungberwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perkara aquo; DALAM POKOK PERKARA Hal. 3 dari 23 Putusan No. 111/Pdt.SusPHI/2020/PN.BdgPERISTIWA

AGUS HERIYANTO, SH,Penasihat Hukum: Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin,Pengadilan Negeri tersebut.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Banjarmasin yang menghunjuk Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini ;Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara terdakwa ;Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli danketerangan terdakwaTelah

Sigit Sutanto, SH.MH.PANITERA PENGGANTId.t.oUsman, SH.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNIP: 19611231 198503 1 029 Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 128/Pid/2018/PT BNA.

Alat bukti telah dicocokkan denganaslinya dan bermaterai secukupnya (T.1).Fotokopi surat pengantar kutipan pidana nomor : W16U1/1723/HK.01/TIPIKOR/V/2013tanggal 30 Mei 2013..

EDDY RISDIANTO, SHPANITERA PENGGANTId.t.oUSMAN,SHUntuk salinan yang sama bunyinya oleh:Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda AcehPlt. PaniteraBiaya perkara tingkat banding :1. Redaksi...... Rp. 5.000,. Meterai..... Rp. 6.000,3. Biaya Proses.... Rp. 139.000,Jumlah,........ Rp. 150.000,NH. SAID SALEM, SH. MH.12

Dan memerintahkan TergugatI/Terbanding Il untuk mewajibkan mencabut objek sengketa berupaSertipikat Hak Milik Nomor : 258/Tlogosari Kulon, penerbitan Sertipikat padatanggal 18 November 1996 dengan Gambar Situasi tanggal 1 Mei 1996 atasnama Liem Wie Tjen; Menyatakan Kepada Tergugat I/Terbanding untuk menerbitkan SP3 kepadaPenggugat/Pembanding berdasarkan bukti surat yang dibatalkan olehPutusan Tipikor No. 134/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR.

PUTUSANNo. 49 PK/PID/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :Nama : EFFOST TURIAN GULO Alias EFFOST ;tempat lahir : Nias ;umur / tanggal lahir : 59 Tahun/21 Agustus 1946 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : JI.

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Bandung sejaktanggal 06 April 2011 sampai dengan tanggal 04 Juni 2011 ;7. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.l. BidangYudisial tanggal 28 Juni 2011 No. 1286/2011/S.511.Tah.Sus/PP/2011/MA.,Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negaraselama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2011 ;8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.l. u.b.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor17/TIPIKOR/2011/PTBdg., tanggal 23 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagaiberikut : Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumtersebut ;Hal. 18 dari 93 hal. Put.

Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara di kedua tingkat peradilan,yang di tingkat banding sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.17/TIPIKOR/2011/PT.Bdg. Jo.

BANDUNG dalam perkara tindakpidana korupsi No. 17/TIPIKOR/2011/PTBdg tanggal 23 Mei 2011 Joputusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor434/Pid.B/2010/PN.Tsm Tanggal 02 Maret 2011.Lebih lanjut, sesuai ASAS LEGALITAS sebagaimana dijelaskandalam pasal 1 ayat (1) KUHP dan HUKUM IN CONCRETO melaluiputusan MAHKAMAH KONSTITUSI NO : 003/PUUIV/2006, PemohonKasasi menyampaikan pemahaman yang berkaitan dengan :1. Azas legalitas mengandung 3 pengertian :a.

,MH., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. TenriMuslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.AnggotaAnggota ; Ketua ;Ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.Ttd./H. Surachmin, SH., MH.Panitera Pengganti ;Ttd./Hj.

. : PRINT10/N.8.13/Ft.1/11/2013 sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengantanggal 10 Desember 2013 ;Hakim Tipikor, tanggal 02 Desember 2013, Nomor59/Pid. Tpk/2013/PN.Tk, sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan31 Desember 2013 ;5.

