Ditemukan 39596 data
28 — 15
Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2001 Penggugat dan Tergugattelah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan SingkutKabupaten Sarko, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor : 195/23/V/2001 SERI QG tanggal 18 Mei 2001;Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 51/Padt.G/2022/PA.Srl2.
Bukti SuratFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/23/V/2001 SERI QG Tanggal 18Mei 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanPelawan Singkut Kabupaten Sarko, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;ll. Bukti Saksi1.
GILBERT LISTER
Tergugat:
1.HERLINA HARAHAP,S.KEP, M.KES, DKK
2.YAYASAN PELITA ADI WANGSA NUSANTARA STIKES PRIMA
85 — 27
Bahwa menurut hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal207 HIR jo. Pasal 208 HIR., disebutkan bahwa: Perlawanan pihak ketigaterhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkanketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg;7.
1.AHMAD JAZULI, S.Hut alias AHMAD JAZULI bin H. MUZAMIL, BE alias MUZAMIL
2.IIN PARLINA binti H. IRHAMSJAH alias IRHAMSYAH
21 — 9
PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2019/PA.BjmwotaaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara yang diajukan oleh :AHMAD JAZULI, S.Hut alias AHMAD JAZULI bin H.
Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Ssuratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Bjm Halaman 1 dari 11 halDUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 18April 2019 telah mengajukan permohonan Pembetulan Dalam Kutipan AktaNikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasindengan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Bjm, tanggal 22
DUA PUTRApada hari Selasatanggal 08 Maret 2016sekira pukul 01.00WIB, atausetidaktidaknya pada suatu hari di bulan Maret 2016 atau masih diHalaman 3 dari 30Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN Tbkdalam tahun 2016, bertempat di perairan Tanjung Parit KabupatenBengkalisProvinsi Riau (Indonesia),ketika dalam pelayaran dari Batu Pahat(Malaysia)tujuaan Bengkalis Provinsi Riau (lIndonesia)pada posisi titikkoordinat01 39 195 U / 102 26 658 T yang merupakan WilayahPerairan RepublikIndonesia atau setidaktidaknya
DUA PUTRA yang di nakhodai terdakwa masih dalampelayaran menuju Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) di Perairan TanjungHalaman 4 dari 30Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN TbkParit KabupatenBengalis Provinsi Riau (Indonesia) pada posisi koordinat 01 39 195 U / 102 26 658 T bertemu dengan kapal Patroli Bea CukaiBC. 20008 yang sedang melakukan patroli. Kemudian Komandan kapalPatroli Bea Cukai BC. 20008 memerintahkan nakhoda kapal KM. DUAPUTRA untuk berhenti. Setelah kapal KM.
DUA PUTRA yang dihentikan danditegah oleh Kapal Patroli BC. 20008 di Perairan Tanjung ParitKabupatenBengkalis Provinsi Riau (Indonesia)pada posisi titik 01 39 195 U / 102 26 658 T yaitu berada didaerah perairan RepublikIndonesia.Perbuatan terdakwa Zulkarnain Bin Samsudinsebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undangundang RI Nomor 17 Tahun2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabenan.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan
DUA PUTRAyang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC. 20008 di PerairanTanjung Parit KabupatenBengkalis Provinsi Riau (Indonesia)pada posisititik 01 39 195 U / 102 26 658 T yaitu berada didaerah perairanRepublik Indonesia.Menimbang,bahwa Kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untukmempertimbangkan secara cermat, apakah terdakwa terbukti atau tidak,melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umumdalam tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 102 huruf (a) UU No 17Tahun
DUA PUTRAyang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC. 20008 di PerairanHalaman 23 dari 30Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN TbkTanjung Parit KabupatenBengkalis Provinsi Riau (Indonesia)pada posisititik 01 39 195 U / 102 26 658 Tyaitu berada didaerahperairan Republik Indonesia.Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwaterdakwa terdakwa selaku nahkoda KM.
