Pemohon, lahir diBalikpapan, 29 Maret 2019, sekarang anak dalam asuhan Pemohon danPemohon II;Bahwa perkawinan PemohonidanPemohonllsebelumnya tidakmendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidakdibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;Bahwa PemohonldanPemohonll telah melaksanakan nikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan2Balikpapan Utara, XxXXxx XXXXXXxxxxx,Provinsi Kalimantan Timurpadatanggal Januari 2021, dengan kutipan Akta NikahNomor: 0057/057

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/057/I/2021 tertanggal 25Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Balikpapan Timur pada tanggal 25 Januari 2021 ( bukti P.3 )Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatuyang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yangmerupakan bagian tak terpisahkan dan telah masuk dalam penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan inioleh para Pemohon adalah

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah padahari Kamis tanggal 14 September 2017 di hadapan Pejabat KUAKecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dicatat dalam register nikahsebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:OXXX/057/I1X/2017 tanggal 14 September 2017;Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 364/Pdt.G/2019/PA.Tg2. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Terggugat, Penggugatberstatus Janda Cerai Hidup mempunyai 1 anak, dan Tergugat berstatusDuda Cerai Hidup mempunyai 5 anak;3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor OXXxX/057/IX/2017 tanggal 14September 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA KecamatanTegal Barat, Kota Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian(nazegelen) serta telah dicocokan dan ternyata telah sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P.2; = Saksi;e Saksi 1, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Iburumah tangga, tempat tinggal di Kota Tegal,Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karenasaksi adalah tetangga Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat

, maka buktibukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P1 berupaFotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 337601610168XXX tanggal 04 April2016 (tertanda P.1), maka terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk diwilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, karena itu gugatan Penggugat secaraformal dapat diterima Pengadilan Agama Tegal ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupaFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor OXXX/057

Bahwa pada tanggal 01 Februari 2015, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan AgamaKecamatan Setu Kabupaten Bekasi, sebagaimana tercatat dari BukuKutipan Akta Nikah Nomor.057/04/II/2015, tertanggal 02 Februari 2015;Hal. 1 dari 10 Hal.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 057/04/II/2015 tanggal 02 Februari2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SetuKabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang olehHal. 3 dari 10 Hal.

bersangkutandan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada beritaacara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, sebagaimanaternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 057

mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 12 Juli 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87620/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP293/WPJ.07/2016 tanggal26 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00047/207/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP293/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00047/207/10 /057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Juli2010, atas nama PT Nafasindo, NPWP 01.307.663.3057.000,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP293/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00047/207/10/057

PUTUSANNomor :057/Pdt.G/2011/PA.Wtp.BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Gugat antara: PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,pendidikan SD, tempat tinggal di Belli.

pekerjaan petani,pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Lara II, Desa Multi Jaya,Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksisaksi di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor:057

Agama Klas IBWatampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama KecamatanTellu Siattinge Kabupaten Bone untuk dicatat pada register perceraian yang sedangberjalan; 4.Membebankan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDAIR:Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugathadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilannomor :057

PALMECHANDRA ABADI telah mengajukanPermohonan Peninjauan Kembali dan terdaftar dengan register No.057/PK/PDT. SUS.2011 yang perkaranya telah diputus pada tanggal 4Mei 2011, yang amar/diktum lengkapnya sebagai berikut :MENGADILIMengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT.

Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI No. 057 PK/PDT.SUS/2011 tanggal 4 Mei 20117,yang isi suratnya antara lain : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Jo. Pasal 69 Undangundang No. 37 tahun 2004, maka kurator telah melaksanakantugastugas dan kegiatankegiatan sehubungan dengan kepailitanPT.

Niaga/Mdn. tanggal15 Maret 2012, yang antara lain pertimbangan hukumnya :Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung di muka umum maka perkara kepailitan dalamperkara ini in Casu secara juridis menjadi berakhir ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2)Majelis Hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit jugamenetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator ;Menimbang, bahwa Putusan Peninjauan Kembali No. 057 PK/PDT.SUS/2011 Mahkamah Agung belum

Bahwalahirnya penetapan No.04/Pailit/2009/PN.Niaga/Mdn.tanggal 15 Maret 2012 tentang pembayaran biaya kepailitan danimbalan jasa Kurator adalah karena adanya Putusan PeninjauanKembali No.057 PK/PDT.SUS/2011, Jo Putusan Kasasi No. 307K/PDT.SUS/2010, Jo Putusan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Medan Nomor 04/Paili/2009/PN. Niaga.Mdn, dimana dalamputusan Peninjuan Kembali No. 057 PK/PDT.SUS/2011 belummenjatuhkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator.2.