Unsur tentang pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 yang dijuntokan dalampasal dakwaan Kesatu Subsidair oleh Penuntut umum terhadap perbuatanTerdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor tersebut menyebutkanbahwa :(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujudatau barang tidak bergerak yang digunakan untuk

(Hakim Adhoc Tipikor) dan HARIDI SH(Hakim AdHoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusantersebut diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk umum pada hariSenin ,tanggal: 27 Januari 2014, oleh Ketua Majelis didampingi oleh HakimhakimAnggota tersebut dengan dibantu oleh Sihaini sebagai panitera penggantidihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung . serta dihadapanterdakwa ;HakimHakim Anggota Majelis: Ketua Majelis Hakim:JAINI BASIR SH MIEN TRISNAWATI,SH.MH(Hakim

Adhoc Tipikor)HARIDI SH(Hakim Adhoc Tipikor)Panitera PenggantiSIHAINI

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014 ; 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 17Januari 2015 ;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung (1) sejak tanggal18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 ;7.

Saudara Narwin SaputraSebagai Penjabat Kepala Desa Balida Kecamatan Dawuan KabupatenMajalengka, baik secara bersamasama atau sendirisendiri dengan BOYASISWANTO (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang),pada sekitar bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan bulan Septembertahun 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013,bertempat di Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka atausetidaktidaknya di suatu tempattempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Narwin SaputraSebagai Penjabat Kepala Desa Balida Kecamatan Dawuan KabupatenMajalengka, baik secara bersamasama atau sendirisendiri dengan BOYASISWANTO (belum tertangkap dan masuk masuk dalam Daftar PencarianOrang), pada sekitar bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan bulanSeptember tahun 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2013, bertempat di Desa Balida, Kecamatan Dawuan KabupatenMajalengka atau setidaktidaknya di suatu tempattempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

,masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, Putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itujuga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MAMANSUPRATMAN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri olehINDRA ADITYA, S.H., selaku Penuntut Umum, serta dihadiri pula olehterdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim KetuaMajelis,MARSIDIN NAWAWI, SH., MH., MARUDUT BAKARA, SH.RODJAI S. IRAWAN, SH. MM.

Timor Tengah Selatan ;FSFISION POIGSIAD: 5 secasnesscnnnccmennnannemnecmaneSekertaris Desa Kualeu Periode 2006 s/da= Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan suratperintah / penetapan penahanan oleh : =2= 22 = 292 222 noone Penyidik tidak dilakukan penahanan ; Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni2014 ; Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ; Perpanjangan

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 ; Putusan Perkara Nomor: 67/Pid.SusTPK/2014/PT.KPG., Halaman 1 Perpanjangan tahap pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22Oktober 2014 ; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi KupangPasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengantanggal 15 November

2014 ; Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 16 November 2014 sampaidengan tanggal 13 Januari 2015 ; es Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama A.LUIS BALUN, S.H. dan WILLEM ERENS M.

Cinyosog Rt 008/004Ds Undrus Binagung KecKadudampit Kab SukabumiAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa UndrusBinangun .Pendidikan : SPMA ( Berijazah) Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh ;e Penyidik tidak ditahan .e Penuntut Umum sejak tanggal O08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei2013.e Perpanjangan penahanan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 .e Perpanjangan penahanan ke 2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal

27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013e Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak 16 Juli 2013 sampai dengan 14Agustus 2013.e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tgl.15 Agustussampai dengan 13 Oktober 2013.e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung ke1, sejaktgl. 14 Oktober 2013 sampai dengan 12 Nopember 2013 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : EKA AGUSTRIANTO SA ,SH.MH ,TAOFIK SAPRUDIN,SH Advokat/ Konsultan hukum pada LAW OFFICE EKAAGUSTRIANTO

Cinyosog Rt 008/004Ds Undrus Binagung KecKadudampit Kab SukabumiAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa UndrusBinangun .Pendidikan : SPMA ( Berijazah) Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh ;e Penyidik tidak ditahan .e Penuntut Umum sejak tanggal O08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei2013.e Perpanjangan penahanan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 .e Perpanjangan penahanan ke 2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal

27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013e Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak 16 Juli 2013 sampai dengan 14Agustus 2013.e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tgl.15 Agustussampai dengan 13 Oktober 2013.e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung ke1, sejaktgl. 14 Oktober 2013 sampai dengan 12 Nopember 2013 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : EKA AGUSTRIANTO SA ,SH.MH ,TAOFIK SAPRUDIN,SH Advokat/ Konsultan hukum pada LAW OFFICE EKAAGUSTRIANTO

Klaten, kecuali saat ini berada di LembagaPemasyarakatan Khusus Wanita Bulu Semarang;Hal tersebut juga menunjukkan tindakan Jaksa Penuntut Umummemasukkan Terdakwa (Dwi Purwandari, SIP) ke dalam Daftar PencarianOrang (DPO) dan Sidang Terdakwa dilakukan dengan tanpa kehadiranTerdakwa adalah tidak benar, dengan kata lain, dengan tidak sahnyapanggilan mengakibatkan memasukkan Terdakwa kedalam DPO dansidang tanpa kehadiran Terdakwa adalah tidak sah, maka akibat hukumnya,Pemeriksaan Persidangan pengadilan Tipikor

Nomor 237 PK/Pid.Sus/2016hukum yang bertentangan dengan KUHAP, maka mengakibatkan BatalDemi Hukum termasuk halnya Surat Panggilan Tersangka dan BeritaAcara Penyidikan atas nama Tersangka Dwi Purwandari, Sip, selanjutnyahal tersebut menyebabkan baik dakwaan dan tuntutan Jaksa PenuntutUmum maupun Putusan Pengadilan Tipikor Semarang yangmendasarkan Surat panggilan dan Berita Acara Penyidikan tersebutadalah tidak sah dan Batal Demi Hukum pula;.

dihitung lagi ;Sehingga mengakibatkan perhitungan jumlah kerugian yang menjadidasar tuntutan penuntut umum dan pertimabangan berikut amarmajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Semarang menjadi keliru dan tidak benar mengenaiperhitungan kerugiannya, hal tersebut sangat merugikanTerdakwa/Terpidana Dwi Purwandari, Sip. karena dibebankankerugian uang yang jauh lebih besar daripada yang sebenarnya.Dengan demikian kerugian yang dituntut penuntut umum dan putusanpengadilan tipikor

surat pemidanaan harus memuat, pertimbangan yang disusun secararingkas menganai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yangdiperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuankesalahan Terdakwa;Bahwa ayat (2) berbunyi :Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h. j,dan Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hokum;Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan Pasal 197 ayat (2)KUHAP, buktibukti surat yang sesat tersebut dipakai oleh MajelisHakim Pengadilan Tipikor

Oleh karenanya sebagaikonsekuensi hukumnya, Terdakwa harus diputus bebas, karenapelanggaran Pasal 54, Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 KUHAP, sesuaiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K/Pid/1991tanggal 16 September 1993;Berdasarkan yang telah kami uraikan di atas, maka telah terbuktiPengadilan Tipikor Semarang adalah telah jelas memperlihatkankekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuanPasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP ;.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TingggiDKI Jakarta tanggal 13 Desember 2017 Nomor 345/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal11 Januari 2018 di Rutan Salemba.12. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TingggiDKI Jakarta tanggal 27 Desember 2017 Nomor 351/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret2018 di Rutan Salemba.13.

Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa padatanggal 13 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri JakartaUtara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor96/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 8 Desember 2017 ;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 42/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST kepada Terdakwa tertanggal 4 Januari 2018;Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2018 yang diterimaPanitera Muda Tipikor

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10Januari 2018 ;Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor42/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST kepada Terdakwa ttertanggal 11Januari 2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwatertanggal 18 Januari 2018 yangditerima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 19 januari 2018;Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :Halaman 46 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI01/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/

atau perekonomiannegara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunannasional yang menuntut efisiensi tinggi;Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam perkara ini dilakukan olehTerdakwa secara berulangulang;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harusmempunyai efek jera bagi yang bersangkutan dan sekaligus dapat mencegahanggota masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Tipikor

Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2017 Nomor print4664/P.1.10/Ft.1/10/2017 sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengantanggal 11 November 2017;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 November 2017 Nomor: 36/Tah.Hk/Pen.Pid.SusTPK/2017/PN Dps, sejak tanggal 06 Nopember 2017sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriDenpasar tanggal 28 Nopember 2017 Nomor: 36/Tah.Ket

atau turutmelakukan perbuatan secara bersamasama atau bertindak secara sendirisendiri dengan Made Rai Suka Dana selaku Perbekel Desa MengwitaniKecamatan Mengwi dan Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantu KaurKeuangan Desa Mengwitani (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), padahari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam pada tahun 2014bertempat di kantor Desa Mengwitani jalan Pratu Rai Madra atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor

melakukan atauturut melakukan perbuatan secara bersamasama atau bertindak secarasendirisendiri dengan Made Rai Suka Dana selaku Perbekel DesaMengwitani Kecamatan Mengwi dan Ni Kadek Wirastini selaku staf pembantuKaur Keuangan Desa Mengwitani (terdakwa dalam berkas perkara terpisah),pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam pada tahun 2014bertempat di kantor Desa Mengwitani jalan Pratu Rai Madra atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Balimasingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan WakilKetua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 11 April 2018 tentang Penunjukan MajelisHakim Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,Hal 68 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus TPK/2018/PT PDS.putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hariRabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiriHakimHakim Anggota serta dibantu oleh

Islam Jakarta;Dosen Tidak Tetap pada Program Pascasarjana Ilmu HukumUniv.lslam Jakarta (pengajar mata kuliah tindak pidana korporasi,teori hukum, pembaharuan hukum pidana);Pengajar pada SESPIM POLRI Mata Pelajaran PerkembanganHukum dan HAM tahun 2009;SESPATVSESPIMTI POLRI Mata Pelajaran Perkembangan Hukumdan HAM tahun 2010, 2011, 2013;Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli Hukum Pidanaterkait beberapa perkara, yaitu:Perkara korupsi Billy Sindoro di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusattahun

2009;Perkara Bahasyim Safii di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun2010;Perkara gratifikasi Gayus Tambunan di Pengadilan Tipikor Jakartatahun 2011;Perkara suap dan TPPU Waode Nurhayati di Pengadilan TipikorJakarta 2012;Perkara suap dan gratifikasi Angelina Sondakh di PengadilanTipikor Jakarta tahun 2013;Perkara suap PTI.

Indoguna di Pengadilan Tipikor Jakarta tahun2013;Perkra suap Zulkarnaen Jabbar dan Dendy di Pengadilan TipikorJakarta tahun 2013;Perkara Korupsi PDAM Jambi di Pengadilan Tipikor Jambi tahun2012;Perkara Korupsi Indar Atmanto IM2 di Pengadilan Tipikor tahun2013;Bahwa bagian inti delik Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 ,adalah sebagai berikut:Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/201 7/PN Pdp. (ITE)a.

Syarat formil pengajuan kasasi oleh Terdakwa: Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon telahmemutus perkara a quo pada tanggal 25 April 2016, dan olehPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon telahmemberitahukan putusan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumpada tanggal 10 Juni 2016, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan kasasi pada tanggal 22 Juni 2016 dengan demikianpernyataan kasasi yang diajukan masih dalam tenggang waktusebagaimana diatur dalam Pasal 245 Ayat (1)

Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon sama sekalitidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan salah dalampenerapan hukumnya, karena tidak secara cermat mempertimbangkantentang tidak didampinginya Terdakwa oleh Penasihat Hukum secaranyata pada Tingkat Penyidikan Kejaksaan Negeri Ambon CabangBanda, di mana Penyidik tidak memberitahukan kepadaTerdakwa/Pemohon Kasasi tentang hakhaknya untuk didampingi olehPenasihat Hukum dan juga tidak menunjuk Penasihat Hukum kepadaTerdakwa/Pemohon

Majelis Hakim Agung yangmemeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Kasasi;Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon (Judex Facti)tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidakmenjalankan fungsinya sebagai peradilan ulang, yaitu PengadilanFakta, karena hanya mengambil alin dan memperbaiki putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon,tanpa memeriksa secara cermat dan jelas tentang Faktafakta hukumyang terungkap dalam persidangan antara lain:1.1.