NURSIAH
Tergugat:
1.HJ. SITI MARYAM B. AHMAD
2.SUDIRMAN AHMAD Alias DAE ONE
Turut Tergugat:
1.SUDIRMAN AHMAD ALIAS DAE ONE
2.H. SYAMSUDIN USMAN
3.MARIAMA H. SYAMSUDIN
4.ALANDA H. ABDULLAH
5.RAHMAH MUHDAR
6.JUNALTI
89 — 56
Yang dikaitkanpula dengan ketentuan Pasal 195 HIR Jo pasal 207 HIR Jo Pasal 208HIR dan berdasarkan Buku II MA RI pada halaman 145 disebutkanbahwa "perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sitaeksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 HIR jo Pasal206 RBg";Bahwa berdasarkan jurisprudent dan ketentuan Pasal 195 HIR Jo Pasal206 HIR Jo Pasal 207 HIR Jo Pasal 208 HIR tersebut, maka kami menilaibahwa pihak pelawan bukanlah pihak ketiga yang dimaksud oleh pasaltersebut.
Artinyabahwa oleh karena tanah sengketa sudah dialihkan oleh ibu dari pelawankepada turut terlawan II maka secara hukum tidak ada hubungan hukumapapun lagi antara pelawan dengan tanah sengketa dan kedudukanhukum pihak pelawan dalam perkara a quo secara hukum tidak dapatdinilai sebagai pinak ketiga sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuanpasal HIR tersebut;Bahwa demikian pula apabila ketentuan Pasal 195 HIR Jo Pasal 206 HIRdikaitkan dengan ketentuan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv mengaturhal untuk
Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan ;Dan untuk lebih jelasnya kita dapat mempelajari dan menela'ah bunyiPasal 195 ayat (6) HIR jika hal menjalankan putusan itu dibantah, danjuga jika yang membantah itu adalah orang lain, oleh karena barang yangHalaman 9 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpudisita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentangupaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilannegeri yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan
12 — 4
Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu kepada KepalaKantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi ditolaksebagaimana suratnya tertanggal 19 Desember 2012, Nomor : XXXdengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai umur 195. Bahwa sebagaimanapun Pemohon' tetap bermaksud hendakmelaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan perempuanpillhannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab,dikhawatirkan akan terjadi pelangaran terhadap hukum syara' ;6.
40 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
melanggar hukum dan undangundang, yaitu Pasal 195Rbg. dan Pasal 23 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970, oleh karena ituputusan a quo dapat dibatalkan ;Bahwa Hakim Banding dalam putusannya menyatakan :.... mMengingat pasalpasal undangundang dan ketentuanketentuan lainyang berhubungan dengan perkara ini ;Demikian pula Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan mengingat, ketentuan peraturan yang bersangkutan ;Bahwa pendapat judex facti semacam ini adalah merupakan pelanggaranhukum dari Pasal 195
Rbg/Pasal 23 UndangUndang Nomor 14 Tahun1970 yang pada pokoknya menyatakan :peaye segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasanalasan dandasardasar putusan itu, juga harus memuat pula pasalpasal tertentu dariperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikandasar untuk mengadili ;Bahwa Pasal 195 Rbg/Pasal 23 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970mewajibkan judex facti dalam putusannya mencantumkan alasanalasanserta pasalpasal undangundang yang diterapkan dalam perkaratermaksud
28 — 10
datang lagi menghadap ke persidangan dan tidakpula menyuruh orang lain untuk datang menghadap' sebagai wakilatau kuasanya, meskipun telah dipanggil sebanyak 2. kalipanggilan sedangkan biaya untuk pemanggilan selanjutnya sudahhabis.Menimbang, bahwa karena biaya perkara habis maka MajelisHakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untukmenegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara.Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bukittinggitelah mengeluarkan Surat Teguran Nomor : W3A.4/195
AIPTU AGUS DWI HARSONO
Terdakwa:
PRIYONO Als. KAWOK Bin SURADI
76 — 7
., M.H.........ccccceecceeeeeeaeaeees Hakim ;Nama > SrU HANdaru, S.H..... 2. cece eeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeaees Panitera Pengganti;Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik yangditerima Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan surat pengiriman berkasperkara Nomor: B/195/X/2018/Polsek, tanggal 29 Oktober 2018;a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan sepanjang dalam berita acarapenyidik ;b.
