No.2214 K/PID.SUS/20142a Belanja Bantuan PKK sebesar Rp200.000.000,00b Belanja Bantuan Lembaga Keagamaan Rp6.293.500.000,00c Belanja Bantuan Organisasi Sosial KemasyarakatanLainnya Rp25.593.635.050,00Belanja bantuan Sosial Partai Politik sebesar Rp820.000.000,00Bahwa Terdakwa sebagai pengguna anggaran dalam pelaksanaanpengelolaan anggaran dana bantuan sosial sebagaimana ditetapkan dalamAPBD selain harus berpedoman pada ketentuanketentuan umum tentangpengelolaan keuangan juga harus mempedomani ketentuan

Kabupaten Lampung Tengah tahun 2007Buku III tanggal 9 November 2007, mengelola anggaran Belanja BantuanSosial sebesar Rp32.907.135.050,00 Kode Rekening Nomor120.120.35.00.00.5.1.5, dengan rincian sebagai berikut :Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesarRp32.907.135.050,00 dengan rincian :a Belanja Bantuan PKK sebesar Rp200.000.000,00;b Belanja Bantuan Lembaga Keagamaan Rp6.293.500.000,00;c Belanja Bantuan Organisasi Sosial Kemasyarakatan LainnyaRp25.593.635.050,00;Belanja bantuan Sosial Partai

lain atausuatu. korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa selaku Ketua kelompok ternak ANDINI MAKMUR awalmulanya mendapat informasi tentang adanya dana bantuan untukpengembangan ternak sapi dan contoh proposal bantuan hibah darisaksi MARYANTO, lalu terdakwa mengakses program bantuan sosialuntuk kelompok ternak ANDINI MAKMUR kepada salah satu staf ahlianggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Partai

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perobuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan carasebagai berikut :e Bahwa terdakwa selaku Ketua kelompok ternak ANDINI MAKMUR awalmulanya mendapat informasi tentang adanya dana bantuan untukpengembangan ternak sapi dan contoh proposal bantuan hibah darisaksi MARYANTO, lalu terdakwa mengakses program bantuan sosialuntuk kelompok ternak ANDINI MAKMUR kepada salah satu staf ahlianggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Partai

bukubuku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaanadministrasi, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :e Bahwa terdakwa selaku Ketua kelompok ternak ANDINI MAKMUR awalmulanya mendapat informasi tentang adanya dana bantuan untukpengembangan ternak sapi dan contoh proposal bantuan hibah darisaksi MARYANTO, lalu terdakwa mengakses program bantuan sosialuntuk kelompok ternak ANDINI MAKMUR kepada salah satu staf ahlianggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Partai

Bahwa tugas Saksi adalah melayani penjualan ke konsumen, mengawasikaryawan toko, menilai barang yang akan ditukar tambah, dan terkadangmenyetor uang ke Bank BCA, jika pemilik, TIO PETRUS KRISTIANTO,berhalangan;Bahwa pada tahun 20072008 umumnya Saksi membeli HP(handphone) merk NOKIA dan sedikit merk baru;Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa TIO PETRUS KRISTIANTO membelihp ;Bahwa pada tahun 20072008 umumnya TIO PETRUS KRISTIANTOberjualan merk NOKIA;Bahwa pelanggan terdiri dari eceran atau countercounter/partai

);Bahwa pembayaran countercounter/partai, umumnya dengan membawabilyet giro/kas, tetapi ada juga yang transfer.

Borobudur ada toko Supercell yang merupakan patunganusaha dengan pihak lain dengan system bagi hasil yang didirikan sekitartahun 2009;Bahwa tugas Saksi. adalah :a) Mengadministrasikan hutang piutang toko SEGA GROSIR,b) Mengadministrasikan pembayaran yang diterima (transaksi kredit)dari pihak SEGA GROSIR dari pembeli partai (tokotoko pengecer).Dalam arti memberi tanda/penulisan (nama, tanggal, dan nomornota/surat jalan) pada data transaksi yang tertulis di buku tabungandan rekening koran, danc) Mengadministrasikan

Terhadap pihak Ketiga Akta Oetntik mempunyaiKEKUATAN BUKTI BEBAS, artinya penilainnya diserahkan kepada kebijaksanaanhakim (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis Abdulkadir Muhammad, S.H.Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 151) ;Akta Otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua macan, yaitu AKTAAMBTELIJK dan AKTA PARTAI. Akta Ambtelijk yaitu akta yang dibuat oleh pejabat108 yang diberi wewenang untuk itu, dengan nama pejabat menerangkan apa yang dilihatdan dilakukannya.