UndangUndang jika ada larangannya;Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah membuat SK tanggal mundurtersebut dapat dimasukkan dalam perbuatan pidana pemalsuan surat asalunsurunsur dari pidana pemalsuan surat tersebut semuanya terpenuhi, namunperlu diketahui, tidak semua surat yang dapat dipalsukan, sebab KUHP telahmengelompokkan suratsurat yang dapat dipalsukan tersebut menjadi 4(empat) kategori;Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut lebih mengarah kepada tindak pidanakorupsi ;Bahwa menurut Pasal 2 UU Tipikor

hukum tertulis dahulu, adajuga yang melanggar norma, awalnya diterapkan dalam hukum perdata;e Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memang dijadikan acuan, namunhakim tetap memiliki kebebasan untuk memutus suatu perkara, contohnyadalam kasus terpidana Andy Ahmad, apabila menggunakan perbuatanmelawan hukum secara formil, ia tidak dapat dihukum, namun bilamenggunakan perbuatan melawan hukum secara materiil, ia dapat dipidana,walaupun MK telah mencabut perbuatan melawan hukum secara materiildalam tipikor

IDA RATNAWATI, SH., MHsebagai Ketua Majelis, ITONG ISNAENI, SH., MH dan AHMADBAHARUDDIN NAIM., SH.MH (Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Hj.IDA RATNAWATI, SH., MH tersebut didampingi oleh ITONG ISNAENI,SH.MH dan AHMAD BAHARUDDIN NAIM SH, MH (Hakim Ad Hoc Tipikor)sebagai Hakimhakim Anggota, RENILDA BIDARI, S.H.

MH(HAKIM ADHOC TIPIKOR)Panitera PenggantiRENILDA BIDARL, SH.,142

Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang Nomor: 18/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg tanggal 19 Desember 2011 atas nama Arroyan dkk tidakmempertimbangkan rasa keadilan sehingga tidak memenuhi rasa keadilandan bahkan justru menciderai rasa keadilan dalam masyarakat dan pencarikeadilan.Bahwa perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saksi Wiyantidengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para Terdakwa 1.Arroyan, Terdakwa 2. Jeffry Arsand, S.Sos, dan Terdakwa 3.

Bahwa dalam menjatuhkan putusan hukuman tambahan berupa uangpengganti, Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Tipikor Semarangdalam pertimbangannya hanya mendasarkan pada keterangan Terdakwasaja yang dalam pengakuannya di persidangan masingmasing hanyamendapat bagian Rp 4.000.000,00.

Pertimbangan tersebut telahmengabaikan alat bukti lain yakni keterangan saksisaksi (khususnya parapengurus KSMP yang telah menyerahkan uang potongan kepada paraTerdakwa), keterangan saksi Wiyanti, keterangan ahli BPKP, serta alat buktipetunjuk.Dalam hal ini Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tipikor Semarangtelah melakukan kekeliruan yaitu cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang.

Demikian juga adalah tidak tepat apabila berdasarkanpersangkaan tersebut kemudian pembayaran uang pengganti juga denganbegitu saja dibagi 3 untuk para Terdakwa, tanpa dibuktikan untuk masingmasing Terdakwa berapa besar uang yang dinikmati karena belum tentusama.Dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim banding telah salahmenafsirkan pertimbangan fakta persidangan dalam putusan Tipikor tingkatpertama pada Pengadilan Negeri Semarang.

dan dikuasai para Terdakwa tersebutmenjadi tanggung jawab para Terdakwa bertiga tersebut, sehinggaPengadilan Tipikor tingkat pertama dalam putusannya menjatuhkan pidanatambahan uang pengganti masingmasing dibebani uang pengganti sebesarRp 390.000.000,00 : 3 = Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah).Berdasarkan uraian pertimbangan fakta persidangan tersebut, makapertimbangan Majelis hakim banding yang menyatakan bahwa putusanPengadilan Tipikor tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana tambahanuang