57 — 40
Bahwa dasar pengajuan perkara perlawanan a quo dari Pelawan selakupihak ketiga (derden verzet) yang mempunyai hak atas barang jaminantersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR,dalam buku R.SOEROSO, SH, dengan judul : WHukum AcaraPerdata,Lengkap& Praktis.
Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Buku II, Cetakan ke5, Mahkamah Agung RI, Tahun2004, halaman 144 s/d 148, dan khusus dalam point 44.1 menentukansebagai berikut :"Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoirdan sita eksekusi, hanya dapat dijalankan atas dasar hak milik, jadihanya dapat diajukan oleh pemilik atau orangyang merasa bahwa iaadalah pemilik barangyang disita dan diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal 195
Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR menyebutkan :Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu diajukan olehORANG LAIN yang mengakui barang yang disita itu sebagai MILIKNYA,maka hal ituserta segala perselisihan tentang upaya paksa yangdiperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh Pengadilan Negeriyang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu ;2.
Bahwa dari ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pedoman TugasAdministrasi Pengadilan jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 786 K/Pdt/1988 tanggal 05 Agustus 1992 jo. No. 306 K/Sip/1962 tanggal 31Oktober 1962, jelas menyebutkan bahwa :"PERLAWAN HANYA DAPAT DIAJUKANATAS DASAR KEPEMILIKAN"5. Bahwa yang menjadi pokok masalah sekarang apakah benar Pelawansebagai PEMILIK ATAS dua bidang tanah SHM No. 2376/Kel.GrogolUtara atas nama Turut Terlawan (DR. OESMAN SAPTA) yang terletak diJin.
tuntutan tersebut sangatberkaitan dengan tuntutan dalam pokok perkara yang harus dibuktikan dalampersidangan, sehingga dengan demikian oleh karena tuntutan provisi tersebutsangat erat hubunganya dengan tuntutan dalam pokok perkara, maka tuntutantersebut patutlah untuk ditolak.DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Terlawan dalam surat jawabanya telah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya Pelawan tidak mempunyai kwalitas sebagaiPelawan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan pasal 195
72 — 57
HAJI ZUBAEDI masingmasingPenggugat / Pembanding Pemohon Kasasi angka 1 dan 2.Bahwa gugatan Perlawanan Para pelawan dalam perkara ini,bertentangan dengan ketentuan yang digariskan pasal 195 ayat (6)HIR/ pasal 206 ayat (6) RBg (exeptio peremptoria) yang padapokoknya menyebutkan bahwa perlawanannya terhadap sitaeksekutorial oleh pihak ketiga dilakukan atas alasan bahwa pihakketiga itu adalah orang yang semula bukan merupakan pihak dalamperkara yang bersangkutan akan tetapi oleh karena ia adalahpemilik
barang yang akan diserahkan kepada Penggugat dan bukanmilik Tergugat, sehingga yang harus dibuktikan oleh pihak ketigatersebut adalah bahwa barang tersebut merupakan BARANGMILIKNYA dan bukan milik Tergugat.Bahwa ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, pasal 206 ayat (6) RBgyang berbunyi:Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disitaitumiliknyaserta diadili seperti semulaHalaman 10 dari 61 hal.
Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR 1.5.perselisihan tentang upaya paksa yang diperintah oleh PengadilanNegeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusanituBahwa ternyata tidak satupun dari seluruh dalil gugatan perlawanini yang menyebutkan bahwa para pelawan memiliki bukti hukumkepemilikan atas obyek sengketa yang dimaksudkan pada putusanpengadilan negeri Selong yang dilawankan itu sehingga gugatanperlawanan ini tidak memiliki syarat materil sebagaimanaketentuan pasal 195 ayat (6) HIR,
HAJIZUBAEDI menguasai obyek sengketa dimaksud atas dasarperbuatan melawan hukum PENGGERGAHAN sebagaimana putusanPengadilan Negeri Selong Nomor:195/Pid.Ring/2011/PN.Sel tanggal15 Agustus 2011 silam, dengan tegas menyebutkan bahwa sdr. HAJISAR! alias HAJI MUARNI /T.1 adalah saksi Adchage, atas sdr.