Akta Partai yaitu Akta yang dibuat di hadapan pejabat, dengan namapejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya dan pihakpihak yangberkepentingan mengakui keteranganketerangan dalam akta itu dengan membubuhkantanda tangannya (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis AbdulkadirMuhammad, S.H. Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 151) ;Pada tiaptiap Akta Otentik dikenal tiga macam kekuatan bukti, yaituKEKUATAN BUKTI LAHIR, KEKUATAN BUKTI FORMIL dan KEKUATANBUKTI MATERIEL.

Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 152) ;Kekuatan bukti materiel, di sini menyangkut kebenaran isi akta oetntik itu.Artinya apakah benar bahwa yang tercantum dalam akta otentik itu seperti menurutkenyataan (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis Abdulkadir Muhammad, S.H.Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 152) ;Pada akta partai selalu terdapat kekuatan bukti materiel dan merupakan alatbukti sempurna.

Sebab dalam akta partai itu kebenaran dari isi akta tersebut ditentukanoleh pihakpihak dan diakui oleh pihakpihak dan pejabat menerangkan seperti apa yangdilihat, diketahuinya dari pihakpihak itu. Tetapi pada akta ambtelijk tidak selaluterdapat kekuatan bukti materiel artinya setiap orang dpat menyangkal kebenaran isiakta otentik itu, asal dapat membuktikannya.

Pemberian bantuan kepada Partai Demokrat sebesarRp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana pemberian bantuantersebut dilakukan atas perintah tertulis / disposisi dari Ketua DPRDKabupaten Bojonegoro atas dasar proposal yang diajukan olehPartai Demokrat;4.

Pemberian bantuan kepada Partai Demokrat sebesarRp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana pemberian bantuantersebut dilakukan atas perintah tertulis / disposisi dari KetuaDPRD Kabupaten Bojonegoro atas dasar proposal yang diajukanoleh Partai Demokrat;. pemberian bantuan untuk gerak jalan 45 km Komisi D DPRDKabupaten Bojonegoro sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta limaratus ribu rupiah) yang dilakukan atas perintah / disposisi KetuaDPRD Kabupaten Bojonegoro berdasarkan proposal yangdiajukan oleh Komisi

Maksum Amin; tanggal 6 Juni 2007 sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluhdua juta lima ratus ribu rupiah); tanggal 19 November 2007 sebesar Rp85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Desember 2007sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);Pembelian 2 ekor sapi qurban sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah) yang dilakukan atas perintah tertulis dalam bentuk memodari Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, sekitar bulan Juni 2007;Pemberian bantuan kepada Partai Demokrat sebesarRp6.000.000,00

fakta, justru Penggugat kurang menghargai Tergugat sebagaisuami Penggugat, bahwa Tergugat tidak ada memiliki sifat temperamental,emosional, egois dan tidak pernah menyakiti sebagaimana tuduhan Penggugat,sebaliknya Penggugatlah yang selalu mempermalukan Tergugat didepankaryawan dan temanteman Tergugat di kantor Tergugat, bahwa Tergugat tidakpernah mengekang dan tidak mengizinkan Penggugat berhubungan denganorang lain maupun keluarga Penggugat, sebaliknya Tergugat mengizinkanPenggugat berkarir di Partai

Rochani percaya terhadap apa yang dikatakan oleh terdakwatersebut ; Bahwa setelah itu ketika saksi bertemu dengan terdakwa pada acara partai politik saksisempat menanyakan kepada terdakwa tentang kelanjutan pembicaraan PNS denganRochani dan saat itu terdakwa menjawab wis beres dititipno aku ; Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Rochani bahwa dalam menitipkan anaknya kepadaterdakwa agar bisa diterima pada perekrutan PNS telah membayar sebanyak Rp.120.000.000, ; Bahwa sampai saat ini anak dari Sdr.