Bahwa karena Putusan Peninjauan Kembali No. 057 PK/PDTSUS/2011 dalam putusannya belum menjatuhkan biaya kepailitandan imbalan jasa Kurator maka Tergugat melaporkan kepadaHakim Pengawas sebagaimana Tergugat dalam suratnya No.01.01/KUR/ HKPS/2011 perihal permohonan penetapan biayakepailitan dan imbalan jasa Kurator dalam pengurusan kepailitan.3.

Tamako Raya Perdana UntukPembangunan PLTU 2 X 15 MW di Desa Sei Lekop Kec KijangKabupaten Bintan Kepulauan Riau Nomor 057/TLB/MT/V/2011 tanggal21 Mei 2011 Pasal 12 tentang Hukum dan Arbitrase ayat 1menyebutkan :Bila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, maka akan diselesaikansecara musyawarah.

Bintan Timur KabupatenKepulauan Riau yang menjadi objek dalam perkara ini, dimanaobjek tersebut juga sama dengan perjanjian nomor 057/TLB/MT/V/2011 antara PENGGUGAT dengan PT. Tenaga Listrik Bintan. Bahwa terhadap menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor :004/SMM/SCMSPK/IX/2011 tersebut telah dibuat AmandemenNo. 1 untuk Pembangunan PLTU Tanjung Pinang 2 x 15 MW diKelurahan Sei Lekop Kec.

Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2011, PENGGUGAT dan PT.Tenaga Listrik Bintan menandatangani Perjanjian Nomor 057/TLB/MT/V/2011 untuk Pembangunan PLTU 2 x 15 MW Di Desa Sei Lekop Kec.Kijang Kabupaten Bintan Kepulauan Riau yang hingga saat ini belumdilakukan Pembatalan maupun Pengakhiran terhadap Perjanjiantersebut.4.4.

Bintan Timur Kabupaten Kepulauan Riauyang menjadi objek dalam perkara ini, dimana objek tersebut jugasama dengan perjanjian nomor 057/TLB/MT/V/2011 antaraPENGGUGAT dengan PT. Tenaga Listrik Bintan.Bahwa yang menandatangani Perjanjian Nomor : 004/SMM/SCMSPK/1X/2011 tersebut adalah Monang Tito Napitulu yang bertindak mewakiliPT. Sakti Mas Mulia selaku Direktur berdasarkan Akta PendirianPerseroan Terbatas PT.

Namun oleh MONANG TITO NAPITUPULU seluruh hak dan kewajibandalam perjanjian nomor 057/TLB/MT/V/2011 antara PENGGUGATdengan PTI. Tenaga Listrik Bintan dipindahkan seluruhnya kePerjanjian Nomor : 004/SMM/SCMSPK/IX/2011 tanggal 5 September2011, oleh karena itu sesungguhnya PT. Tenaga Listrik Bintan yangbertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kepada PENGGUGAT.4.8.

SALINANPENETAPANNomor 057/Pdt.G/2018/PA Kds.BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkaracerai cerai talak yang diajukan oleh:Andri Desi Maryanto bin Sumarmo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaanKaryawan Swasta, pendidikan D.3, tempat tinggal sesuaiKTP di Kelurahan Mlatinorowito RT.004 RW.002, KecamatanKota, Kabupaten Kudus, dan sekarang

Catering, pendidikan D.3, tempat kediaman diPerumahan Wijaya Royal Residen No.F6, DesaGondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus,selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan pihak berperkara; Penetapan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA Kds.Halaman 1 dari 5 halamanTENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonan cerai talak tertanggal 04Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KudusNomor 057

SALINANPENETAPANNomor 057/Pdt.G/2018/PA Kds.BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkaracerai cerai talak yang diajukan oleh:Andri Desi Maryanto bin Sumarmo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaanKaryawan Swasta, pendidikan D.3, tempat tinggal sesuaiKTP di Kelurahan Mlatinorowito RT.004 RW.002, KecamatanKota, Kabupaten Kudus, dan sekarang