Sel menguasaitanah obyek sengketa dengan cara melakukan perbuatan MelawanHukum penggergahan dengan alasan karena hakim dalam buktiT2 berupa fotocopi putusan no.195/PidRing/2011/PN.Sel telahmenjatuhkan putusan melepaskan para terdakwa dari segalatuntutan hukum karena tanah yang dikuasai oleh para terdakwamerupakan bagian dari tanah yang menjadi obyek sengketa dalamperkra gugatan malwaris di Pengadilan Agama Selong.adalahmerupakan pertimbangan yang tidak tepat karena bertentangandengan amar putusan
Terbanding/Terdakwa : Ali Djonler
86 — 48
KPPS) pada TPS 01 Desa Batuley dalampenyelenggaraan Pemilu tahun 2019 berdasarkan Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Aru No. 13/Kpt.03/8107.KPUKab/IV/2019,tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok PenyelenggaraPemungutan Suara di Desa Batuley Kecamatan Aru Utara Timur BatuleyKabupaten Kepulauan Aru untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, ditetapkan diBatuley pada tanggal 06 April 2019.Bahwa pada TPS 01 Desa Batuley sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap,pemilin yang memiliki hak suara adalah sebanyak 195
enam) surat Suara DPRD Provinsi.b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1DPRD Provinsi.c. 18 (delapan belas) lembar Catatan Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1.PlanoDPRD Provinsi.5. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019Nomor Kotak 05, Nomor TPS 1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK,Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, tanpa DisegelBerisikan:a. 195
enam) surat Suara DPRD Provinsi.b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1DPRD Provinsi.c. 18 (delapan belas) lembar Catatan Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1.PlanoDPRD Provinsi.. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019Nomor Kotak 05, Nomor TPS 1, Nama PPS Desa Batuley, NamaPPK, Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, tanpa DisegelBerisikan:a. 195
41 — 15
Putusan No. 410/Pdt.G/2019/PA.Kdssungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus sebagaimana Kutipan AktaNikah Nomor 195/23/IV/2011 tanggal 10 April 2011;2.
Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/23/IV/2011 tanggal 10 April2011, atas nama Awang Irawan bin Aryono dan Catur Fitriana binti SlametSyukur, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, bermeterai cukup, telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);4.
Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telahmenikah pada hari Ahad tanggal 10 April 2011 Masehi, bertepatan dengantanggal 6 Jumadilawal 1432 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus sebagaimanatersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 195/23/IV/2011 tanggal 10 April2011;2.
MULYANI
Tergugat:
KARYONO
34 — 10
diajukan oleh Pelawan terlebin dahulu dikaitkan denganpetitum dari perlawanan Pelawan serta buktibukti yang diajukan oleh Terlawan;Menimbang, bahwa perlawanan tereksekusi terhadap pemohoneksekusi diatur dalam Pasal 207 HIR yang menyatakan bahwa Perlawananoleh yang berhutang terhadap pelaksanaan penyitaan baik terhadap bendabenda bergerak maupun terhadap bendabenda tetap, diajukan oleh oleh siPelawan baik secara tertulis maupun dengan lisan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan putusan (Pasal 195
Nomor 676 K/PDT/2018 (Tlwlll) yang telah berkekuatan hukum tetap (TlwIV), dan Terlawan dalam perkara tersebut sebagai pihak yang menang danPelawan sebagai pihak yang kalah, tetapi Pelawan tidak mau melaksanakanputusan tersebut secara suka rela, maka Terlawan mengajukan permohonaneksekusi Sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR (bukti TlwV, TlwVI, dan TlwVil;Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.Plw/2019/PN SkhMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 dan P2 maupun buktisaksi yang
benar;Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dinyatakan sebagai Pelawanyang tidak baik dan tidak benar, maka terhadap petitum selanjutnya tidakrelevan lagi untuk dipertimbangakan dan harus ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa telah ternyata gugatan Perlawanan Pelawandinyatakan ditolak, maka Pelawan sebagai pihak yang kalah dan dihukumuntuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp694.000,00 ( Enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);Mengingat dan memperhatikan, Pasal 195
298 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
, sesuai GambarSituasi/Surat Ukur Nomor 07877/1986 tanggal 8/12/1986 terletak diJalan Lempongsari Timur III/3A, Kelurahan Lempongsari,Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tercatat atas nama HadiSutedjo & Rendy Theodorus Soediono;dengan batasbatas sebagai berikut: Utara: lahan kosong; Selatan: Jalan Lempongsari Timur Ill Semarang; Barat: rumah Jalan Lempongsari Timur III A, Nomor 2, Semarang; Timur: rumah kosong;Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak MilikNomor 195; Sertifikat
Y% (seperempat) bagian tanah dan bangunan yang berdiri di atasSertifikat Hak Milik Nomor 195; Sertifikat Hak Milik Nomor 320;Sertifikat Hak Milik Nomor 321; Sertifikat Hak Milik Nomor 353;Sertifikat Hak Milik Nomor 237; Sertifikat Hak Milik Nomor 348;Sertifikat Hak Milik Nomor 1032; luas +2.000 m?