Tergugat dibantu oleh Batalyon 521 pada saat itu kembalimengumpulkan para petani yang berasal dari 2 (dua) dusun yaitu DusunDurenan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) orang dan Dusun Balerejosebanyak 120 (seratus dua puluh) orang, dan meminta para petani untukpindah ke suatu lokasi yang telah disiapkan yaitu di Dusun Tegalrejodengan ancaman apabila para petani tidak mau/menolak untuk dipindahkanmaka akan dinyatakan sebagai anggota Barisan Tani Indonesia (BTIl) atauanggota Partai Komunis Indonesia

Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebihdari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yangHalaman 13 dari 63 halaman.

Putusan Nomor 298 K/TUN/2013.1414berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salahseorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untukmelaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.Bahwa Tergugat II sebagai salah satu unsur Pimpinan DPRD pun hanyamempunyai tugas yang secara limitative telah diatur dalam Pasal 41 ayat(1) huruf a sampai dengan huruf k, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun2010, tugas mana harus pula dilakukan secara kolektif dan kolegial, bukansendiri

Bahwa Para PENGGUGAT telah salah memahami apa yang menjadikewenangan Pengadilan Negeri Donggala dalam hal penyelesaianperselisihnan partai politik karena disatu sisi Gugatan dan ReplikPENGGUGAT yang diartikan oleh PENGGUGAT sebagai PerbuatanMelawan Hukum namun dalam Fundamentum Petendi (Posita) yangsecara substansi, dalildalil atau alasan yang dikemukakan dalamGugatannya adalah berkaitan dengan Perselisihan Hasil PemeilihanKepala Desa dan bukanlah dapat dikategorikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum

Bahwa Para PENGGUGAT telah salah memahami apa yang menjadikewenangan Pengadilan Negeri Donggala dalam hal penyelesaianperselisinan partai politik karena disatu sisi Gugatan dan ReplikPENGGUGAT yang diartikan oleh PENGGUGAT sebagai PerbuatanMelawan Hukum namun dalam Fundamentum Petendi (Posita) yangHalaman4Odari59 PutusanGugatan Nomor33/Pat.G/2019/PN Dglpara KM HAI HAf II secara substansi, dalildalil atau alasan yang dikemukakan dalamGugatannya adalah berkaitan dengan Perselisihan Hasil PemeilihanKepala

yang langsung atau tidaklangsung dari semua pihak atau alasan lain termasuk yang timbul karenapertentangan kepentingan, nepotisme, pertemanan atau suatu asosiasiatau institusi, pertimbangan kemungkinan pensiun, sosialisasi yang keliruterhadap para pelaku profesi hukum, pemerintahan, atau pembentukundangundang, sosialisasi dengan para pembela atau pembelaprospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatu isu dalam suatupembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaan atau keinginanpemerintah atau partai

Asli Keputusan Pemberhentian dari Pimpinan Partai Politik, apabilaapabila calon Kepala Desa tidak lagi menjadi pengurus partai politikpada saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa kepada panitiapemilinan.k. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yangberwenang.. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.m.Foto Copy ljazah/ STTB sekolah terakhir dan Foto Copy ljazah/ STTBsebelumnya yang sudah dilegalisir.n.

yang Terdakwa dengar jamu tawon Sakti, Afrika Black Antdan As Salam memang tidak boleh beredar, untuk Pi Kang Shung Terdakwamasih ragu boleh atau tidak beredar, sedangkan Untuk Jamu As Salam anAfrika Black Ant Terdakwa tidak menjualnya lagi dan mau Terdakwakembalikan kedistributornya;Bahwa Terdakwa masih menjual obat tradisional karenabanyak dicari orang, Terdakwa hanya mengembalikan keuntungan darimenjual Tawon Sakti seharga Ro. 5.000, per kotak dan jika terdakwamenjualnya dalam jumlah banyak / partai