Catering, pendidikan D.3, tempat kediaman diPerumahan Wijaya Royal Residen No.F6, DesaGondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus,selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan pihak berperkara; Penetapan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA Kds.Halaman 1 dari 5 halamanTENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonan cerai talak tertanggal 04Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KudusNomor 057

awas kamu nanti, saatterdakwa berada di pasar antasari dan meiihat korban sedang memutarsepeda motornya, selanjutnya dengan senjata tajam yang sudah terdakwapersiapbkan menghampiri korban dan arah belakang, dan saat tepat beradadibelakang korban tanpa ado bicara terdakwa langsung mencabut pisau danmenusukkanya ke punggung sebelah kin korban dan pisau tersebutmenancap dipunggung korban hingga korban menderita luka tusuk dibagianpunggung, Hal ini dikuatkan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :VER/057

di pasar antasari terdakwa melihat korban sedang memutar sepedamotornya, selanjutnya dengan senjata tajam yang sudah terdakwa persiapkanmenghampiri korban dari arah belakang, dan saat tepat berada dibelakangkorban, terdakwa langsung mencabut pisau dan menusukkanya ke punggungsebelah kiri korban selanjutnya terdakwa kabur melarikan diri menujuSurabaya ;e Bahwa barang bukti dibenarkan oleh terdakwa;Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan hasilVisum Et Repertum Nomor : VER/057

Banjarmasin saat berada di pasar antasari terdakwa meilhatkorban sedang memutar sepeda motornya, selanjutnya dengan senjata tajam yangsudah terdakwa persiapkan menghampiri korban dan arah belakang, dan saat tepatberada dibelakang korban, terdakwa langsung mencabut pisau dan menusukkanya8ke punggung sebelah kiri korban dan pisau tersebut menancap dipunggung korban,selanjutnya korban kabur melarikan diri menuju Surabaya.Bahwa hal tersebut diperkuat sebagai mana hasil Visum Et Repertum Nomor :VER/057

Penggugat diberhentikan sebagai anggota Partai Patriot dandiusulkan diberhentikan sebagai anggota DPRD Kota Bontang olehPartai Patriot ;(a) Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Patriot Nomor :409/SK/DPPPATRIOT/IX/2010 tertanggal 28 September 2010tentang Pemberhentian Anggota Partai Patriot yaitu IRWAN ARBAIN,ST ;(b) Surat Dewan Pimpinan Cabang Kota Bontang Nomor : 057/DPCPATRIOT/BTG/X.2010 tertanggal 6 Oktober 2010 tentang UsulanPemberhentian Sdr.

Bahwa dengan dasar SK Dewan Pimpinan Pusat Partai Patriot tersebutdi atas, maka Dewan Pimpinan Cabang Kota Bontang mengajukan SuratNomor : 057/DPCPATRIOT/BTG/X.2010 tertanggal 6 Oktober 2010tentang Usulan Pemberhentian Sdr. Inan Arbaik, ST sebagai anggotaDPRD Kota Bontang (bukti P.4) ;.

Bahwa oleh karena itu obyek gugatan perkara ini adalah mengenai SuratKeputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Patriot Nomor409/SK/DPPPATRIOT/IX/2010 tertanggal 28 September 2010 tentangPemberhentian Anggota Partai Patriot dan surat Dewan PimpinanCabang Kota Bontang Nomor : 057/DPCPATRIOT/BTG/X.2010tertanggal 6 Oktober 2010 tentang Usulan Pemberhentian Sdr.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) Surat Keputusan dari DewanPimpinan Pusat Partai Patriot Nomor : 409/SK/DPPPATRIOT/IX/2010tertanggal 28 September 2010 tentang Pemberhentian Anggota PartaiPatriot dan surat Dewan Pimpinan Cabang Kota Bontang Nomor : 057/DPCPATRIOT/BTG/X.2010 tertanggal 6 Oktober 2010 tentang UsulanPemberhentian Sadr. Invan Arbain, ST sebagai anggota DPRD Kota Bontangadalah tidak sah dan cacat hukum, oleh karenanya batal demi hukum ;4.

pengadilan yang berkekuatanhukum tetap dalam perkara ini, sedangkan dalam posita sama sekalitidak menunjukkan dasar hukum tuntutannya dan sama sekali tidakmenjelaskan dari mana dan atas dasar apa Penggugat Menyatakanbahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan melawan Hukum,Menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan PusatPartai Patriot Nomor : 409/SK/DPPPATRIOT/IX/2010 tertanggal 20September 2010 tentang Pemberhentian Anggota Patriot dan suratDewan Pimpinan Cabang Kota Bontang Nomor : 057

Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.31800/PP/M.VII/16/2011, tanggal9 Juni 2011yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00278/207/07/057

Putusan Nomor 312 /B/PK/PJK/2013Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00278/207/07/057/09tanggal 23 Juni 2009.