sesuai Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 07877/1986 tanggal08/12/1986 terletak di Jalan Lempongsari Timur III/3A, KelurahanLempongsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tercatatatas nama Hadi Sutedjo & Rendy Theodorus Soediono; denganbatasbatas sebagai berikut: Utara: lahan kosong; Selatan: Jalan Lempongsari Timur III, Semarang; Barat: rumah Jalan Lempongsari Timur III A, No 2, Semarang; Timur: rumah kosong;. % (seperempat) bagian tanah dan bangunan yang berdiri di atasSertifikat Hak Milik Nomor 195
86 — 35
bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge).Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : (satu) batang besi dengan panjang 44,5 cm dan lebar 6,8 cm.barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkankepada Saksisaksi dan Terdakwa, yang oleh mana bersangkutan membenarkannya,sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum etRepertum Nomor YM.01.08 : 195
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ahmad Labilo alias Homa bin Labilomengakibatkan Saksi Epiana alias Epi Binti Agus mengalami luka memarkemerahan di daerah pinggir luar paha kiri, batas luka tidak tegas, luka disertaibengkak dan nyeri tekan disebabkan benda tumpul sebagaimana disebutkan dalamVisum Et Repertum Nomor YM.01.08 : 195 / PL / V / 2016 tanggal 16 Mei 2016yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
menempeleng dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali dan pada saat itu Saksi Epi lagi duduk menyusui anak Saksi Epi.Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ahmad Labilo alias Homa binLabilo mengakibatkan Saksi Elpiana alias Epiana alias Epi binti Agus mengalami lukamemar kemerahan di daerah pinggir luar paha kiri, batas luka tidak tegas, luka disertaibengkak dan nyeri tekan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimanadisebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor YM.01.08 : 195
245 — 172
menjadi 2 bidang tanah, masingmasing : SHMNo. 195 seluas: 1.026 M? dan SHM No. 196 seluas : 3.235 M?.. Bahwa Tegrugat (P. M. Lani) kemudian secara tidak Sah Melawan Hakdan Melawan Hukum, menjual tanah milik Penggugat tersebut, kepada :6.a. Sdr. Soemitro Dijoko Oembaran, berdasarkan Surat Pernyatan Tanggal :19 Januari 1989, seharga Rp. 4.500.000, (ic. Akta Jual Beli Nomor : 8/KKU/IV/1983, tanggal : 6 April 1983, Seluas 1.026 M? (SHM.195);6.b. Dan sebidang lagi dijual kepada PT.
Tergugat 3;= Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pekarangan SoemitroDjoko Oembaran sesuai dengan Sertifikat No. 195 Surat UkurNo. 99/1978 dan juga berbatasan dengan dahulu tanah milikALFRED KRULL beralih ke ALEXANDER ANGI sekarang tanahmilik Tergugat 3 Marcel Fanggidae.= Sebelah Timur dahulunya berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.
ke Tergugat 3;= Selebah Bar. r n dengan tanah Pekarangan mitrDjoko Oembaran sesuai dengan Sertifikat No. 195 Surat UkurNo. 99/1978 dan juga berbatasan dengan dahulu tanah milikALRFED KRULL beralih ke ALEXANDER ANGI sekarang tanahmilikTerqugat 3 Marcel Fanggidae. = Sebelah Timur dahulunya berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.
