Ditemukan 105931 data
23 — 3
perundangan yangberlaku;e Memang terdapat kekhawatiran dari Pemohon terhadap anak Pemohon dan calonisterinya yang telah berhubungan sedemikian eratnya, kalaukalau nantinyamereka akan melakukan halhal yang dilarang oleh agama Islam, karena merekasudah terikat dalam pertunangan dan sudah siap untuk dinikahkan;Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istri/suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum Agama, sesuaidengan qaedah fighiyah yang berbunyi :Ulaoll > ule
11 — 3
Yang merupakan salah satusumber hukum syara yang berkaitan dengan perubahan nama menyatakan;SS Ule Lael SLs Aaleile p20) e5 SSI gle gale aU Leal gen SUB(25!
14 — 12
makadengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islamsebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan padatanggal 20 Februari 2013 di Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, untukditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah figihsebagai pendapat majelis yang menyatakan :las) wl> ule
10 — 7
berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangandua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundangundangan yangdijadikan pijakan hukum oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menyatakanbahwa Pemohon dan Pemohon II adalah benarbenar suami istri yang sah;Hal.4 dari 6 Hal Penetapan No. 0200/Pdt.P/2018/PA Rh.Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil /anatut Thalibinjuz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalammempertimbangkan hukum sebagai berikut :Wo alog pig ai>10 Sj dl pol ule
11 — 6
dikaruniaidua orang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangandua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundangundangan yangdijadikan pijakan hukum oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menyatakanbahwa Pemohon dan Pemohon II adalah benarbenar suami istri yang sah;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil /anatut Thalibinjuz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalammempertimbangkan hukum sebagai berikut :Wo alog pig ai>10 Sj dl pol ule
12 — 2
Yang merupakan salah satusumber hukum syara yang berkaitan dengan perubahan nama menyatakan;SS Ule Lael SLs Aaleile p20) e5 SSI gle gale aU Leal gen SUB(25!
31 — 32
jika kondisi sebuah rumahtangga sudah tidak layak lagi dipertahankan, di mana suami istri itu Sudahtidak saling mencintai sebagaimana halnya kondisi rumah tangga Penggugatdan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga sudahseperti itu dan tetap saja dipertahankan, maka justru akan mendatangkankerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat),padahal penolakan mafsadat harus diprioritaskan dari peraihan maslahat,sebagaimana kaidah fighi yang berbunyi :Zbaall ile ule
60 — 19
Gl> ule pric wwlasll s,>Artninya : Menghilangkan kemudharatan harus didahulukan dari padamendatangkan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbanganpertimbangantersebut putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 204/Pdt.G/2014/PA.BKT. tanggal 11 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syaban1435 Hijriyah patut dikuatkan;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,yang diubah untuk kedua kali
18 — 6
dikaruniaitiga orang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangandua orang saksi, jika dinubungkan dengan aturan perundangundangan yangdijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakanbahwa Pemohon dan Pemohon II adalah benarbenar suami istri yang sah;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil /anatut Thalibinjuz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalammempertimbangkan hukum sebagai berikut :Uo alog pig ai>10 Sj dl ol ule
14 — 4
ule le prio rwArtinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun2009, Semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, Pasal 49 undangUndang Nomor 7 tahun 1989 serta segalaketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yangbersangkutan;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonanPemohon:2.
12 — 5
Dani ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangandua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundangundangan yangdijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakanbahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benarbenar suami istri yang sah;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil /anatut Thalibinjuz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalammempertimbangkan hukum sebagai berikut :Uo alog pig ai>10 Sj dl ol ule cls, Sof Ul.99Jg92
33 — 4
ule Whe prio rwlaoll s 5sArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetegahkan dalil/nujahsyar'iyyah dari Kitab Ghayatul Maram halaman 162 yang selanjutnya diambilalin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:Alle lil) ule la Ugas j!
9 — 7
ule ule prio swlaodl >Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam:1. Al Qur'an Surat alBagarah ayat 227:pals grow all ylo SWI! loose olsHalaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Msj.Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, makasesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu";2.
122 — 37
Kehidupan perkawinansemacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihakdan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagikeduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritasdalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikihyang menyatakan:las ule ule prio swlasdl s 52Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA SoeArtinya: menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan darikemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif),Menimbang
11 — 0
berpendapat, perceraian lebih maslahat daripadamempertahankan perkawinan seperti itu karena dinilai perkawinan Pemohon danTermohon sudah pecah (broken meriage);Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telahberalasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor tahun1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Firman Allahdalam AlQuran Surat AlBaqarah ayat 227 yang berbunyi:VU SMbIlIg05 ule
berpendapat, perceraian lebih maslahat daripadamempertahankan perkawinan seperti itu karena dinilai perkawinan Pemohon danTermohon sudah pecah (broken meriage);Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telahberalasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor tahun1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Firman Allahdalam AlQuran Surat AlBaqarah ayat 227 yang berbunyi:VU Sb llo05 ule
16 — 14
kebesaranNya ialah Dia menciptakanuntuk isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasatenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatandabagi kaum yang berpikir;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jikadipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa mafsadat yang lebihbesar daripada masalahahnya, dan hal ini perlu dihindari, sesuai dengankaidah fikih yang berbunyi:lao ule
ule p rio awlaoll 55>Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atasdan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetaphati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karenamaksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dariWahbah alZuhaili dalam Kitab alFighul alIslami Wa Adillatuhu Juz 9Halaman 6959, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan
10 — 1
TPIterlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yangkalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa halitu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan,ketentuan tersebut Sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:Wlacs ule GLE prio awliod!
ule WAR.aiail Jlia plas soic Ul guy Lb Jia eyo will ollal... Solo le aaail Jlia 51 sais Jlia Jawai uleArtinya :Nafkah anak adalah beban (tanggung jawab) ayah, sesuai denganHadits riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepadaNabi Muhammad SAW dan berkata : Ya Rasulullah, sayamempunyai uang satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuknafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyaisatu. dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkahanakmu..........
8 — 4
ule ule p rio awlaodll,>Artinya : Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambilyang batik;Menimbang, bahwa Rasullulah SAW, sangat menganjurkan kepadaummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akantetapi jika ada halhal tertentu. diluar kemampuan suami isteri, yangmengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW,memberikan tawaran dalam hadisNya yang berbunyi :GMb Ul aie Jeu jase!
18 — 3
sudah sedemikian rupasifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (way out), maka perceraianadalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanyaterlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yangkalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal ituakan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada halmenolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuantersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:Mhac ule
ule prio rwlaoll , >Artinya: Mencegah halhal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejarhalhal yang positif;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalanterbaik,
58 — 16
ule ule prio aw lao! sy.Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2014/MS.