PajakNomorPUT.31800/PP/M.VII/16/2011, tanggal 9 Juni 2011yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP295/WPUJ.07/2010tanggal 24 Pebruari 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BarangKena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2007 Nomor: 00278/207/07/057

kekhilafanMajelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannyaMajelis Hakim nyatanyata tidak mempertimbangkan sebabsebab terjadinyaatau prinsipprinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalamKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP295/WPJ.07/2010 tanggal24 Februari 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang KenaPajak dan/atau Jasa Kena PajakMasa Pajak Januari sampai denganDesember 2007Nomor: 00278/207/07/057

Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karenapertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkansebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP295/WPJ.07/2010 tanggal 24 Pebruari 2010,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor:00278/207/07/057

PUTUSANNomor 1876/Pdt.G/2018/PA.Mr.Seas, ee =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun WonokertoRT.057 RW. 017 Desa Sekargadung Kecamatan PunggingKabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut Penggugat

Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Dusun Wonokerto RT.057 RW. 017 DesaSekargadung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto selama 25 tahun6 bulan ;4.

XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun NampesRT. 01 RW. 05 Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto,yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksimempunyai hubungan sebagai saudara sepupu Penggugat ; Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah orangtuaPenggugat di Dusun Wonokerto RT.057 RW. 017 Desa SekargadungKecamatan

XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun WonokertoDesa Sekargadung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, yangmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksimempunyai hubungan sebagai Adik Penggugat ; Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah orangtuaPenggugat di Dusun Wonokerto RT.057 RW. 017 Desa SekargadungKecamatan Pungging

Penetapan No, 057 4/Pdt.P/2018/PA. Pdg Dusun Tubeket, Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan)Kepuiauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat; AC .

Penetapan No. 057 t/Pdt.P/2018/PA.Pdg kesulitan dalam pengurusan administrasi, dimana pada saat itu KatAgama Kecamatan belum ada di Pagai Selatan, sementara saat ink Pgfnobsndan Pemohon li sangat membutuhkan penetapan sebagai bukti huktintdariperkawinan Pemohon dan Pemohon !

Penetapan No. 057 4/Pdt.P/2018/PA. Pdg Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan akad rikah eer 1 yedengan Pemohon Il seperti tersebut diatas, Hakim mempertimbangkah:sebagaiberikut, Menimbang, bahwa peristiwa akad nikah Pemohon !

Penetapan No. 057 4/Pdt.P/2018/PA.Pdg islam; AWMenimbang, bahwa permohonan penetapan itsbat (pengesahan) nikahini diajukan olen Pemohon dan Pemohon li untuk mengurus akta kelahirananakanak Pemohon dan Pemohon Il, pengadilan tidak melihat adanya pihaklain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim pemeriksa perkara perlumengemukakan salah satu pendapai ahii fiqh yang berbunyi:Cis Aliall dal 8!

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah padatanggal 27 Februari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:057/05/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan;2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumahorangtua Pemohon di Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur,Kabupaten Asahan selama enam bulan lamanya, selanjuntya berpindahHalaman 1 dari 11 halaman Put.

BUKTI TERTULIS Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 057/05/III/2010 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Kota Kisaran,tanggal bermeterai cukup dan sudah dicocokan dengan aslinyaternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tandabukti P.;B. BUKTI SAKSISAKSI1.

tujuan permohonan Pemohon padapokoknya seperti telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan Perceraian,maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundangnomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, danmengadili dan memutus perkara a quo ;Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:057

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 telah dilangsungkanperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakanmenurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatatdalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0734/057/XII/2014 tertanggal 16Hal. 1 dari 11 Hal. Put.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Nomor 0734/057/XII/2014tanggal 16 Desember 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuaiHal. 3 dari 11 Hal. Put. No 806/Pdt.G/2019/PA.KjnSALINANdengan aslinya (Bukti P.2);B.