SOEMITRO DJOKO OEMBARAN, SESUAI DENGAN SERTIFIKAT NO. 195 SURAT UKUR NO. 99/1978 DAN JUGA DENGAN JALAN MENUJUKE GUDANG MINYAK, sesuai dengan dalil Penggugat pada Petitum Poin3.
dan SHM 196 yaitu tanggal saatTergugat mengusulkan pemecahan SHM No. 15 kepada BPN atau setidaknyatanggal diterbitkannya kedua SHM, atau lebih mundur lagi yaitu setidaknya tanggalTergugat menjualkannya pada orang lain;Bahwa untuk menentukan tanggal tadi perlu dilihat pada tanggal Tergugat mengusulkan pemecahan SHM 15 menjadi SHM 195 dan 196 atau setidaknyatanggal terbitnya SHM 195 dan 196, akan tetapi kedua Sertipikat tersebut tidakmenjadi alat bukti surat olen Para Pihak, sehingga harus dilihat
1.IRA KRISTIANA
2.IVO KRISTIANA
Tergugat:
1.Yohanes Halim
2.KSU Montana Hotel Unit Simpan Pinjam Montana Kusuma Artha III.IV
3.KSU Montana Hotel
4.USP Montana Kusuma Artha I
5.Agustina Lenny
Turut Tergugat:
1.IKA KRISTIANA
2.ITA KRISTIANA
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
4.Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang Propinsi Jawa Timur
92 — 26
Bahwa, Para Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap eksekusiperkara aquo didasarkan pada alasan kepemilikan : yakni sebagaipemegang hak milik atas sebidang tanah yang berdiri bangunandiatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1051 yang terletak diKecamatan Klojen Kota Malang atas nama IRA KRISTIANA DAN IVOKRISTIANA sebagaimana diatur dalam Pasal 195 (6) jo. 208 HIR,Pasal 206 (6) RBg dan disyaratkan dalam Surat Edaran MahkamahAgung No. 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapatpleno
bagi pengadilan ( Romawi IlRumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 mengenai bantahan atasHalaman 8 dari 49 Putusan Perdata Nomor 128/Pat.Plw/2019/PN MIigsengketa tanah diperbaiki menjadi bahwa Para Pelawan mengajukanPerlawanan terhadap eksekusi perkara a quo didasarkan pada alasankepemilikan : yakni sebagai pemegang hak milik atas sebidang tanahsebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1051 yang terletak di KecamatanKlojen Kota Malang atas nama IRA KRISTIANA DAN IVO KRISTIANAsebagaimana diatur dalam Pasal 195
Halaman 4 angka 5 semula bahwa oleh karena Para Pelawan adalahselaku pemegang hak ( pemilik dan penguasa ) atas nama IRA KRISTIANADAN IVO KRISTIANA ( Para Pelawan ) yang didasarkan pada Akta JualBeli tertanggal 19Juni2012, maka berdasarkan Pasal 195 HIR, Pasal 206( 6 ) Rbg Perlawanan ini dapat diajukan oleh Para Pelawan dengan dasarHak Milik atas objek perlawanan tersebut dan oleh karenanya perlawananini telah tepat dan benar serta beralasan hukum, diperbaiki menjadi bahwaoleh karena Para Pelawan
Perlu TERLAWAN tegaskan,berdasarkan hukum setiap pihak dapatdiperkenankan mengajukan perlawanan apabila pihak tersebut memilikikepentingan juga atas objek a quo yang mana hal tersebut sama sekali tidaktercermin dalam dalil perlawanan yang diuraikan PARA PELAWAN (Vide:Putusan Mahkamah Agung RI No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan, SitaJaminan yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepadapemiliknya untuk mengajukan derden verzet. jo Pasal 195 (6) HerzienInlandsch Reglement (HIR) menyatakan
Bahwa berdasarkan fakta tersebut dan pengakuan para pelawandiatas sangat jelas bahwa para Pelawan tidak mempunyai kualitasuntuk mengajukan pelawanan karena Pelawan bukanlah pemilik objeksengketa hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 195 (6) dan7HIR,yang mengatur Perlawanan sita eksekutorial diajukan oleh pihakketiga atas dasar hak milik.Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089K/Pdt/1991 yang menjelaskan Sita Jaminan(CB) yang diletakan atasmilik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untukmengajukan
78 — 13
Yefriardi Wibisono, yang terletak di Jalan Darmo Permai selatanXVII/06 Surabaya, seluas 135 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanNasional ( BPN ) Kota Surabaya, tanggal 15 Desember 2006, dan telah ditegaskanjika Para Pelawan adalah sebagai pemilik dan Pemegang hak yang sah atas tanahtersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat ( 6 ) HIR Jo. Pasal 206ayat 6 RBg, terdapat cukup alasan hukum jika Pelawan mengajukan PerlawananA. quo.