Bahwa Terdakwa membuka toko obat Tantowi tahun2006, dan menjadi Apotek Tantowi sampai Juli 2016 dan sekarang menjaditoko obat Tantowi;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar dari pihakyang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obatobat keras dan obattradisional atau jamu tersebut;Bahwa Terdakwa masih menjual obat tradisional karenabanyak dicari orang, Terdakwa hanya mengembalikan keuntungan darimenjual Tawon Sakti seharga Ro. 5.000, per kotak dan jika terdakwamenjualnya dalam jumlah banyak / partai

macam obat tradisionaltanpa izin edar di toko obat Tantowi dan di gudang di belakang toko obat Tantowiyaitu Kios Nomor 22;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar dari pihak yangberwenang untuk menjual atau mengedarkan obatobat keras dan obat tradisionalatau jamu tersebut, dan Terdakwa masih menjual obat tradisional karena banyakdicari orang, Terdakwa hanya mengembalikan keuntungan dari menjual TawonSakti seharga Ro. 5.000, per kotak dan jika Terdakwa menjualnya dalam jumlahbanyak / partai

koperasi, sesuaiketentuan Pasal 9 UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian disebutkan, Koperasi memperoleh status badanhukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah;Bahwa sedangkan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas,dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan, Perseroanmemperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannyaKeputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan,Bahwa sedangkan bagi Partai

Putusan Nomor 92 K/TUN/LH/201712.13.14.15.16.17.tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang menyatakan, Partai Politik harusdidaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum;Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan, badan hukum perdata yang dapat mengajukangugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun

YUSRIADI melanggar: Pasal 32 huruf (S) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan HilirNomor 6 Tahun 2019 yang pada pokoknya: Calon Penghulutidak boleh menjadi anggota dan pengurus partai politikpeserta pemilihan umum; Pasal 29 huruf (g) Undangundang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa disebutkan bahwa kepala desa dilarangHalaman 15 dari 81 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBRmenjadi pengurus partai politik dan huruf (j) dilaranguntuk ikut kampanye pemilihan Umum dan/atau pemilihankepala Daerah dan didalam

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahundan pidana yang dilakukan dengan berencana.2. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal250 mengatur bahwa:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atauHalaman 16 dari 64. Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRGd. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidanapenjara paling singkat (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana.;3.

Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;d) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan masyarakat tertentu;e) Melakukan tindakan meresahkan sekelompokmasyarakat Desa;f) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerimauang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g) Menjadi pengurus partai

Menjadi pengurus partai politik ;i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;j. Merangkap jabatan sebagai ketua Lembaga Kemasyarakatan DesaAnggota BPD, Anggota DPRRI, DPRDPropinsi, DPRDKabupatendan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan ;k.Ikut serta dan atau terlibat dalam kempanye pemilihan umum,pemilinan Kepala Daerah, dan/atau pemilinan Kepala Desa;.

atas tanah dengan ganti rugi No :594.4/2001/PSP.UTARA/2012, tanggal 03 Mei 2012 ;3) Bahwa oleh karena itu, tindakan Penggugat menarik paraTergugat sebagai pihak dalam gugatan Penggugat adalahHalaman 10 dari 32 HalPutusan No: 101/PDT/2014/PTMDN11keliru, karena Para Tergugat tidak ikut sebagai pihak, sehinggatidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat terkaitdengan pelepasan penguasaan atas tanah atas rumah perkara ;4) Bahwa~ tindakan Penggugat menarik para Tergugatbertentangan dengan prinsip partai

Put.No: 0378/Pdt.G/2014/PA.Mn.bersifat partai, tetapi merupakan surat pengakuan salah satu pihak mengenai suatuperistiwa atau keadaan hukum, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktiansempurna dan hanya merupakan bukti permulaan tertulis yang harus dikuatkandengan bukti lain.Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik karena dibuat dimuka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkandalam ketentuan perundangundangan, bukti tersebut menerangkan bahwa telahterjadi pernikahan

Menjadi pengurus partai Politikg. Menjadi anggota/ pengurus Organisasi terlarangh. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota badanpermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan perwakilan rakyatDaerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota,dan jabatan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundangundanganF Ikut serta dan /atau terlibat kampanye Pemilihan Umum dan/ataupemilinan Kepala Daerahj.