No 806/Pdt.G/2019/PA.KjnSALINANoleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugatdihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) BojongKabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta NikahNomor : 0734/057/XII/2014 tertanggal 16 Desember 2014, merupakan aktaautentik, mempunyai nilai bukti Sempurna dan mengikat Sesuai pasal 165HIR sehingga dapat

demikianMajelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembalidengan Termohon, namun tidak berhasil;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakansurat permohonan Pemohon tertanggal 12 November 2020 dalam sidangtertutup untuk umum, di mana dalildalil permohonan tersebut tetapdipertahankan oleh Pemohon, dengan disertai perubahan sebagai berikut :1.Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dalam positaangka 1 (satu) terjadi kesalahan penulisan, dimana tertulis Nomor :057

/11/IX/2020, yang benar adalah Nomor : 057/11/X1I/2020, sehinggaterhadap Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah dalam posita angka 1 (satu)tersebut dirubah ke Nomor yang benar di atas;2.Tanggal lahir anak Pemohon dan Termohon dalam posita angka 3 (tiga)terjadi kesalahan penulisan, dimana tertulis 2 Juni 2011, yang benaradalah 2 Juni 2019, sehingga terhadap tanggal lahir posita angka 3 (tiga)tersebut dirubah ke tanggal yang benar di atas;3.Identitas nama Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) terjadi kesalahanpenulisan

Surat:1.Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (PEMOHON)dengan Termohon (TERMOHON), Nomor: 057/11/X1I/2020, tanggal 4November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanAlor Barat Laut, Kabupaten Alor.

dikemukakannyasebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, untuk menghindari adanyakebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangansebagai berikut:Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti suratbertanda P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon(PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON), Nomor: 057

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sahmenikah pada tanggal 12 September 2018 dihadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor,dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/11/X1/2020;2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di orang tua Pemohon di Kabupaten Alor;3.

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal06 Agustus 2009 ;Il. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama dalam rangka tahap awalpelaksanaan Nomor : 760/86/BAPBAW/DTRBP/2009 tanggal 12 Agustus2009 ;Ill. Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka SerahTerima Awal Nomor : 760/57/BAPHO/DTRBP/2009, tanggal 3 Nopember2009 ;IV. Berita Acara serah Terima Awal Nomor : 027/58/BAST1/DTRBP/2009,tanggal 4 Nopember 2009 ;Hal. 5 dari 27 hal. Put. No.2109 K/Pid.Sus/2012V.

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009tanggal 06 Agustus 2009 ;ll. Berita Acara Serah Terima Awal Nomor : 027/58/BAST1/DTRBP/2009, tanggal 4 Nopember 2009 ;Ill. Berita Acara Penilaian terhadap masa pemeliharaan dalamRangka Serah Terima Akhir (FHO) Nomor : 760/046/BAPHO/DTRBP/2009, tanggal 01 Februari 2010 ;Dilakukan pembayaran terhadap masa pemeliharaan 5 % dengan jumlahnilai bersih tagihan sebesar Rp.13.308.500.

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009tanggal 06 Agustus 2009 ;2. Berita Acara Serah Terima Awal Nomor : 027/58/BAST1/DTRBP/2009, tanggal 4 Nopember 2009 ;3. Berita Acara Penilaian terhadap masa pemeliharaan dalam Rangka SerahTerima Akhir (FHO) Nomor : 760/046/BAPHO/DTRBP/2009, tanggal 01Februari 2010 ;Hal. 14 dari 27 hal. Put.

Surat Perjanjian Konntrak Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009tanggal 06 Agustus 2009 ;II. Berita Acara hasil Pemeriksaan Bersama dalam rangka tahap awalpelaksanaan Nomor : 760/86/BAPBAW/DTRBP/2009 tanggal 12Agustus 2009 ;i. Berita Acara Penilaian Terhadap Hasil Pekerjaan Dalam RangkaSerah Terima Awal Nomor : 760/57/BAPHO/DTRBP/2009, tanggal3 Nopember 2009 ;IV. Berita Acara Serah Terima Awal Nomor : 027/58/BAST1/DTRBP/2009, tanggal 4 Nopember 2009 ;Vi.

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06Agustus 2009 ;2. Berita Acara serah Terima Awal Nomor : 027/58/BAST1/DTRBP/2009,tanggal 4 Nopember 2009 ;3.

tanggal 7 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut53683/PP/M.VIIIA/16/2014, tanggal 30 Juni 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1779/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010 Nomor 00183/207/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1779/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2010 Nomor 00183/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012 atas namaPT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1779/ WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2010 Nomor 00183/207/10/057

tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87625/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP401/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00052/207/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP401/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00052/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa PajakDesember 2010 sebagaimana telah dibetulkan denganHalaman 4 dari 9 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP401/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor 00052/207/10/057