Yefriardi Wibisono, yang terletak di JalanDarmo Permai selatan XVII/06 Surabaya, seluas 135 M2, yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan Nasional ( BPN ) Kota Surabaya, tanggal 15 Desember 2006,maka berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR Jo. Pasal 208 ayat 6 RBg.Perlawanan ini harus diterima dan dikabulkan, dan Grosse Risalah Lelang Nomor: 1066/2012 tanggal 24 September 2012 dan atas Panggilan Aanmanning No. :40/EKS/2013/PN.
Bahwa sesuai dengan pasal 195 ayat 6 HIR maupun pasal 378 Rv,gugatan Perlawanan hanya semata mata ditujukan untuk :a. melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupunsita marital;b. melawan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;c. melawan eksekusi grosse akta berdasar kekuatan pasal 224 HIR; d. melawan eksekusi perdamaian berdasar pasal 130 HIR. ; 3.
;Dengan demikian Pelawan telah mencampuradukkan PerlawananPelaksanaan Eksekusi Pengosongan dengan pembatalan ielangEksekusi Hak Tanggungan atas dasar perbuatan melawan hukum;Eksekusi Pengosongan diatur di daiam Pasai 200 ayat (11) HIRatau Pasal 218 ayat (2) RBg, sehingga sesuai dengan pasal 195 ayat 6HIR maupun pasai 378 Rv, apabila seseorang keberatan atasdilakukannya eksekusi pengosongan maka dia dapat mengajukanPerlawanan, karena Perlawanan hanya sematamata ditujukan untuk :Page 59 of 72 Put.No
Bahwa sesuai dengan pasal 195 ayat 6 HIR maupun pasal 378 Rv, gugatanPerlawanan hanya semata mata ditujukan untuk : a. melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupun sitaMarital ; 22222222222 22b. melawan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap; c. melawan eksekusi grosse akta berdasar kekuatan pasal 224 HIR; d. melawan eksekusi perdamaian berdasar pasal 130 HIR. ; 2.
ELBINER SILITONGA, MBA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
Kabar Ginting
240 — 134
. ;2, Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan SertipikatHak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 1281998 ;3.
dengan Pasal 45Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak GunaBangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan TerbatasPancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2 (Surat UkurNo.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195
/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, sehingga Penggugatseharusnya juga menggugat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara selaku pihak yang menerbitkanKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSumatera Utara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998 yang kemudiandijadikan dasar oleh Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna BangunanNo.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PancajayaAnekakarsa ;Il.
(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi SumateraUtara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal12=8=1998, yang terletak di Desa Lau Bakeri KecamatanHalaman 15PutusanPerkara No.44 / G/2018 /PTUNMDNNamorambe.Kabupaten Deli Serdang dengan batas tanah sebagai berikut Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ronet Ginting dan RobinsonTarigan ; Sebelah Selatan berbatas dengan jalan ke Kutalimbaru ; Sebelah Timur berbatas
Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan SertipikatHak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 1281998 ;5.